Tag: UU Pilpres DPR

JAKARTA–MI: Undang-undang Nomor 23/2008 dianggap penghalang bagi warga negara untuk mencalonkan diri sebagai presiden ataupun capres ataupun sebagai pemilih calon pemimpinnya yang berasal dari golongan independen. Atas dasar itu, Fadjroel Rachman, Maryana Amirudin dan Bob Febriana bermaksud mengajukan uji materil (judicial review) terhadap keberadaan UU tersebut.

“Kami menganggap UU 23/2008 tentang Pemilihan Presiden, khususnya pasal 1 ayat (6), pasal 5 ayat (1), dan pasal 5 ayat (4), telah menutup kemungkinan pasangan capres dan cawapres independen telah melanggar hak-hak pemohon yang dijamin dalam UUD 1945 khususnya pasal 6A ayat (2). Untuk itu, kami berniat mengajukan uji materil pada Mahkamah Konstitusi (MK) pada 27 Agustus 2008,” ujar pengacara para pemohon Taufik Basari, di Jakarta, Senin (18/7).
(more…)

JAKARTA – Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik, Demokrasi dan Perubahan Sosial (PuKAP) Fadjroel Rahman akan mengajukan tambahan kata “perseorangan” dalam peninjauan kembali (judicial review) atas Rencana Undang-Undang (RUU) pemilihan presiden.
(more…)

Jakarta-RoL — Suasana kampanye dalam bentuk rapat umum pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009 akan sangat berbeda dengan tahun 2004 karena Panja RUU Pilpres menghapus adanya ketentuan mengenai rapat umum dalam kampanye Pilpres mendatang.

Demikian keterangan yang diperoleh di Gedung DPR/MPR Jakarta, Kamis (26/6) terkait perkembangan pembahasan RUU tentang Pilpres di Panitia Kerja (Panja) RUU Pilpres.
(more…)

Bandung, Kompas – Rancangan Undang-Undang Pemilihan Presiden diperkirakan rampung pada pekan ketiga bulan Agustus. Salah satu materi yang alot dibahas adalah persentase suara minimal yang dimiliki partai politik atau gabungan partai politik dalam mengusung bakal calon presiden.
(more…)

Jakarta, Kompas – Ada baiknya syarat partai politik atau gabungan parpol yang berhak mengajukan pasangan calon presiden-wakil presiden bukan dibuat untuk Pemilu 2009 saja. Demi konsep besar tentang efektivitas pemerintahan presidensial, syarat pencalonan yang akan dimuatkan dalam Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden harus pula mempertimbangkan untuk diterapkan dalam Pemilu 2014 dan seterusnya.

(more…)

Oleh Sidik Pramono

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dimulai lagi. Ada pandangan miring bahwa pembahasan bersama antara pihak DPR dan pemerintah hanya sekadar pengulangan apa yang terjadi menjelang Pemilu 2004. Yang diprediksi bakal alot adalah soal syarat pencalonan dan syarat figur calon presiden dan wakil presiden.

(more…)

Jakarta, Kompas – Pasangan calon presiden-wakil presiden tidak cukup hanya menyampaikan visi-misinya yang sangat umum.

Pasangan calon harus menyampaikan rencana kerja untuk lima tahun. Rencana kerja itu merupakan janji politik yang bisa ditagih jika pasangan bersangkutan terpilih sebagai presiden dan wakil presiden.

(more…)

Jakarta, Kompas – Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden atau RUU Pilpres diprediksi hanya sekadar perulangan ”lagu lama”. Materi yang dibahas miskin terobosan dan akhirnya perdebatan akan didominasi perang kepentingan antarpartai politik.

(more…)

Jakarta, Kompas – Pembahasan Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dimulai lagi Rabu (28/5) ini. ”Pertarungan” antarfraksi di DPR dan juga dengan pemerintah diprediksi akan terjadi, terutama terkait syarat pengajuan calon presiden dan wakil presiden.

(more…)