siwah.com

Category: News

  • Korupsi dan Pendanaan Parpol

    Kasus dugaan suap yang melibatkan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam ditengarai turut menyeret Partai Demokrat.

    Bendahara Umum dan salah seorang Wakil Sekretaris Jenderal PD diwartakan berada di belakang transaksi success fee proyek wisma atlet SEA Games 2011 di Palembang. Mungkinkah korupsi diberantas jika ia berakar pada kepentingan parpol?

    Perselingkuhan politik antara dunia usaha dan politisi parpol yang menghasilkan korupsi sebenarnya bukan berita baru. Bank Dunia, seperti dikutip Presiden SBY pada pidato pembukaan Konferensi Internasional Pemberantasan Penyuapan dalam Bisnis Internasional di Bali, mensinyalir ada 1 triliun dollar AS dikeluarkan dunia usaha untuk menyuap (Kompas, 11/5). Di Indonesia, main mata antara dunia bisnis, unsur-unsur penguasa, dan politisi parpol juga berlangsung sejak lama.

    Pada era Orde Baru para pengusaha lazim dimintai sumbangan untuk yayasan-yayasan yang dibentuk dan diketuai sendiri oleh mantan Presiden Soeharto. Sebagian dana yang terhimpun kemudian disalurkan untuk membiayai Golongan Karya, ”partai pemerintah” yang didesain untuk memenangkan pemilu-pemilu manipulatif Orde Baru. Tak mengherankan jika Golkar yang kemudian menjadi Partai Golkar kelimpungan menghimpun dana politik pasca-Orde Baru.

    Meningkat jelang pemilu

    Meskipun demikian, jika berita tentang dugaan keterlibatan pengurus PD dalam kasus suap Sesmenpora itu benar, tetap saja kasus ini menarik untuk disimak karena beberapa alasan.

    Pertama, Presiden SBY yang dari PD tengah gencar-gencarnya mengampanyekan pemberantasan korupsi. Dalam berbagai kesempatan, SBY bahkan berjanji akan berdiri paling depan memberantas korupsi.

    Kedua, sudah tak terhitung anggota dan pengurus parpol serta anggota DPR yang ditahan karena terlibat tindak pidana suap dan korupsi. Kasus suap alih fungsi hutan lindung di Riau Kepulauan dan Sumatera Selatan juga kasus suap pemilihan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia (2004) dan sejumlah kasus suap lain tak hanya melibatkan satu parpol tetapi hampir semua parpol di DPR. Mereka tidak pernah jera dan juga tak pernah belajar dari pengalaman pahit politisi lain yang dipermalukan secara publik. Tanpa rasa malu, apalagi bersalah, para politisi parpol sering kali bersembunyi di balik pepesan kosong partai yang seolah-olah berpihak kepada nasib rakyat dan masa depan bangsa.

    Ketiga, dugaan keterlibatan pengurus PD terkait success fee pembangunan wisma atlet untuk SEA Games di Palembang ini berlangsung ketika segenap parpol mulai berancang-ancang menghadapi Pemilu 2014 yang semakin mahal dan kompetitif.

    Saling melindungi

    Pertanyaannya kemudian, mengapa kasus tindak pidana korupsi dan suap yang melibatkan politisi parpol dan anggota DPR tidak berkurang, bahkan cenderung meningkat?

    Di luar alasan yang bersifat personal, katakanlah ingin memperkaya diri dan hidup lebih mapan, para politisi parpol di lembaga legislatif dan eksekutif adalah sumber utama pendanaan parpol. Subsidi negara yang diterima parpol yang memperoleh kursi di DPR dan DPRD terlampau kecil untuk memenuhi kebutuhan pendanaan parpol. Karena itu, satu-satunya jalan bagi parpol adalah ”memberdayakan” dan ”mengaryakan” para politisi parpol yang memiliki jabatan-jabatan strategis, baik di legislatif maupun di pemerintah.

    Di DPR, misalnya, mereka mencakup unsur pimpinan komisi yang bermitra dengan pemerintah dan dunia usaha sesuai bidang masing-masing. Bagi politisi di pemerintah, beban pencarian dana parpol ada di pundak para menteri serta kepala dan wakil kepala daerah yang berasal dari parpol.

    Oleh karena itu, kasus dugaan suap yang melibatkan Sesmenpora dan ditengarai menyeret pula pengurus PD merupakan tantangan luar biasa besar bagi Komisi Pemberantasan Korupsi. Sudah jadi rahasia umum, para politisi parpol biasanya saling melindungi jika dihadapkan pada perkara dugaan suap dan korupsi. Mekanisme saling melindungi itu tidak terbatas pada sesama politisi dalam parpol yang sama, tetapi juga antarpolitisi dari parpol yang berbeda.

    Kekuasaan tak terbatas

    Selain faktor kebutuhan pendanaan parpol, korupsi dan suap yang melibatkan politisi parpol juga berakar pada kekuasaan hampir tak terbatas DPR pasca-amandemen konstitusi. Kekuasaan ini terutama terkait otoritas DPR dalam penentuan alokasi APBN dan kewenangan konfirmasi yang dimiliki DPR untuk mengangkat pejabat publik.

    Melalui hak budget yang dimilikinya, Panitia Anggaran DPR atau tepatnya politisi parpol di Senayan dapat mengontrol alokasi proyek-proyek besar yang dianggarkan APBN melalui berbagai instansi pemerintah. Komisi-komisi DPR bahkan bisa menekan mitra mereka dari pemerintah agar pengusaha tertentu ”dimenangkan” untuk proyek besar tertentu. Dari situlah, skandal suap mengalir, sebagian masuk kantong politisi dan sebagian lainnya menjadi ”jatah” pundi-pundi parpol.

    Di sisi lain, kasus suap pemilihan Miranda Gultom sebagai Deputi Senior Gubernur BI yang melibatkan rombongan 25 politisi DPR adalah contoh terang benderang penyalahgunaan otoritas konfirmasi Dewan dalam pengangkatan pejabat publik. Kewenangan yang seharusnya dimiliki oleh Presiden dalam skema sistem presidensial itu juga merupakan sumber ”rezeki haram” bagi para politisi parpol di Senayan.

    Pertanyaannya kemudian, mampukah KPK membongkar semua ini? Jawabannya jelas tidak sebelum kekuasaan hampir tak terbatas DPR (baca: parpol) dipangkas dan ditinjau ulang. Kita semua tahu, sebelum dapat berbuat banyak, kekuasaan KPK pun hendak dipereteli DPR.

    Quo vadis parpol-parpol kita?

    Syamsuddin Haris Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI

    Source : Kompas.com

  • Pancasila dan Politik Realitas

    Tajuk Rencana Kompas edisi 7 Mei 2011 tampil sangat tajam: ”Pancasila di Ujung Tanduk”. Barangkali pernyataan ini tidak berlebihan, terutama bila kita pulang kepada realitas kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini.

    Pertama, realitas negara, dengan seluruh proses dan hasil penyelenggaraan kekuasaannya, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan ataupun keputusan-keputusan politik yang lebih luas. Publik kian merasakan berkurangnya muatan Pancasila dalam kebijakan, diperlihatkan: 1) adanya kecenderungan menurunnya pembelaan kebijakan publik kepada masyarakat lapisan bawah, yang berarti kebijakan publik makin kehilangan watak sosialnya; dan 2) kecenderungan menurunnya pembelaan kebijakan negara pada kepentingan nasional, yang berarti bahwa kebijakan negara kian kehilangan watak nasionalnya.

    Kedua, realitas masyarakat, dengan seluruh kompleksitas yang ada di dalamnya, khususnya berkaitan bagaimana kebinekaan mewujud dalam interaksi sosial. Kita harus jujur mengakui bahwa di antara kabar baik mengenai semangat pluralisme yang terus bertumbuh terdapat pula benih-benih yang berpotensi membelah masyarakat dan merusak sendi-sendi kebersamaan.

    Disadari atau tidak, kini telah berkembang semacam situasi di mana kecurigaan bisa menyebar ke segala arah. Kondisi ini tentu dapat mengganggu bangunan sikap saling percaya di kalangan masyarakat. Apa yang tidak kita inginkan adalah ketika masyarakat berusaha mencari penyelesaian sendiri dan berusaha mencari pegangan-pegangan baru yang tidak sejalan dengan ideologi bangsa, yakni Pancasila.

    Politik tanpa Pancasila

    Kita menyadari bahwa selama lebih dari tiga dasawarsa Pancasila tidak menjadi jiwa dari kebijakan atau keputusan-keputusan politik, sebaliknya jadi alat mempertahankan kekuasaan. Banyak yang tidak sadar, lambang Garuda Pancasila sesungguhnya dapat ditafsirkan sebagai petunjuk bagaimana seharusnya Pancasila ditempatkan dalam mengelola kekuasaan negara.

    Jika burung garuda melambangkan negara atau kekuasaan negara, Pancasila ada di dadanya. Apa artinya? Di dada kekuasaan atau di dada pemimpin (penyelenggara kekuasaan negara)-lah seharusnya ”bersemayam” Pancasila. Hal ini bermakna bahwa seluruh keputusan politik yang diambil atau yang dihasilkan adalah keputusan yang mencerminkan atau merealisasikan Pancasila.

    Bagi rakyat, kualitas dan watak dari keputusan politik tersebut sangat mudah dilihat, yakni setiap keputusan politik yang berdasarkan Pancasila pastilah akan jadi rahim bagi keadilan. Rakyat dan kualitas hidup rakyat adalah hakim terbaik untuk melihat garis ideologis antara kebijakan negara dan Pancasila.

    Pada sisi lain amat jelas bahwa kaki Garuda Pancasila berpijak dan mencengkeram erat Bhinne- ka Tunggal Ika. Dengan demikian, kekuasaan negara harus berpijak pada kebinekaan. Hal ini bermakna bahwa kebinekaan merupakan realitas obyektif yang harus jadi dasar bagi setiap langkah negara.

    Setiap upaya pengabaian atau mengurangi kadar kebinekaan tidak saja bertentangan dengan kenyataan obyektif yang ada, juga bertentangan dengan semangat kita bernegara. Oleh karena itu, ketika penyelenggara kekuasaan negara bermain-main dengan kebinekaan dan hanya berorientasi pada kekuasaan semata, dapat dikatakan pergerakan politik yang ada adalah pergerakan minus Pancasila.

    Politik realitas

    Kehendak kembali ke Pancasila seharusnya tidak diartikan sebagai langkah abstrak yang mengawang-awang. Kembali ke Pancasila bermakna sebagai kembali ke politik realitas, yakni kembali kepada rakyat.

    Bagi rakyat, politik yang sehat bukan politik yang bersilang sengketa di tribune kekuasaan, tetapi tidak menghasilkan dampak nyata pada perbaikan kualitas hidup rakyat. Hidup rakyat yang membaik tidak dikonfirmasi melalui akrobat angka statistik, tetapi pada kenyataan riil: hidup dan kehidupan rakyat. Politik dengan demikian bukan siasat membangun citra, tetapi kehadiran nyata di tengah rakyat.

    Politik yang hadir bermakna sebagai politik yang mampu memahami dengan rasa batin dan rasa kemanusiaan apa yang menjadi persoalan konkret rakyat. Masalah rakyat mulai dari anak balita kurang gizi, anak usia sekolah putus sekolah, hingga petani yang terjerat ijon adalah masalah riil yang dihadapi rakyat dan menjadi kewajiban negara untuk mengatasinya.

    Politik yang hadir akan mampu memberikan kesaksian tentang banyaknya kewajiban negara yang belum dijalankan, atau kesaksian tentang tidak hadirnya negara ketika rakyat membutuhkan. Politik yang hadir tidak saja tahu, paham, dan menyelami masalah-masalah rakyat, tetapi juga berjuang untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut.

    Politik yang hadir di tengah rakyat adalah politik realitas. Ia bersentuhan langsung dan mengabdikan diri kepada rakyat, alat perjuangan melahirkan keadilan, kemakmuran, dan hidup yang lebih bermakna. Politik realitas adalah politik yang berjalan di atas lintasan ideologi Pancasila. Barangkali inilah yang dibutuhkan rakyat agar mereka tetap setia kepada Pancasila, NKRI, dan optimistis bahwa pada waktunya cita-cita proklamasi kemerdekaan akan tiba.

    HM Idham Samawi Ketua DPP PDI Perjuangan

    Source : Kompas.com

  • Demokrasi dan Oligarki

    Semenjak Aristoteles (384-322 SM) membahas demokrasi (pemerintahan oleh orang banyak) dan oligarki (pemerintahan oleh segelintir orang), beragam kajian telah dilakukan tentang bagaimana demokrasi kerap dibajak oleh oligarki.

    Orang awam di negara mana pun dan di bawah sistem pemerintahan negara apa pun (kapitalis, komunis, sosialis, Buddhis, Islamis, Kristenis, bahkan Ateis) paham bahwa di balik ungkapan ”kerakyatan”, ”persaudaraan umat”, ”populisme”, dan entah sebutan ”demokrasi” apalagi, penyelenggara pemerintahan negara pada akhirnya ditentukan segelintir orang. Bisa gelintir tokoh, bisa marga, bisa suku, bisa kedaerahan, bisa keagamaan.

    Melalui buku Oligarchy (Cambridge University Press, 2011), Jeffrey Winters, guru besar ekonomi-politik Northwestern University, Chicago, menelusuri perdebatan abadi antara ”demokrasi” dan ”oligarki” secara runtut dan sistematis. Ia melintas teori-teori tentang ”kerakyatan” lawan ”elitisme” yang dikembangkan sejak Roberto Michels menggagas ”hukum besi oligarki” (1940-an) ataupun C Wright Mills tentang ”elite penguasa” tahun 1950-an.

    Winters membagi oligarki ke dalam berbagai jenis atau ”rumpun”: oligarki militer (warring oligarchies), oligarki pemerintahan (ruling oligarchies), oligarki kesultanan (sultanic oligarchies), dan oligarki sipil (civil oligarchies). Masing-masing jenis oligarki mempertahankan keunggulan materi: tanah, uang, bangunan, atau aset-aset properti.

    Oligarki militer (di beberapa negara Afrika) mengutamakan penggunaan kekuatan fisik/paksa, oligarki pemerintahan (mafia di Italia) lebih mengandalkan jaringan sosial dan institusi negara. Oligarki kesultanan menggabungkan kekuatan paksa dan kekuatan ekonomi untuk mengendalikan oligarki-oligarki lain di bawahnya agar tunduk pada oligarki utama (pemerintahan Ferdinand Marcos di Filipina dan Soeharto di Indonesia). Oligarki sipil berkembang di negara-negara maju (AS, Singapura) di mana kekuatan keuangan dan kepemilikan aset jadi andalan untuk menguasai perangkat hukum untuk menjaga keabsahan hak miliknya.

    Dalam menelaah ketimpangan kaya miskin di seluruh dunia, Winters mengajukan gagasan perbedaan antara hak milik properti dan klaim atas properti. Karena jumlah dan jenis properti (tanah, bangunan, aset) selalu lebih kecil dari jumlah penduduk maka di mana-mana muncul apa yang disebutnya ”industri pertahanan pendapatan”.

    Industri ini terdiri atas lembaga yang bertugas di lobi hukum maupun secara politis melindungi properti milik oligarki sipil. Industri ini berupa konsultan hukum, konsultan manajemen, akuntan, pengacara, otoritas sipil penegak hukum, badan legislasi, bahkan anggota partai politik di pemerintah dan parlemen.

    Di AS dan Singapura, oligarki sipil telah sedemikian kuatnya sehingga mereka menguasai perangkat-perangkat hukum negara untuk mempertahankan kekayaan oligarki keuangan dan perbankan. Kasus dana talangan Pemerintah AS menyelamatkan perusahaan dan bank-bank investasi pascakrisis 2007-2008 membuktikan bahwa hukum yang berlaku telah menjaga kepentingan 10 bank terbesar dari gugatan hukum. Tak satu pun pemimpin perusahaan per- bankan keuangan di AS itu tersentuh gugatan hukum karena ketentuan hukum tentang itu ”belum jelas”. Oligarki perbankan telah membuat dirinya ”terlalu besar untuk gagal”, too big to fail. Tepatnya terlalu menguasai hukum sehingga kebal hukum.

    Demokrasi kriminal

    Winters mengamati bahwa di negara-negara demokrasi Asia Tenggara seperti Indonesia dan Filipina, oligarki kesultanan berubah menjadi ”demokrasi kriminal”. Oligarki keuangan dan properti di kedua negara itu telah menguasai industri pertahanan pendapatan yang dikendalikannya untuk menghindari pajak atau melindungi diri dari gugatan pencemaran lingkungan. Kasus seperti ”pembelian” oleh sekelompok oligarki keuangan terhadap sejumlah legislator DPR mengenai arah dan isi rancangan undang-undang tentang perpajakan dan tenaga kerja tahun 2008.

    Mungkin jasa terbesar Jeffrey Winters ialah dalam mengungkap betapa luas dan besarnya jaringan peran berbagai profesi yang terlibat dalam industri pertahanan pendapatan ini. Ahli hukum, pengacara, mafia pajak, mafia lingkungan, makelar kasus, konsultan manajemen, akuntan, aparat negara, lembaga-lembaga hukum semuanya bertugas bukan untuk menegakkan hukum. Mereka malah membengkokkan hukum agar berpihak dan melindungi kepentingan oligarki keuangan dan properti itu.

    Kalau demokrasi Indonesia hendak diselamatkan dari nasib buram itu, generasi muda Indonesia, terutama generasi muda ahli hukum, konsultan manajemen, akuntan, aparat hukum, anggota partai politik di dalam dan di luar perwakian rakyat harus berani keluar dari lingkaran setan ”demokrasi telah dibajak oligarki”. Langkah itu harus segera dimulai.

    Juwono Sudarsono, Guru Besar UI; Mantan Menteri Pertahanan, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Lingkungan Hidup

    Source: Kompas.com

  • Bahaya, Pejabat Gunakan Domain Gratisan!

    JAKARTA, KOMPAS.com – Di era masyarakat modern saat ini, memiliki akun e-mail menjadi sebuah keharusan. Kemajuan teknologi memudahkan orang untuk saling berkomunikasi tanpa batas. Akan tetapi, ada hal yang perlu diwaspadai, terutama oleh para pejabat publik. Para pejabat negara diminta untuk peduli dengan keamanan menggunakan sejumlah fasilitas yang tersedia di dunia maya. Salah satunya penggunaan domain gratis.

    Saat dikritik mengenai penggunaan e-mail dengan domain gratisan oleh Komisi VIII DPR, sejumlah anggota DPR termasuk Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan bahwa mereka memang belum memiliki e-mail resmi dari domain @dpr.go.id. Selama ini mereka menggunakan e-mail dengan domain @yahoo.com atau @gmail.com.

    “E-mail saya marzuki_alie@yahoo.co.id,” ungkap Marzuki kepada wartawan, Kamis (5/5/2011).

    Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan juga mengaku tidak memiliki alamat e-mail dengan domain resmi DPR. Taufik menyebut satu alamat pribadinya dan satu alamat e-mail yang digunakan untuk menerima aspirasi dan berkomunikasi dengan kolega dan konstituen. Keduanya memiliki domain gratisan pula, @gmail.com.

    “Kalau e-mail pribadi saya buka sendiri, tapi kalau yang terkait kedinasan DPR, saya memanfaatkan e-mail yang saya siapkan khusus dan dikelola oleh staf ahli saya. Biasanya terkait posisi tugas di DPR, e-mail langsung ke staf narilkirom@gmail.com,” kata politisi PAN ini.

    Bahaya

    Para anggota Dewan memang tak pernah memiliki alamat e-mail dengan domain resmi @dpr.go.id yang diberikan kesekretariatan kepada anggota sejak masuk pada akhir 2009. Mereka menilai, perdebatan e-mail resmi atau pribadi tak perlu diperdebatkan karena tak esensial. Yang penting, akses untuk menampung aspirasi dibuka seluasnya kepada masyarakat dan konstituen.

    Akan tetapi, Pakar IT Security Ruby Alamsyah, bagi pejabat publik, pembuatan e-mail dengan domain gratisan justru harus dihindari. Mengapa?

    “Dari kami, para pemerhati IT security, penggunaan domain gratisan sangat tidak aman. Ini sudah menjadi konsen kami sejak lama kepada para pejabat publik, karena sangat rentan. Bisa di-hack oleh para hacker umum dan tidak akan ketahuan. Ini kan bahaya, bisa disalahgunakan oleh negara-negara lain,” kata Ruby kepada Kompas.com, Jumat (6/5/2011).

    Ruby mencontohkan, dalam salah satu kesepakatan yang tertuang dalam “terms and conditions” saat mendaftarkan sebuah akun di domain gratisan, ada klausul yang menyatakan bahwa pemilik e-mail menyerahkan hak kepada domain untuk mengakses e-mail tersebut.

    “Misalnya, di gmail jelas tertulis di terms and conditions, pemilik e-mail memberikan hak kepada gmail untuk mengakses e-mailnya. Bukan membaca, tapi kata-katanya “mengakses”. Bayangkan kalau pejabat publik miliki e-mail pribadi seperti itu dan informasinya dibaca oeh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Itu kan mengerikan,” paparnya.

    Apalagi, informasi yang terkandung dalam e-mail para pejabat publik itu menyangkut kepentingan dan rahasia negara. Oleh karena itu, Ruby menyarankan dan mengimbau kepada para pejabat publik untuk menghentikan penggunaan akun e-mail dengan domain gratisan. Menurutnya, lebih aman jika para pejabat membuat e-mail dari domain resmi masing-masing institusi. Hal ini dinilai lebih aman karena aktifitasnya akan terpantau oleh admin institusi itu sendiri.

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Sang “Pembunuh” Blackberry Messenger

    WhatsApp

    JAKARTA, KOMPAS.com — Tak aneh lagi, chatting atau instant messenger kini menjadi lebih unggul ketimbang layanan SMS ataupun voice. Keunggulannya terletak pada bagaimana aplikasi ini bebas dalam menentukan jumlah teks yang tak dibatasi oleh jumlah karakter dan  juga real time. Secara biaya pun jauh lebih murah ketimbang menggunakan layanan “mengobrol” ataupun SMS.

    Blackberry Messenger (BBM) umpamanya, yang belakangan adalah daya tarik utama orang membeli perangkat Blackberry. Lewat fitur ini, pengguna dapat mengungkapkan apa saja yang mereka inginkan, termasuk berbagi suara (voice recorder), foto, ataupun video pendek. Namun, BBM terbatas hanya untuk pengguna Blackberry.

    Yahoo Messenger (YM) juga salah satu yang paling disuka. Namun, YM memerlukan akun Yahoo! sebelum menggunakan. YM dapat dilakukan oleh siapa saja dengan ponsel apa pun, termasuk kelas low end.

    Hampir kebanyakan aplikasi atau fitur chat memerlukan akses sendiri dengan caranya sendiri. Sebuah developer lalu menelurkan ide dengan berbasiskan nomor telepon seluler sebagai akses untuk melakukan percakapan teks. Developer bernama WhatsApp ini memunculkan ide yang kemudian dinamakan WhatsApp dengan melihat bahwa setiap orang ingin pula saling bercakap-cakap teks tetapi tak dihalangi oleh PIN atau user ID.

    Aplikasi chatting WhatsApp dengan cepat diterima oleh pengguna. Hingga sekarang sudah bisa diunduh untuk iPhone, Blackberry, Symbian (Nokia), ataupun Android. Dengan kata lain, Anda sekarang “berbicara” dengan pengguna iPhone, Nokia, atau Android meski memakai Blackberry.

    Caranya cukup dengan mengetik http://m.whatsapp.com, lalu pilih platform yang Anda gunakan. Saat ini aplikasi ini masih cuma-cuma. Namun, ada kemungkinan akan berbayar sebesar 1,99 dollar AS per tahun.

    WhatsApp dapat melakukan texting saling-silang lantaran menggunakan server yang sama untuk semua platform. Meskipun menggunakan satu nomor ponsel sebagai identitas, tetapi jika Anda mengganti nomor telepon, Anda tak susah mengubahnya. Setelah melakukan instalasi ulang, Anda dapat melakukan pendaftaran ulang dengan nomor baru. Selain itu, jika Anda berkontak dengan teman atau kerabat di luar negeri, biayanya tak sama dengan SMS yang lintas operator. WhatsApp sama dengan menggunakan e-mail atau chat biasa, tarifnya tak melonjak.

    Ketika aplikasi ini sudah diaktifkan, secara otomatis daftar di buku telepon Anda, yang pula sudah mengaktifkan WhatsApp-nya, akan segera tampak. Dengan demikian, Anda tak perlu harus meminta nomor telepon layaknya menggunakan BBM. Selain itu, foto profil akan tampil dengan sendirinya menggunakan foto profil pada daftar kontak.

    Lantas bagaimana mekanisme pembayaran layanan ini? Tarif yang dikenakan adalah tarif data. Besarnya sesuai dengan yang ditawarkan oleh operator yang Anda pilih. Jadi bukan tarif SMS ataupun voice. Tentu saja lebih terjangkau.

    Tampaknya pengguna Blackberry akan menambahkan aplikasi ini jika ingin berkontak dengan pengguna Nokia, iPhone, atau ponsel Android jika sudah begini. (ANDRA/FORSEL)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Partai Demokrat dan Politik SBY

    Hiruk-pikuk tuntutan para petinggi Partai Demokrat agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghukum Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera berakhir sudah. SBY tampaknya lebih memilih mempertahankan Golkar dan PKS tetap berada dalam pangkuan koalisi ketimbang memenuhi tuntutan itu. Mengapa?

    Sinyal terakhir Presiden SBY yang disampaikan dalam rapat kabinet terbatas, pekan lalu, mengisyaratkan hal itu. Presiden menegaskan, tidak ada perombakan kabinet dalam waktu dekat.

    Itu artinya, tidak ada perubahan formasi Sekretariat Gabungan Parpol Koalisi Pendukung Pemerintah seperti dikehendaki para petinggi PD. Kendati diwarnai riak-riak konflik akibat ”kenakalan” Golkar dan PKS, Presiden SBY memilih mempertahankan pasangan lama ketimbang mencari mitra politik baru yang ”kesetiaannya” belum teruji pula.

    Pengalaman Kabinet Indonesia Bersatu I (2004-2009) memperlihatkan, betapapun Presiden SBY hampir selalu diganggu oleh manuver Golkar dan PKS melalui hak interpelasi dan hak angket, hal itu tidak mengurangi komitmen dua parpol tersebut untuk mendukung SBY menyelesaikan masa baktinya.

    Menjelang Pemilu 2009, Golkar yang mencalonkan pasangan Jusuf Kalla-Wiranto memang sempat ”patah arang” dengan PD dan SBY, tetapi kemudian bergabung kembali ke dalam koalisi parpol pendukung SBY. Di sisi lain, meski sempat kecewa karena kadernya belum dipercaya sebagai calon wakil presiden oleh SBY, relasi PKS-SBY kembali harmonis ketika PKS memperoleh empat kursi menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu II (2009-2014).

    Problem Demokrat

    Sebenarnya tidak ada yang salah dengan kemarahan para petinggi PD terkait ulah Golkar dan PKS yang mengambil sikap berlawanan dengan Setgab Koalisi dalam pengajuan hak angket pajak di DPR. Apalagi, ini merupakan perlawanan kedua Golkar dan PKS di DPR setelah angket skandal Bank Century pada awal 2010.

    Karena itu, wajar saja jika mereka meminta Presiden SBY mengeluarkan kedua parpol itu dari koalisi sekaligus mencopot para menteri dari Golkar dan PKS.

    Meski demikian, para petinggi PD yang marah, kecewa, dan geram itu melupakan tiga hal. Pertama, kontrak koalisi berlangsung antara pimpinan parpol dan SBY sebagai presiden terpilih Pemilu 2009. Dalam kaitan ini, meskipun PD merupakan basis politik SBY, ia berkedudukan setara dengan lima parpol lain yang akhirnya tergabung dalam Setgab Koalisi. Konsekuensi logisnya, SBY lebih ”berhak” menilai komitmen dan loyalitas parpol anggota koalisi daripada para petinggi PD lain.

    Kedua, sulit dimungkiri bahwa SBY yang meraih sekitar 60,8 persen suara dalam Pemilu Presiden 2009 memiliki legitimasi politik yang jauh lebih besar dibandingkan dengan PD yang hanya meraih sekitar 26,5 persen kursi DPR. Apalagi, faktor penting kemenangan PD dalam pemilu legislatif yang lalu lebih karena popularitas SBY sebagai figur sentral partai ini ketimbang, misalnya, kemampuan mesin partai dalam memobilisasi dukungan. Itu artinya, sikap politik petinggi PD belum tentu merupakan representasi sikap politik SBY. Sebaliknya, sikap politik SBY hampir pasti menjadi sikap politik PD.

    Ketiga, Presiden SBY sangat sadar akan posisinya sebagai figur sentral partai sekaligus pemimpin koalisi. Kesadaran itulah yang menjelaskan mengapa SBY harus tampak ”marah besar” terhadap mitra koalisi kendati itu tidak berarti SBY hendak memenuhi tuntutan politik para petinggi PD lain. Strategi ini diperlukan SBY agar tidak tampak didikte secara internal sekaligus untuk memberi ruang bagi dirinya untuk bernegosiasi kembali dengan parpol mitra koalisi secara eksternal.

    Politik SBY

    Bagi Presiden SBY, membangun kemitraan baru dengan parpol calon anggota koalisi yang baru tidaklah sesederhana yang dibayangkan para petinggi PD yang lain. Bisa saja SBY, baik secara langsung maupun melalui para utusannya, terus menjalin kontak dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo.

    Namun, belum tentu ada ”setrum politik” di balik komunikasi yang dikatakan sering terjalin tersebut. Tidak ada jaminan PDI-P dan Gerindra lebih setia dalam mengamankan SBY hingga Pemilu 2014.

    Penjajakan atas mitra baru koalisi tampaknya diperlukan SBY untuk menguji komitmen dan loyalitas mitra lama, Golkar dan PKS, apakah benar-benar hendak keluar dan meninggalkan koalisi atau ingin bertahan di dalamnya.

    Ketika para petinggi Golkar dan PKS secara publik menyatakan ingin bertahan dalam Setgab Koalisi, betapapun dilakukan penataan ulang atasnya, SBY tentu memilih untuk mempertahankan dua parpol ”nakal” tersebut ketimbang mencoba mitra baru, yang memerlukan negosiasi baru dan komitmen baru pula.

    Tampaknya cara berpikir seperti inilah yang tidak diperhitungkan para petinggi PD sehingga kini mereka bungkam seribu bahasa ketika Presiden SBY menegaskan tidak ada perombakan kabinet dalam waktu dekat. Artinya, tidak ada perubahan formasi koalisi seperti diinginkan para ”dayang” SBY di internal PD.

    Jadi, problem terbesar PD saat ini adalah fakta bahwa parpol ini lebih merupakan personifikasi sosok SBY daripada persekutuan ide tentang perubahan bagi bangsa kita, seperti sering didengungkan selama ini. Para petinggi PD boleh saja marah, kecewa, dan geram atas perilaku Golkar dan PKS, tetapi dua parpol bandel ini tetap diperlukan SBY untuk mengamankan pemerintahannya hingga 2014.

    Semua ini tak hanya menggarisbawahi begitu lebarnya kesenjangan kepemimpinan internal PD. Lebih jauh lagi, hal ini menggambarkan dominannya kepemimpinan personal di tengah kebutuhan bangsa kita akan melembaganya kepemimpinan institusional. Soalnya, kegagalan parpol dan negara lazimnya bermula ketika kepemimpinan dan kekuasaan politik semakin personal.

    Syamsuddin Haris Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI

    Source : Kompas.com

     

  • Makna Oposisi di Indonesia

    Politik oposisi sejatinya adalah hal yang melekat di dalam demokrasi. Ia dipraktikkan untuk menjamin demokrasi tetap bekerja dan memastikan monopoli kebenaran tidak boleh terjadi. Sayangnya, pelembagaan politik oposisi di Indonesia merupakan hal yang masih sulit terwujud.

    Sejarah otoriterisme Orde Baru menjadi titik tolak terciptanya monopoli kebenaran penguasa. Saat itu rezim militer menggunakan cara ideologis dan koersif untuk memastikan lembaga oposisi tidak berkembang. Partai-partai politik dipaksa berfusi dan dibatasi fungsi kontrolnya terhadap pemerintah. Golkar menjadi satu-satunya partai penguasa selama 32 tahun dan praktis peran dua partai politik yang lain (Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia) dikebiri sebatas ”penghias” demokrasi.

    Di level masyarakat, Orde Baru menerapkan politik korporatis yang tidak lain merupakan cara penguasa untuk mengendalikan kelompok-kelompok di masyarakat, mulai dari petani, buruh, nelayan, pemuda, perempuan, agama, atau media massa, sebagai pendukung pemerintah. Di sektor perburuhan, misalnya. Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) menjadi satu-satunya serikat buruh yang boleh ada dan diarahkan untuk lebih banyak menjadi corong pemilik modal ketimbang para pekerja.

    Cara-cara koersif menjadi alat pembungkaman. Mereka yang berusaha kritis dan bertentangan dengan pemerintah segera ditindas dengan kekerasan. Penangkapan dan pemenjaraan aktivis mahasiwa, Petisi 50, pembredelan surat kabar, pembantaian berdarah dalam peristiwa Tanjung Priok, Lampung, Jenggawah, serta pemberlakuan daerah operasi militer di Aceh, merupakan beberapa dari deretan panjang upaya efektif pembasmian oposisi.

    Pergantian kekuasaan tidak lantas membuat fungsi oposisi bisa dijalankan. Bermunculannya banyak partai politik pada gilirannya dimaknai sebatas euforia demokrasi selepas dari otoriterisme Orde Baru. Alih-alih menjalankan politik oposisi, partai-partai politik yang mendapat kursi di lembaga legislatif berlomba-lomba membentuk koalisi dengan partai penguasa. Bahkan rencana perombakan kabinet menjadi komodifikasi politik banyak pihak, baik anggota partai penguasa maupun mereka yang terancam digusur dari kabinet.

    Pada titik ini politik oposisi kerap dilihat sebagai kegiatan politik yang kurang bergengsi ketimbang kegiatan memerintah. Oposisi dianggap sebagai ”tertundanya kesempatan berkuasa”. Karena itu, oposisi menjadi identik dengan aktivitas ”menjatuhkan kekuasaan”. Sebaliknya, pemerintah yang berkuasa akan memandang oposisi sebagai ancaman terhadap kekuasaannya dan karena itu, ia akan mempertahankan diri dengan segala cara (Rocky Gerung, 2001). Seruan Sekretaris Kabinet Dipo Alam untuk memboikot media massa yang dianggap menjelekkan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono menjadi bukti hal itu.

    Padahal, oposisi dibutuhkan untuk mengawasi kekuasaan yang cenderung koruptif. Lebih jauh, oposisi diperlukan karena yang baik dan benar dalam politik harus diperjuangkan dalam kontestasi dan diuji dalam wacana terbuka. Politik oposisi berfungsi sebagai alat kontrol dan penyeimbang kekuasaan. Jika ini dipraktikkan, demokrasi di Indonesia tak lagi sebatas retorika politik. (BI Purwantari/Litbang Kompas)

    Source : Kompas.com

  • Grafis Prediksi Tsunami Menuju Indonesia

    prediksi tsunami jepang

    JAKARTA, KOMPAS.com — Grafis yang dikeluarkan National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) menunjukkan, perkiraan waktu tsunami bisa mencapai kawasan pantai di negara-negara tetangga menuju Filipina hingga Indonesia serta kawasan pantai barat Pasifik.

    Pemerintah Amerika Serikat telah menerbitkan peringatan siaga tsunami untuk wilayah Pantai Barat Pasifik dan Hawaii. Tsunami diramalkan terjadi sekitar pukul 02.45 waktu setempat di kawasan Hawaii, sementara di Pantai Barat akan terjadi pukul 07.45 waktu setempat.

    Tsunami dipicu oleh gempa dahsyat berkekuatan 8,9 SR yang menghantam timur laut Jepang, Jumat siang.

    Badan Survei Geologi AS (USGS) sebelumnya menyatakan bahwa gempa tersebut berkekuatan 7,9 SR dan berpusat di kedalaman 24,3 km sekitar 130 km di sebelah timur Sendai, di pulau utama Honshu. Namun, USGS kemudian menyatakan bahwa gempa berkekuatan 8,9 SR.

    Source: kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Diperkirakan Tsunami Tiba di Indonesia Pukul 18.00 WIB

    Jakarta – Tsunami yang menyapu pesisir pantai di Jepang diperkirakan juga akan menghantam wilayah pesisir pantai beberapa negara. Salah satu negara yang terancam sapuan gelombang tsunami adalah Indonesia.

    Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) siang ini, Jumat (11/3/2011) memprediksi gelombang tsunami akan tiba di Indonesia di wilayah Maluku Utara, Sulawesi Utara, dan Papua sekitar pukul 18.00 WIB, atau sekitar pukul 20.00 waktu setempat.

    Diperkirakan kekuatan gelombang tsunami yang tiba di Indonesia sudah berkurang. Penduduk yang berada di wilayah pesisir pantai di tiga propinsi itu diminta waspada.

    BMKG sebelumnya telah melansir peringatan dini tsunami yang kemungkinan juga akan melanda Indonesia.

    Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menghimbau masyarakat yang bermukim di sepanjang garis pantai di wilayah Indonesia Timur menjauhi pantai.

    “Kami menghimbau warga masyarakat yang bermukim di sepanjang pantai di wilayah Maluku Utara, Papua dan Sulawesi Utara untuk menjahui bibir pantai,” himbau Kepala PVMBG, Surono, Jumat (11/3/2011).

    Menurut perhitungan PVMBG, gelombang tinggi atau Tsunami akan sampai di beberapa wilayah Indonesia Timur sekitar pukul 19.00 WIT sampai 20.00 WIT. Tsunami yang sampai ke Indonesia diperkirakan menacapai ketinggiann setengah meter sampai satu meter
    (rez/rez)

    Source: today.co.id

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Membangun Kerajaan Bisnis dari Juztrue

    Outlet Juztrue yang terdapat di ACC Dayan Dawood Banda Aceh

    Banda Aceh – Usianya masih relatif muda tapi omsetnya sudah berbilang puluhan juta setiap bulan. Usaha yang dirintisnya termasuk langka digeluti anak muda terutama mahasiswa. Tapi tidak bagi Ilham, mahasiswa fakultas ekonomi Universitas Syiah Kuala jurusan Akuntasi angkatan 2006. Mahasiswa kurus yang duduk di kelas internasional di kampusnya ini rela bersusah payah menggotong buah-buahan setiap pagi sebelum kuliah untuk membangun kerajaan bisnisnya. Ya, kini bisnis jus buah yang dirintisnya dengan merk “Juztrue” telah memberikan hasil yang sangat-sangat bagus.

    Ilham, pemilik usaha Juztrue

    Ilham yang ditemui The Globe Journal, Rabu (10/3) di tengah-tengah acara seminar “Menjadi Pengusaha Muda Sukses” menceritakan “jatuh bangun” usaha yang dijalaninya. Seminar usaha ini sendiri diisi oleh pebisnis kawakan, pemilik usaha Kebab Baba Rafi yaitu Hendi Setiono.

    (more…)