siwah.com

Author: fakhrurrazi amir

  • Anas Akui Fraksi Demokrat Lemah

    anas urbaningrum

    JAKARTA–MICOM: Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengingatkan Fraksi Partai Demokrat DPR. Kinerja fraksi dari partai pemenang Pemilu 2009 itu dinilai masih lemah.

    Ikhwal kelemahan tersebut menjadi salah satu catatan yang disampaikan Anas dalam Rapat Kerja (Raker) Fraksi Partai Demokrat di Jakarta, Jumat (26/11).

    Ia menyatakan, Fraksi Partai Demokrat masih lemah untuk mengartikulasikan aspirasi publik yang disampaikan melalui partai. “Raker kali ini menjadi salaha satu momentum untuk mengevaluasi kinerja fraksi. Evaluasi merupakan kebutuhan partai,” ujarnya.

    Salah satu kegagalan Fraksi Partai Demokrat yang perlu dievaluasi, kata Anas, adalah penyusunan draf revisi UU No 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu. Fraksi Partai Demokrat di Komisi II DPR terpaksa menerima keinginan partai politik lain tentang syarat menajdi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan (DK) KPU.

    Ia mengingatkan, kegagalan itu tak perlu terjadi karena pada Pemilu Legislatif 2009, Partai Demokrat telah meraup suara terbesar, yakni 20,85%. Melalui konversi penghitungan suara, kemenangan itu menghasilkan 27% kursi di DPR.

    Kemenangan itu jauh lebih besar dibanding Pemilu Legislatif 2004, di mana Partai Demokrat hanya meraih 10% kursi DPR. Harusnya, Fraksi Partai Demokrat mampu bertindak lebih maksimal di periode 2009-2014.

    “Saya puas, tapi Fraksi Partai Demokrat perlu memaksimalkan dan mengefisienkan perannya di DPR. DPR merupakan etalase politik,” tuturnya. (AO/OL-8)

    Source: mediaindonesia.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Gerindra dan Hanura Minta Jatah Kursi

    Jakarta, Kompas – Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya dan Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat menuntut jatah kursi di Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat. Penataan kembali anggota BK DPR diharapkan menjadi momentum untuk mengatur komposisi perwakilan fraksi di badan itu.

    ”Fraksi Gerindra belum mengakui eksistensi BK DPR karena tidak ada wakil kami di sana. Untuk itu, apa pun keputusan BK DPR, meski itu terkait dengan anggota Fraksi Partai Gerindra, kami tidak akan peduli,” kata Wakil Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzani, Jumat (26/11) di Jakarta.

    Saat ini anggota BK DPR terdiri dari 11 orang yang berasal dari tujuh fraksi. Mereka adalah tiga orang dari Fraksi Partai Demokrat, masing-masing dua orang dari Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, serta masing-masing satu orang dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

    ”Karena hanya punya 26 kursi, saat itu Gerindra dianggap tidak mendapat jatah di BK DPR. Demikian pula dengan Hanura yang mendapat 17 kursi. Padahal, Pasal 80 Tata Tertib DPR menyatakan, keanggotaan BK DPR terdiri dari fraksi-fraksi di DPR,” papar Muzani.

    Akbar Faizal dari Fraksi Partai Hanura juga menegaskan, fraksinya tidak mengakui dan menyatakan tidak terikat dengan BK DPR selama belum punya wakil di badan itu. ”Bagaimana kami bisa terikat dengan BK DPR jika tidak tahu proses yang ada di badan itu karena tidak punya wakil?” ujar Akbar.

    Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan berjanji, keanggotaan Gerindra dan Hanura di BK DPR akan dibahas setelah kemelut di badan itu dapat diselesaikan. ”Jika Senin mendatang sudah ada solusi untuk kemelut di BK DPR, selanjutnya akan dicari solusi untuk keanggotaan dari wakil Gerindra dan Hanura,” ujar Taufik.

    Konflik di BK DPR telah membuat badan tersebut tidak dapat bekerja. Akibatnya, belum ada keputusan yang diambil badan itu terkait pengaduan yang mereka terima. (NWO)

    Source: kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Waspadai Sistem Demokrasi Tertutup

    Jakarta, Kompas – Masyarakat dituntut kritis untuk menyikapi wacana menaikkan ambang batas parlemen dari 2,5 persen menjadi 5 persen dalam Pemilu 2014. Ambang batas yang terlalu tinggi berpotensi menjadikan sistem demokrasi tertutup dan tidak mewakili kelompok-kelompok kecil. Sistem tertutup yang mengabaikan sifat inklusif itu sangat berbahaya.

    ”Kelemahan parliamentary threshold dinaikkan adalah suara yang akan terbuang percuma sangat besar. Pada Pemilu Legislatif 2009 ada sekitar 31,5 persen suara yang terbuang. Itu luar biasa dan jangan main-main dengan suara yang terbuang karena akan merusak proporsi keterwakilan,” ujar Hadar Navis Gumay, Direktur Eksekutif Cetro.

    Hadar mengupas bahaya sistem tertutup itu dalam diskusi bertema ”Undang-Undang Politik dan Masa Depan Demokrasi Indonesia” di lembaga Solusi Untuk Negeri (SUN) Institute, Kamis (25/11) malam. Pembicara lainnya adalah Abdul Hakam Naja, Wakil Ketua Komisi II DPR dari Partai Amanat Nasional.

    Hadar menjelaskan, parliamentary threshold adalah pagar supaya partai politik yang masuk parlemen tidak terlalu banyak. Namun, pagar yang terlalu tinggi akan menyebabkan sistem menjadi tertutup. ”Apa benar parpol-parpol yang lolos parliamentary threshold itu bisa terus dipercaya? Kalau tidak, demokrasi kita akan rusak,” katanya.

    Hadar menegaskan, sistem yang dibangun harus tetap mempertahankan asas proporsional dengan kekuatan memiliki sifat inklusif. Dengan parliamentary threshold tinggi, sifat inklusif itu akan rusak.

    ”Saya sepakat parliamentary threshold 2,5 persen berlaku nasional,” ujar Hakam. Dikatakan, suara yang tidak terwakili sedang digodok untuk diwadahi melalui konsep konfederasi. Konsep yang belum final itu untuk menjembatani antara parliamentary threshold dan pengecilan jumlah kursi di parlemen.

    Konfederasi untuk menggaet peserta pemilu yang tak lolos parliamentary threshold. Suara hangus yang banyak itu ingin ditarik masuk sistem. (ANG)

    Source: kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Hal Penting Sampai Remeh di Media Sosial

    situs kompasiana dot com

    JAKARTA, KOMPAS.com – Media sosial semakin hari semakin digandrungi oleh masyarakat. Ia membuka kesempatan seluas-luasnya untuk menjadi seorang jurnalis dengan apapun beritanya, dari yang penting hingga hal-hal remeh.

    Menurut Wisnu Nugroho, wartawan Kompas yang juga seorang blogger dan penulis buku, dirinya memilih blog untuk menyampaikan sisi lain dari sebuah kejadian. Informasi yang terkadang tidak penting tapi memiliki daya tarik ia tuliskan dalam blognya di Kompasiana.

    “Hal-hal sepele ini tidak mungkin bisa dimasukkan ke koran karena keterbatasan ruang tapi masyarakat banyak mau tahu tentang hal-hal tidak penting. Itulah kenapa saya juga memakai blog untuk menyampaikan hal-hal sepele tersebut,” ujarnya di tengah acara ulang tahun Kompasiana kedua di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat, Sabtu (27/11/2010).

    Fahira Idris, putri mantan Menteri Perindustrian Fahmi Idris yang dikenal sebagai the most inspiring twitter mengatakan, dengan adanya media sosial ini, informasi bisa disampaikan dengan sangat cepat, bahkan lebih cepat dari portal berita.

    “Hitungannya detik. Misalnya saat saya menulis di Twitter kalau saya mau tahu alamat markas FPI, dalam waktu singkat responnya sudah banyak sekali. Media sosial ini jelas bisa menggerakkan masyarakat secara cepat,” ujarnya.

    Fahira berharap agar ke depan semakin banyak orang yang menggunakan dan berbagi informasi dengan media sosial. “Mudah-mudahan banyak masyarakat yang aktif di blog atau media sosial lainnya karena jelas manfaatnya banyak sekali,” harapnya.

    ?Penulis: KOMPAS.com Remigius Septian Hermawan ? ?Editor: yuli ?

    Source: kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Sistem Pemilu Perlu Diperbaiki

    Jakarta, Kompas – Pemilihan Umum 2009 dinilai menjadi pemilu yang terburuk pascareformasi. Setidaknya ada tiga masalah dalam Pemilu 2009, yaitu kerangka hukum yang lemah, implementasi yang buruk, dan sistem pemilu yang rumit. Untuk itulah perlu ada penataan sistem pemilu yang lebih baik.

    Hal itu dikemukakan Direktur Eksekutif Centre for Electoral Reform (Cetro) Hadar N Gumay dalam Media Briefing yang bertema ”Reformasi Sistem dan Keadilan Pemilu”, Kamis (25/11). Pembicara lainnya yang hadir adalah anggota Komisi II DPR, Arif Wibowo, dan konsultan teknis Kemitraan, Didik Supriyanto.

    Hadar mengatakan, sistem proporsional dengan daftar calon terbuka merumitkan pemilih. Dia mencontohkan, jika ada 20 parpol peserta pemilu, ada sekitar seratus calon anggota legislatif di kertas suara. ”Ini akan merumitkan pemilih. Pemilu 2009 merupakan pemilu terbesar dan terumit di dunia, dari sisi penyelenggara, peserta, dan pemilih, sehingga perlu disederhanakan,” kata Hadar.

    Menurut Hadar, Cetro mengusulkan sistem proporsional campuran (mixed member proportional) yang merupakan varian sistem proporsional, tetapi dalam penetapan calon terpilih terbagi menjadi dua, yaitu sebagian dengan perolehan suara terbanyak dan sebagian lagi berdasarkan nomor urut. Dengan sistem itu, 280 kursi diperebutkan langsung di daerah pemilihan (dapil). Setiap dapil satu kursi, kata Hadar, dan 280 kursi lainnya dibagikan berdasarkan nomor urut seperti yang dikehendaki parpol.

    ”Dengan sistem proporsional campuran, suara rakyat yang hilang tidak banyak dan kelompok marjinal tetap bisa diperhatikan,” katanya.

    Hadar melanjutkan, dalam sistem proporsional terbuka, pertama kali ditentukan berapa kursi di DPR. Misalnya saja ada 560 kursi DPR yang diperebutkan, kemudian dibagi dua, 50 persen dengan kursi dapil dan 50 persen dengan kursi daftar calon.

    ”Syaratnya, mereka yang sudah dicalonkan di kursi daftar calon tak bisa dicalonkan di kursi distrik. Dengan sistem ini, pemilih memberikan suaranya untuk satu calon anggota legislatif di kursi dapil dan satu suara untuk kursi daftar calon,” ujarnya.

    Menanggapi usulan Cetro, Didik Supriyanto mengatakan, apabila sistem proporsional campuran digunakan, harus dipastikan model kelembagaan keterwakilan di Indonesia. (SIE)

    Source: kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Independensi KPU dalam Ancaman

    Pemilihan Umum 2014 memang masih empat tahun lagi. Namun, partai politik telah melakukan sejumlah manuver agar mampu keluar sebagai pemenang pada pemilu ini.

    Salah satunya, dengan menyusupkan kepentingan politik mereka pada revisi UU paket politik, terutama UU tentang penyelenggaraan pemilu. Beberapa parpol bersikeras meloloskan peraturan yang membolehkan orang parpol duduk di jajaran komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU).

    Gagasan mendudukkan orang parpol di KPU bermula saat pada Pasal 11 draf revisi UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum versi DPR dikatakan, salah satu syarat calon anggota KPU, KPUD provinsi, dan KPUD kabupaten/kota adalah bersedia mengundurkan diri dari parpol jika terpilih menjadi anggota KPU, KPUD provinsi, dan KPUD kabupaten/kota.

    Pasal ini berbeda dari terdahulu yang menyatakan orang parpol yang ingin menjadi anggota KPU adalah mereka yang telah keluar dari parpol tersebut selama lima tahun. Gagasan itu didasari keinginan parpol memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemilu pada masa datang. Mereka beralasan, tak ada jaminan anggota KPU nonpartisan akan bersikap independen. Kasus Andi Nurpati yang membelot dari tugas sebagai salah satu komisioner KPU demi dapat duduk dalam kepengurusan Partai Demokrat pun dijadikan sebagai contoh.

    Sekilas gagasan ini terlihat sangat mulia. Namun, jika ditelaah lebih jauh, sesungguhnya gagasan melibatkan orang parpol dalam kepengurusan KPU jelas gagasan yang membahayakan demokrasi. Gagasan itu ibarat membolehkan pemain sepak bola dapat merangkap peran sebagai wasit dan hakim garis sekaligus. Gagasan sesat ini berpotensi membuat pertandingan tak memenuhi prinsip fair play. Gagasan pelibatan orang parpol dalam kepengurusan KPU merupakan ancaman terhadap independensi KPU selaku penyelenggara pemilu dan dapat menurunkan derajat legitimasi hasil pemilu. Pelibatan anggota parpol di KPU akan memperkeruh penyelenggaraan pemilu yang semestinya berlangsung jujur dan adil.

    Di samping itu, netralitas dan independensi KPU juga berpotensi mengalami distorsi. Pengalaman masa lalu saat KPU diisi orang-orang parpol membuktikan itu. Masih segar dalam ingatan publik tatkala KPU Pemilu 1999 diisi kader-kader parpol. Ketika itu intrik dan konflik internal sering kali mewarnai masa kerja dan perjalanan KPU. Bahkan, sebagian anggota KPU menolak menandatangani hasil pemilu sehingga Presiden BJ Habibie harus mengeluarkan keppres pengesahan hasil pemilu.

    Perkuat Bawaslu

    Jika alasan parpol mendudukkan orang mereka di KPU dilatarbelakangi kekhawatiran akan dicurangi KPU, semestinya gagasan yang diajukan adalah memperkuat kewenangan Badan Pengawas Pemilu dan membentuk peradilan khusus pemilu.

    Di samping itu, jika parpol tak ingin kasus perekrutan Andi Nurpati oleh Partai Demokrat terulang kembali, semestinya mereka memiliki inisiatif guna memasukkan klausul bahwa harus ada jeda bagi anggota KPU untuk bisa bergabung di parpol.

    Hal ini penting untuk menjaga kerahasiaan data di lembaga penyelenggara pemilu. Kasus Andi Nurpati tak dapat dijadikan justifikasi bagi parpol untuk mengajukan gagasan pelibatan kader-kader mereka dalam kepengurusan KPU. Dalam konteks itu, kita dapat melihat motif mereka sesungguhnya mengajukan gagasan pelibatan orang parpol dalam kepengurusan KPU tak lebih sekadar hitung-hitungan peluang perolehan suara di Pemilu 2014.

    Karena itu, KPU harus tetap terbebas dari unsur parpol. Syarat mengenai independensi KPU tak perlu direvisi atau dibiarkan tetap sebagaimana saat ini bahwa calon anggota KPU minimal telah lima tahun tak lagi jadi anggota parpol. Tarik-menarik kepentingan mengenai isu ini membuat penyelesaian revisi UU No 22/2007 melebihi batas waktu. Parpol telah menjadikan DPR the site of power struggle bagi segala kepentingan mereka. Karena itu, tak mengherankan berbagai kritik publik terhadap kinerja DPR tak kunjung mendapat tanggapan memuaskan.

    Hal itu terlihat dari perkembangan terakhir proses revisi. Tujuh fraksi mendukung gagasan pelibatan orang parpol di kepengurusan KPU, yakni dari Partai Golkar, PDI-P, PKS, PPP, PKB, Gerindra, dan Hanura. Adapun dua fraksi, PAN dan Partai Demokrat, tak sepakat anggota KPU dari unsur parpol.

    Namun, perkembangan terakhir Demokrat mulai melunak dan akan merapat dengan tujuh fraksi pendukung. Apresiasi patut diberikan ke PAN yang hingga detik ini masih konsisten menentang pelibatan orang parpol di kepengurusan KPU. Sebagai parpol yang lahir dari rahim gerakan reformasi, PAN harus tampil di garda terdepan dari segala upaya perbaikan citra DPR di mata publik. Perbaikan citra ini penting bagi keberlangsungan kehidupan demokrasi kita. Jika citra DPR kian mengalami kemerosotan tajam, bukan mustahil demokrasi di Indonesia segera mengalami kebangkrutan.

    BAWONO KUMORO Peneliti Politik The Habibie Center dan Fellow Paramadina Graduate School of Political Communication

    Source: kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Jelang 2014, Fraksi Demokrat Gelar Raker

    SBY & Demokrat

    AKARTA, KOMPAS.com – Fraksi Demokrat DPR RI menggelar rapat kerja fraksi di Hotel Crowne, 26-27 mendatang. Raker yang mengusung tema ‘Bakti untuk Rakyat’ ini dibuka langsung oleh Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum.

    Rapat kerja yang dihadiri oleh segenap anggota dewan dari Fraksi Demokrat ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja fraksi selama setahun serta merumuskan agenda-agenda strategis partai menjelang Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden pada tahun 2014 mendatang.

    Agenda tersebut antara lain, penguatan kelembagaan fraksi, peningkatan kompetensi anggota fraksi beserta jajarannya, membangun komunikasi politik lintas fraksi dan parpol secara efektif dan berkualitas, membangun koordinasi dan sinergisitas dengan pemerintah, mengoptimalkan penyerapan dan perjuangan aspirasi rakyat serta membangun hubungan baik dengan wartawan dan sosialiasi yang efektif melalui media massa.

    Dalam sambutannya, Anas mengatakan masa depan partai juga berada di tangan anggota dewan. Oleh karena itu, semua pihak harus bekerja untuk membangun citra yang baik dengan berbasis kinerja dan akhlak politik yang bertanggung jawab. “Masa depan partai kita di tangan kita sendiri. Tidak boleh ditentukan oleh orang lain,” ungkapnya.

    Sebagai fraksi terbesar di DPR RI, Anas mengatakan Demokrat memiliki tantangan besar. Kinerja yang berbasis pada citra dan akhlak yang baik bisa menjadi investasi di tahun 2014 mendatang. “Saya ingin garis bawahi agar Fraksi Demokrat bukan saja tampil sebagai fraksi yang terbesar, tapi harus dilanjutkan dengan fraksi yang kinerjanya paling baik dan produktivitasnya tinggi,” tambahnya.

    Selain anggota fraksi Demokrat, hadir pula pimpinan fraksi partai sahabat lainnya. Ketua Dewan Pembina Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dijadwalkan akan memberikan pengarahan umum dan pembekalan besok siang.

    ?Penulis: KOMPAS.com Caroline Damanik ? ?Editor: A. Wisnubrata

    Source: kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Dominasi Indonesia di Twitter Diragukan?

    twitter logo

    JAKARTA – Indonesia kini dinobatkan sebagai negara dengan pengguna Twitter terbanyak di dunia. Sayangnya media asing malah meragukan dominasi Indonesia di Twitter.

    Media online asal Inggris misalnya, Guardian, membuat sebuah artikel berjudul ‘Why Indonesians are all Twitter?’. Bahkan dalam sub judul, Guardian membubuhkan kalimat yang mengesankan Indonesia sama sekali tidak pernah tersentuh oleh teknologi.

    “Bagaimana mungkin, negara dengan jutaan penduduknya yang miskin, bahkan mereka pun belum pernah menggunakan komputer, menjadi negara pengguna Twitter terbesar di dunia?” tulis Ben Doherty, penulis Guardian, seperti dikutip okezone, Selasa (23/11/2010).

    Pernyataan yang sama juga pernah dilayangkan oleh komedian Stephen Colbert dalam acara yang dipandunya bertajuk ‘The Colbert Report’ yang tayang di stasiun televisi lokal di AS.

    Dalam salah satu kalimatnya, saat mengomentari video insiden ‘salaman’ Tifatul Sembiring dengan Ibu Negara AS, Michelle Obama, Stephen menyatakan dengan rasa tidak percaya jika warga Indonesia ramai membicarakan insiden ini melalui jejaring sosial Facebook dan Twitter.

    “Masa’ sih? Facebook dan Twitter? Saya pikir orang Indonesia masih berkomunikasi dengan memukul-mukul batok kelapa,” ujar Colbert yang disambut dengan tawa para penonton di studio.

    Doherty memberikan beberapa pemikirannya mengenai alasan mengapa Indonesia mendominasi Twitter. Di antaranya adalah ketersediaan ponsel murah di Indonesia dan banyaknya selebriti Indonesia yang menggunakan layanan mikroblogging ini.

    Namun begitu, Doherty menekankan jika pengguna internet aktif kebanyakan berasal dari kota besar di pulau Jawa. Sedangkan jutaan penduduk lainnya yang berasal dari luar pulau Jawa dianggap belum pernah sama sekali menggunakan komputer.

    Perusahaan riset ComScore menobatkan Indonesia sebagai negara pengguna internet terbanyak dengan jumlah penetrasi sekira 20,8 persen pengunjung per bulan. Sedangkan Brazil berada di posisi kedua dengan penetrasi 20,5 persen. AS berada di peringkat ketiga dengan penetrasi sekira 11,9 persen.

    Total penduduk Indonesia dengan 17.000 pulau ini berjumlah sekira 235 juta jiwa. Diperkirakan 93 juta pengguna internet di dunia telah mengunjungi Twitter. Angka ini meningkat sekira 109 persen dibanding tahun lalu,
    (srn)

    Source: okezone.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Peretas Sudah Mengincar Akun Twitter Andi Arief

    andi arief twitter

    JAKARTA – Akun Twitter Staf Khusus Presiden bidang Sosial dan Bencana, Andi Arief, diduga telah diincar oleh peretas sejak lama. Ini terlihat dari pola postingan sang hacker.

    “Jika dilihat dari postingan Akun Twitter Andi Arief yang dibajak, berisi dengan ejekan dan makian, maka si pelaku sudah jelas menargetkan untuk membajak Akun tersebut. Siapapun pelakunya sudah diluar konteks ethical hacker alias Black Hacker,” ujar web security auditor, Nathan Gusti Ryan, kepada okezone, Kamis (25/11/2010).

    Menurut Nathan, setidaknya ada beberapa cara yang dilakukan oleh hacker untuk membajak akun orang lain (hacking account). Langkah pertama adalah dengan teknik Soceng (social enggineering). Teknik ini kebanyakan digunakan oleh para spammer. Caranya dengan mengirimkan email berisi link yang akan mengarahkan calon korbannya untuk mengunjungi situs palsu, mirip Twitter, Facebook atau situs besar lainnya. Saat sang korban login maka secara otomatis informasi akun akan berpindah tangan ke pembajak akun yang akan digunakan untuk kepentingan mereka.

    Cara kedua, lanjut Nathan, berkaitan dengan kelalaian pemilik akun. Kemungkinan pemilik akun menggunakan paralel password, atau satu password untuk banyak akun. Akibatnya jika password ini jatuh ke orang yang salah maka seluruh akun yang dimiliki akan menjadi target potensial untuk di-hack. Bahkan efeknya pun akan berantai, bisa membuat situs tersebut terkena hack juga. Satu lagi kelalaian pengguna adalah tidak sengaja membuat akun jatuh ke tangan orang lain.

    “Biasanya orang malas mengingat password dan username yang banyak. Lalu mereka tulis di tempat lain, di ponsel, BB, atau kertas. Nah, ketika perangkat itu hilang akun ini bisa digunakan oleh orang lain,” papar Nathan.

    Selain itu, lanjut Nathan, cara lain adalah dengan mengambil data saat reset password. Setiap registrasi pada suatu websites, termasuk Twitter juga memiliki fasilitas Reset Password. Jika reset password ini bisa dilakukan oleh seseorang, biasanya membutuhkan beberapa data pribadi dan pertanyaan khusus.

    “Data pribadi dapat di cari dari sejumlah account, sedangkan pertanyaan khusus ini bila mudah ditebak maka reset cccount akan mudah dilakukan. Selanjutnya account yang lain akan jatuh ke tangan si pembajak tersebut,” ujarnya.

    Oleh karena itu Nathan sendiri menganjurkan agar masyarakat tidak melakukan coba-coba suatu software yang berfungsi untuk reset account. Apalagi mengunjungi link mencurigakan, yang didapat dari email tidak dikenal. (srn)

    Source: okezone.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • James T Riyadi: Pewaris Kerajaan Bisnis yang Fasih Bicara Sosial

    james riyady

    INILAH.COM, Jakarta –  Penerus kerajaan Grup Lippo ini baru ditunjuk menjadi Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Tenaga Kerja, Pendidikan, dan Kesehatan. Namun, ia sudah fasih berbicara tentang rencana hingga 5 tahun ke depan.

    “Kadin akan mendukung transformasi sosial khususnya di bidang pendidikan. Saat ini jumlah rakyat yang duduk di bangku kuliah baru 2 persen dari total warga , target 5 tahun ke depan akan meningkatkan

    tingkat standar yg terjangkau, target jumlahnya akan meningkat menjadi 10 persen,” ujar James T. Riady ketika ditemui usai mengikuti pengukuhan kepengurusan Kadin masa bakti 2010-2015 di jakarta, Kamis (25/11).

    Menurutnya, sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Selain itu, keberadaan Kadin sebagai salah satu pilarnya, dapat membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

    “Membangun bangsa adalah membangun sumber daya manusia. Kami harap dalam 5 tahun ini, Indonesia dapat merasakan kualitas pendidikan dan kesehatan yang tinggi, terjangkau masyarakat karena akan ada terobosan-terobosan dalam pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan,” papar  James yang juga Chief Executive Officer Grup Lippo.

    Lebih lanjut disebutkan, bahwa Kadin akan membantu meningkatkan akses warga terhadap dunia pendidikan, khususnya akses masyarakat yang selama ini kurang mampu untuk turut merasakan jenjang perkuliahan di Indonesia.

    Impian semua siswa untuk memasuki universitas ataupun perguruan tinggi yang mereka idam-idamkan, kadang harus kandas banyak faktor. Hal yang paling klasik adalah mahalnya biaya kulliah. “Mereka kalah sebelum bertanding, karena mereka merasa tidak memiliki apapun untuk masuk,” ujar pria berkulit putih ini.

    James Tjahaya Riady, adalah salah satu anak Mochtar Riady, pendiri grup Lippo, kelompok bisnis yang memiliki lebih dari 50 anak perusahaan. Jumlah seluruh karyawannya diperkirakan lebih dari 50 ribu orang. Aktivitas perusahaannya tidak hanya di Indonesia, tetapi juga hadir di kawasan Asia Pasifik, terutama di Hong Kong, Guang Zhou, Fujian, dan Shanghai.

    Grup Lippo pun paling tidak memiliki 5 area bisnis utama. Seperti jasa-jasa keuangan yang meliputi perbankan, investasi, asuransi, sekuritas, manajemen aset, dan reksadana. Kemudian sektor properti dan urban development, yang meliputi pembangunan kota satelit terpadu, perumahan, kondominium, pusat hiburan dan perbelanjaan, perkantoran dan kawasan industri.

    Lalu, area pembangunan infrastruktur, seperti pembangkit tenaga listrik, produksi gas, distribusi, pembangunan jalan raya, pembangunan sarana air bersih, dan prasarana komunikasi. Hampir semua bisnis ini dikonsentrasikan di luar negeri dan dikontrol oleh kantor pusat Grup Lippo yang berbasis di Hong Kong.

    Sektor lainnya adalah bidang industri yang meliputi industri komponen elektronik, komponen otomotif, industri semen, porselen, batu bara dan gas bumi. Terakhir, bidang jasa-jasa yang meliputi teknologi informasi, bisnis ritel, rekreasi, hiburan, hotel, rumah sakit, dan pendidikan. Sepak terjangnya dengan sektor sosial inilah yang tampaknya membuat James fasih berbicara tentang rencana jangka panjang untuk jabatan baru yang diembannya. 

    James memang harus membawahi beraneka ragam bidang dengan cakupan sangat besar. Namun, ia mengungkapkan hidup bukan hanya sekedar bekerja. Menurutnya,  hidup harus seimbang dengan bekerja, rekreasi dan keluarga. “Saat ini, saya fokus hanya mempengaruhi minimal 10 keputusan paling penting dan membuat perbedaan,” katanya.

    Cara ini dipelajari dari sang ayah, sehingga etika kerja keras agar memiliki sprit berjuang yang tinggi, menjadi salah satu pelajaran yang James pegang dalam hidupnya.

    Ia membagi sedikit pengalamannya, yakni ketika sebelum 1990 dirinya memegang jabatan sebagai presiden direktur di semua perusahaan milik grup Lippo. Hal ini membuat James bangkrut secara relasi dengan istri, anak dan saudara. “Namun, sejak 1990 saya bertobat. Hidup bukan sekedar bekerja tapi hidup yang utuh harus belajar membagi waktu dan pendewasaan,” tutupnya. [ast]

    Source: inilah.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.