siwah.com

Author: fakhrurrazi amir

  • Parpol tidak Boleh Terapkan Standar Ganda

    ketua pp golkar

    JAKARTA–MICOM: Ketua PP Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengatakan sebuah partai atau fraksi tidak boleh menerapkan standar ganda terkait keanggotaan Komisi Pemilihan Umum dan jabatan direksi BUMN.

    “Kurang tepat kalau ada standar ganda yang dilakukan oleh sebuah partai. Mestinya kalau ‘lempeng’ (lurus.red), sekalian saja, anggota KPU dan direksi BUMN tidak boleh dari orang partai. Kalau boleh, boleh sekalian. Kalau tidak, ini ada apa,” kata Priyo di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (24/11).

    Ia menambahkan, Partai Golkar maupun fraksinya tidak akan menerapkan standar ganda terkait hal tersebut. “Silakan saja partai lain menerapkan hal itu, tapi Partai Golkar tidak harus sama dengan partai yang menerapkan standar itu,” kata Wakil Ketua DPR RI itu.

    Ketika ditanya lebih jauh apakah ada ‘hidden agenda’ dari partai yang menerapkan standar ganda, Priyo mengatakan, apapun yang diinginkan oleh partai atau fraksi tersebut, tak harus sama dengan Partai Golkar.

    “Boleh saja, dia punya keinginan (hidden agenda) ke sana. Kita menilai ada standar ganda, itu tak baik. Sangat disayangkan kalau BUMN dijadikan sapi perahan. Gak boleh standar ganda,” kata Priyo.

    Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Demokrat Ferrari Romawi mengatakan, bila ada kader Partai Demokrat yang bukan pengurus partai, dipersilakan menjadi direksi di sebuah BUMN. “PD tak mau rebutan soal posisi direksi di BUMN, tapi kalau ada kader yang bukan pengurus, lalu menjadi direksi salah satu BUMN, tak masalah. Kalau pengurus partai jadi direksi BUMN akan bertentangan dengan UU No.19/2003 tentang BUMN,” kata Ferrari.

    Sementara itu, Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan, penyataan anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat itu menunjukkan ada kepentingan yang lebih besar dan untuk jangka panjang. “Statemen itu ada hidden agenda, di mana FPD mengincar BUMN dan mengesampingkan KPU dan itu akan terjadi kecurangan. Ada keinginan mendapatkan modal untuk Pemilu 2014,” kata Bambang. (Ant/OL-04)

    Source: mediaindonesia.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Amanat Kongres tidak Memungkinkan PDIP Masuk ke Pemerintahan

    JAKARTA–MICOM: Mengacu pada amanat Kongres, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mustahil bergabung dengan pemerintahan. Namun, PDIP siap menjajaki wacana lainnya.

    “Sampai saat ini tidak dimungkinkan masuk ke dalam kabinet. Kalau kemudian ada wacana lain yang mungkin demi bangsa ini ke depan terus bisa dijajaki dengan cara lain, ya kita jajaki,” ungkap Ketua DPP PDIP Bidang Politik dan Hubungan Antar-Lembaga Puan Maharani kepada wartawan seusai menghadiri acara Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (24/11).

    Menurut putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu, pintu silaturahmi dan komunikasi harus tetap dibuka karena berpolitik itu adalah berkomunikasi. “Bagaimana kelanjutannya, kita lihat lagi ke depannya,” ujarnya.

    Ia membenarkan pernyataan Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDIP Taufiq Kiemas yang mengatakan belum ada tawaran dari Partai Demokrat agar PDIP bergabung dengan pemerintah.

    “Benar lah. Bahwa kita menjajaki, memang kita menjajaki tapi bahwa secara terbuka kami menolak menerima atau mereka mengajak atau meminta, sampai saat ini saya belum tahu, belum dengar. Secara resmi belum ada tawaran,” ungkap Puan.

    Puan mengatakan siapa yang mengajukan tawaran, harus jelas. “Siapa yang menawarkan kan harus jelas. Tidak mungkin si A mengatasnamakan memberikan tawaran, ternyata pimpinan di atasnya tidak setuju. Jadi siapa yang harus menerima atau menawarkan, kita harus jelas dulu,” terangnya.

    Puan mengatakan segala keputusan partai harus melalui rapat pleno. Segala sesuatu harus diputuskan dalam rapat pleno yang ada ketua umum. Apakah ketua umum atau ketua dewan pembina yang akan memutuskan. “Kita kan tidak tahu. Kita lihat saja ke depannya bagaimana,” pungkasnya. (OL-9)

    Source: mediaindonesia.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Parpol Ingin Kuasai KPU Seutuhnya

    JAKARTA–MICOM: Komisi II DPR akhirnya menghasilkan keputusan atas polemik RUU Penyelenggara Pemilu. Anggota parpol diperbolehkan bergabung sebagai komisioner KPU dengan syarat harus mundur saat mendaftar. Namun, kesepakatan itu menuai kecaman dari berbagai pihak.

    “Capaian substansi tersebut memang mengkhawatirkan dan menunjukan akselerasi kepentingan politik mayoritas fraksi di Komisi II. Ini juga menjadi sebuah gejala penguasaan parpol terhadap institusi penyelenggara pemilu,” kata Direktur Advokasi PSHK Ronald Refiandri di Jakarta, Rabu (24/11).

    Ia menyampaikan apresiasi atas kemajuan yang dicapai oleh Komisi II DPR. Namun, ia mengharap kemajuan itu diarahkan untuk menjawab target legislasi. Oleh karena itu, Badan Legislasi harus tetap memasukkan dasar pertimbangan dan keberatan F-PD dan F-PAN sebagai catatan yang tak terpisahkan.

    Koordinator Tepi Jeirry Sumampouw menilai masuknya anggota parpol dalam KPU hanya akan melicinkan proses pengambilan keputusan yang menguntungkan partai bersangkutan. Kasus suap memang bisa ditekan tetapi itu karena yang bersangkutan merupakan bagian dari partai meski secara formal tidak.

    “Alasannya lebih kepada parpol ingin mengatur penyelenggaraan pemilu dan memiliki kemudahan akses terhadap proses pelaksanaan pemilu, dan kalau mereka punya keinginan tertentu, tak perlu lagi berupaya untuk melakukan sogok atau suap terhadap penyelenggara pemilu, sebab sudah bagian dari mereka. Mereka ingin kuasai KPU seutuhnya,” tandasnya. (Din/OL-8)

    Source: mediaindonesia.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Golkar Redam Keretakan Hubungan dengan Demokrat

    golkar vs demokrat

    JAKARTA–MICOM: Partai Golkar temui Partai Demokrat untuk meredam isu yang memisahkan kedua partai yang tergabung dalam Sekretariat Bersama (Sekber). Partai Golkar sepakat untuk tetap bertahan dalam koalisi.

    Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum di Hotel Mulia Jakarta, Kamis (25/11). Ical, sapaan akrab Ketua Umum Partai Golkar, mengungkapkan pertemuan ini untuk meredam isu di kedua partai terebut.

    “Pertemuan ini biasa sebagai silaturahmi, kami melihat bagaimana pemerintahan bisa stabil sampai 2014 dan meredam isu yang ingin memisahkan Partai Golkar dan Partai Demokrat,” ujarnya ketika hendak memasuki ruang pertemuan.

    Namun Ical enggan menjelaskan isu yang ia maksudkan. Ia hanya menyatakan bahwa pertemuan semacam ini biasa dilakukan oleh partai politik yang tergabung dalam Sekretariat Bersama (Sekber).

    Menurutnya seluruh masing-masing partai politik dalam Sekber biasa melakukan silaturahmi politik. Kini giliran partainya melakukan silaturahmi dengan Partai Demokrat.

    Pertemuan ini diikuti oleh Sekretaris Sekber Syarief Hasan, Ketua Fraksi Golkar Setya Novanto, Sekjen Partai Golkar Idrus Marham, dan Ketua Fraksi Demokrat Jafar Hafsah. Pertemuan ini dilakukan secara tertutup selama satu jam.

    Usai pertemuan, Ical menyatakan bahwa Partai Golkar terus berkomitmen untuk terus mendukung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menyatakan pertemuan ini untuk mengintensifkan komunikasi politik dalam Sekber. Ia menegaskan bahwa kekompakan koalisi harus tetap terjaga. “Kali ini gilirannya partai Golkar yang bertemu kami. Kami diundang Pak Ical,” tuturnya.

    Ia memastikan bahwa pertemuan ini tidak berkaitan dengan rencana reshuffle kabinet. Menurutnya reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden.

    “Reshuffle itu kamar khusus punya Presiden. Tidak etis masuk kamar khusus atau otoritas politik Presiden,” jelasnya. (OL-9)

    Source: mediaindonesia.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Ada Risiko Politik jikalau Partai Golkar Dikeluarkan

    Jakarta, Kompas – Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengatakan, perombakan kabinet merupakan wewenang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, dia mengingatkan ada risiko politik jika Partai Golkar dikeluarkan dari kabinet.

    ”Golkar tidak ambil pusing jika (kadernya di kabinet) mau diganti (kader) dari Demokrat, PDI-P, atau siapa saja. Silakan saja, Golkar tidak akan menangisi hal itu. Hanya, risiko politik ditanggung masing-masing,” tutur Priyo, Rabu (24/11) di Jakarta.

    Namun, saat ditanya maksud risiko politik itu, Priyo menjawab, ”Ya, enggak tahu.” Dia juga menyatakan keberatan jika perombakan kabinet ini dikaitkan dengan sikap kritis Golkar terhadap pemerintahan selama ini.

    Secara terpisah, Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri menegaskan, kader PDI-P tidak mungkin masuk dalam kabinet pemerintahan Presiden Yudhoyono. Sikap politik itu merupakan amanat Kongres III PDI-P yang menetapkan PDI-P beroposisi terhadap pemerintah.

    ”Tidak mungkin (masuk kabinet). Bukan karena keputusan saya, tetapi selalu saya katakan, hal itu ada di hasil keputusan kongres yang namanya sikap politik partai,” kata Megawati.

    Sesepuh PDI-P, Taufiq Kiemas, menyatakan, hingga saat ini belum ada tawaran dari Partai Demokrat untuk berkoalisi dan masuk dalam kabinet. ”Dalam berpolitik tidak bisa saling bermusuhan. Dalam keadaan apa pun itu, kita harus berteman. Dengan siapa pun harus baik,” katanya.

    Baik-baik saja

    Menurut Priyo, hubungan personal Presiden Yudhoyono dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie saat ini baik-baik saja. Dia juga belum tahu apakah PDI-P akan masuk kabinet.

    ”Setahu saya, keputusan akhir PDI-P ada di tangan (Ketua Umum PDI-P) Ibu Megawati. Namun, jika PDI-P memutuskan masuk koalisi, kami akan ucapkan selamat datang,” ujar Priyo.

    Saat ini ada tiga kader Partai Golkar yang duduk di kabinet. Mereka adalah Menko Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menteri Perindustrian MS Hidayat, serta Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad.

    Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa mengingatkan tidak perlu saling mengancam atau menekan dalam wacana perombakan kabinet. Sebaiknya hal itu diserahkan sepenuhnya kepada Presiden.

    Saan menegaskan, Partai Demokrat terus mengusahakan koalisi tetap utuh dan solid. Jika ada pihak lain yang masuk ke koalisi, hal itu tidak akan mengganggu anggota koalisi lama. Sebab, tujuan menarik anggota baru semata untuk lebih mengefektifkan pemerintahan dan memperlancar program-program nasional.

    ”Kami saling memahami dan menghargai posisi masing-masing. Sikap kritis tidak dilarang di koalisi, bahkan tetap dibutuhkan asal obyektif dan konstruktif,” ujar Saan. (NWO/WHY)

    Source: kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Isu Gayus dan Saham KS: Adu Kuat Demokrat Vs Golkar

    golkar vs demokrat

    INILAH.COM, Jakarta – Sebulan terakhir, dua isu panas nan sensitif menohok dua partai politik terbesar yakni Partai Demokrat dan Golkar. Semua serba sumir, namun efeknya nyata, citra partai dipertaruhkan. Siapa yang untung?

    Bermula dari kisruh penawaran perdana saham Krakatau Steel ( IPO KS) Oktober lalu, kasak-kusuk politisi Senayan mengarahkan ada permainan orang politik dalam penawaran saham saham yang dinilai cenderung murah yakni Rp850 per lembar.

    Disebut-sebut, Partai Demokrat mendulang untung atas penjualan saham BUMN itu. Apalagi, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum kepergok bertemu Meneg BUMN Mustafa Abubakar meski pertemuan itu dibantah membahas apalagi meminta jatah saham KS. “Untuk mengenalkan Ketua Fraksi Partai Demokrat Pak Jafar Hafsah,” aku Anas.

    Stigma yang muncul atas kasak-kusuk tersebut, Partai Demokrat diuntungkan dengan IPO KS itu. Ekstremnya lagi, hal itu demi kepentingan Pemilu 2014 sebagai modal logistik. Bola liar yang jelas tak menguntungkan pencitraan Partai Demokrat.

    Tak lama berselang, menyeruak kasus pelesiran Gayus H Tambunan ke Bali yang dikaitkan pertemuan dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie. Persis dengan isu KS-Partai Demokrat, isu pertemuan Gayus-Ical juga sumir.

    Tak jelas kebenaran informasinya. Ical dan segenap eleman Partai Golkar membantah keras pertemuan tersebut. Ditambah dengan alibi yang memang cukup kuat mematahkan informasi itu.

    Partai Golkar menilai, munculnya isu tersebut tak lebih untuk mendelegitimasi Partai Golkar dalam Pemilu 2014 mendatang. “Saya kan orang politik dan dahulu saya orang bisnis. Ini ada skenario untuk (Pemilu) 2014. Memang kita lihat Golkar menguat, jadi perlu ada cara untuk mendiskreditkan Partai Golkar dan tokohnya,” kata Ical.

    Cukup rasional pernyataan Ical. Meski masih empat tahun lagi, tidak mustahil, isu pertemuan Gayus-Ical menggerogoti kepercayaan publik terhadap Partai Golkar. Secara bersamaan, isu pertemuan Ical-Gayus dengan sendirinya menggeser isu Partai Demokrat-KS.

    Di tengah suasana yang memanas terkait isu Gayus keluar masuk tahanan, Sekretaris Departemen HAM DPP Partai Demokrat Rachland Nasidik menyebutkan pernyataan Presiden SBY yang tidak bisa mencampuri kasus Gayus merupakan manifestasi otonomi politik di hadapan partai koalisi, khususnya Golkar.

    “Presiden memberi pesan pada Partai Golkar bahwa hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Dan koalisi tidak boleh diubah menjadi meja transaksi politik untuk menghalangi proses hukum kasus Gayus, apabila kehendak demikian ada,” ujarnya.

    Pernyataan Rachland ini makin menjelaskan kepada publik, perihal perseteruan Golkar dan Demokrat yang termanifestasikan dengan dua isu panas satu bulan terakhir ini. Namun, ‘korban’ atas dua isu tersebut tak lain adalah Partai Demokrat dan Partai Golkar.

     

    Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menilai pernyataan Rachland Nasidik yang menyeret Partai Golkar sangat tendensius. Kesan yang muncul, Partai Golkar selalu menyalahi hukum dan memanfaatkan kekuasaan. “Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Partai Demokrat-lah yang selama ini mengangkangi hukum dan memanfaatkan kekuasaan,” katanya.

    Anggota Komisi III DPR ini menegaskan, pernyataan Rachland sesungguhnya lebih tepat diarahkan kepada Presiden SBY dan Demokrat sendiri. Ia memberi contoh soal siapa yang memberikan remisi, pengampunan terhadap para koruptor.

    “Partai Golkar tak akan mampu. Yang mampu melakukan itu adalah orang atau partai yang memiliki kekuasan. Pernyataan itu lebai. Memukul air terpecik muka sendiri,” cetusnya.

    Politisasi atas dua isu tersebut, suka tidak suka akan menguntungkan salah satu pihak yang menjadi obyek pemberitaan itu yakni Partai Demokrat dan Partai Golkar.

    Terlalu sumir, jika menilai dua isu isu tersebut sengaja dihembuskan oleh ‘pihak ketiga’ yang bertujuan untuk merusak hubungan kedua partai peserta koalisi di pemerintahan SBY-Boediono. Karena faktanya, justru kedua partai itulah yang memiliki peluang untuk memainkan dan mengolah isu politik.

    Harus diakui, munculnya isu KS yang dilekatkan terhadap Partai Demokrat jelas menguntungkan Partai Golkar. Juga sebaliknya, isu pertemuan Gayus-Ical juga menguntungkan Partai Demokrat.

    Karena secara kalkulasi politik, kedua partai ini memang saling berkejaran satu dengan lainnya. Apalagi dalam survei Lembaga Survei Indonesia (LSI), posisi Partai Golkar kecenderungan menaik dari April 2010 sebesar 11% menjadi 12% pada Agustus lalu. Sedangkan di periode yang sama Partai Demokrat mengalami stagnasi di posisi 27%. Sudahkah bisa ditebak siapa pemenang pertarungan dua isu ini? (mdr)

    Source: inilah.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Lama Persiapan Pemilu 2,5 Tahun

    Jakarta, Kompas – Pemerintah dan DPR diharapkan segera menyelesaikan paket undang-undang politik sehingga persiapan penyelenggaraan Pemilihan Umum 2014 bisa dilakukan lebih awal. Persiapan pemilu paling tidak membutuhkan waktu 2,5 tahun sebelum pemungutan suara bulan April 2014.

    Anggota Komisi II DPR yang juga Ketua Kelompok Fraksi PDI-P di Badan Legislasi DPR, Arif Wibowo, di Jakarta, Minggu (21/11), mengingatkan, pemerintah dan DPR harus mempunyai semangat yang sama untuk pembahasan paket undang-undang politik, selambat-lambatnya disahkan pada Oktober 2011.

    ”DPR melalui Badan Legislasi dalam pembahasan perubahan UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD telah bersepakat, tahapan pemilu dimulai 2,5 tahun sebelum pemungutan suara Pemilu 2014, yang berarti akan jatuh pada tanggal 9 November 2011 jika pemungutan suara dilaksanakan tanggal 9 April 2014,” kata Arif.

    Lebih lanjut Arif mengatakan, tahapan pemilu disepakati 2,5 tahun sebelum pemilu agar seluruh persiapan berikut tahapan proses pemilu menuju pemungutan suara menjadi lebih demokratis, jujur, dan adil. Dengan demikian, katanya, persiapan pemilu dari berbagai aspek, seperti konsolidasi penyelenggara pemilu, ketersediaan anggaran, sarana dan prasarana pendukung, penyusunan daftar pemilih, dan persiapan peserta pemilu, dapat dilakukan dengan baik.

    ”Untuk itu, perpanjangan waktu di setiap tahapan pemilu adalah penting. Hal itu agar beban penyelenggara dan peserta tak menumpuk pada satu waktu tahapan tertentu akibat pendeknya waktu sehingga menimbulkan berbagai masalah,” ujarnya.

    Pengalaman Pemilu 2009

    Pemilu 2009, kata Arif, yang hanya mempunyai waktu persiapan selama satu tahun, telah menunjukkan kenyataan banyaknya karut-marut dalam tahapan pemilu.

    ”Pada Pemilu 2009, penyelenggara dan peserta pemilu mempunyai waktu yang pendek mempersiapkan tahapan pemilu sehingga terbuka peluang transaksi politik dan pengawasan yang lemah,” katanya.

    Arif menyebutkan sejumlah pekerjaan yang harus dikerjakan oleh penyelenggara pemilu dalam waktu yang bersamaan, seperti penyelesaian masalah anggaran, pemutakhiran data pemilu, persiapan logistik pemilu, verifikasi partai politik peserta pemilu, pembentukan panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara, serta sosialisasi pemilu.

    Di sisi lain, partai politik sebagai peserta pemilu juga melakukan pekerjaan dalam waktu yang sama, seperti konsolidasi internal partai, perekrutan calon anggota legislatif, kampanye, dan penggalangan dukungan untuk memenangi pemilu.

    Untuk mengejar target legislasi, termasuk menyelesaikan paket undang-undang politik itu, DPR akan lebih mengoptimalkan hari legislasi. Selain itu, masa reses pun diusulkan dikurangi agar DPR memiliki cukup waktu untuk membahas rancangan undang-undang.

    Usulan pengurangan waktu reses disampaikan Ketua Badan Legislasi DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Ignatius Mulyono, di Jakarta, Minggu. Masa reses DPR yang biasanya ditetapkan selama satu bulan dinilai masih berlebihan. ”Satu bulan itu terlalu banyak. Harus dikaji ulang, disesuaikan dengan kebutuhan,” katanya.

    Sejak dilantik pada Oktober 2009, anggota DPR sudah menjalankan lima kali reses yang lamanya diperkirakan 3,5 bulan hingga 4 bulan. Selama reses, mereka berkegiatan di luar, seperti kunjungan kerja ke daerah, studi banding ke luar negeri, mengunjungi konstituen, dan beristirahat. Praktis, DPR kehilangan banyak waktu untuk melaksanakan fungsi legislasi.

    Menurut Mulyono, idealnya lamanya waktu reses dikurangi sehingga DPR memiliki waktu lebih banyak untuk menjalankan fungsi legislasi. Jangan satu bulan, tetapi cukup 20 hari. ”Reses untuk perorangan atau partai enam hari, reses komisi atau badan enam hari, dan delapan hari untuk istirahat anggota. Jadi, cukup 20 hari saja,” ujarnya.

    Secara terpisah, Direktur Monitoring, Advokasi, dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Ronald Rofiandri berpendapat, seharusnya DPR menambah hari kerja untuk mengejar target legislasi, bukan mengurangi hari kerja seperti yang selama ini dilakukan. (NTA/SIE)

    Source: kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Perang Kurs dan Prospek Rupiah

    Perekonomian dunia kini dicekam oleh perang kurs—atau perang mata uang (currency wars)—yang melibatkan para raksasa ekonomi Amerika Serikat, China, Zona Euro, Jepang, dan Korea Selatan. Jika tidak dikendalikan, hal ini akan menjerumuskan kembali perekonomian dunia ke jurang resesi berikutnya (double dip recession). Bagaimana dampak perang kurs terhadap rupiah dan perekonomian kita?

    Sangat bisa dimengerti jika AS akhir- akhir ini gusar terhadap China. Pada Agustus 2010, AS mencatat rekor defisit perdagangan terbesar terhadap China, mencapai 28 miliar dollar AS. Dengan demikian, dalam 12 bulan ini, defisit terhadap China sebesar 250 miliar dollar AS. Secara total, defisit AS terhadap seluruh dunia kini 632 miliar dollar AS. Ini fantastis, yang mau tidak mau harus ditekan.

    Bahwa AS mengalami defisit perdagangan, ini merupakan keniscayaan. Sudah cukup lama AS menderita ”defisit kembar”, yakni defisit perdagangan dan defisit anggaran pemerintah. Meski AS kini masih tetap berstatus negara dengan kekuatan ekonomi terbesar (PDB-nya sekitar 15 triliun dollar AS), perekonomiannya sudah digerogoti oleh negara-negara lain, terutama China dan Jepang (PDB masing-masing 5 triliun dollar AS).

    Pada dasawarsa 1930-an, ekonom Jepang, Kaname Akamatsu, meramalkan fenomena flying geese, yakni kawasan Asia akan menjadi semacam sayap dalam formasi ”angsa terbang”. Maksudnya, perekonomian AS pada suatu titik tertentu akan kejenuhan. Pertumbuhan ekonominya sulit dipacu lagi. Perdagangan AS kalah dengan negara-negara lain yang lebih unggul secara komparatif dan kompetitif.

    Investasi di AS juga kian tidak efisien, seiring dengan mahalnya upah tenaga kerja. Karena itu, banyak industri yang direlokasi ke Asia yang kaya penduduk dan sumber daya alam. Jepang merupakan negara terdepan dalam formasi ”angsa terbang” ini, disusul ”empat macan Asia” (Korea Selatan, Hongkong, Taiwan, dan Singapura), lalu ”macan kloter kedua” (Thailand, Indonesia, dan Malaysia), serta kini China dan India.

    Jadi, dengan atau tanpa perang kurs, sesungguhnya AS sudah amat menyadari bahwa daya saing produknya kalah dibandingkan kawasan Asia, terutama China. Namun, di sisi lain, AS juga mencium gelagat China yang sengaja memperlemah mata uangnya, yuan, agar daya saingnya lebih hebat lagi.

    Dengan perekonomian yang selalu tumbuh double digit serta punya cadangan devisa terbesar di dunia (sekitar 2,5 triliun dollar AS), mestinya kepercayaan pada yuan sangat tinggi. Majalah Newsweek (18 Oktober 2010 dan 8 November 2010) melaporkan, merek mode terkenal, Louis Vuitton, Hermes, dan Fendi, serta mobil mewah Mercedes Benz dan BMW kini beramai-ramai menyerbu China. ”China terlalu kaya”, tulisnya.

    Konsekuensinya, permintaan atas yuan juga kian besar sehingga mestinya menguat tajam. Ternyata tidak terjadi. Memang yuan menguat, dari 8 yuan (2005) menjadi 6,8 yuan per dollar AS (2010), tetapi belum sebesar ekspektasi mekanisme pasar.

    Patut diduga, Pemerintah China sengaja menahan yuan agar tidak terlalu kuat. Caranya? Dengan cerdik (atau nakal?) mereka tidak membiarkan yuan menjadi mata uang global. Hal serupa pernah dilakukan Jepang ketika mereka menolak penggunaan yen dalam transaksi internasional, agar yen tidak menguat (yendaka) berlebihan, pada dasawarsa tahun 1990-an.

    AS mulai frustrasi karena berbagai persuasinya pada China selalu kandas. Kini muncul jurus baru yang sebenarnya tidak lazim, yaitu sengaja mencetak uang sebanyak 600 miliar dollar AS. Kurs dollar AS akan merosot. Inilah esensi perang kurs dewasa ini: China tidak mau merevaluasi yuan sesuai mekanisme pasar, sedangkan AS menambah pasokan dollar agar kursnya melemah.

    Ekonom terkenal Jagdish Bhagwati dari Columbia University, New York, khawatir atas kurs yuan terlalu dilebih-lebihkan. Namun, sebaliknya, pencetakan uang oleh Fed yang merupakan bagian dari kebijakan moneter AS mestinya tidak usah dikomplain Pemerintah China (Newsweek, 15 November). Sedangkan Menteri Keuangan AS Timothy Geithner malah mengatakan, perang kurs tidak membawa dampak negatif terhadap negara-negara lain.

    Saya tidak sependapat. Jika perang kurs terus terjadi, dollar AS akan melemah dan rupiah akan terus menguat. Dalam teori penentuan kurs, ada dua hal yang perlu dicapai. Pertama, kurs seyogianya mencerminkan kredibilitas perekonomian suatu negara. Berarti, kurs yang baik adalah cenderung kuat.

    Namun, harus juga dipertimbangkan hal kedua, yakni kurs yang baik adalah yang dapat mendukung daya saing produk-produk negara itu di pasar global. Artinya, kurs yang terlalu kuat justru tidak baik karena akan mengganggu daya saing.

    Jadi, ke depan akan kita saksikan demonstrasi negara-negara maju yang seperti berlomba memperlemah mata uangnya masing-masing demi mencapai posisi neraca perdagangan yang lebih baik. Bagi AS, kepentingannya adalah menurunkan defisit perdagangan, terutama terhadap China.

    Maka, Bank Indonesia harus menghitung, sampai level berapa rupiah diizinkan menguat. Memang ada manfaat penguatan rupiah, misalnya bagi produsen yang mengimpor mesin atau barang modal. Biaya produksi bisa ditekan, yang juga akan menekan inflasi. Karena faktor inilah saya yakin inflasi kita bisa di bawah 6 persen tahun 2011.

    Namun, rupiah yang terlalu kuat juga akan merangsang masyarakat berbelanja barang impor dan bepergian ke luar negeri, yang bisa menguras cadangan devisa yang kini mencapai rekor 92 miliar dollar AS.

    Pasca-kegagalan lobi AS terhadap China, pelemahan kurs mata uang negara-negara kunci akan menjadi tren tahun 2011. Ini memerlukan peningkatan kewaspadaan BI pada gejala penguatan rupiah. Saya yakin, perekonomian Indonesia akan sehat apabila rupiah dijaga pada kisaran sempit Rp 9.000-Rp 9.200 per dollar AS.

    A Tony Prasetiantono Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik UGM, Yogyakarta

    Source: kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Belajar Melawan Korupsi dari Khalifah Harun Ar Rasyid

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA–Dalam menjalankan roda pemerintahan, Khalifah Harus Ar Rasyid tak mengenal kompromi dengan korupsi yang merugikan rakyat. Sekalipun yang berlaku korup itu adalah orang yang dekat dan banyak berpengaruh dalam hidupnya. Tanpa ragu-ragu, ia memecat dan memenjarakan Yahya bin Khalid yang diangkatnya sebagai perdana menteri (wazir).

    Harun pun menyita dan mengembalikan harta Yahya senilai 30,676 juta dinar hasil korupsi ke kas negara. Dengan begitu, pemerintahan yang dipimpinnya bisa terbebas dari korupsi yang bisa menyengsarakan rakyatnya. Pemerintahan yang bersih dari korupsi menjadi komitmennya.

    Sang khalifah benar-benar memperhatikan dan mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Guna meningkatkan kesejahteraan negara dan rakyat, Harun ArRasyid memajukan ekonomi, perdagangan, dan pertanian dengan sistem irigasi. Kemajuan dalam sektor-sektor ini menjadikan Baghdad, ibu kota pemerintahan Bani Abbas, sebagai pusat perdagangan terbesar dan teramai di dunia saat itu. Karenanya, negara memperoleh pemasukan yang besar dari kegiatan dagang tersebut, disamping perolehan dari pajak perdagangan dan pajak penghasilan bumi.

    Pemasukan kas negara yang begitu besar itu tak dikorup sang khalifah. Harun Ar-Rasyid menggunakan dana itu untuk membiayai pembangunan sektor-sektor lain, seperti pembangunan Kota Baghdad dengan gedung-gedungnya yang megah, pembangunan sarana-sarana peribadatan, pendidikan, kesehatan, perdagangan, serta membiayai pengembangan ilmu pengetahuan di bidang penerjemahan dan penelitian.

    Dari uang kas tersebut, negara juga mampu memberi gaji yang tinggi kepada para ulama dan ilmuwan. Mereka ditempatkan pada kedudukan status sosial yang tinggi. Setiap tulisan dan penemuan yang dihasilkan ulama dan ilmuwan dibayar mahal oleh negara. Dengan pendapatan negara yang melimpah ini, Khalifah Harun Ar-Rasyid dan para pejabat negara juga dapat memperoleh dan menikmati segala kemewahan menurut ukuran zaman itu. Sebab, kehidupan rakyatnya juga berada dalam kemakmuran dan kesejahteraan.

    Kemakmuran dan kesejahteraan yang dicapai pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid tidak terlepas dari kemampuannya dalam menjaga keutuhan wilayah yang dikuasainya. Di masa kepemimpinannya, Abbasiyah menguasai wilayah kekuasaan yang terbentang luas dari daerah-daerah di Laut Tengah di sebelah Barat hingga ke India di sebelah Timur.

    Berbagai pemberontakan pun tercatat sempat terjadi di era kepemimpinannya. Pemberontakan yang sempat terjadi pada masa kekuasaannya, antara lain, pemberontakan Khawarij yang dipimpin Walid bin Tahrif (794 M), pemberontakan Musa Al-Kazim (799 M), serta pemberontakan Yahya bin Abdullah bin Abi Taglib (792 M).

    Salah satu puncak pencapaian yang membuat namanya melegenda adalah perhatiannya dalam bidang ilmu pengetahuan dan peradaban. Pada masa kepemimpinannya, terjadi penerjemahan karya-karya dari berbagai bahasa. Inilah yang menjadi awal kemajuan yang dicapai Islam. Menggenggam dunia dengan ilmu pengetahuan dan peradaban.

    Pada era itu pula berkembang beragam disiplin ilmu pengetahuan dan peradaban yang ditandai dengan berdirinya Baitul Hikmah–perpustakaan raksasa sekaligus pusat kajian ilmu pengetahuan dan peradaban terbesar pada masanya. Harun pun menaruh perhatian yang besar terhadap pengembangan ilmu keagamaan.

    Source: republika.co.id

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Ical Terlalu Reaktif Tanggapi Isu Gayus

    aburizal bakrie

    INILAH.COM, Jakarta- Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie sebaiknya tidak perlu banyak berkomentar soal isu miring pertemuannya dengan Gayus Tambunan di Bali. Klarifikasi yang bertubi-tubi dilontarkan Aburizal dinilai terlalu berlebihan.

    “Reaksi yang dia sampaikan itu berlebihan, terlalu reaktif. Apalagi ditambah dengan sejumlah fungsionaris Golkar lainnya yang juga ikut-ikutan memberi klarifikasi,” ujar Pengamat Politik Abdul Hakim ketika dihubungi INILAH.COM, Sabtu (20/11/2010) malam.

    Menurut Abdul, seharusnya Ical dalam klarifikasinya cukup menyatakan agar tudingan yang dialamatkan kepadanya dibuktikan secara hukum dan tidak perlu mengkaitkan dengan politik. Meski diakui Abdul nuansa politik kental terasa dalam kasus itu.

    “Tidak perlu dia katakan, dirinya tidak pernah mengenal Gayus, karena publik tidak akan percaya kalau dia tidak mengenal seorang Gayus. Jadi cukup dia katakan, dirinya tidak bertemu Gayus, secara legal dan formal isu itu harus dibuktikan di pengadilan,” sambungnya lagi.

    Terhadap isu miring yang berhembus bahwa kepergian Gayus ke Bali tidak hanya sekedar menonton turnamen tennis melainkan juga melakukan pertemuan dengan Ical, Ical terus memberikan klarifikasi bahwa hal itu tidak benar. Ical bahkan akan mempertimbangkan untuk melaporkan si penghembus isu ke polisi dan juga media yang memberitakan ke dewan pers.

    Menurut Abdul, terlalu banyaknya klarifikasi yang dilontarkan Ical, akan berdampak seperti pisau bermata ganda. Selain akan menguntungkan dirinya, tapi sekaligus akan melukai dirinya sendiri.

    “Di satu pihak klarifikasi itu bisa menetralisir keadaan yang sebenarnya tapi di sisi yang lain dan saya melihat ini sebagai kecenderungan bahwa itu akan mengarah ke dirinya sendiri,” ujar Abdul.

    Yaitu, katanya, publik justru menjadi penasaran. Yang semula tidak banyak tahu, karena banyaknya klarifikasi justru menjadi ingin tahu kronologis hubungan antara Aburizal Bakrie dengan Gayus Tambunan, dan akhirnya menjadi tahu.

    “Sementara jika ini dibiarkan berjalan di pengadilan lalu akhirnya  tidak terbukti pertemuan itu, maka nama Aburizal akan meningkat citranya,” jelasnya. [mah]

    Source: inilah.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.