siwah.com

Author: fakhrurrazi amir

  • PDIP Tegaskan Tetap di Jalur Oposisi

    JAKARTA–MICOM: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan tetap pada posisi penyeimbang pemerintah atau oposisi. Demikian diungkapkan Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Sidarto Danusubroto.

    “Sikap PDIP tetap pada jalur penyeimbang pemerintah. Itu adalah hal yang tidak bisa berubah. Negara ini butuh check and balance,” ujar Sidarto ketika dihubungi, Sabtu (20/11).

    Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat itu mengatakan komunikasi yang terjadi antara PDIP dan Partai Demokrat bukanlah hal yang aneh dalam dunia politik. “Komunikasi itu hal yang biasa dalam dinamika politik,” ungkapnya.

    Ketika ditanya apakah bila ditawari kursi di Kabinet Indonesia Bersatu, PDIP akan menerimanya, Sidarto menjawab, “Saya kira selama kita ikuti hasil Kongres di Bali, itu tidak akan terjadi.” PDIP, sambung dia, akan tetap konsisten dengan hasil putusan Kongres di Bali. “Kita akan tetap taat pada perintah kongres terakhir di Bali,” tandasnya.

    Sidarto mengatakan sikap tersebut bukan karena faktor Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. “Kita semua taat pada pesan Kongres. Itu putusan Kongres.” Namun, ia menambahkan, Megawati memang sosok yang konsisten dengan posisinya. (Ide/OL-2)

    Source: mediaindonesia.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Partai Islam Harus Cari Format Pemersatu

    JAKARTA–MICOM: Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) As’ad Said Ali mengatakan, partai-partai Islam harus menemukan format untuk menyatukan diri jika tidak ingin kehilangan eksistensi di kancah perpolitikan Indonesia.

    “Jangan sampai tidak ada partai Islam di bumi Indonesia. Berpikir yang terjelek sebelum semua benar-benar terjadi menimpa partai Islam,” kata As’ad saat berbicara dalam seminar bertajuk “Quo Vadis Partai Islam: Gagasan Penyederhanaan Partai dan Prospek Partai Islam Dalam Pemilu 2014” di Jakarta, Sabtu (20/11).

    Seminar tersebut digelar Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama (DPP PKNU) sebagai rangkaian kegiatan peringatan hari lahir ke-4 partai berbasis Islam tradisional itu.

    Menurut As’ad, lontaran gagasan konfederasi menarik untuk disambut oleh partai-partai Islam.

    Mantan Duta Besar Indonesia untuk Irak Dahlan Abdul Hamid mengamini
    pendapat As’ad. Menurut dia, harus dicari solusi yang tepat agar partai Islam bisa bertahan, bukan hanya untuk Pemilu 2014, namun lebih jauh ke depan.

    Untuk itu, kata Dahlan, masing-masing partai Islam harus menghilangkan ego untuk mencari kursi kekuasaan dalam jangka pendek. “Kalau tidak begitu sama saja bohong. Partai Islam akan hancur seperti partai Islam di Palestina,” katanya.

    Ketua Umum DPP PKNU Choirul Anam menyatakan, pihaknya memang ingin memanfaatkan momentum harlah ke-4 PKNU untuk mencari isu bersama yang akan diperjuangkan partai Islam.

    Sementara itu, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) MS Kaban menyoroti tarik ulur tentang ambang batas keterwakilan di parlemen (PT) yang saat ini terjadi di antara partai-partai di DPR.

    “Sebenarnya persolan kita bukan PT, tapi bagaimana penyelenggaraan pemilu bisa dilaksanakan dengan jujur dan adil seperti pemilu di tahun 1955. Selain itu, bagaimana agar tidak ada lagi suara rakyat yang hilang,” paparnya.

    Ia pun mempertanyakan alasan sebenarnya dari upaya penyederhanaan partai, apakah untuk efisiensi atau sekedar untuk “pembunuhan” terhadap partai-partai kecil.

    Diakui Kaban, PT 2,5 persen saja cukup sulit bagi banyak partai untuk memenuhinya, apalagi jika PT dinaikkan menjadi lima persen. “Soal PT ini, saya ada suudzon (prasangka negatif) politik, jangan-jangan ini permainan asing. Padahal, Islam itu bukan untuk dimusuhi, tapi untuk dikawani,” tukasnya. (Ant/OL-8)

    Source: mediaindonesia.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • PDIP Merindukan Regenerasi di Partainya

    JAKARTA–MICOM: Generasi muda dalam tubuh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang melakukan komunikasi dengan Partai Demokrat, mengidam-idamkan adanya regenerasi di dalam tubuh partai berlambang banteng itu.

    Demikian diungkapkan Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok kepada Media Indonesia, Sabtu (20/11). Meski sudah sering dikabarkan terjadi komunikasi antarkedua partai politik besar itu, Mubarok mengaku pertemuan-pertemuan itu tidak membahas mengenai kemungkinan masuknya PDIP ke dalam Kabinet Indonesia Bersatu.

    “Hanya komunikasi biasa. Kita bincang-bincang mengenai problem bangsa ini ke depan,” ungkapnya, Sabtu (20/11). Ia mengungkapkan di dalam tubuh PDIP ada dua aspirasi yang berkembang. “Ada aspirasi yang ingin bergabung, ada juga yang ingin tetap jadi oposisi,” ujarnya.

    Demokrat, kata Mubarok, sadar betul bahwa keputusan yang diambil PDIP harus melalui persetujuan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Jika melihat sikap Megawati, Mubarok menilai mustahil PDIP akan masuk ke dalam kabinet.

    “Tidak mungkin. Walaupun yang menginginkan semakin banyak,” ungkapnya. “Jangan lupa, PDIP itu sangat merindukan adanya regenerasi seperti di Demokrat,” imbuh Mubarok. Ia mengatakan selama ini yang mengadakan komunikasi dengan Demokrat adalah generasi muda PDIP.

    Mubarok berpendapat kalau PDIP yang notabene merupakan partai oposisi ingin bergabung dengan partai berkuasa seperti Demokrat, itu adalah sikap yang realistis. “Karena partai akan mudah berkembang jika ia ikut dalam kekuasaan,” ungkap Mubarok. Namun, ia mengaku sampai saat ini belum ada komunikasi mengenai itu dengan PDIP. “Keputusannya tidak bisa diambil dalam waktu singkat,” tutupnya. (Ide/X-11)

    Source: mediaindonesia.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Editorial: Kasus-Kasus yang Menyandera

    SEJUMLAH partai politik dipersepsikan tersandera oleh perkara hukum. Partai Demokrat tersandera oleh perkara Century. Lalu, Partai Keadilan Sejahtera yang merupakan mitra koalisi Partai Demokrat tersandera oleh kasus Misbakhun.

    Partai oposisi PDI Perjuangan pun tersandera oleh perkara hukum dengan dijadikannya sejumlah politikus mereka sebagai tersangka kasus cek perjalanan pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Goeltom.

    Terakhir, Partai Golkar, mitra koalisi terkuat Partai Demokrat, pun dinilai tersandera oleh kasus Gayus yang keluar sel dan keluyuran ke Bali.

    Kita pun bertanya-tanya, apakah peristiwa-peristiwa hukum yang menyandera parpol-parpol itu terjadi secara ‘alami’ atau sebuah rekayasa sebagai ‘balas dendam’ politik atau sekurang-kurangnya untuk meningkatkan tawar-menawar politik?

    Dalam perkara Century jelas yang terpojok adalah Partai Demokrat. Perkara Century awalnya merupakan perkara politik karena diproses melalui jalur politik, yakni hak angket di parlemen.

    Perkara itu sudah masuk ke ranah hukum. DPR sudah merekomendasikan KPK, kepolisian, dan kejaksaan untuk menanganinya secara hukum. Anehnya, penanganan kasus hukum Century makin tidak jelas.

    Dalam perkara Century, Partai Demokrat bahkan terpojok oleh mitra koalisi mereka sendiri, antara lain PKS dan Partai Golkar.
    Oleh karena itu, ketika Misbakhun menjadi pesakitan atas tuduhan melakukan kejahatan perbankan, publik otomatis mengaitkannya sebagai upaya membungkam dan menyandera PKS dalam perkara Century.

    Sebabnya Misbakhun adalah anggota DPR dari PKS dan salah satu inisiator angket Century. Apalagi, kasus Misbakhun disebut-sebut lebih merupakan kasus perdata yang kemudian menjadi kasus pidana.

    Aroma intervensi politik dalam perkara Misbakhun makin kentara ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam rapat kabinet 16 November 2010 menyoroti vonis ringan terhadap Misbakhun. Misbakhun divonis satu tahun penjara, jauh di bawah tuntutan jaksa delapan tahun penjara.

    Dalam kasus cek pelawat, 14 kader PDI Perjuangan ditetapkan sebagai tersangka. Kasus itu sedikit-banyak menyandera PDI Perjuangan sebagai partai oposisi untuk tidak terlampau kritis terhadap pemerintah.

    Kini giliran Partai Golkar yang tersandera oleh perkara Gayus. Keterangan Gayus yang menyebutkan dirinya memperoleh duit dari sejumlah perusahaan pengemplang pajak milik Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie bisa menyandera Golkar. Keberadaan Gayus ke Bali kontan dihubungkan dengan Bakrie dan sejumlah petinggi Golkar yang pada saat yang sama juga berada di Bali.

    Perkara-perkara hukum yang menyandera parpol itu jelas menunjukkan betapa di negeri ini hukum dan politik sudah bercampur baur tak keruan. Tidak jelas lagi batas antara hukum dan politik. Hal itu semakin menghancurkan penegakan hukum yang memang sudah rusak.

    Di negara demokratis, hukum semestinya menjadi panglima. Perkara-perkara hukum harus diselesaikan secara hukum, tanpa dikaitkan, dipelintir, bahkan dimanipulasi secara politis demi kepentingan kekuasaan.

    Source: mediaindonesia.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Arsyid-Andre Ajukan Gugatan

    Tangerang Selatan, Kompas – Pasangan calon wali kota-wakil wali kota Tangerang Selatan, Arsyid-Andre Taulani, melalui tim sukses pemenangannya secara resmi melayangkan berkas gugatan atas hasil pemilu kepala daerah kepada Mahkamah Konstitusi, Jumat (19/11).

    Gugatan dilengkapi bukti kecurangan yang diduga dilakukan tim sukses sehingga kemenangan diraih pasangan Airin Rachmi Diany-Benyamin Davnie dalam pemilu kepala daerah.

    ”Kami sudah melaporkan itu ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan menyertakan sejumlah bukti kecurangan yang diduga dilakukan tim sukses pasangan nomor 4 (Airin-Benyamin),” ujar juru bicara tim sukses pemenangan Arsyid-Adre, Suryadi Niam, Jumat.

    Tim yang didampingi 15 pengacara itu hari Jumat siang mendatangi MK. Mereka membawa sejumlah berkas berupa barang bukti penyimpangan yang dilakukan tim sukses pemenangan Pilkada Kota Tangerang Selatan, Airin-Benyamin.

    Selain bukti dokumen, lanjut Suryadi, pihaknya juga menyerahkan bukti berupa rekaman video dan foto yang berisi praktik kecurangan tersebut.

    Muhammad Jembar, salah seorang tim sukses pemenangan Arsyid-Andre, mengatakan, pihaknya juga mendapat bukti kecurangan keterlibatan camat dan lurah di salah satu kecamatan dalam menyebarkan ratusan undangan pemilih siluman kepada warga. Manipulasi suara termasuk masalah C-6 yang fiktif.

    Tim sukses pemenangan Airin-Benyamin menyatakan, mereka siap meladeni gugatan yang dilayangkan tim sukses Arsyid-Andre tersebut.

    ”Tentunya kami menghormati hak konstitusi pihak lain. Silakan saja gugat ke MK,” ujar Ahmad Jajuli dari tim sukses Airin-Benyamin.

    Keterlibatan provinsi

    Peneliti dari Lembaga Survei Indonesia (LSI), Burhanuddin Muhtadi, mengatakan, hasil investigasi yang dilakukan pihaknya memperoleh bukti keterlibatan Pemerintah Provinsi Banten dalam kampanye terselubung. Dari temuannya, LSI memperoleh data adanya penggunaan APBD Kota Tangerang Selatan 2010 untuk membantu mempromosikan diri calon wali kota nomor 4 di hadapan massa.

    Misalnya, hadirnya calon tersebut saat memberikan bantuan ke posyandu, memberikan sumbangan pengajian kepada ibu PKK, dan ikut berpidato saat peresmian proyek pemerintah setempat jauh sebelum masa kampanye.

    Komisi Pemilihan Umum menetapkan pasangan Airin-Benyamin sebagai pemenang Pilkada Kota Tangerang Selatan. Pasangan ini memperoleh 188.833 suara atau menang tipis dari lawan ketatnya, pasangan Arsyid-Andre, yang mendapatkan 187.778 suara. Pasangan lainnya, Yayat- Norodom, memperoleh 22.640 suara dan Rodiyah-Sulaiman memperoleh 7.518 suara. (PIN)

    Source: kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • UU Politik Selesai 2012

    diskusi tentang revisi paket UU politik di Gedung DPR, Jakarta

    Jakarta, Kompas – Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengharapkan revisi paket undang-undang politik bisa diselesaikan pada tahun 2012. Dengan demikian, pada tahun berikutnya tahapan Pemilu 2014 sudah bisa dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum.

    ”Persiapan itu harus sudah dimulai lebih awal dari penyelenggaraan pemilu. Untuk itu, pembahasan revisi UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik lebih cepat lebih baik. Kalau tidak, nanti jadwalnya terganggu. Kalau tahun 2013 tahapan pemilu sudah dimulai, satu tahun sebelumnya perundang-undangan sudah selesai. Kita berharap paling lambat tahun 2012 sudah selesai, termasuk untuk nomor induk kependudukan sudah tidak ada masalah,” kata Gamawan di Jakarta, Jumat (19/11).

    Untuk persiapan Pemilu 2014, revisi paket undang-undang politik merupakan hak inisiatif dari DPR. Salah satu undang-undang yang sudah selesai adalah revisi UU Parpol, sedangkan yang masih dalam pembahasan adalah revisi UU No 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilu dan revisi UU No 10/2008 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD.

    Gamawan mengatakan, pada Kamis 25 November mendatang pemerintah telah diundang DPR untuk mulai membahas revisi UU Parpol. ”Ini, kan, tergantung DPR. Kami sudah menyiapkan tim di Kementerian Dalam Negeri untuk menanggapi draf usulan DPR,” ujarnya.

    Terkait dengan data kependudukan yang sering menjadi masalah dalam pemilu, Gamawan mengatakan, Kementerian Dalam Negeri sedang menyelesaikan nomor induk kependudukan yang harus selesai tahun 2011 sesuai dengan perintah UU No 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan.

    ”Pada tanggal 28 November kami akan menggelar rapat koordinasi dengan semua kepala daerah untuk membahas penyelesaian administrasi kependudukan. Anggaran tahun ini, sekitar Rp 263 miliar untuk administrasi kependudukan, sudah kami drop ke daerah,” katanya.

    Lamban

    Sementara itu, beberapa pihak mengkhawatirkan, lambannya pembahasan perombakan atau revisi paket undang-undang politik dapat mengganggu proses konsolidasi partai politik dalam menghadapi Pemilu 2014.

    Kekhawatiran itu salah satunya disampaikan Ketua Umum Partai Bulan Bintang MS Kaban dalam diskusi ”Quo Vadis Revisi Undang-undang Paket Politik” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat. Menurut dia, partai politik butuh kepastian mengenai sistem pemilu.

    ”Bagaimana sistemnya, bagaimana proses pelaksanaannya, saya kira itu bagian substansi dari paket UU politik,” katanya.

    Tanpa ada kepastian, lanjut Kaban, akan mengganggu konsolidasi parpol. Padahal, parpol butuh waktu lama untuk mempersiapkan diri menghadapi Pemilu 2014. Semakin cepat UU paket politik diselesaikan, semakin panjang pula waktu parpol untuk melakukan konsolidasi.

    Hal lain yang ditunggu parpol nonparlemen adalah aturan tentang penggabungan parpol dan mekanisme penghitungan suara. Parpol nonparlemen sudah memberikan masukan kepada Badan Legislasi DPR terkait aturan pemilu. Saat ini DPR tinggal menentukan pilihan dan menetapkan aturan.

    Kaban berharap DPR segera menyetujui seluruh undang-undang paket politik paling lambat awal tahun 2011.

    Wakil Ketua Badan Legislasi Ida Fauziyah mengatakan, revisi UU paket politik masuk Program Legislasi Nasional 2010. Namun, melihat perkembangan, revisi UU paket politik selesai disahkan tahun ini. ”Jadi, tahun ini targetnya seluruh naskah akademik dan draf RUU selesai sehingga 2011 awal bisa langsung dibahas,” katanya.

    Ida kembali menegaskan, revisi seluruh UU politik dapat disahkan bulan Juli 2011. Paket UU politik yang dimaksud Ida adalah revisi UU Penyelenggara Pemilu, UU Partai Politik, UU Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, serta UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

    Mantan Ketua Panitia Khusus Pembahasan UU Pemilu Ferry Mursyidan Baldan mengusulkan, seharusnya rancangan paket UU politik menjadi inisiatif pemerintah. Ferry meyakini pembahasan rancangan UU lebih cepat apabila diinisiasi oleh pemerintah.(nta/sie)

    Source: kompas.com

  • Golkar Tunggu Calon Hasil Survei

    Singapura, Kompas – Partai Golkar hingga saat ini belum menentukan nama calon presiden yang diajukan untuk Pemilu 2014. Nama capres akan ditetapkan setelah dilakukan survei pada akhir tahun 2012 atau awal tahun 2013.

    ”Ketua Umum Golkar belum tentu menjadi calon presiden. Harus dilihat dulu hasil survei,” kata Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie di Singapura, Jumat (19/11), seperti dilaporkan wartawan Kompas Tri Harijono. Sehari sebelumnya, dalam ceramah umum yang dihadiri akademisi, peneliti, dan sejumlah kalangan di Singapura, Aburizal juga menyatakan hal yang sama.

    Partai Golkar, lanjut Aburizal, tidak mau menggunakan standar ganda. Selama ini dalam pemilihan calon bupati, wali kota, dan gubernur, Golkar selalu melakukan survei terlebih dahulu sebelum menetapkan calon. ”Berdasarkan hasil survei itu, Ketua DPD Golkar kabupaten belum tentu menjadi calon bupati, ketua DPD tingkat provinsi belum tentu menjadi calon gubernur. Dilihat siapa yang paling mungkin untuk menang,” kata Aburizal.

    Hasil survei, lanjut Aburizal, keakuratannya mendekati kebenaran sehingga Partai Golkar unggul dalam pilkada di banyak daerah. ”Karena itu, meski sejumlah kalangan ada yang sudah mengumumkan capres untuk 2014, Golkar tidak terpengaruh karena tetap akan menunggu hasil survei,” kata Aburizal.

    Jika dalam hasil survei ternyata tidak ada calon yang kuat, lanjut Aburizal, tak tertutup kemungkinan Partai Golkar mencari calon lain di luar partai.

    Selain menunggu survei, Partai Golkar juga mempersiapkan diri untuk merebut kemenangan dengan menyiapkan 10 juta kader di seluruh Indonesia. Targetnya, jika setiap kader bisa menarik minimal tiga suara pemilih, setidaknya 30 juta suara sudah didapatkan. ”Target Golkar memenangi Pemilu 2014,” kata Aburizal.

    Source: kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Universitas yang Tidur dalam Kemewahan

    Paling tidak lima tahun terakhir universitas-universitas di Indonesia secara serentak menslogankan ”universitas kelas dunia” seperti nyanyi vokal yang tidak jelas bunyi awal dan akhirnya. Bunyi nyanyi itu indah didengar dan dibayangkan, tetapi buruk dilihat dan pahit dirasakan. Realitasnya, universitas-universitas di Indonesia tidak pernah menduduki peringkat puncak di Asia, bahkan di Asia Tenggara.

    Dibandingkan dua jirannya, Malaysia dan Singapura, keterpurukan itu terlihat jelas. Beberapa universitas Malaysia dan Singapura pernah menduduki posisi puncak Asia. National University Singapura, misalnya, di ranking ketiga Asia tahun 2009, Universiti Malaya di ranking ke-4 Asia (2004), dan Universitas Kebangsaan Malaysia masuk 200 dunia pada 2006.

    Tahun ini, dari ranking versi QS (London), Indonesia secara keseluruhan belum mencatat capaian impresif, betapapun banyak komentar subyektif mengagulkan diri dari pejabat perguruan tinggi. Ketika Malaysia menempatkan lima universitasnya dalam 100 terbaik Asia, Indonesia hanya menempatkan dua universitas. Universiti Malaya (Malaysia) di ranking 42 Asia, turun setingkat dari 2009, Universiti Kebangsaan Malaysia (58), Universiti Sains Malaysia (69), Universiti Putra Malaysia (77) dan Universiti Teknologi Malaysia (90).

    Sementara Indonesia, posisi terbaik dicapai Universitas Indonesia (UI) yang masuk 50 besar Asia dan Universitas Gajah Mada (UGM, 85). Selebihnya di luar angka 100. Institut Teknologi Bandung (ITB) terlempar ke peringkat 113 Asia, kalah dari Universitas Airlangga (Unair, 109). Sementara Institut Pertanian Bogor (IPB) di peringkat 119 dan Universitas Padjadjaran (Unpad) serta Universitas Diponegoro (Undip) di ranking 161. Universitas luar Jawa yang tertua, Universitas Andalas Padang dan Universitas Makassar tidak masuk 200 Asia. Apa sebenarnya kunci di balik sukses dan ”sukses” para universitas di atas? Perbandingan bisa menjadi salah satu ilustrasi.

    Lemah basis pustaka

    Adalah kenyataan, di Indonesia universitas yang masuk peringkat 200 besar Asia adalah universitas yang ada di Pulau Jawa. Maknanya, pembangunan pendidikan tinggi ternyata masih berfokus di pusat-pusat kekuasaan. Satu warisan sentralisme sejak awal republik, bahkan sejak kolonial.

    Di luar itu, universitas-universitas di Indonesia juga belum memiliki satu kebijakan pendidikan yang progresif dan reformatif untuk—katakanlah—membangun sistem dan fasilitas pendidikan berkelas dunia. Di Malaysia, fasilitas dunia segera tampak hampir di semua fasilitasnya, mulai laboratorium, ruang kuliah, perpustakaan, sampai anggaran operasionalnya.

    Sementara di Indonesia, dari segi perpustakaan saja, Universitas Indonesia (kini masuk 50 Asia) hanya bisa meminjamkan lima buku ke tiap mahasiswa, durasi 15 hari, dengan perpanjangan 45 hari. Sistem peminjaman dan pengadaannya juga umumnya bersifat lokal, bahkan manual. Di Malaysia, semua mahasiswa bisa meminjam 20 buku per kartu, masa pinjam 40 hari dan bisa diperpanjang sampai 140 hari. Semua dilengkapi sistem jejaring elektronik dan dapat bertukar akses dengan berbagai perguruan tinggi dunia.

    Perguruan tinggi di Malaysia amat sadar akan pentingnya buku. Itu terlihat dari upaya keras mereka meningkatkan kuantitas koleksi tiap tahun. Mereka punya tim pemburu buku dan jaringan pemesanan buku di berbagai tempat di dunia, termasuk Indonesia. Tidak salah jika berbagai terbitan dan kliping Indonesia disimpan di sejumlah universitas Malaysia.

    Kita dengan mudah menemukan koleksi lengkap majalah Editor, Tempo, Pandji Masyarakat, Suara Mesjid, Horison, dan majalah yang (mungkin) dianggap tak penting di Indonesia seperti Aneka Minang—terbit tahun 1970-an. Kita pun bisa mendapat majalah terbitan Hindia Belanda seperti Indische Verslag, Koloniale Studien, De journalistiek van Indie, dan Kroniek Oostkust van Sumatra Instituut, sekadar contoh. Semua majalah itu disimpan bersama ribuan jurnal lama dan terbaru dari berbagai disiplin ilmu yang terbit dari berbagai sudut dunia, dari berbagai universitas terkemuka dunia.

    Perpustakaan mereka dilengkapi ruang audio visual, yang menyimpan dokumen mikrofilm, CD-DVD, kaset, dan film. Juga disediakan ruangan untuk mahasiswa peneliti, ruang diskusi, dan ruang laboratorium komputer-cyber, serta bioskop mini untuk memutar film.

    Tidak salah jika mahasiswa Muslim Asia berbondong-bondong ke Malaysia untuk melanjutkan studi, termasuk dari Indonesia. Semua bisa mendapat beasiswa dan menjadi asisten riset. Gajinya jelas lebih besar dari gaji dosen golongan IVa di Indonesia.

    Di Indonesia

    Indonesia dengan kebijakan hebat meningkatkan porsi anggaran pendidikan hingga 20 persen, ternyata malah cenderung menswastakan universitas negeri. Artinya, memindahkan beban yang harus dipikul negara ke rakyat banyak. Dengan PDB tertinggi di ASEAN, sekitar 5.000 triliun rupiah, porsi 20 persen dari APBN tentu sangat signifikan. Namun, mengapa justru perguruan tinggi makin menguatkan diri sebagai komoditas mewah yang bisa diakses hanya oleh sebagian kecil penduduk?

    Sebenarnya Indonesia hingga saat ini—walau diam-diam—masih jadi acuan utama bagi Malaysia, dan mungkin bagi sebagian negara ASEAN. Bangsa Indonesia disukai karena dianggap lebih dinamis, kreatif, dan egaliter—ini sangat disenangi dosen-dosen Malaysia. Bangsa Indonesia memiliki dasar historis dan basis budaya pendidikan yang kuat dibandingkan Malaysia atau negara lain. Gairah intelektualnya lebih dahulu muncul dibandingkan Malaysia.

    Kondisi geografis, politis, historis, hingga kultural Indonesia menempati posisi tersendiri karena kekayaan, kebesaran, dan kematangannya. Namun, sayang, semua itu tidak dijadikan dasar kuat membuat perguruan tinggi yang bisa menjadi acuan terbaik. Kita ingat, di abad ke-7, di masa Sriwijaya, kita sudah punya universitas yang jadi acuan banyak negara. Mungkin itu salah satu universitas tertua di dunia.

    Sayang sekali, kita seperti tertidur dalam kemewahan warisan hebat di atas. Adakah karena kebijakan dan sistem yang tidak cerdas atau manusianya yang tidak cerdas. Jawabannya harus kita dapatkan bersama. Bersama-sama.

    WANNOFRI SAMRY Dosen Universitas Andalas, Mahasiswa Doktoral Universiti Kebangsaan Malaysia

    Source: kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Warung Kopi Pontianak, Etalase Sosial Kalbar

    warung kopi hijas di pontianak, kalbar

    Sungai Kapuas pernah sibuk sebagai jalur transportasi air pada tahun 1960-an. Dari sana lahir tradisi minum kopi di sekitar Pelabuhan Pontianak, Kalimantan Barat. Tempat rehat transportasi air itu lalu bersemi jadi penyangga kelas menengah di seluruh pelosok Kalbar.

    Minuman kopi—dengan berbagai variannya—bahkan telah merambah ke kafe-kafe dan hotel-hotel berbintang di Pontianak. Warung kopi telah bermetamorfosis sebagai etalase sosial dan penggerak ekonomi masyarakat sekaligus.

    Warung kopi di Pontianak adalah tempat berkumpul hampir semua kalangan dengan semua ragam karakternya. Riuh pembeli bisa dijumpai di hampir semua warung kopi di Pontianak, bukan hanya pada pagi atau siang, melainkan juga malam hingga hari berganti.

    Pagi hari, orang datang ke warung kopi sebelum berangkat kerja atau masuk ke kantor. Siang hari, giliran para pekerja dengan mobilitas tinggi, seperti salesman dan pebisnis kelas menengah dan bawah yang memenuhi warung kopi. Malam harinya, orang-orang yang sudah suntuk dengan kesibukan siang hari melepas penat di warung kopi.

    Jalan Gadjah Mada dan Jalan Tanjungpura merupakan pusat warung kopi di Pontianak. Selain toko-toko yang buka sejak pagi hingga dini hari, ada banyak pula warung kopi yang buka pada malam hari saja. Warung kopi juga mudah ditemui di pelabuhan dan pasar-pasar tradisional.

    Pemilik Warung Kopi Winny, Heriwonoto (28), mengatakan, kebiasaan minum kopi di Pontianak sudah menggejala pada awal tahun 2000-an. Ketika itu orang mulai betah berlama-lama di warung kopi.

    Melihat peluang itu, Heri mengubah warung kelontong milik orangtuanya, yang mulai sepi karena bertambahnya pasar swalayan, menjadi warung kopi. Winny lalu menjadi salah satu warung kopi terlaris di Jalan Gadjah Mada.

    ”Saya berangkat dari hobi minum kopi di beberapa warung kopi yang sudah ada dan melihat orang bisa betah berjam-jam ngobrol di warung kopi. Saya tangkap fenomena itu dengan menyediakan banyak meja bagi pembeli dan tidak membatasi jam duduk mereka,” tutur Heri.

    Penyuka minuman kopi memang bisa menghabiskan waktu berjam-jam sambil ngobrol di warung kopi. Obrolan di warung kopi bisa mulai dari persoalan sehari-hari, isu terhangat, bisnis, hingga perbincangan politik.

    Suraji (37) mengaku dalam sehari bisa beberapa kali memesan kopi di Djaja, warung kopi langganannya di Jalan Tanjungpura. ”Minum kopi sekaligus bisnis. Saya membeli dan menjual emas. Sering juga saya bertransaksi di warung kopi Djaja, tergantung kesepakatan dengan pembeli atau penjual,” kata Suraji.

    Dari warung kopi bahkan bisa lahir keputusan-keputusan politik. Wakil Wali Kota Pontianak Paryadi mengakui, obrolannya di warung kopi ketika menjadi anggota DPRD Kota Pontianak membuahkan peraturan daerah.

    Bahkan, sejumlah strategi kampanye ketika mencalonkan diri menjadi wakil wali kota Pontianak berpasangan dengan calon wali kota Sutarmidji pada tahun 2008 dirumuskan oleh Paryadi di sebuah warung kopi.

    Di Kota Pontianak, jumlah toko yang memang khusus menjadi warung kopi ada sekitar 100 buah. Namun, ada lebih dari 100 toko lain yang tak melulu menjadi warung kopi. Ada yang, misalnya, juga sekaligus menjadi warung makan.

    Kopi bubuk yang diperlukan satu warung kopi bervariasi 1 kilogram-5 kilogram per hari, tergantung dari sedikit atau banyaknya pembeli yang datang. Kopi bubuk ini diperoleh para pengusaha warung kopi dari perajin yang menggoreng dan menumbuk kopi sendiri. Biji kopi berasal dari petani lokal, di antaranya dari Singkawang.

    Kopi yang biasanya menjadi kesukaan masyarakat Pontianak adalah kopi hitam yang disaring ampasnya. Namun, ada pula yang suka kopi susu—campuran kopi hitam saring dan krim.

    Makin ramainya warung kopi tak terlepas dari harga murah yang ditawarkan. Satu gelas kopi hitam saring rata-rata hanya Rp 2.500, sedangkan satu potong makanan ringan Rp 1.500. Dengan uang sedikit, pembeli puas berlama-lama. Slruuup….cleguk!

    Warung kopi pun turut menggerakkan perekonomian Pontianak karena menampung pekerja tanpa pendidikan khusus, seperti lulusan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas.

    Di Warung Kopi Winny, Pontianak, misalnya, Heri menampung 18 pekerja yang kebanyakan berasal dari Kabupaten Landak, Bengkayang, dan Kubu Raya.

    Kakak beradik Ite (25) dan Rika (18) yang bekerja di Winny mengakui bahwa warung kopi itu telah menyelamatkan perekonomian keluarga mereka. ”Mereka yang baru bekerja mendapat gaji Rp 450.000, bulan kedua naik menjadi Rp 500.000. Kalau yang sudah lama, bisa mencapai Rp 1,1 juta. Itu gaji bersih karena kebutuhan sehari-hari untuk makan dan tempat tinggal sudah saya tanggung,” tutur Heri.

    Warung kopi juga biasa menerima titipan makanan ringan dan makanan tradisional. Satu warung kopi mendapat sedikitnya 10 jenis makanan ringan dari 10 pembuat kue yang berbeda.

    Budayawan Tionghoa, Lie Sau Fat atau XF Asali, menuturkan, kebiasaan minum kopi yang kini ada di Pontianak awalnya dibawa oleh sejumlah mantan koki kapal-kapal besar China ke Kabupaten Sambas, Kalbar. ”Mereka adalah etnis Hainan,” tutur Asali.

    Asali sudah menjumpai toko kopi di Pemangkat, Sambas, sekitar tahun 1942. Dari Sambas, kebiasaan warung kopi itu lalu diikuti oleh masyarakat di pesisir hingga Pontianak. ”Di Pontianak, tradisi minum kopi makin ramai sejak 1969.”

    Namun, warung kopi juga pernah menjadi lahan prostitusi terselubung di daerah Sungai Raya, Pontianak, era tahun 1970-an. Tahun 1990-an, kawasan prostitusi itu dibubarkan.

    Etalase sosial bernama warung kopi tidak hanya mengukuhkan perubahan sosial yang ada, tetapi juga berfungsi sebagai penyangga kekuatan sosial ekonomi masyarakat kelas menengah dan bawah di sana selama beberapa dekade.

    Apa jadinya pedalaman Kalbar dan Pontianak tanpa jejaring warung kopi. Agustinus Handoko

    Source: kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Iklan Pejabat, Narsis atau Eksibisionis

    ilustrasi foto

    KOMPAS.com — Sejak awal November 2010 ini Pemerintah Provinsi Riau getol memasang iklan berupa advertorial di seluruh koran harian besar di Pekanbaru. Tidak tanggung-tanggung, setiap hari terpampang satu halaman penuh.

    Topik yang disajikan bermacam-macam. Misalnya, Riau swasembada beras tahun 2013, kampus Riau menjadi sentra olahraga, Riau menuju sentra pengembangan sapi, internasionalisasi bahasa Melayu, energi listrik, peduli lingkungan, batik Riau, Riau menuju bebas penyalahgunaan narkoba, sampai urusan pemberdayaan perempuan.

    Penyajiannya cukup komprehensif. Memakai pendekatan jurnalistik, dihias foto-foto penunjang. Kebanyakan foto tentu saja menonjolkan pejabat nomor satu, Gubernur Riau Rusli Zainal.

    Sesekali muncul Wakil Gubernur Riau Mambang Mit sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Daerah Riau. Di sela-sela itu, beberapa kali muncul wajah Septina Primawati, yang tidak lain adalah istri Rusli Zainal dalam kapasitas sebagai Ketua Dewan Kerajinan Nasioal Daerah Riau atau Ketua Pusat Data dan Informasi Perempuan Riau.

    Banyak kalangan yakin, pemunculan Septina berkaitan erat dengan niatan menjadi Wali Kota Pekanbaru dalam pilkada pertengahan 2011 mendatang. Agar tidak terlalu tampak sebagai ajang kampanye, dalam halaman bertajuk Advertorial Pembangunan Provinsi Riau itu diwarnai dengan testimoni, semisal mahasiswa, anggota DPRD, pengamat ekonomi, pengamat pertanian, atau pengamat-pengamat lainnya.

    Tentu saja, hampir semua komentar bernada dasar sama, bagus, mantap, cemerlang, hebat, pokoknya sip. Semua komentar bernada positif. Namanya saja iklan.

    Namun, iklan-iklan pembangunan itu adakalanya mengusik. Misalnya topik Riau Swasembada Beras 2013 dengan program Operasi Pangan Riau Makmur dimuat di harian Tribun Pekanbaru,  Minggu (14/11/2010).

    Menurut Marzaman, Sekretaris Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Riau, tahun 2010 pihaknya menargetkan program rehabilitasi sawah terlantar seluas 2.919 hektar. Sampai Oktober, keberhasilan sudah mencapai 50 persen lebih atau 1.562 hektar. Bukan itu saja, Dinas Pertanian Tanaman Pangan juga memiliki target pembukaan sawah baru seluas 3.305 hektar. Sampai Oktober sudah terbuka sawah baru 2.550 hektar.

    Di atas kertas target operasi pangan Riau itu sangat bagus, mantap, dan cemerlang. Namun, fakta di lapangan sangat berbeda. Perencanaan dan realisasi tidak sejalan. Dari laporan sebuah koran lokal, pencetakan sawah baru di Riau banyak menimbulkan masalah. Misalnya, lokasi sawah sangat jauh dari permukiman penduduk, kualitas sawah yang tidak memadai, kekurangan sumber air, dan berbagai persoalan lain.

    Uniknya, jauh hari sebelum dilakukan pencetakan sawah baru, Pemerintah Provinsi Riau  sudah membangun Kompleks Pengolahan Padi skala besar (RPC, Rice Processing Complex) di Kabupaten Indragiri Hilir dan Rokan Hilir (2005-2007), ditambah lagi sebuah RPC besar senilai Rp 36 miliar di Kabupaten Bengkalis yang dibangun semasa pemerintahan Bupati Syamsurizal (2000-2010).

    Mesin-mesin mahal buatan Korea itu sekarang ini justru lebih banyak menganggur daripada bekerja. RPC yang terletak di Desa Nusantara Jaya, Keritang, Indragiri Hilir, kini terancam menjadi besi tua karena tidak ada pekerjaan penggilingan. Sawahnya tidak ada. Di Bengkalis, RPC yang dibeli dengan biaya sangat mahal itu bernasib serupa.

    RPC Bengkalis yang terletak di Desa Sepotong, Kecamatan Bukitbatu, memiliki kapasitas besar dengan kemampuan menggiling padi tiga ton per jam atau 50 ton per hari. Sawah di desa itu diperkirakan hanya seluas 500 hektar. Dengan asumsi panen mencapai dua ton per hektar, total panen mencapai 1.000 ton.

    Pola tanam padi di Bengkalis masih tadah hujan, sekali tanam dalam satu tahun. Jadi, jika seluruh panen petani digiling di RPC, pabrik itu hanya bekerja selama 20 hari dalam setahun. Namun, petani sendiri enggan menjual padi ke RPC karena harganya lebih murah dibandingkan dengan di 13 kilang padi warga yang sudah ada sebelumnya.

    Keberadaan RPC itu menjadi sorotan karena diduga digelembungkan dengan kerugian negara miliaran rupiah. Anggota DPRD Bengkalis, Azmi Rozali, berulang kali meminta aparat hukum di Riau sampai ke Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa proyek pembangunan bermasalah yang ditinggalkan mantan Bupati Syamsurizal, yang kini sudah menjadi bos pengawas, Kepala Inspektorat Provinsi Riau. Namun, teriakan Azmi itu seakan tidak mendapat sambutan.

    Target swasembada beras Riau 2013 boleh dikatakan sangat muluk dan sulit dicapai. Berdasarkan data Scale Up, sebuah LSM Riau pemerhati kelapa sawit, laju perubahan areal pertanaman padi menjadi perkebunan kelapa sawit mencapai 9.000 hektar per tahun.

    Kalaupun Dinas Tanaman Pangan Riau mampu mencetak sawah baru sebanyak 3.000 hektar per tahun, angka itu tidak akan mampu mengejar laju konversi sawah menjadi kebun sawit. Apalagi harga tandan buah segar kelapa sawit di pasaran semakin hari semakin mahal.

    Dengan areal dua hektar saja, petani sawit dapat mengantongi uang sebesar Rp 4 juta per bulan, bersih. Adapun sawah seluas dua hektar asumsi panen dua ton per hektar dan harga gabah 4.000—maksimal sebesar Rp 16 juta untuk satu tahun, atau hanya Rp 1,3 juta per bulan, kotor. Dengan catatan, petani bekerja keras, maksimal, dan didukung cuaca bagus. Kalau tidak, perolehan angka Rp 1 juta per bulan itu sulit.

    Jadi, tidak jelas arah iklan pembangunan Pemerintah Provinsi Riau itu. Mau bercuap-cuap tentang keberhasilan, data dan informasinya semu. Padahal, biaya iklan yang bersumber dari duit rakyat itu tidak sedikit.

    O ya, mejeng di koran memang tabiat dan budaya khas pejabat di Riau. Tidak ada iklan advertorial Pemprov Riau pun, setiap hari sedikitnya empat koran besar di Riau memasang kegiatan pemerintah kabupaten dan kota se-Riau sepanjang tahun, dengan biaya APBD tentunya. Halaman itu telah dikavling-kavling, dan hanya boleh berisi berita positif tentang pembangunan atau aktivitas pejabat di kabupaten atau kota itu semata. Berita negatif dilarang masuk dalam halaman kavling itu.

    Apalagi saat ini menjelang peilkada. Kepala-kepala daerah petahana itu  nyata-nyata menjadikan kavlingan halaman koran sebagai ajang kampanye dini buat dirinya agar dipilih kembali. Tiba-tiba saja, kepala daerah yang akan maju itu begitu dekat dengan rakyat.

    Setiap hari turun ke desa. Beranjangsana dengan kelompok kerukunan ini, itu. Keberhasilan diungkap besar-besaran. Semuanya itu tentu saja lagi-lagi dibiayai oleh APBD. Padahal, penyalahgunaan dana APBD untuk membeli berita itu dapat dipandang sebagai sebuah kejahatan penggunaan uang rakyat.

    Belum lagi kalau ada acara seremoni peresmian gedung A, atau kedatangan tamu penting dari pusat. Sudah dipastikan besoknya koran-koran di Riau akan memajang iklan bergambar kegiatan peresmian atau perjalanan sang tamu, satu halaman. Iklan lagi.

    Pamer pencitraan diri pejabat secara berlebihan yang dibiayai dana APBD sudah pasti merusak tatanan dan fungsi jurnalistik sebagai insan pengawas. Pers Riau kurang mampu menjalankan fungsinya secara optimal. Wajar apabila Kota Pekanbaru, yang mewakili Provinsi Riau, menjadi kota paling korup di Indonesia berdasarkan survei Transparency International Indonesia, awal pekan lalu.

    Sekretaris Lembaga Swadaya Masyarakat Ruang Publik Indonesia, Haidir Anwar, di Pekanbaru, menyatakan, cap Pekanbaru terkorup mengartikan Provinsi Riau adalah daerah paling korup se-Indonesia.

    Celakanya, pamer kegiatan pejabat di koran sudah menjadi kebiasaan yang dianggap lumrah. Pejabat Riau sangat gemar memamerkan dan mempertontonkan kegiatannya. Pamer itu mungkin boleh kita sebut narsis, memuji diri sendiri secara berlebihan.

    Atau bahkan mungkin sudah masuk dalam taraf gangguan kejiwaan yang disebut eksibisionis. Narsis adalah rasa bangga diri yang berlebihan, sedangkan eksibisionis adalah nafsu pamer kehebatan diri yang berlebihan. Dalam ilmu psikologi, narsis dan eksibisionis adalah bentuk penyimpangan kejiwaan.

    Apakah pamer diri tidak diperbolehkan? Boleh. Dalam sebuah artikel majalah Ayahbunda disebutkan, pamer adalah kebiasaan wajar anak-anak.

    ?Penulis: Kompas Syahnan Rangkuti ? ?Editor: Glori K. Wadrianto

    Source: kompas.com