JAKARTA–MI: Direktur Centre for Electoral Reform (Cetro) menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) menganggap enteng website (laman) informasi publik. Ini menunjukkan KPU tak memiliki cukup visi melakukan transparansi dan akuntanbilitas terhadap publik.
“KPU tak memiliki antusiasme mengkomunikasikan dokumen publik dan kinerja mereka ke publik. Website itu, media yang cepat, tepat dan murah untuk menyampaikan informasi dan menampilkan file ke publik, tapi KPU tidak memanfaatkannya,” kata Hadar kepada Media Indonesia di Jakarta, Senin (28/7).
(more…)


