BANDA ACEH, KOMPAS.com — Deklarator Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Hasan Tiro meninggal dunia dikelilingi para sahabatnya di Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin.
Sebelum dinyatakan tutup usia, sahabat-sahabat Hasan Tiro yang juga petinggi GAM, yaitu Malek Mahmud dan Zaini Abdullah, dipanggil ke ruang perawatan oleh dokter.
(more…)
MENANGGAPI adanya eks-GAM yang mengaku sakit hati, Juru Bicara KPA Aceh, Tgk Muksalmina, kepada Kontras Selasa (6/4) mengatakan, jika masalahnya mengenai lapangan kerja atau kesenjangan ekonomi, Pemerintah Aceh berkewajiban mencari solusinya, karena pada dasarnya eks-GAM tak dapat terlalu dibedakan dengan masyarakat biasa dalam segi pembangunan. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah adanya ketimpangan sosial antara eks-GAM dengan masyarakat. Dengan demikian proses reintegrasi dapat berlangsung dengan benar. Apalagi saat ini Aceh masih dalam masa transisi pascadua masalah besar yakni bencana tsunami dan konflik berkepanjangan. Dalam situasi ini, bukan hanya eks-GAM, hampir seluruh masyarakat Aceh masih sulit dalam segi ekonomi. “Masyarakat juga butuh lapangan kerja. Menciptakan lapagan kerja bagi korban konflik, korban tsunami, dan eks-GAM merupakan kewajiban Pemerintah Aceh,” katanya.
(more…)
MANTAN anggota GAM yang sakit hati tentu saja tak ikhlas adanya perbedaaan ‘kesejahteraan’ yang kentara antara sejumlah mantan petinggi GAM dengan “bawahan.” Ada bahkan yang menduga eks-GAM yang kemudian menjadi tersangka teroris semata-mata tertarik dengan tawaran fulus. Mereka memang mengincar kesejahteraan. Berikut hasil wawancara Kontras dengan seorang mantan anggota GAM, Rusydi Ramli Tambue, Senin (5/4), menyangkut barisan eks-GAM sakit hati ini. Dia mengaku banyak temannya yang sakit hati dengan ulah eks-petinggi GAM, karena tak peduli lagi terhadap bawahannya.
(more…)
Ada keinginan yang tak tergapai, atau ada janji yang tak dipenuhi, menjadi penyebab utama seseorang sakit hati, termasuk mantan anggota GAM. Berapa banyak jumlah mereka dan apa yang seharusnya dilakukan Pemerintah Aceh?
BEBERAPA waktu lalu, gencar diperbincangkan mengenai “Barisan Eks-GAM Sakit Hati”. Ada yang membantah keberadaan barisan eks-GAM sakit hati ini. Ada pula yang setuju. Di antara yang membantah adalah petinggi-petinggi eks-GAM itu sendiri seperti Irwandi Yusuf yang Gubernur/Kepala Pemerintah Aceh, Ketua Tim Monitoring Keamanan Komando Pusat KPA Darwis Jeunieb, juga Irwansyah, Juru Bicara KPA Pusat.
(more…)
Sanur, Kompas – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bertekad tetap menjadi partai oposisi untuk menjalankan fungsi kontrol dan penyeimbang pemerintah. Hal itu agar terwujud Indonesia yang berdaulat di bidang politik, ekonomi, dan budaya.
Demikian perkembangan pembahasan sikap politik PDI-P yang berlangsung di Komisi Sikap Politik Kongres III PDI-P. Sampai berita ini diturunkan, Rabu (7/4) malam, menurut anggota Panitia Pengarah Kongres III PDI-P, Andreas Pareira, hal itu masih akan disempurnakan, tetapi secara substansi tidak akan jauh berubah. ”Ide tentang koalisi sudah ditinggal,” katanya.
(more…)
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2005-2010 Megawati Soekarnoputri dalam pidato politiknya, Selasa (6/4), menegaskan posisi partainya sebagai partai ideologis. Masih relevankah partai ideologis dalam dunia industri demokrasi yang semakin mengedepankan citra ini?
Megawati mengkritik keras fenomena pencitraan dalam dunia politik tersebut. ”Kita harus bekerja di dalam situasi ’citra’ menjadi daya tarik baru yang jauh lebih kuat ketimbang ideologi,” katanya.
(more…)
Sulit untuk menyangkal bahwa pidato politik Megawati dalam Kongres III Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Bali sangat memukau. Bahkan, beberapa pengamat yang hadir di sana mengatakan inilah pidato politik Megawati terbaik di antara semua pidato yang pernah dilakukannya. Isi pidato tidak hanya menohok partai berlambang banteng gemuk itu, tetapi juga menunjuk parpol-parpol yang ada saat ini.
Seakan menjawab polemik yang berkembang di media terhadap partai yang dipimpinnya, Mega memaparkan dengan bernas persoalan-persoalan bangsa saat ini, posisi PDI-P, dan otokritik terhadap partai yang dipimpinnya, serta sikap politik yang dipilih dalam menghadapi masa transisi partai ini.
(more…)
Hampir dapat dipastikan Megawati Soekarnoputri terpilih kembali sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam Kongres III di Bali, pekan ini. Adapun Puan Maharani, sang ”putri mahkota”, menjadi calon wakil ketua. Mengapa PDI-P tak berani beranjak dari bayang-bayang trah Soekarno, dan apa dampaknya ke depan?
Ketika tampil pertama kali di panggung kampanye PDI (tanpa ”Perjuangan”) pada Pemilu 1987 era Orde Baru, Megawati ibarat ”magnet” yang mampu menghipnotis massa pendukung partai banteng. Dalam pemilu era Soeharto yang penuh rekayasa, perolehan suara PDI meningkat cukup signifikan dari 7,9 (1982) menjadi 10,9 persen (1987) dan 14,9 persen (1992). Meski berbagai upaya dilakukan rezim Soeharto untuk membendungnya, Megawati terpilih secara aklamasi dalam Kongres IV PDI di Jawa Timur pada Juli 1993, juga kongres luar biasa di Jakarta, akhir tahun yang sama.
(more…)
Bali kembali menjadi arena bagi Kongres PDI Perjuangan yang digelar pada 5-9 April 2010. Pada kongres V tahun lalu, ketua umum menjadi pusat perhatian publik. Namun, kali ini, koalisi versus oposisi berikut perlu-tidaknya kehadiran institusi baru—wakil ketua umum partai—hadir sebagai wacana dominan.
Koalisi versus oposisi memang tampak keras di permukaan. Isu ini bahkan menggiring keyakinan dan imajinasi publik tentang kerasnya sengketa yang membelah lingkaran utama partai. Namun, bisa dipastikan isu ini tak akan jadi titik kontroversi dalam kongres. Alasannya cukup sederhana: produk politik dari lebih dari 500 daerah (DPD dan DPC) memastikan PDI Perjuangan akan kembali menjadi kekuatan penyeimbang di luar pemerintah.
(more…)
Antiklimaks! Begitu komentar spontan Ikrar Nusa Bhakti sambil berjalan-jalan di sekitar Pantai Kuta, Bali, Kamis (8/4) petang. Ia mengomentari nama-nama pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang baru diumumkan Megawati Soekarnoputri di Sanur.
Ikrar, peneliti Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, hadir sejak awal mengikuti Kongres III PDI-P. Bersama Ikrar, hadir pula peneliti LIPI lainnya, Jaleswari Pramodhawardani, juga dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia, Andi Widjajanto dan Makmur Keliat.
(more…)