Di antara perjalanan kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dari Meksiko ke Brasil, saya membaca artikel Donny Gahral Adian, ”Kediktatoran Konstitusional” (Kompas, 17/11/2008). Artikel yang menarik dan dengan tepat menggambarkan urgensi kehadiran sistem presiden- sial yang kokoh di Tanah Air.
Tulisan berikut menegaskan bahwa sistem demikian hanya mungkin lahir lewat ramuan tepat di antara desain konstitusional yang demokratis, serta perilaku politik yang bermoral.
(more…)
Sejak Pemilihan Umum 1999, Indonesia beralih dari sistem kepartaian dominan menjadi sistem kepartaian majemuk. Melalui perubahan UUD 1945, peralihan itu diikuti dengan purifikasi sistem pemerintahan presidensial. Salah satu upaya purifikasi tersebut, presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung.
Gambaran praktik sistem presidensial yang dibangun dengan model kepartaian majemuk baru dapat dilihat agak lebih utuh setelah Pemilu 2004. Gagal menghasilkan pemenang mayoritas, pemilu pertama pascaperubahan UUD 1945 itu menghasilkan 17 partai politik yang mendapat kursi di DPR. Sementara itu, pemilihan presiden langsung hanya menghasilkan minority president, yaitu presiden dengan dukungan relatif kecil di DPR. Dengan terbatasnya dukungan itu, pemerintahan koalisi menjadi pilihan yang tak terhindarkan.
(more…)
September sepuluh tahun lalu adalah bulan yang penuh bencana bagi Deputi PM Malaysia Anwar Ibrahim. Bintangnya yang tadinya gemerlap mendadak pudar dan lenyap. Pada bulan itu PM Mahathir Mohammad mencopotnya sebagai menteri keuangan dan deputi PM.
Masih pada bulan yang sama, Anwar Ibrahim dikeluarkan dari UMNO, partai puak Melayu yang berkuasa. Saat itu posisinya sebagai wakil presiden partai. Beberapa hari kemudian pasukan elite polisi menangkap Anwar di rumahnya di Kuala Lumpur. Ia digiring seperti halnya teroris.
(more…)
Saat menjadi narasumber Rapat Kerja Kontras di Cipanas, Jumat (21/11/2008), Robertus Robet—dosen UNJ dan Sekjen Perhimpunan Pendidikan Demokrasi—mengatakan, ”Iklan politik di televisi lebih banyak bohong daripada melakukan pendidikan politik pada rakyat. Seperti iklan obat, mana mungkin orang sembuh sakitnya sepuluh menit setelah minum obat.”
Sehari kemudian (22/11/2008) saat mempertahankan disertasi doktor bidang filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, seorang penguji bertanya, ”Jika Slavoj Zizek, filsuf Slovenia, datang ke Indonesia melihat praktik kapitalisme kontemporer di negeri ini, kira-kira apa komentarnya?” Robet menjawab, ”Dia akan heran melihat sinetron-sinetron Indonesia yang banyak bercerita soal surga dan neraka. Rupanya orang Indonesia lebih mudah melihat masa depan yang belum menentu—surga dan neraka—daripada menyelesaikan masalah di depan mata, misalnya kasus lumpur Lapindo.”
(more…)
Kepentingan pragmatis partai politik untuk meraup suara dalam waktu singkat memunculkan beragam upaya untuk merebut simpati generasi muda yang tidak peduli kepada politik.
Meilan Saidui (20), mahasiswi semester pertama Sekolah Tinggi Ilmu Hukum di Manokwari, Papua Barat, asyik menonton sinetron Kawin Massal.
Walau jarum jam sudah menunjukkan pukul 22.00, tak henti-hentinya dia bercerita tentang idolanya, Agnes Monica, yang cantik, jago akting, dan merdu suaranya.
(more…)
Menyandang sebutan sebagai pemilih pemula, golongan penduduk usia 17 hingga 21 tahun tidaklah selalu buta soal politik, termasuk soal pemilihan umum yang akan dihelat negeri ini tahun depan. Pengetahuan mereka terhadap pemilu tidak berbeda jauh dengan kelompok lainnya. Yang berbeda adalah soal antusiasme dan preferensi.
Antusiasme pemilih pemula, yaitu pemilih yang akan mengikuti Pemilu 2009 untuk pertama kalinya, terangkum dalam hasil jajak pendapat yang dilakukan Litbang Kompas pada 25-27 November. Dari sejumlah pemilih pemula yang diwawancarai melalui telepon, terungkap bahwa mayoritas (86,4 persen) menyatakan akan menggunakan hak suara mereka dalam pemilu.
(more…)
Tahun anggaran 2009, pemerintah bertekad memenuhi amanat konstitusi dalam pengalokasian anggaran pendidikan sebesar 20 persen meskipun kondisi anggaran yang tersedia masih sangat terbatas.”
Demikian ditegaskan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Pidato Kenegaraan di hadapan Sidang Paripurna DPR di Jakarta pada 15 Agustus 2008. Amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang memerintahkan negara mengalokasikan minimal 20 persen APBN untuk pendidikan akhirnya bakal terpenuhi untuk pertama kalinya pada tahun 2009.
(more…)
Jakarta, Kompas – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mewaspadai adanya hasil survei dan polling yang dipesan pihak-pihak tertentu. Presiden bisa memahami kemarahan rakyat yang diekspresikan lewat pilihan politik yang direkam hasil survei atau polling yang dapat dipercaya.
”Saya selalu menerima hasil survei atau polling yang dapat diandalkan, dapat dipercaya. Bukan (survei atau polling) pesanan pihak-pihak tertentu yang sejak awal sudah minta hasilnya seperti ini atau seperti itu,” ujar Presiden dalam pengarahan Program Pendidikan Reguler Angkatan ke-42 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (2/12).
(more…)
Jakarta, Kompas – Komisi Pemilihan Umum meminta agar pemungutan suara ulang Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Bangkalan dan Sampang, seperti putusan Mahkamah Konstitusi, dilaksanakan pada Desember 2008. Sebab, seluruh pilkada harus selesai pada bulan ini.
”Pemungutan suara ulang bisa dilaksanakan KPU Jatim, tetapi tidak boleh lebih dari Desember 2008. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah tak memperbolehkan ada pilkada pada tahun depan,” ujar Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary di Jakarta, Selasa (2/12).
(more…)
Krisis finansial global yang dampaknya mulai terasa menguatkan wacana tentang reorientasi tata ekonomi nasional. Daerah yang secara riil merupakan tumpuan ekonomi nasional memainkan peran makin penting di masa depan.
Keberadaan seorang pemimpin daerah yang memiliki visi ke depan dan komitmen yang jelas terhadap berbagai persoalan kian dibutuhkan. Dari sejumlah kepala daerah yang diamati Kompas berikut ini, kita bisa melihat gaya kepemimpinan dan kiat mereka menghadapi persoalan—ekonomi, sosial, politik, dan budaya—di wilayahnya. Dengan contoh Kota Solo, Kabupaten Jepara, Kota Sawahlunto, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Musi Banyuasin, dan Kota Tarakan, serta Provinsi Jawa Timur dan DI Yogyakarta, kita bisa melihat perspektif persoalan di daerah lain yang beragam.
(more…)