siwah.com

Category: News

  • WALHI Aceh Gelar WAGS

    Suasana presentasi di SMU 2 Banda Aceh

    Banda Aceh –  Setelah sebelumnya sukses menyelenggarakan kampanye lingkungan untuk pelajar pada SMU Peukan Bada dan SMU Lampeuneurut beberapa waktu lalu, kini WALHI Aceh kembali melakukan acara yang sama di MAN Model Banda Aceh dan SMU 2 Banda Aceh. Acara yang bertajuk “WALHI Aceh Goes to School” (WAGS) diakhiri dengan kegiatan penanaman pohon trembesi dan mahoni pada tiap sekolah.

    WAGS yang dilaksanakan pada hari Selasa (8/2), dimulai pada pukul 09.00 WIB di MAN Model dan kemudian acara dilanjutkan di SMU 2 Banda Aceh pada pukul 15.00 WIB. Selain presenter utama, WALHI Aceh juga menurunkan tim antara lain T. Muhammad Zulfikar (Direktur) M. Nizar Abdurrani (Kadiv Advokasi & Kampanye/AK), Yusriadi, Khairia Rahmatika, Anggi Pramana dan Azhar Nasib.

    Zulfikar dalam kata sambutannya di MAN Model mengatakan acara ini sangat penting bagi kalangan pelajar dalam meningkatkan wawasan dan kepedulian terhadap lingkungan. “Melalui acara ini pelajar dapat bertambah wawasan tentang apa itu perubahan iklim dan dampaknya terhadap lingkungan,”ujarnya.

    Presenter Roys Vahlevi yang juga merupakan Deputi WALHI Aceh, menyampaikan presentasi tentang “Menyelamatkan Lingkungan dari Perubahan Iklim”. Tampil dengan atraktif, Roys berusaha melibatkan siswa dalam tiap sesi presentasinya. Presentasi diselingi dengan game-game menarik misalnya dengan meminta pelajar bergantian membaca kalimat di layar presentasi dengan keras. Atau pelajar diminta membentuk kelompok dalam lingkaran dan kemudian tiap-tiap kelompok mempersembahkan kreasi mereka yang berkaitan dengan lingkungan.

    Kepala Bagian Kesiswaan SMU 2, Ermasari S.Pd sangat senang dengan acara WAGS ini. Ia berharap dimasa mendatang WALHI Aceh tetap melanjutkan kerja sama dengan sekolah yang berstatus Sekolah Rintisan Bertaraf Indonesia. “Kalau ada acara penghijauan, kami diajak lah. Kami juga berencana mau mengadakan penanaman pohon lagi di penerimaan siswa baru nanti,”ujar Ermasari.

    Kepada siswa diminta untuk menuliskan tentang kesan-kesan mereka selama mengikuti acara tersebut. Umumnya siswa menulis atau berjanji tidak akan membuang sampah sembarangan lagi dan akan menanam pohon lebih banyak disekitar mereka.

    “Ya, dalam pikiran awam, yang namanya lingkungan itu selalu dikaitkan dengan sampah dan tanam pohon. Sebenarnya lingkungan terkait dengan banyak hal,”ucap Roys.

    Setelah sesi presentasi tentang lingkungan selesai, dilanjutkan dengan penanaman pohon di halaman sekolah. Pihak sekolah, pelajar dan WALHI Aceh bersama-sama menanam pohon tersebut.

    WALHI Aceh direncanakan terus mengadakan kegiatan serupa dimasa mendatang dengan mendatangi sekolah-sekolah yang berbeda. Melalui kegiatan ini diharapkan kesadaran pelajar tentang lingkungan akan semakin meningkat.[MNA]

  • Rakyat Harus Berkontribusi

    Suhardi Ketum Gerindra

    Partai Gerakan Indonesia Raya membuat gebrakan dengan kampanye merangkul petani dan nelayan pada Pemilihan Umum 2009. Partai Gerindra mengembalikan dan menyadarkan kembali akar keindonesiaan yang berawal dari masyarakat pedesaan sebagai petani dan nelayan.

    Ketua Umum Partai Gerinda Suhardi mengatakan, Pemilihan Umum Presiden Tahun 2014 merupakan waktu singkat, terutama untuk persiapan pemilu dan pendidikan politik. ”Kami mendirikan partai tiga tahun lalu rasanya seperti baru kemarin. Waktu habis untuk verifikasi partai, kampanye, dan melakukan program. Sebagian besar waktu yang ada justru habis untuk proses administrasi,” kata Suhardi dalam wawancara khusus, beberapa waktu lalu.

    Seharusnya yang paling penting adalah pendidikan politik, penyadaran, dan proses berpikir. Orang Indonesia harus sadar untuk memilih pemimpin tidak secara instan. Jangan karena diberi sesuatu lantas memilih seseorang yang sebetulnya tidak mampu bekerja. Pemimpin harus dicari dan membutuhkan waktu memberikan pendidikan politik bagi masyarakat.

    Pendidikan politik yang benar adalah bagaimana mengajarkan rakyat untuk memberi dan berkorban. Di Partai Gerindra, misalnya, 13 juta pemegang kartu tanda anggota diminta menyumbang ke partai dan bukan justru mengharapkan sesuatu dari partai. Seandainya semua anggota memenuhi komitmen memberikan Rp 10.000 per bulan tentu terkumpul Rp 130 miliar yang bisa digunakan untuk pelbagai hal yang menyentuh kepentingan rakyat. Dalam setahun terkumpul Rp 1,5 triliun lebih. Dalam empat tahun terkumpul Rp 6 triliun lebih yang bisa menyaingi dana talangan Bank Century. Iuran Rp 10.000 itu lebih murah daripada membeli dua bungkus rokok per hari.

    Ia menyoroti sikap meminta dan mengharapkan sesuatu itu sudah merupakan perilaku korup yang kecil-kecilan. Sebagai contoh dalam pemilu anggota DPRD banyak yang keluar modal untuk memenangi kursi legislatif, lalu dia berusaha mengembalikan modal.

    Dalam konteks seperti itu perlunya pendidikan politik. Berikut petikan wawancaranya:

    Apakah sempat mengadakan pendidikan politik dalam tiga tahun ini?

    Semoga sempat. Walaupun saya belum bisa menjamin 100 persen, tetapi kami akan melakukan pendidikan bertingkat. Sekarang kami sudah sosialisasi. Seluruh kader pusat dididik dulu menjadi dosen-dosennya. Di DPP kami punya 130 pengurus, dididik dulu mereka dengan tokoh-tokoh nasional, kalangan universitas. Para pengurus DPP mengajar DPD, demikian seterusnya hingga ke bawah. Nanti akan ada kader terapan, kader mandala, kader penggerak, dan saksi di TPS dalam pemilu mendatang.

    Idealnya memang seperti itu. Tetapi, sekarang banyak partai pragmatis?

    Ya, banyak orang menggunakan cara pragmatis. Kalau menjelang pemilu saja ”bagi-bagi” biar uang ini hemat. Padahal, yang benar kan mendidik masyarakat terus-menerus.

    Tetapi, kan, butuh waktu?

    Memang iya. Tetapi, kan, waktu yang kita punya lebih panjang sekarang dibanding yang kemarin (Pemilu 2009). Apalagi Gerindra sudah tidak mengenal lagi musyawarah cabang dan sebagainya. Semua langsung bergerak. Kalau kemarin (Pemilu 2009) menjadi partai paling belakang menentukan caleg, sekarang kami yang terdahulu menentukan caleg.

    Untuk pencitraan, apa yang ditawarkan Gerindra di 2014?

    Terutama tentu delapan aksi program yang tayang sejak pemilihan legislatif kemarin. Itu kami tayangkan hampir ke semua televisi. Seluruh delapan aksi program yang jelas-jelas ada parameternya, ada ukurannya, ada targetnya. Salah satu target yang berhasil, kan, menolak Badan Hukum Pendidikan (BHP) yang ternyata kami berhasil di tingkat Mahkamah Konstitusi.

    Budaya politik Indonesia, kan, masyarakat masih mengandalkan sosok tokoh terkenal. Gerindra memiliki sosok Prabowo Subianto. Apa strategi Gerindra?

    Kami tahu Pak Prabowo sudah dikenal dan dikagumi masyarakat. Wajah saya tidak dikenal di masyarakat sehingga leluasa untuk bertanya di masyarakat bawah. Saya, kan, sering naik ojek, sering ke pasar, atau bertemu tukang bangunan, dan kalau ditanya mereka memberikan tanggapan positif tentang sosok Prabowo. Kami tidak salah menjagokan Pak Prabowo.

    Sudah jelas calon presiden? Atau, kalau koalisi bisa jadi wakil presiden?

    Oh, kalau Prabowo tidak. Kami tidak mungkin ditawar soal itu. Apa pun yang terjadi, kami harus mencalonkan Pak Prabowo sebagai presiden. Kami akan berjuang bahwa setiap partai boleh mengajukan calon presiden.

    Kalau tidak bisa bagaimana?

    Kita, kan, belum tahu ini berapa persen (ambang batas parlemen). Perolehan suara kami sendiri sesungguhnya tidak terlalu buruklah. Beberapa waktu lalu sudah ada beberapa partai yang bergabung ke Gerindra. Sekarang sudah ada 3-4 partai yang ingin bergabung lagi dengan kami. Secara logika awam, perolehan suara bisa tiga kali lipat.

    Ada kabar kedekatan pemikiran antara Prabowo dengan SBY, apa mungkin ada peluang berkoalisi?

    Kami mengajukan kritik terhadap pemerintah dan Demokrat. Tetapi, komunikasi tetap dijaga.

    Kerja sama dibina terus, ya?

    Kami berusaha jangan sampai negeri ini tambah merosot. Jangan sampai kacau terus. Supaya perpindahan pemerintahan itu terjadi dengan sangat konstitusional sehingga negara ini selalu berangkat dari sesuatu yang lebih baik. Jangan malah rusak lagi, wah, bagaimana kita. Makanya, kami bersikap kalau ini yang menang ya dibantu dong, bantu habis sehingga negeri ini menjadi lebih baik daripada kemarin. Makanya, kami selalu memberi masukan, begini loh sebaiknya. Mereka (Demokrat) sudah punya kewenangan untuk berbuat baik, dengan dukungan dari pemilihan sehingga masyarakat akan ikut sendiri. Contoh kecil adalah masalah harga cabai yang naik. Daripada menanam (bunga) gelombang cinta, kan cabai lebih bermanfaat. Kita akan senang kalau semua orang kecukupan pangan. Ada 235 juta kilogram beras yang dihasilkan setiap hari.

    Kalau Gerindra berkoalisi dengan Demokrat, jadi bagaimana ya?

    Kami yang dipanggil loh. Kami tidak ingin disebut koalisi karena sudah oposisi.

    Kalau tahun 2014 bagaimana?

    Oh, untuk 2014, ya, selama teman-teman yang bergabung dengan kami mengikuti visi misi kami dalam membangun negara. Tetapi, kalau kontradiktif ya sulit. Tapi, rasanya kan semangat kebangsaan sudah sama.

    Atau mungkin pula koalisi dengan Golkar?

    Ya enggak tahu karena, misalnya, kan pernah terlontar Golkar ini mengajukan Pak Ical (Aburizal Bakrie) sendiri ya.

    Sebetulnya berapa sih anggota Gerindra?

    Dulu kami punya 13 juta pemegang KTA (kartu tanda anggota). Tetapi, nyatanya kami hanya 4,2 persen di DPR. Entah kenapa? Kalau di provinsi tidak, kami mendapat 10 persen kursi. Berarti kan mirip juga dengan jumlah pemegang KTA. Di Jawa Tengah itu 10 persen, di Jawa Barat 9 persen, Jawa Timur 9 persen, DKI 7 persen.

    Didapat dalam waktu berapa lama?

    Dalam satu tahun kurang. Belum punya kader, belum punya saksi. Besok (tahun 2014) kami punya enam juta saksi. Saat ini kami juga tidak mau dianggap angkuh. Kami juga ingin program kami dipakai oleh pemerintah karena targetnya kan rakyat mampu.

    Tetapi, banyak resistensi dari kepentingan-kepentingan liberal?

    Bicara soal kaum liberal, coba lihat Amerika Serikat. Amerika Serikat sebentar lagi kekurangan pangan. Coba lihat datanya. Produksi gandum turun 30 persen, beras juga turun 30 persen. Mau makan dari mana? Lihatlah di Indonesia, kami punya potensi gandum dan beragam produk pangan.

    Source: Kompas.com

  • Berkesenian di Tanah Rencong

    deklarasi damai

    Malam semakin larut. Jarum jam menunjuk ke angka satu dini hari. Ruangan luas di salah satu gedung Taman Budaya Banda Aceh dipenuhi selaksa manusia yang sesekali bertepuk tangan dan tertawa bergemuruh. Dari arah panggung, terdengar suara berirama melantunkan larik demi larik syair berbahasa Gayo, yang ditingkahi dengan bunyi ritmis tangan menepuk bantal-bantal kecil.

    Saat itu, 11 Desember 2010, sedang dipertunjukkan kesenian Didong, sebuah produk budaya tradisional yang sangat populer di masyarakat Gayo. Didong adalah bentuk kesenian yang memadukan sastra, seni suara, dan gerak. Dua grup yang terdiri dari 30-40 laki-laki tampil melantunkan syair diiringi variasi tepuk tangan dan gerak tubuh serempak.

    Sementara itu, ratusan penonton asyik menikmati lantunan syair indah berisi nasihat, sindiran, dan informasi aktual di masyarakat. Tak ada insiden apa pun yang terjadi malam itu meskipun para lelaki dan perempuan berkerudung duduk bersebelahan tanpa pembatas, saling berbaur hingga dini hari.

    Namun, pada momen lain, sikap berkesenian yang sama sekali berbeda mewarnai Aceh. Sebut saja peristiwa penyelenggaraan konser musik sejumlah grup band terkenal dari Jakarta tahun 2007 di Banda Aceh. Saat itu, rencana konser terpaksa batal sehari sebelum waktu pertunjukan karena sekelompok orang menuduh pentas musik seperti itu akan mendorong terjadinya perbuatan maksiat di kalangan anak muda. Tak hanya itu. Tahun 2008 sejumlah santri di Lhokseumawe memblokade pintu masuk stadion tempat akan diselenggarakannya konser musik yang dianggap melanggar Syariat Islam di Aceh.

    Pentas malam

    Aceh pascakonflik dan pemberian otonomi khusus mengalami perubahan dalam cara pandang terhadap sikap berkesenian. ”Saat konflik, masyarakat sering khawatir berkegiatan malam hari, termasuk ketika mengekspresikan rasa seninya, terutama bila isinya berupa kritik atas situasi sosial-politik,” tutur Azhari, penyair dan pekerja kebudayaan Komunitas Tikar Pandan.

    Pada tahun 1990-an, misalnya, kesenian Didong turut membangkitkan kritisisme terhadap otoritarianisme rezim militer Orde Baru. Ketika itu, di wilayah Aceh Tengah marak terjadi penebangan pohon damar oleh salah satu perusahaan yang diduga milik kroni Soeharto, PT Kertas Kraft Aceh (PT KKA), yang tak memberi manfaat bagi rakyat. Menanggapi ini, Ali Amran, seorang penyair Didong, mencipta syair Uyem (damar) yang isinya mengkritik perlakuan PT KKA terhadap alam Takengon. Sambutan masyarakat cukup antusias sehingga lagu ini dikenal luas melampaui Takengon, bahkan menjadi simbol perlawanan rakyat.

    Namun, akibatnya, ”Saya dilarang pentas selama empat tahun,” kata Ali Amran yang berasal dari desa Kenawat Lut, sebuah tempat yang dikenal sebagai daerah asal sejumlah anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ataupun Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Ia baru bisa pentas kembali setelah Orde Baru tumbang.

    Kini, angin perubahan turut membentuk cara pandang melihat kesenian. ”Sekarang, sebaliknya pemerintah yang sering takut. Mereka takut akan keramaian di malam hari karena sering kali dianggap dapat mendorong perbuatan maksiat,” ujar Azhari lagi.

    Tak pelak sejumlah peraturan sesuai Syariat Islam di Aceh pun menjadi syarat agar sebuah pertunjukan kesenian bisa dilaksanakan. Beberapa konser musik yang pernah berlangsung di Aceh memisahkan penonton perempuan dan laki-laki untuk menghindarkan perbuatan maksiat yang ditakutkan akan terjadi. Namun, meskipun prasyarat ini telah dipenuhi, kekhawatiran itu tak juga berkurang, sehingga pemerintah daerah tertentu perlu mengeluarkan surat edaran yang berisi imbauan kepada pimpinan kelompok musik tertentu untuk tak menyelenggarakan kegiatan hiburan malam dengan alasan melanggar Syariat Islam.

    ”Surat edaran semacam itu dikeluarkan oleh pimpinan daerah Kabupaten Aceh Tengah dan dipasang di kantor pemerintah, tempat umum seperti pasar, serta diumumkan di masjid saat shalat Jumat,” urai Khalisuddin, penulis dan pekerja kebudayaan di Takengon. Alhasil, saat ini pertunjukan musik keyboard tunggal yang mengiringi penyanyi hanya boleh diselenggarakan antara pukul 09.00 dan 17.00 saja.

    Sejumlah seniman dan pegiat kebudayaan di Aceh menganggap ketakutan itu berlebihan. ”Itu sangat mengada-ada. Kalau orang mau bermaksiat bisa kapan saja, dalam kesempatan apa pun, tak perlu saat berkesenian,” kata Jauhari Samalanga, pekerja musik dan pendiri Lembaga Budaya Saman.

    Di Takengon, pekerja kebudayaan memperlihatkan kekhawatiran itu tidak beralasan. ”Pertengahan tahun 2010, kami menyelenggarakan konser Kangen Band di Takengon hingga jam 24.00 dan dihadiri ratusan penonton. Acara itu berlangsung tertib dan aman-aman saja,” ungkap Khalisuddin. Saat pertunjukan berlangsung, penonton perempuan dan laki-laki dipisah, tetapi setelah selesai konser, jalan-jalan di Takengon dipadati kaum muda, laki-laki dan perempuan, hingga pukul 03.00.

    Apa yang terjadi saat ini, menurut Bulman Satar, seorang antropolog Aceh, membuat kehidupan berkesenian terus dilingkupi polemik. ”Dibilang tak boleh, ya, memang enggak boleh, tetapi kadang boleh juga. Ada seorang praktisi kesenian yang mempertanyakan, dulu ada tari Aceh yang ditarikan bersama-sama antara laki-laki dan perempuan. Sekarang sudah ada larangan tidak boleh. Bagaimana ini? Itu, kan, terjadi karena menyangkut tafsir terhadap Syariat Islam. Masalahnya, apakah tafsir itu dilandasi pemahaman yang valid atau semata-mata alasan politis?” paparnya.

    Politik kebudayaan

    Bahkan, kehidupan kebudayaan pun tak bisa lepas dari politik. Apa yang terjadi di Aceh menunjukkan hal itu. Tarik-menarik izin pentas kesenian menjadi representasi kentalnya politik kebudayaan yang berlandaskan tafsir terhadap agama. Dalam situasi ini, pengembangan kesenian tradisi yang telah mengakar kuat di masyarakat bisa jadi terabaikan. Tak mengherankan jika penyair Didong seperti Ali Amran berucap, ”Perhatian pemerintah daerah untuk pengembangan Didong masih sangat kurang.”

    Di sisi lain, politik kebudayaan pemerintah daerah dapat dilihat dari pola pemanfaatan anggaran yang disediakan. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh tahun 2010 tercatat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh menganggarkan sekitar Rp 41,02 miliar untuk program pengembangan kebudayaan dan pariwisata, di luar anggaran untuk belanja pegawai. Dari jumlah itu, proporsi dana yang dianggarkan untuk program kebudayaan hanya berkisar 10 persen (Rp 10,598 miliar), jauh lebih rendah dibandingkan dengan program untuk pengembangan pariwisata yang mencapai Rp 28,93 miliar (70,5 persen).

    Dari jumlah total itu, hanya sekitar 13,54 persen dimanfaatkan untuk program pengembangan kebudayaan yang di dalamnya mencakup penyelenggaraan dialog kebudayaan (Rp 106,7 juta), pembinaan dan evaluasi sanggar kesenian (Rp 269 juta), serta festival seni dan pagelaran budaya (Rp 140 juta).

    Proporsi anggaran seperti ini menunjukkan apa yang oleh Bulman Satar dikatakan sebagai pemahaman kebudayaan sebagai benda mati, artefak, dan karena itu dia menjadi bagian kecil dari pariwisata, komoditas pariwisata. Menurutnya, ”Pemajuan kebudayaan tak bisa memakai logika ekonomi semata. Enggak nyambung itu.”

    Bisa jadi, cara pandang seperti ini yang menyebabkan, seperti dituturkan Jauhari Samalanga, ”Jarang sekali ada acara di Taman Budaya. Acara kebudayaan yang besar seperti Pekan Kebudayaan Aceh tahun 2008 pun tidak melibatkan seniman, tetapi orang-orang (kantor) dinas. Kegiatan kebudayaan berlangsung karena ada uang semata.” Lantas, masih adakah ruang-ruang bagi sikap berkesenian yang berpihak pada pemajuan kebudayaan Aceh? (Litbang Kompas)

    Source : Kompas.com

  • Bergulat Meraih Kesetaraan

    Sejarah perempuan Aceh merupakan sejarah kesetaraan. Sederet tokoh perempuan yang hidup pada rentang abad ke-15 hingga ke-20 pernah memimpin di ranah politik, medan perang, hingga ranah agama.

    Sebut saja beberapa di antaranya, yaitu Sri Ratu Tajul Alam Safiatuddin, Laksamana Keumalahayati, Laksamana Meurah Ganti, Tjut Nyak Dhien, Tjut Meutia, dan Teungku Fakinah. Kepemimpinan mereka menunjukkan perempuan Aceh mampu berkiprah di bidang yang sering dianggap sebagai ranah para lelaki. Ingatan terhadap para leluhur itulah barangkali yang menggerakkan sejumlah perempuan di Kabupaten Bener Meriah untuk terlibat dalam proses perdamaian.
    (more…)

  • OTONOMI DAERAH ACEH (4): Rok, Gitaris, dan Syariat Islam

    Suatu hari puskesmas tempat Lola (32), perawat, bekerja tiba-tiba kedatangan Bupati Aceh Barat Ramli MS. Semua staf di puskesmas kecil itu berdiri dan menyalami Bupati. Namun, Lola tak beranjak dari tempatnya duduk hingga Bupati menegurnya. Lola bergeming dan menyembunyikan rapat kakinya di balik meja.

    Saya takut dipermalukan Bupati karena memakai celana. Sudah banyak korbannya,” kata Lola, perempuan Meulaboh, Aceh Barat, ini menuturkan kisahnya. ”Saya tetap duduk dengan alasan lagi dapet’ (haid) dan tembus.”

    Bupati Ramli, yang dicalonkan dari Partai Aceh (didirikan oleh mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka), memang dikenal antiperempuan yang bercelana panjang. Dia menginginkan seluruh perempuan di Aceh Barat memakai rok karena dianggap lebih Islami.

    Dia pun mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) Aceh Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penegakan Syariat Islam dalam Pemakaian Busana Islami di Kabupaten Aceh Barat. Disebutkan, perbup ini dibuat dalam rangka mewujudkan salah satu keistimewaan Aceh, yang menganut syariat Islam.

    Pasal 6 perbup itu menyebutkan, ”Busana bagi masyarakat baik dalam lingkungan pekarangan rumah/santai/pengajian/ibadah dan pesta bagi perempuan adalah gaun terusan yang longgar (gamis); baju blus/jas dengan rok panjang tanpa belahan; baju kurung dengan rok panjang tanpa belahan; baju kurung dengan kain sarung; baju kebaya dengan kain sarung; baju blus panjang selutut dengan celana panjang yang longgar; baju blus/kaus panjang selutut dengan celana panjang yang longgar dan serasi; semua alternatif busana baju perempuan di atas tetap disertai dengan menggunakan kerudung/jilbab”.

    Aturan itu memang masih memberi peluang kepada perempuan untuk memakai celana panjang longgar. Namun, dalam pelaksanaannya, perempuan yang bercelana akan kena razia polisi syariat (wilayatul hisbah). Bahkan, Ramli juga beberapa kali mengancam akan memecat pegawai negeri sipil di Aceh Barat yang masih memakai celana panjang.

    Dia juga menyiapkan 7.000 rok panjang untuk dibagikan secara gratis kepada perempuan Aceh Barat yang kedapatan bercelana panjang. Tak hanya merazia perempuan di jalanan, polisi syariah juga mengoperasi toko-toko yang menjual celana panjang untuk perempuan.

    Sang gitaris

    Tangan kanan Ramli dalam menertibkan syariat Islam adalah H T Ahmad Dadek, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh Barat. Dadek, lulusan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 1992, berpenampilan dan bergaya hidup modern.

    Malam itu, ketika kami menemuinya di rumahnya di Meulaboh, Dadek tengah memainkan gitar listriknya. Dia vokalis sekaligus gitaris Band ”Phoenix Generation” yang didirikan bersama teman-temannya. Lengkingan suara gitar langsung terdengar dari gerbang rumahnya. Dia memainkan lagu-lagu cadas tempo dulu, seperti The Wall-nya Pink Floyd.

    Dia masih memegang gitar ketika berbicara soal penegakan syariat Islam di Aceh Barat, terutama tentang perempuan yang harus berpakaian Islami. Sesekali dia memamerkan kepiawiannya mencabik gitar sehingga wawancara kami terhenti sesaat. Wawancara juga sempat terhenti saat dia bertanya apa agama kami, dan kami jawab lebih kurang sama dengan yang dia peluk.

    ”Sikap tegas Bupati soal pakaian untuk perempuan banyak dipolitisasi lawan politiknya,” kata Dadek memulai. ”Waktu itu Bupati lihat banyak perempuan pakai jilbab, tapi masih pakai celanajeans. Mungkin pas jongkok kelihatan di dalamnya pakai (celana dalam) g-string. Jadi wajar jika dilarang, Lagi pula aturan ini bukan hanya perempuan, melainkan juga lelaki.”

    Dadek menjelaskan, yang dilarang sebenarnya adalah perempuan yang berpakaian ketat. ”Istri saya juga pakai celana panjang. Asal tidak ketat tidak masalah,” kata dia.

    Namun, Dadek mengaku tidak mau berkomentar dengan kontroversi penerapan syariat Islam di Aceh Barat. ”Saya tidak punya pandangan. Saya eksekutor. Saya bodohkan diri saya sebagai Kepala Wilayatul Hisbah (WH),” kata dia.

    Dadek memulai kariernya dari nol. Dia pernah menjadi camat hingga kepala bagian pemerintahan Kabupaten Aceh Barat. Sebelumnya, dia termasuk yang kritis soal penerapan syariat Islam ini, hingga kemudian dijadikan Kepala WH.

    Sebelum pergi, kami iseng bertanya, kalau celana dilarang buat perempuan, kenapa memainkan gitar listrik malam-malam tidak dilarang? Dadek tersenyum dan berkata, ”Jangan terlalu, lah. Orang mengenal saya pemain musik. Ada isu Bupati mau melarang keyboard, tetapi tidak benar.”

    Suara perempuan

    Jika Dadek memilih tutup mulut, tidak demikian dengan sejumlah perempuan di Aceh Barat yang merasa keberatan dengan penerapan syariat Islam dengan cara seperti ini. ”Dari dulu perempuan Aceh pergi ke sawah dan ikut berperang seperti lelaki. Pakaian tradisional perempuan Aceh juga bercelana. Kalau pakaian yang boleh hanya rok, bagaimana mau kerja dan perang?” kata Umi Hanisah, Pemimpin Dayah (Pesantren) Diniyah Darussalam, Meunasah Buloh, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat.

    Rosni Idham, tokoh perempuan Aceh Barat, mengatakan, ”Cut Nya’ Dien juga pakai celana panjang saat berperang.”

    Rosni menambahkan, awalnya dia dan sejumlah perempuan Aceh diajak untuk merumuskan masalah pakaian perempuan ini. ”Namun, kami tidak pernah dipanggil lagi hingga perbup itu dikeluarkan. Yang merumuskan lelaki. Kita dikondisikan hanya menerima aturan itu,” kata dia.

    Tak heran Rosni menilai kebijakan itu sebagai bentuk dari marjinalisasi perempuan. ”Seolah-olah yang melanggar syariat Islam itu hanya perempuan. Beberapa lelaki pejabat yang ketangkap berbuat mesum tidak diproses. Sudah banyak contohnya, hukum cambuk hanya bagi masyarakat lemah,” kata dia.

    Daripada repot mengurusi rok untuk perempuan, Hanisah menyarankan Pemkab Aceh Barat lebih terfokus untuk mengembangkan ekonomi perempuan. ”Masih banyak janda-janda korban perang yang hidupnya susah,” kata dia.

    Hanisah juga menyarankan, pemkab sebaiknya mengeluarkan qanun (peraturan daerah) tentang korupsi. Hal itu karena, menurut dia, korupsi jauh lebih merusak, dan bertentangan dengan syariat Islam.

    Kasus Aceh Barat hanyalah contoh dari penerapan syariat Islam, yang merupakan bagian dari keistimewaan Aceh yang diberikan Jakarta pada tahun 2002. Namun, dalam pelaksanaannya, penerapan syariat Islam ini sering menuai kontroversi.

    Januari lalu, tiga polisi syariat Kota Langsa yang seharusnya memberikan contoh pelaksanaan hukum Islam yang dianutnya diduga memerkosa seorang gadis yang diduga khalwat (berdua-duaan di tempat sepi) dengan pasangannya. Marzuki, Kepala Satpol PP dan WH Provinsi NAD, mengaku belum bisa menindak anak buahnya tersebut. Dia menyatakan, apabila hukum negara memutuskan untuk mencambuk, dua dari tiga terdakwa (satu masih buron) akan dikenai hukuman cambuk. Tapi, apabila negara tidak memutuskannya, mereka tidak akan dikenai hukuman cambuk.

    Human Rights Watch pada November menyatakan, Pemerintah Provinsi NAD, DPR Aceh, dan pemerintah pusat harus meninjau kembali seluruh peraturan daerah yang diklaim menegakkan moralitas. Masyarakat di Aceh, menurut lembaga ini, harus mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara Indonesia di mana pun. Jadi, adakah keistimewaan Aceh itu hanya dimaknai dengan mewajibkan perempuan memakai rok?

    Source: Kompas.com

  • OTONOMI DAERAH ACEH (3) Aceh Dihantui Darurat Korupsi

    demo anti korupsi

    Ratusan orang antre di depan pintu ruang kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh setiap hari. Hampir semuanya membawa proposal bantuan. Sebagian yang datang adalah kalangan tua dengan berkopiah dan berkain sarung, sebagian lagi anak-anak muda yang mengaku mantan tentara Gerakan Aceh Merdeka.

    Tak kalah ramai suasana di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Bahkan di sana lebih ramai lagi karena, selain yang datang membawa proposal, ada juga perempuan datang bersama bayi meminta uang tunai dari anggota dewan.

    Inilah satu keistimewaan Aceh, selain Papua. Gubernur dan Wakil Gubernur memiliki kewenangan untuk menyalurkan dana bantuan sosial di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yakni melalui dana kerja gubernur/wakil gubernur yang diajukan sejak tahun 2009, yang besarnya Rp 68 miliar per tahun.

    ”Ini situasi normal pascakonflik. Kewenangan ini diberikan langsung oleh Presiden,” kata Wakil Gubernur Aceh M Nazar.

    Tidak mau kalah, DPR Aceh juga memiliki kewenangan yang sama untuk menyalurkan dana Rp 5 miliar per tahun per anggota dewan atau total Rp 413 miliar untuk semua anggota dewan.

    ”Saya menerima 100.000 proposal tahun ini. Dana kerja saya habis. Dana taktis juga habis,” tambah Nazar. Dari proposal sebanyak itu, yang direalisasi hanya ribuan saja. ”Kami pilih yang betul-betul baik proposalnya. Kami periksa dan verifikasi,” tambahnya.

    Namun, sepertinya, Pemerintah Aceh kerepotan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana itu. Gubernur Aceh Irwandi Yusuf pada 22 Desember 2009 mengirim surat kepada Menteri Dalam Negeri RI bernomor 903/47669, yang salah satu poinnya meminta diberi dispensasi dan keluwesan menggunakan dana kerja itu.

    Dia ingin agar penggunaan dana tersebut tidak diaudit aparat pengawas fungsional seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri, Inspektorat Pemerintah Aceh, serta institusi pengawas lainnya. Alasannya, Aceh masih berada pada masa transisi setelah konflik dan bencana.

    Pejabat Sementara Koordinator Gerakan Anti-Korupsi (Gerak) Askhalani mengatakan, dana kerja gubernur/wakil gubernur dan dana aspirasi dewan telah menjadi ladang subur kolusi dan korupsi. ”Ini ajang perselingkuhan anggaran. Gubernur dan wakil gubernur dapat, dewan juga dapat. Pertanggungjawabannya juga tidak jelas,” katanya.

    Berdasarkan hasil monitoring Gerak tahun 2009 dan 2010, dana-dana tersebut banyak yang tak bisa dipertanggungjawabkan. ”Ini proyek bagi-bagi uang. Dan ada indikasi potongan hingga 50 persen terhadap proposal yang disetujui,” kata Askhalani. Di sisi lain, menurut dia, fungsi DPRA juga telah bergeser, dari pengawasan anggaran, justru ikut mengusulkan proyek dengan dalih aspirasi.

    Nazar menolak tudingan kebocoran anggaran itu. Menurut dia, Pemerintah Aceh berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi, dan proyek dari dana kerja bisa dipertanggungjawabkan dan cukup sukses. Pemerintah Aceh juga telah membentuk Tim Anti-Korupsi Pemerintah Aceh (TAKPA), untuk memastikan tiadanya korupsi.

    Namun, penggiat antikorupsi dari Universitas Syiah Kuala, yang minta namanya dirahasiakan dengan alasan keamanan, mengatakan, TAKPA hanya alat politik kekuasaan. ”Silakan cek siapa yang dapat proposal dana kerja gubernur/wakil gubernur? Pasti orang dekat gubernur dan wakil gubernur. Dana itu dipakai untuk menggalang simpati menjelang pemilihan gubernur pada 2011 mendatang,” kata lelaki yang tahu banyak soal TAKPA tersebut.

    Polemik soal dana kerja gubernur/wakil gubernur dan dana aspirasi itu, hanyalah satu dari sederet kekacauan pengelolaan keuangan di Aceh. Kekacauan yang lain adalah pelaksanaan proyek-proyek tanggap darurat melalui penunjukan langsung, yang dilakukan setelah terbitnya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) oleh gubernur/wakil gubernur.

    Penerbitan SPMK untuk proyek darurat memang dimungkinkan, seperti tercantum dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Namun, dalam kasus Aceh, ”situasi” darurat ternyata bisa dibuat.
    Indikasi itu menguat dengan tersendatnya pelaksanaan 122 proyek tanggap darurat tahun anggaran 2010, bahkan ada yang progresnya masih belum dikerjakan walaupun sudah keluar SPMK-nya. ”Proyek-proyek ini tidak mencerminkan kedaruratan terhadap kondisi masyarakat sekitarnya karena walaupun proyeknya terbengkalai, tak ada kejadian darurat ataupun reaksi masyarakat soal keterlambatan ini,” kata Zaidan M, anggota Dewan Pengurus Lembaga Penjamin Jasa Konstruksi Daerah Aceh.

    Menurut Zaidan, proyek-proyek tersebut sebenarnya layak masuk kategori rehabilitasi/rekonstruksi dan mestinya diprogramkan dalam APBA murni dan tidak perlu diusulkan dalam APBA-Perubahan (APBA-P). Adapun pengadaannya dilakukan melalui mekanisme pelelangan umum/pelelangan terbatas, bukan melalui penunjukan langsung (PL) yang didahului dengan penerbitan SPMK.

    Lambannya progres pengerjaan 122 proyek SPMK, menurut Zaidan, juga mengindikasikan pemerintah keliru memilih kontraktor. Padahal, untuk bisa dipilih mengerjakan proyek itu, mestinya kontraktornya memiliki kapasitas berupa uang, tenaga, dan peralatan. Hal itu karena kontraktor terpilih harus segera mengerjakan proyeknya walaupun anggaran belum turun, sebagaimana sifat proyek tanggap darurat.

    ”Jadi, ada apa dengan proses penunjukan langsung kontraktor ini? Kenapa sedemikian banyak yang mandek? SPMK berpeluang jadi malapetaka (korupsi) di Aceh,” kata Zaidan.

    Anehnya DPRA menyetujui rancangan APBA-P dalam rapat paripurna 16 Desember 2010, dengan kesimpulan ada tambahan anggaran sebesar Rp 607,9 miliar, yakni untuk pembayaran dana proyek tanggap darurat dan multiyears.
    Askhalani secara tegas menolak APBA-P ini karena dinilai melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Mendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 172, bahwa APBD-P semestinya dilakukan paling lambat tiga bulan sebelum pergantian tahun anggaran.
    Seorang kontraktor asal Banda Aceh, yang minta identitasnya tidak disebutkan, mengatakan, proyek SPMK dengan sistem PL, peluang bagi kontraktor untuk mendapatkan keuntungan besar. Di samping itu, juga menjadi ajang korupsi pejabat berwenang yang memprosesnya, hingga para calo proyek. ”Biasanya calo proyek dan kontraktor bekerja sama sejak awal pengusulan proyek tanggap darurat ini. Kondisi darurat bisa dibuat karena aparat pemerintah biasanya juga tak berani survei di lapangan,” katanya.

    Menurut dia, kebocoran anggaran dari proyek-proyek yang pernah dikerjakannya rata-rata sekitar 40 hingga 50 persen. Untuk proyek penunjukan langsung, bisa lebih besar lagi, yaitu mencapai 60 persen.

    ”Untuk proyek biasa (bukan PL), potongan mulai dari 12 persen untuk proses tender, 10 persen untuk pimpinan proyek, 5 persen untuk pengawas, 5 persen untuk orang Nangroe (mantan GAM), dan 3 persen untuk TNI/Polri, serta orang di luar GAM. Sisanya untuk keuntungan kita, baru 50 persen sisa anggaran yang benar-benar untuk membangun,” katanya.

    Lelaki usia 40-an tahun yang telah menjadi kontraktor sejak sebelum tsunami itu mengatakan, dalam proses tender, selain membayar panitia lelang, terkadang mereka juga harus membayar rekanan lain yang kalah atau agar mau mengalah. ”Sebagian kontraktor memilih jalan pintas dengan memakai jasa calo proyek. Biasanya mereka adalah orang Nangroe, atau yang dekat dengan mereka,” ujarnya.

    Menurut dia, situasi kebocoran proyek di Aceh saat ini lebih parah dibandingkan dengan masa tanggap darurat di bawah Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias. ”Pada masa BRR kebocoran hanya di lapangan, atau karena adanya pungutan pajak Nangroe itu saja, tetapi proses lelangnya cukup bersih,” katanya.

    Dia menambahkan, proyek yang tengah dikerjakan seorang kontraktor bisa diambil alih pihak lain di tengah jalan. ”Saya pernah mengerjakan proyek multiyears. Dalam pengerjaan, alat-alat berat saya disandera dan ada yang dibakar. Akhirnya proyek terbengkalai. Mau tak mau, saya serahkan proyek ke mereka untuk diteruskan. Saya rugi besar,” katanya.

    Kenapa tidak melapor ke polisi? ”Kalau melapor, bukan selesai masalah, malah tambah masalah baru. Sudah habis uang kita untuk bayar mereka, masalah enggak selesai juga. Polisi di sini sepertinya tak berani tangani kasus-kasus seperti ini,” tuturnya.

    Wakil Gubernur Aceh M Nazar mengakui masih ada calo dan pungutan dalam proyek. Tetapi, banyaknya proyek yang terbengkalai di Aceh juga karena kualitas kontraktor yang buruk, yang mengajukan harga penawaran terlalu rendah dan akhirnya tak sanggup menyelesaikan proyek. ”Untuk perbaiki keadaan itu, perlu ketegasan dari penegak hukum dan kepala dinas tidak perlu ragu-ragu. Rekanan yang nakal harus masuk daftar hitam. Calo proyek, atau pemeras, tangkap! Jangan ragu,” kata Nazar.

    Ia menegaskan, tidak ada pungutan lain di luar pajak yang resmi. ”Saya ingin kepala dinas dalam praktiknya tidak perlu ragu. Kan, proyek-proyek untuk masyarakat. Jangan diganggulah,” katanya.

    Menurut dia, terbengkalainya banyak proyek itu merupakan masalah besar. ”Kontraktor juga tidak boleh memanfaatkan dampak konflik untuk dapat proyek. Banyak di antara mereka yang menawarkan fee untuk dapat proyek. Kalau kompak, bisa dikurangi penyimpangan seperti itu. LPJK, Kadin, AKA, dan sebagainya harus kompak memperbaiki situasi,” kata dia.

    Pemerintah Aceh, menurut Nazar, telah menyiapkan forum bersama untuk membicarakan masalah ini. ”Akan kita undang asosiasi rekanan plus mantan GAM berbicara terbuka. Memang masih sangat susah dalam pelaksanaannya,” lanjutnya.

    Seorang anggota dewan dari partai nasional, yang ketakutan namanya disebutkan, mengatakan, situasi di Aceh masih jauh dari rasa aman. Dia mengatakan, sudah saatnya penegakan hukum dilakukan. Jika dalam beberapa tahun terakhir, Aceh seperti mendapat dispensasi karena masih sakit sehabis konflik, sekarang barangkali saatnya penegakan hukum mulai dilakukan dengan serius, sebelum penyakit korupsi menjadi kronis.

    ”Aceh sudah sembuh karena sudah bisa membedakan uang sedikit atau banyak. Kalau hanya uang secukupnya untuk hidup yang diambil, mungkin tidak masalah, tetapi nyatanya mereka sudah bisa memilih mobil yang bagus dan rumah yang mewah. Mereka sudah sembuh,” kata politikus muda itu.

    Source: Kompas.com

  • Porsi Iklan Media Online Naik 400 Persen

    SURABAYA, KOMPAS.com – Porsi iklan di sejumlah media online internet di Indonesia dinilai mengalami kenaikan signifikan pada tahun ini dibandingkan pencapaian tahun 2009.

    “Kini, kue iklan di media online meningkat 400 persen atau sekarang mencapai 4 persen dari total belanja iklan ,” kata Pengamat Media Massa asal Surabaya, Hendro D. Laksono, saat Diskusi Jurnalisme “Online” PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III (Persero), di Surabaya, Kamis (30/12/2010).

    Menurut dia, sebelum munculnya internet perkembangan media sebatas di media cetak dan elektronik seperti radio maupun televisi. Namun, pergerakan sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang semakin cepat tidak bisa ditampung oleh media tersebut. “Media cetak dibatasi jumlah halaman dan proses produksi. Kalau media televisi dan radio dibatasi oleh durasi,” ujarnya.

    Di sisi lain, jelas dia, ketika kue iklan dikuasai media televisi sebanyak 60 persen saat itu porsi iklan media online sangat minim atau sekitar 1,4 persen. Pada periode sama penguasaan iklan juga menyebar ke surat kabar, majalah, tabloid tetapi porsi mereka lebih besar dibandingkan perolehan media online. “Di Jawa Timur, seorang pemilik media online selama dua tahun ke depan bisa mempunyai dua media lain. Bahkan, ada yang satu tahun bisa lima media sekaligus,” katanya.

    Selain itu, ia menilai, kehadiran media online justru bisa menyajikan berita dan informasi dalam waktu sangat cepat baik menit maupun detik. Kondisi tersebut menjadi perbedaan antara jurnalisme konvensional dan online. “Kecepatan adalah ciri khas media online meskipun radio dan televisi bisa menyiarkan beritanya secara langsung,” katanya.

    Dengan cepatnya koneksi internet, ia optimistis, karya jurnalistik secara online tersebut bisa dinikmati di berbagai tempat. “Namun, tanpa adanya legalitas yang kuat maka banyaknya jumlah media online di Indonesia kian melemahkan posisi tawar wartawan di media itu,” katanya.

    Source: Kompas.com

  • “Get That” Pun Jadi “Brok That”

    Murid SMP di Pedalaman Nisam

    Hanya setahun beroperasi, Pabrik Garmen Aceh di Desa Buket Teukueh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, tutup. Pabrik konfeksi yang mempekerjakan 100-an karyawan dan sempat memproduksi kaus bermerek ”Get That” (bagus sekali-Aceh) itu hanya tinggal bangunan yang sudah beralih fungsi. ”Get That” pun kini menjadi ”Brok That” (buruk sekali-Aceh) di benak warga Aceh.

    Kisah tutupnya pabrik konfeksi di kabupaten asal Gubernur Aceh Irwandi Yusuf ini menandai gagalnya pengembangan sektor riil di Aceh pascabencana tsunami dan perjanjian damai di Aceh.

    Siang itu, Maulana, petugas satuan pengamanan, duduk-duduk di warung kopi yang terletak di depan kantornya, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen. Dia masih ingat, kantor itu sebelumnya merupakan pabrik konfeksi, yang didirikan atas donor GTZ, lembaga donor asal Jerman. Pertengahan tahun 2007 pabrik ini diresmikan dan pertengahan tahun berikutnya pabrik itu pun tutup.

    ”Saya enggak tahu kapan ditutupnya. Tapi, kantor ini sudah beberapa bulan lalu ditempati. Yang pasti, memang kantor ini dulunya pabrik konfeksi. Ya, ya… saya ingat,” katanya.

    Karut-marut pengelolaan serta kebijakan pemerintah yang tidak jelas membuat usaha ini mulai redup satu tahun setelah didirikan. Akhir 2010, bangunan itu sudah digunakan beberapa bulan untuk kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Bireuen.

    Tidak hanya Get That dan pabriknya, hampir semua program pengembangan usaha menengah dan bawah, yang mendapat gelontoran dana melalui program bantuan pascatsunami dan rekonsiliasi pascadamai, ternyata gagal bertahan.

    Kini, geliat ekonomi yang mencolok hanya terlihat dari maraknya kedai kopi dan warung makan, terutama di Kota Banda Aceh. Ciri khasnya, hampir semua kedai kopi dan warung makan baru itu menyediakan layanan internet nirkabel secara gratis. Ciri lain yang juga khas, hampir semua pengunjung yang datang dengan membawa laptop sendiri kebanyakan memakai layanan internet ini untuk bermain game poker secara online!

    Konsumtif
    Perputaran dana rehabilitasi dan rekonstruksi yang berada pada kisaran Rp 60-an triliun sempat mengangkat ekonomi Aceh. Belanja perekonomian, terutama pada pembangunan infrastruktur, membuat pertumbuhan ekonomi menggeliat. Ditambah lagi dengan keberadaan para pekerja kemanusiaan dengan gaji yang tinggi dibandingkan dengan provinsi tetangga, membuat tingkat daya beli meninggi.

    Walaupun saat ini Aceh masih menikmati sisa-sisa legit dana bantuan melalui multidonor dan juga mendapat sejumlah dana istimewa melalui mekanisme otonomi khusus, pertumbuhan ekonomi Aceh menunjukkan tanda-tanda melesu.
    Irwandi Yusuf mengatakan, pertumbuhan ekonomi Aceh masih pada kisaran angka 4 hingga 5 persen per tahun. Pertumbuhan terjadi pada sektor pertanian dan perkebunan. Namun, diakuinya, apabila angka tersebut digabung dengan sektor minyak dan gas, angka pertumbuhan akan minus.

    Namun, kajian ekonomi regional Bank Indonesia dan Bank Dunia yang dilakukan beberapa tahun terakhir menunjukkan perekonomian Aceh pascatsunami lebih banyak ditopang oleh belanja rumah tangga, kredit konsumtif, dan belanja pemerintah.

    Kredit kendaraan bermotor dan kredit barang-barang rumah tangga lebih mendominasi dibandingkan dengan kredit usaha produktif. Perbankan memberikan porsi yang besar untuk kredit konsumsi dibandingkan dengan kredit usaha produktif meski pemerintah mendorong perbankan untuk berbuat sebaliknya.

    Menurut catatan Bank Indonesia Banda Aceh, porsi kredit konsumtif sebanyak 60 persen dibandingkan dengan kredit produktif. Mahdi Muhammad, Pemimpin Bank Indonesia Banda Aceh, mengatakan, apabila porsi kredit konsumtif terus berkembang, perekonomian Aceh dalam bahaya. Kredit usaha produktif harus ditumbuhkembangkan.

    Mahdi mengatakan, apabila pengusaha Aceh dapat jeli melihat potensi yang ada, setidaknya Rp 11,6 triliun uang yang ada di kantong masyarakat Aceh dapat diputar di dalam provinsi dan tidak perlu ke luar. Sayangnya, belum ada yang melihat peluang ini. ”Ada 18 item barang yang sebenarnya bisa diproduksi di sini karena sangat dibutuhkan. Tapi, belum ada yang melihat potensinya,” katanya.

    Laporan Pembangunan Manusia Aceh tahun 2010 yang disusun Program Pembangunan Badan Perserikatan Bangsa- Bangsa (UNDP) menunjukkan adanya perbaikan angka indeks pembangunan manusia (IPM atau HDI) antara tahun 1999 dan 2007. Namun, angka itu menurun pada tahun 2008 menjelang berakhirnya program rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh. Laporan itu menyebutkan, hambatan utama pencapaian pertumbuhan ekonomi yang kuat adalah tidak adanya investasi, baik dari dalam maupun luar negeri. Sebagian karena konflik dan persepsi yang masih berkembang tentang ketidakamanan dan pemerasan.

    Disebutkan dalam laporan itu, hampir tidak ada investasi di Aceh selama empat tahun terakhir. Hanya lima lisensi yang telah dikeluarkan untuk investasi yang hanya menunjukkan nol persen dari total angka investasi nasional yang mencapai Rp 48,615 triliun. Laporan itu menyebutkan, kabupaten baru tidak semaju kabupaten asal. Indikator juga menunjukkan bahwa wilayah pantai barat dan selatan Aceh sangat tertinggal dibandingkan dengan wilayah pantai utara dan timur atau pedalaman Aceh.

    Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) setiap tahun lebih dari Rp 7 triliun. Triliunan rupiah dana alokasi umum, dana alokasi khusus, serta dana bagi hasil minyak dan gas mengalir ke daerah-daerah dalam bentuk dana pembangunan. Namun, tidak ada satu kebijakan dari pemerintah daerah pun yang membantu mengangkat perekonomian di daerah. Sebaliknya, defisit anggaran terjadi di beberapa kabupaten, seperti Pidie, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Aceh Barat.

    Syaifullah, mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat, mengatakan, wilayahnya dahulu pernah dikenal sebagai salah satu daerah penghasil getah karet alam terbaik di Indonesia. Namun, diakuinya, sampai saat ini tidak ada kebijakan perekonomian yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk mengembalikan kondisi tersebut seperti semula. Rencana peremajaan pohon karet tua pun terbengkalai.

    Persepsi Aceh
    Pemerintah Aceh sebenarnya bukan tanpa usaha untuk mendatangkan investor. Baru-baru ini mereka menggelar Aceh International Business Summit 2010, bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri Aceh dan beberapa pengusaha Aceh yang telah dikenal dunia bisnis regional dan internasional. Namun, sampai saat ini, tidak ada hasil konkret yang dicapai dari pertemuan itu. Hasil pembicaraan dan rekomendasi pertemuan tersebut bahkan belum ada.
    Suraiya IT, panitia, mengatakan, ada dua masalah utama yang sering ditanyakan pengusaha, yaitu masalah regulasi dan kenyamanan berinvestasi. Mahdi mengamini, bahkan pengusaha asal Aceh pun masih enggan berinvestasi di Aceh disebabkan tingginya biaya non- ekonomi (baca: pungutan liar).

    Said Faisal, mantan Deputi Bidang Ekonomi Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi NAD-Nias, mengatakan, apabila ingin mendorong Aceh ke pertumbuhan yang lebih tinggi, diperlukan investasi dari sektor swasta. Itu tergantung dari sejauh mana pemerintah Aceh bisa memberikan jaminan kenyamanan berinvestasi.

    Wakil Gubernur Aceh M Nazar mengakui masih maraknya praktik pungutan liar. Dia meminta semua pihak yang melakukan pungli ataupun sebutan lainnya, seperti pajak nanggroe, menghentikan kegiatannya.
    Tanpa ada jaminan keamanan berinvestasi ini, para investor sepertinya masih akan enggan datang ke Aceh.

    Mahdi Muhammad dan Ahmad Arif

    Source: Kompas.com

  • Melihat Aceh dari Nisam

    Gampong Nisam Antara di Aceh Utara

    Pengantar
    Selama tahun 2010, setiap bulan “Kompas” menurunkan masalah otonomi daerah. Setelah Provinsi Banten, Papua Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Uta ra , Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Maluku Utara, Lampung, dan Kepulauan Riau, akhir tahun ini laporan dari Aceh.
    ***

    Jalan aspal anyar berakhir 2 kilometer menjelang batas Desa Blang Pohroh, Kecamatan Nisam Antara, Aceh Utara, digantikan batu dan tanah berlumpur. Beberapa rumah baru dari tembok berdiri megah, kontras dengan deretan rumah kayu lapuk dan kedai kopi berjelaga.

    Jalan aspal yang hanya sepotong itu seperti sengaja hendak melestarikan suasana Nisam masa lalu. Pada masa perang, Nisam memang sulit terjamah pihak luar. Kondisi geografis yang berbukit dan berbatas Hutan Leuser, berada di persimpangan Gayo-Bireuen-Aceh Utara dan memiliki banyak jalan tikus, menjadikan Nisam basis perlawanan yang kuat. Besarnya dukungan warga menguatkan strategi gerilya Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

    Nisam pernah menjadi ”rumah aman” bagi GAM. Beberapa pertemuan politik, konsolidasi kekuatan, hingga pesta pernikahan petinggi GAM pernah digelar di sana. Di kawasan itu, GAM membangun penjara dan menempatkan tawanan perang. TNI menandai Nisam dengan tanda merah. Beberapa kali, pada masa darurat militer, daerah itu dibombardir melalui pesawat terbang dan helikopter. Ribuan warga mengungsi. Namun, Nisam sulit ditaklukkan.

    ”Daripada mati orang besar, biarlah kami yang mati,” kata Anwar (28), mantan anggota pasukan GAM dari Nisam. Anwar menjadi tentara GAM ketika berumur 16 tahun dan separuh hidupnya nyaris habis untuk berperang. Nama pasukannya Singa Meranti. Beranggotakan delapan orang, dengan lima senjata dan radio komunikasi.

    ”Kami disumpah untuk berperang sampai Aceh merdeka. Walaupun setelah damai kami ditinggalkan,” katanya.
    Dengan berbisik, beberapa orang di kedai kopi mengatakan, rumah tembok yang baru dibangun di Nisam dimiliki mantan petinggi GAM. Juga mobil-mobil baru, seperti Toyota Fortuner, yang siang itu melintas cepat di jalan berlumpur. ”Itu mobil mantan panglima sagoe (wilayah) GAM,” kata seorang warga.

    Anwar dan warga Nisam tetap setia, setidaknya hingga pemilihan umum kepala daerah pada 2007. Dukungan masyarakat Nisam yang pejal berhasil menyukseskan putra daerah itu, yaitu mantan petinggi GAM Tengku Ilyas A Hamid atau dikenal Ilyas Pase, menjadi Bupati Aceh Utara.

    Harapan dan kenyataan
    Sebagai kampung halaman bupati dan memiliki riwayat panjang dalam mendukung GAM, masyarakat Nisam berharap kemajuan datang cepat. ”Setelah puluhan tahun, memang ada sedikit kemajuan. Ada jalan aspal walaupun hanya 4 kilometer,” kata Abdullah AR, mantan Kepala Mukim Nisam Antara. ”Padahal, di papan proyek ditulis panjang aspal 14 kilometer,” ujarnya.

    Beberapa warga mengatakan, kontraktor proyek itu banyak diperas. ”Itulah sebabnya proyek-proyek jalan berhenti di Nisam. Selain juga memang ada kontraktor nakal,” kata Abdullah. Apa pun alasannya, rakyat Nisam yang menjadi korban.

    Keuchik Seumirah, Mawardi, mengatakan, kehidupan ekonomi warga masih mandek. Harga pinang, yang menjadi komoditas andalan warga, masih tetap rendah. Mahalnya biaya angkutan akibat buruknya jalan menyebabkan pedagang mematok harga rendah. ”Ibaratnya, bawa pinang satu karung ke pasar, pulang bawa beras dua bambu,” katanya.

    Kompensasi korban perang juga hanya mengalir ke sedikit orang. ”Saya belum mendapat kompensasi apa pun. Padahal, pernah ditahan tiga bulan. Gubuk saya dibakar,” kata Abdullah.

    Bantuan lahan 2 hektar juga hanya dinikmati sedikit orang. ”Yang mengelola orang itu,” katanya. ”Orang Nanggroe (baca: mantan GAM). Yang bisa dapat bantuan itu hanya yang kuat berebut. Mana sanggup kami,” lanjutnya.

    Salahudin (30), mantan penyuplai logistik GAM di Nisam Antara, mengaku hanya mendapat santunan Rp 500.000. Uang itu pun segera ludes dan kini ia menjadi buruh tani dengan penghasilan tak tetap. Salahudin pernah ditangkap Brimob tahun 2002.

    ”Saya disiksa. Sangkur yang dibakar ditempelkan ke punggung saya,” kata Salahudin, sambil menunjukkan bekas luka permanen itu. Bahkan, tak semua mantan anggota GAM mendapat bantuan. Anwar mengaku belum mendapat bantuan sedikit pun. ”Tak ada sepeser pun,” katanya.

    Di tengah kegalauan itu, warga Nisam harus menerima kenyataan bahwa Ilyas Pase menjadi tersangka korupsi pembobolan kas daerah Aceh Utara sebesar Rp 220 miliar dari Rp 670 miliar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Utara. Akibatnya, kabupaten itu nyaris bangkrut dan kesulitan membayar gaji pegawai.

    ”Orang itu (Ilyas Pase) termasuk yang dulu kami lindungi. Namun, setelah jadi bupati, mana mau kenal lagi sama kami. Dia sekarang tersangka, kami tak mau ikut campur,” kata Anwar.

    Muhammad Nazar, Wakil Gubernur Aceh, mengakui ada kesenjangan antara panglima GAM dan anak buah serta rakyat di lapangan. ”Itu kondisi normal di daerah pascakonflik, seperti di Timor Leste atau Afrika,” kata Nazar, yang juga mantan Ketua Divisi Pemerintahan dan Politik GAM. Menurut dia, pemerintah Aceh terus berupaya agar dana reintegrasi dibagi adil.

    Uang dan perdamaian
    Nisam menjadi potret senjangnya kenyataan dan harapan masyarakat di Aceh. Data Badan Pusat Statistik tahun 2010 menempatkan Aceh sebagai provinsi termiskin ketujuh di Indonesia. Sebanyak 20,98 persen dari total 4.486.570 penduduk dikategorikan miskin. Angka ini berada di bawah rata-rata persentase nasional yang berkisar pada angka 13,33 persen.

    Lima tahun lebih sejak perdamaian, pembangunan terkesan hanya menguntungkan sedikit golongan. Padahal, provinsi ini tergolong yang paling banyak menerima dana, mulai dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana otonomi khusus, dana bagi hasil migas, dana tambahan bagi hasil migas, dana rehabilitasi dan rekonstruksi, bantuan luar negeri melalui multidonor fund, serta dana reintegrasi. Total dana sekitar Rp 10 triliun per tahun.

    Survei barometer korupsi Aceh oleh Transparency International Indonesia pada Juni 2010 menjelaskan mengapa uang yang sedemikian besar itu belum bisa memakmurkan rakyat. Mayoritas warga Aceh yang jadi responden survei (51 persen) menyebutkan, korupsi di Aceh semakin parah setelah tsunami.

    Source: Kompas.com

  • Indonesia Social Media Outlook 2011: “Five Big Shift in 2011 and Beyond”

    Minggu lalu saya sharing di teman-teman FreSh dalam sebuah diskusi hangat bertajuk “Indonesia Online Business Outlook 2011” di Gedung Telkom Jl. Gatot Subroto. Di situ saya sharing mengenai Consumer 3000 yang saya elaborasi sedikit, implikasinya bagi bisnis online di Indonesia. Saya bilang di situ bahwa salah satu karakteristik penting dari Consumer 3000 adalah bahwa mereka semakin technology savvy dan “social media freak”. Thanks to the internet, dengan munculnya social media tool seperti Twitter dan Facebook yang supermurah, supermudah, dan superpowerful, konsumen kita semakin gampang mengadopsi beragam produk konsumsi berteknologi.

    Dalam forum itu saya mengintroduksi munculnya lima pergeseran besar dalam lanskap bisnis online dan social media di Indonesia. Pergeseran ini tak terelakkan lagi merupakan dampak dari “gempa tektonik” (yang dikuti “tsunami”) perilaku konsumen Indonesia sebagai akibat munculnya Consumer 3000. Berikut ini adalah pergeseran-pergeserannya di tahun 2011.

    #1. Social Media Euphoria Is Over. It’ll Become a Basic Needs
    Yup!!! selama tiga-empat tahun terakhir blog, Facebook, Twitter telah menjadi hype dan eforia luar biasa di Indonesia. Ia menjadi sebuah gerakan massa. Orang beramai-ramai membuka akun Facebook atau Twitter agar tidak disebut jadul atau gaptek; agar disebut keren dan cool. Bermodal “update status” saja sudah cukup, nggak penting berderet fitur yang lain, yang penting bisa ngomong ke teman-teman bahwa mereka sudah menjadi “Facebook freak” atau “Twitter freak”. Di masa eforia, Facebook dan Twitter menjadi alat ekspresi diri, untuk menunjukkan “siapa aku”.

    Kini masa eforia itu sudah lewat. Punya akun Facebook dan Twitter kini sudah tidak lagi keren atau sesuatu yang wah… biasa saja.  Lalu apa akibatnya? Facebook dan Twitter tidak lagi alat ekspresi diri, tak lagi alat nampang. Penggunaan Facebook dan Twitter memasuki fase kematangannya, yaitu mengarah ke fungsi (functionality) yang sesungguhnya. Konsumen Indonesia mulai menggunakan Facebook dan Twitter untuk berkoneksi dengan orang lain, berdiskusi, saling bertukar informasi, mencari berita terbaru, mendapatkan tips-tips, mencari informasi produk, mendapatkan referal sebelum melakukan pembelian, dan sebagainya. Tinggal tunggu waktu… social media will be a basic needs.

    #2. iPad 500 Ribu Perak? Why Not!!!
    Dulu kita tak bisa membayangkan ponsel harganya Rp. 200 ribu. Kini semua itu terwujud. Akankah tablet seperti iPad menjadi cuma 500 ribu perak? Tentu saja tidak. Apple tentu saja tak akan melego produk legendarisnya semurah itu. Tapi proses yang dialami ponsel di atas tak akan terelakkan lagi bakal dialami oleh iPad. Merek-merek murah lokal tiruan iPad yang dibikin di Cina bakal membanjiri pasar. Celakanya, merek-merek lokal ini bukanlah produk murahan yang asal dibikin, tapi merupakan produk value for money yang memiliki functionality tak kalah dari iPad tapi dengan harga jauh lebih murah. Celakanya lagi, di Indonesia akan ada begitu banyak smart value consumers yang akan membeli iPad tiruan ini. Di dalam konsep Consumer 3000, saya menyebut konsumen jenis ini sebagai: “Nexian Hunter”.

    Kombinasi antara kuatnya permintaan (thanks to economies of scale) dan dorongan kompetisi antar iPad-iPad tiruan ini akan menggerus harga tablet ke titik yang sangat murah (hingga di bawah 1 juta perak, bisa-bisa cuma 500 ribu perak). Dan kalau hal ini terjadi, maka tablet akan menjadi mass product yang bakal dimiliki oleh semua lapisan masyarakat, tak terbatas hanya kalangan menengah dan atas. Persis seperti yang terjadi pada ponsel sekarang.

    #3. Android Explosion
    Kalau revolusi tablet terjadi, maka serta-merta revolusi “pasangannya” pun tak terhindarkan. Apa itu? Tak lain adalah revolusi pasar aplikasi (apps). Dan revolusi apps tersebut tak lain adalah revolusi Android. Kenapa Android? Karena di Android Market nantinya kita akan mendapatkan ribuan bahkan jutaan apps (mulai dari koran, majalah, buku, games, entertainment, radio-TV satelit, video … apapun) secara gratis. Ingat, gratis adalah sesuatu yang paling disukai konsumen kita (…yup, kualitas apps adalah masalah ke sekian, yang penting gratis!!!). Dan kalau hal ini yang terjadi, maka benar kata Telkom bahwa “the world is in your hand”. Apapun bisa kita dapatkan melalui gadget di tangan kita. Dan gadget di tangan itu tak lain adalah tablet yang di dalamnya berisi jutaan apps yang memudahkan, menghibur, mewarnai, dan memperindah hidup kita. Tinggal tunggu waktu saja… hidup kita bakal “dikuasai” oleh Android.

    #4. From “Broadcasting” to “Connecting”
    Kalau di tingkat konsumen, social media semakin menjadi basic needs, maka di tingkat produsen para brand manager pun mulai menggunakan social media pada tempatnya, dan menurut fungsi yang sesungguhnya. Tantangan terbesar bagi brand manager dalam mengadopsi social media selama ini adalah merubah mindset mereka dari pendekatan vertikal atau “broadcasting” menjadi pemasaran horisontal atau “connecting”. Karena sudah sekian lama para brand manager ini menggunakan media “broadcasting” seperti TV, radio, dan koran/majalah, maka ketika muncul media baru, social media, mindset mereka tetap tidak berubah. Mereka menggunakan media baru tersebut untuk mem-broadcast pesan-pesan pemasaran ke konsumen.

    Kini, setelah 3-4 tahun melalui “masa pembelajaran”, para brand manager (early adopter) mulai menyadari dan memahami bagaimana seharusnya menggunakan media baru tersebut. Mereka akan mulai menggunakan blog, Facebook atau Twitter untuk menciptakan connection (melalui conversation dan engagement) dengan konsumennya. Terdapat tren, kini semakin banyak brand yang menciptakan conversation melalui medium blog atau portal komunitas (lihat misalnya, brand pelumas Evalube dengan portal GilaMotor.com-nya; atau brand kosmetik Caring Colours dengan portal komunitas CaringCareer-nya). Tak hanya itu, mereka juga memanfaatkan Facebook dan Twitter sebagai channel untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Semua dilakukan bukan dengan pendekatan “broadcasting” tapi mulai mengarah ke “connecting”.

    #5. The Birth of Millions of Social Media Entrepreneurs
    McKinsey&Co. secara umum mendefinisikan kelas menengah (middle class) adalah mereka yang memiliki pendapatan “menganggur” (disposable income, yaitu pendapatan sisa di luar yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari) mencapai 1/3 dari keseluruhan pendapatan. Disposable income ini merupakan dana sisa yang siap diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk bisnis. Ketika sudah cukup banyak kelas menengah di Indonesia, menyusul tembusnya GDP/kapita $3000, maka disposable income ini akan cukup besar dan siap untuk diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk venture, termasuk masuk ke bisnis online berbasis social media.

    Nantinya akan banyak profesional dan pekerja kantoran yang sudah cukup disposable income-nya akan nyambi menjadi entrepreneur dengan berinvestasi di bisnis online berbasis social media. Bahkan ketika sudah banyak contoh sukses entrepreneur muda kaya raya di negeri ini karena berbisnis online/social media (lihat sukses Koprol dibeli Yahoo!), maka akan semakin banyak orang kantoran ini yang memberanikan diri nyebur menjadi full-time social media entrepreneur karena iming-iming kesuksesan.

    Kenapa social media entrepreneur? Karena bisnis berbasis social media menuntut investasi yang relatif murah tapi memiliki potensi luar biasa karena merupakan sunrise business sekaligus blue ocean business. Karena murah meriah, kini muncul tren para fresh graduate mulai tak tertarik menjadi pegawai atau profesional; mereka mulai berani mencoba pertaruhan menjadi social media entrepreneur. Karena itu saya memprediksi social media entrepreneur bakal boom dalam beberapa tahun ke depan.

    Selamat Datang 2011.

    Source: yuswohady.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.