Sudah menjadi pengetahuan umum, sejak Pemilu 1999 terjadi pergeseran korupsi pemilu, dari manipulasi pemilihan yang menonjol pada masa Orde Baru ke mobilisasi pemilih lewat politik uang seiring perubahan sistem dan penyelenggaraan pemilu.
Pada masa lalu retail strategy melalui distribusi dana publik ke basis pemilih juga dilakukan guna memenangkan Golkar.
(more…)
Yogyakarta, Kompas – Partai politik harus membuka diri dan berpikir obyektif untuk memilih orang yang akan dicalonkan sebagai presiden atau wakil presiden. Jangan sampai parpol memaksakan diri mengangkat calon dari dalam jika mereka tak memiliki kompetensi untuk memimpin bangsa.
”Dalam situasi sekarang, di mana ada beberapa calon alternatif yang potensial menjadi presiden dan wapres, perlu dicermati secara mendalam. Artinya, parpol harus membuka diri,” ujar Rektor Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Edy Suandi Hamid dalam seminar Prospek Pemilihan Calon Presiden Independen di Yogyakarta, Sabtu (20/12).
(more…)
Tak mudah menjadi seorang Sultan Hamengku Buwono X. Selain mesin politiknya belum memadai, hubungan politik dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun memanas.
Sejak mendeklarasikan sebagai capres 28 Oktober lalu, relasi Sultan-Yudhoyono kelihatan kurang bagus. Bahkan, dalam pertemuan raja-raja di Istana Negara, 29 November, Sultan tak diundang. Sebaliknya, dalam rakor gubernur se-Indonesia, Kamis (11/12), Sultan tak hadir karena menghadiri diskusi Strategi Kebudayaan Indonesia di UI.
(more…)
JAKARTA–MI: Fenomena politik maya menjamur di Indonesia, banyak partai politik menawarkan diri mengatasi masalah bangsa sedangkan kinerja dan rekam jejak mereka belum ada. Ini dinilai akan mencederai demokrasi bangsa, karena cenderung membodohi rakyat.
Demikianlah kata Pakar Politik UI Arbi Sanit di Hotel Cebtury Park Senayan Jakarta, Senin (22/12). “Rakyat tidak bisa menilai dan melakukan perbandingan dan hanya didoktrin melalui iklan. Ini adalah pelecehan terhadap hak politik rakyat,” ujar Arbi.
(more…)
JAKARTA – Kampanye negatif yang cerdas perlu digalakan dalam pemilu presiden mendatang. Hal ini ditujukan untuk mengkritisi kinerja lawan politik dengan dukungan data yang kuat, namun tetap tidak masuk ke wilayah personal lawan serta menimbang kondisi psikologi massa.
Demikian disampaikan Direktur Reform Institute Yudi Latif kepada wartawan di J Lounge, Hotel Grand Melia, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Senin (22/12/2008).
(more…)
JAKARTA – Partai Demokrat saat ini tengan konsentrasi melakukan kampanye untuk menghadapi Pemilu 2009. Bahkan, Demokrat mengusung dua strategi yakni serangan udara dan darat.
“Konsentrasi sekarang kampanye dengan dua strategi yakni serangan udara dan serangan darat,” ungkap Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Politik Anas Urbaningrum di Jakarta, Minggu (21/12/2008).
(more…)
JAKARTA – Iklan sejumlah partai politik dinilai gagal menyampaikan isu yang menjadi platform mereka dari pusat hingga basis massa di daerah. Cara pandang elitis dan penggunaan bahasa yang sukar dimengerti membuat pemilih minim informasi tentang apa yang telah dan akan dilakukan partai tersebut.
Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Reform Institute Yudi Latif dalam konferensi pers di J Lounge, Hotel Grand Melia, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Senin (22/12/2008).
(more…)
BANDA ACEH- Sejumlah pengurus partai politik ––lokal dan nasional–– peserta Pemilu 2009 di Banda Aceh, dinilai masih bandel, bahkan terkesan mengangkangi aturan dalam pemasangan atribut partai. Pasalnya, meski telah berulangkali diperingatkan, namun hingga kemarin, bendera atau atribut lainnya masih tetap berkibar di sejumlah lokasi-lokasi yang dilarang, seperti lingkungan sekolah dan area perkantoran.
Padahal, kata Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Kampanye KIP Kota Banda Aceh, Munawar Syah kepada Serambi, Minggu (21/12), Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 19 Tahun 2008 dan Keputusan Walikota Nomor 2 Tahun 2008, dengan tegas dan jelas mengatur tentang tempat yang dilarang memasang embel-embel partai.
(more…)
Samarinda, Kompas – Menteri Dalam Negeri Mardiyanto meminta Gubernur-Wakil Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak-Farid Wadjdy transparan dalam mengelola keuangan daerah. Selain itu, mereka diminta mengantisipasi dampak krisis keuangan Amerika Serikat dan ikut menyukseskan Pemilu 2009.
”Perlu juga dibangun hubungan kerja yang harmonis dengan DPRD, muspida, dan masyarakat sehingga tercipta stabilitas,” kata Mardiyanto dalam pidato pelantikan Awang-Farid sebagai Gubernur-Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) periode 2008-2013, Rabu (17/12) di Samarinda.
(more…)
Jakarta, Kompas – Demokrasi dibentuk dengan aturan dan prosedur. Itu sebabnya rekayasa sistem pemilihan umum, melalui aturan dan prosedur ini, bisa membentuk perilaku pemilih dan politisi. Prosedur dalam pemilu ini harus memenuhi kepastian hukum jika tidak ingin timbul banyak masalah dalam pelaksanaan pemilu.
Hal ini disampaikan mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ramlan Surbakti, dalam peluncuran data hasil pemilu legislatif 2004 dan buku Rekayasa Sistem Pemilihan Kemungkinan dan Jebakan oleh Komunitas Indonesia untuk Demokrasi di Jakarta, Selasa (15/12) malam.
(more…)