siwah.com

Category: News

  • Media Sosial Bisa Bikin Kesepian

    KOMPAS.com – Saat ini, semakin banyak orang yang ketergantungan terhadap media sosial. Dari sana, Anda bisa melihat seberapa banyak teman yang dimiliki seseorang. Entah angka-angka itu memang menunjukkan benar orang-orang itu adalah teman yang dekat atau main asal “add” saja. Dari media sosial semacam ini makin nyata bahwa ada begitu banyak orang yang bisa terhubung dengan Anda hanya dalam hitungan detik. Tinggal klik, dan Anda pun sudah terhubungan dengannya. Komunikasi pun terjalin dengan instan. Idenya sih sederhana, menghubungkan yang jauh. Tetapi, para peneliti dan pengamat, hal ini justru bisa membuat seseorang merasa kesepian. Kok bisa?

    Leslie Becker-Phelps, PhD., dari WebMD melihat hal ini. Menurutnya, secara fakta, saat ini sosial media sudah berkembang sangat pesat dan semakin kompleks, bahkan lebih kompleks ketimbang interaksi tatap mata. Kekompleksitasan ini bisa merujuk ke dua hal, menjadi hal yang menguntungkan, tetapi bisa juga menjadi problem potensial. Mengirimkan surat elektronik, SMS, dan saling berbalas pesan di Facebook adalah cara termudah untuk saling bertegur sapa. Namun, hal ini sekaligus mempersempit jumlah informasi yang terjadi. Contoh, lewat pesan-pesan elektronik itu, kebanyakan orang bisa mengutarakan apa yang ada dalam pikirannya tanpa harus benar-benar terlibat dalam perbincangan secara langsung. Kita bisa menilai apa yang sedang dirasakan oleh teman kita tanpa harus menatapnya langsung. Ia cukup menuliskan apa yang ia rasa. Tetapi di saat yang bersamaan, kita makin lemah dalam menilai intonasi suara teman atau membaca gestur tubuh, atau melihat kejujuran dari tatap mata antara manusia. Atau, pernahkah Anda menuliskan kata-kata seperti “hahaha” atau simbol tertawa terbahak-bahak, padahal di kehidupan aslinya, Anda tidak tertawa, tetapi hanya bermuka datar? Hal-hal semacam ini membuktikan, bahwa berkomunikasi lewat media elektronik melemahkan kita untuk melatih interaksi tatap muka karena menjadi hal yang “aman” untuk berkomunikasi.

    Beda orang, beda pula penggunaan media sosialnya. Beberapa riset menunjukkan bahwa mereka yang memiliki kepribadian terbuka, outgoing, serta percaya diri terlihat tak terlalu merasa ketergantungan dengan media sosial. Bahkan meski mereka terlihat aktif menggunakan media sosial, mereka lebih memiliki komunikasi yang lebih kompleks, seperti telepon atau komunikasi tatap muka. Bagi mereka, media sosial hanya membantu hubungan yang sudah terbentuk secara pribadi, atau untuk meluaskan persahabatan yang sudah terbentuk dan solid.

    Kebalikannya, menurut Leslie, tipe orang yang insecure cenderung memilih media sosial sebagai bentuk utama komunikasi. Untuk mereka, e-mail memberikan rasa keamanan dari kekhawatiran yang biasa mereka hadapi saat melakukan interaksi tatap muka. Kesulitan berkomunikasi yang biasa mereka hadapi antara lain; kelemahan dalam kemampuan bersosialisasi, ketakutan berada di tengah keramaian, dan mereka berusaha menghindari ketidaknyamanan tersebut dengan menekan jumlah waktu untuk berkomunikasi langsung. Semakin mereka menghindari situasi sosial, makin mungkin mereka akan meneruskan upaya untuk menghindarinya. Karena itu, mereka akan kekurangan interaksi sosial yang kompleks dan mendalam. Sebagai hasilnya, mereka akan merasa kesepian.

    Cara terbaik bagi mereka yang mengalami masalah ini adalah dengan menghadapi masalah ini secara lembut. Mereka yang memiliki masalah dalam kemampuan bersosialisasi harus bekerja keras untuk mengasah kemampuan yang diperlukan dalam interaksi langsung. Hal ini bisa dihadapi dengan terapi individual, terapi grup, atau buku pengembangan diri.

    Sementara mereka yang sudah memiliki kemampuan bersosialisasi yang baik, tetapi masih merasa takut ada di tengah keramaian, perlu belajar untuk meningkatkan kekayaan dari cara berkomunikasinya. Ini bisa dilakukan dengan sendirinya, tetapi juga mungkin akan butuh bantuan profesional. Dalam kedua kasus di atas ini, saat seseorang mulai terbiasa dan nyaman dalam situasi sosial, mereka akan mulai merasa ada hubungan dengan orang lain, dan tak terlalu merasa kesepian lagi.

    Sosial media bukanlah masalah. Itu hanya sebuah alat. Dengan menggunakan sosial media sebagai bagian untuk memperkaya hubungan yang sudah kuat, hubungan yang sudah terbangun dari komunikasi langsung dan interaksi personal, bisa menjadi alat yang sangat membantu dan menyenangkan.

    Pendapat Anda?

    ?Penulis: NAD ? ?Editor: Nadia Felicia ? ?Sumber : everydayhealth?

    Source: kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Ketika Sistem Memimpin

    Anda mungkin masih ingat ucapan Presiden SBY: ”Biarkan sistem bekerja.” Ini seakan menandaskan, ”Jangan campuri sepanjang ia bisa menyelesaikan sendiri.” Namun, kegaduhan di luar justru menginginkan Presiden mengintervensi karena sistem belum bekerja.

    Hidup di tengah komunitas yang tak beraturan, tak terprakirakan, hukum tak tegak, tanpa manajemen waktu, dan kekuatan saling ambil kesempatan dalam kecepatan bikin kita bertanya: kapan sistem bisa memimpin? Sistem operasional yang baik tak kenal kompromi. Ia mogok kerja kalau diintervensi data sampah. Ia mengukuhkan tata kelola meski menghilangkan kebebasan dan suka-suka.

    Garuda dan Pertamina

    Jatuh-bangun Indonesia membangun sistem dapat dilihat pada dua BUMN yang menyangkut kepentingan orang banyak: Garuda dan Pertamina. Keduanya babak belur menghadapi era baru dengan sistem lama, lalu bertekad bertransformasi besar-besaran.

    Dalam ilmu manajemen, BUMN lama dan sistem birokrasi dapat dimetaforakan berkultur kucing atau burung merpati. Lari-terbangnya tak jauh karena sayapnya dijahit, menjadi hewan rumahan yang tak cari makan sendiri, bermalas-malas di rumah majikan. Tak ada keagresifan, yang diutamakan loyalitas. Setia karena faktor takut, bukan sebab prestasi atau inovasi.

    Dipimpin eks ajudan presiden atau birokrat senior dengan sistem hierarki dan penghormatan tinggi pada atasan. Kalau atasan mencuri, mencurilah semua elemen dalam struktur karena tak dilengkapi sistem operasional yang mampu menguncinya. Pertamina di era Ari Soemarno menyadari masalah itu. Dengan UU Nomor 22 Tahun 2001 yang mengawal perminyakan, ia mulai membangun sistem. Semua berlangsung mulus, tikus-tikus kecil yang biasa meneteskan minyak di pusat-pusat logistik dan pengadaan dihalau.

    Masalah besar menghadangnya saat ia mulai bangun sistem rantai pasokan yang membatasi gerak mafia minyak. Ketika sistem operasional yang mengatur distribusi minyak tak berjalan seperti yang diharapkan, suara miring pun ditiupkan agar ia diganti. Ari Soemarno ”dikalahkan” opini yang dikendalikan pro-status quo. Sistem rantai pasokan harus dibangun lagi dari nol dan tentu rawan kepentingan.

    Bagaimana di Garuda Indonesia? Transformasi sudah dilakukan sejak era Roby Djohan dan Abdul Gani awal 2000. Saat Abdul Gani melakukan perubahan, ia berhadapan dengan kekuatan zona aman yang menikmati ketenangan hidup dengan fasilitas kepegawaian yang menyenangkan. Tiket gratis untuk pegawai bersama keluarga beberapa kali setahun ternyata jadi masalah karena dipakai saat liburan ketika maskapai harus cari untung.

    Namun, itu tak seberapa. Budaya dilayani dan menunggu harus ia bongkar. Ia bangun sistem ketepatan waktu yang diakui Bandara Schipol Amsterdam lebih baik daripada maskapai Jepang, JAL. Namun, langkahnya tak mulus, apalagi saat ia mengangkat tema ”Kini Lebih Baik” dalam iklan Garuda. Ada kelompok lama yang kurang berkenan dan kekuatan-kekuatan dari dalam yang melawannya.

    Dua belas tahun reformasi cukup bagi Indonesia bekerja tanpa aturan dan hidup suka-suka tanpa sistem. Dalam persaingan yang sangat terbuka, saya lebih suka memikirkan bagaimana membangun kekuatan baru daripada berkelahi dengan neolib untuk kembali ke sistem lama. Neolib itu sudah ada di pekarangan kita, sudah masuk ke jantung pasar. Dalam situasi itu budaya kucing yang malu-malu, berjalan santai, dan kurang berdaya juang sudah tak dapat dijadikan kultur andalan.

    Menjadi citah

    Bahkan perusahaan swasta dan pemerintah kabupaten tertentu telah bertransformasi dari kucing menjadi citah yang gesit. Tak pernah dibayangkan bagaimana petugas berbaju PNS karyawan Pemkab Bantul mau turun membawa delapan sampai 10 truk cabai milik penduduknya ke Pasar Induk Kramat Jati. Mereka beli cabai penduduk yang harganya jatuh dengan harga di atas pasar dan seperti citah memburu rusa, mereka mencari pasar yang mau beli dengan harga wajar.

    Namun, sistem dan kultur baru pasti menimbulkan ketidaknyamanan. Hal-hal tak terduga selalu muncul seperti yang terjadi di Garuda Indonesia. Saya masih simpan pidato Menteri BUMN saat melantik Emirsyah Satar sebagai direktur utama (21/3/2005) dan mengutip harian Wall Street Journal tentang Garuda sebagai maskapai penerbangan paling lemah di Asia. ”Bahkan, Garuda tak masuk dalam mapping statistik maskapai penerbangan di Hongkong,” katanya.

    Namun, Oktober 2010, Centre for Asia Pacific Aviation melaporkan, Garuda telah mengungguli Singapore Airlines dalam mutu layanan menyeluruh, bahkan diberi penghargaan sebagai maskapai paling berprestasi. Indikator kinerja pun diakui banyak perusahaan penilai. Sepanjang 2009 pertumbuhan pendapatannya 27 persen, hanya kalah sedikit dari maskapai berbiaya murah Air Asia dan Jet Air. Namun, margin ebitdanya menyamai Air Asia (22 persen), meski faktor muat penumpang baru 76 persen (Qantas 81 persen dan Singapore Airlines 77 persen).

    Urusannya tiba-tiba berubah dalam empat jam di akhir November 2010 saat sistem operasional yang menggabungkan tiga sistem (sistem monitor pergerakan pesawat, jadwal penerbangan, dan pergerakan awak pesawat) macet. Penumpang tak terangkut, jadwal penjemputan kru kacau. Efeknya tiga hari. Saya jadi ingat saat pesawat JAL terlambat di Bandara Tokyo, penumpang berkebangsaan Jepang yang halus tiba-tiba berkacak pinggang. Sebaliknya, saat Garuda menunda, mereka diam-diam saja. Di Indonesia terbalik: diam saat armada asing menunda dan marah besar saat penerbangan nasionalnya kacau. Beberapa orang malah menuntut agar direktur Garuda diganti.

    Menuntut ganti CEO yang lalai tentu wajar. Namun, hukum manajemen selalu mengatakan, ”Jaga dan hormati mereka yang bangun sistem karena merekalah orang jujur dan bangun masa depan. Kalau sistemnya rusak beberapa hari? Itulah risiko perubahan. Sakit sedikit demi esok yang lebih tertata.

    Rhenald Kasali Guru Besar Manajemen UI

    Source: kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Pembuktian Korupsi Konspiratif

    SULITKAH membuktikan tindak pidana korupsi? Tentu tidak mudah. Korupsi adalah kejahatan yang dilakukan para penjahat berdasi. Yang berpengetahuan, tapi tidak berintegritas.Yang berilmu, tapi tidak bertakwa.

    Karena sulit dibuktikan,kejahatan kerah putih kalaupun terungkap biasanya hanya menghukum aktor pinggiran, tidak pemain utama, apalagi dalangnya. Untuk mengungkap sang dalang, diperlukan kerja lebih keras, bahkan terkadang tidak hanya dengan pendekatan yuridis, tetapi juga strategi politis. Namun, sesuai bidang ilmu saya, tulisan ini tentu hanya akan fokus pada pendekatan hukum. Pembuktian perkara korupsi yang konspiratif memang diperlukan seni investigasi hukum yang canggih.

    Ambil contoh, kasus korupsi dengan modus suap-menyuap. Kecuali tertangkap tangan, alias tertangkap basah, pembuktian suapmenyuap akan jauh lebih sulit. Dalam hal tertangkap tangan saja, pelaku masih saja mengarang-ngarang kisah yang sulit diterima akal sehat.Misalnya kasus suap-menyuap yang dilakukan Arthalita Suryani kepada jaksa Urip Tri Gunawan, meski telah tertangkap basah, keduanya masih berusaha mengarang skenario utang-piutang.

    Akan lebih rumit lagi jika kasus suapnya telah terjadi beberapa tahun sebelumnya. Tantangan penyidik untuk mencari bukti hukum yang kuat dan tak terbantahkan akan semakin sulit.Itulah yang terjadi dalam kasus Gayus Tambunan. Dalam gelar perkara yang diadakan Rabu (8/12), semua pihak dari kepolisian, kejaksaan,KPK,Satgas PemberantasanMafiaHukum, danBPKP sepakat bahwa nuansa korupsi suapmenyuap kasus Gayus sangatlah kuat. Tidak mungkin uang Gayus, yang terakhir diakuinya di hadapan Satgas sekitar Rp100 miliar, jatuh dari langit sim salabim begitu saja. Namun,membuktikan uang itu dari mana,tentulah tidak mudah.

    Pembuktian Five in One

    Namun, tidak mudah bukan berarti tidak bisa. Sama halnya, “sulit dibuktikan” bukan berarti “tidak terbukti”. Bahwasanya korupsi suap-menyuap Gayus Tambunan lebih sulit dibuktikan, memang benar. Apalagi jika yang dikejar hanyalah pengakuan pelaku semata. Yang mengaku, sejauh ini hanyalah Gayus. Pihakpihak lain semuanya membantah. Maka, teknik investigasi harus menggunakan strategi lain untuk mengungkap siapa penyuap dan dari mana uang Gayus berasal. Hanya kejelasan bukti hukum yang tak terbantahkan yang dapat menghindarkan kasus yuridis ini bergeser menjadi permainan politik.

    Makin jelas bukti asal-muasal uang Gayus, makin hilang rumor, fitnah, dan kesempatan memolitisasi praktik mafia pajak dan mafia peradilan yang terkait Gayus. Dalam beberapa tulisan, saya sudah paparkan, pengungkapan korupsi sebaiknya menggunakan strategi five in one,yaitu mengecek orang yang diduga pelaku dari sisi: (1) LHKPN, jika yang diduga pelaku adalah pejabat negara.Laporannya ada di KPK; (2) mengecek transaksi dan profil keuangan.

    Untuk ini bisa dibantu oleh PPATK; (3) mengecek pembayaran pajak/ SPT.Saya sarankan karenanya Dirjen Pajak dilibatkan; (4) mengecek kepemilikan aset yang diduga pelaku. Karenanya,misalnya, Badan Pertanahan dan Bapepam-LK seharusnya dilibatkan untuk mengetahui kepemilikan properti, tanah, atau saham seseorang; terakhir,last but not least, (5) menganalisis gaya hidup (life style) yang diduga pelaku.

    Seorang Imam Cahyo Maliki, yang sekarang menghilang entah ke mana,perlu dicek gaya hidupnya diselaraskan dengan penghasilan atau usaha yang dilakukannya. Dengan demikian, investigasi Gayus harus dilakukan tidak oleh kepolisian sendirian, namun minimal wajib melibatkan KPK, PPATK,dan Ditjen Pajak.

    No Kriminalisasi Pemukul Kentongan

    Strategi five in one di atas dapat ditopang dengan penciptaan kondisi yang kondusif. Salah satunya harus disediakan ruang bagi seorang pemukul kentongan (whistle blower) untuk membagi informasi strategis. Informasi yang diberikan, jika merupakan kebenaran dan bermanfaat untuk membongkar praktik korupsi yang konspiratif, harus diganjar dengan kompensasi pengurangan hukuman.

    Bukan sebagaimana kini sering terjadi, informasi dari sang pemukul kentongan justru berbalik menjadi bumerang hukuman yang makin berat bagi dirinya. Untuk Gayus Tambunan misalnya, jika informasi yang diberikannya benar, ia seharusnya mendapatkan keringanan hukuman karena membantu mengungkap dari mana uangnya berasal.Bukan sebaliknya,Gayus sendirian yang akan dijerat dengan pasal-pasal yang berlapis.Termasuk pasal gratifikasi yang hanya akan menjerat Gayus, namun akan melepaskan sang pemberi suap.

    Tentang bumerang dan lemahnya perlindungan bagi pemukul kentongan ini adalah masalah serius yang harus dibenahi jika upaya pengungkapan korupsi,utamanya yang konspiratif, penuh dengan intrik mafioso, ingin dibongkar tuntas. Jangan sampai kasus Endin Wahyudin yang mengungkap dugaan suap hakim agung berujung pada dirinya yang dijerat dengan pencemaran nama baik; atau Vincentius Amin Sutanto yang menjadi pemukul kentongan dalam kasus dugaan tindak pidana pajak,namun berbalik dijerat divonis penjara 11 tahun dalam kasus tindak pidana pencucian uang.

    Atau, yang paling akhir, informasi strategis yang disampaikan Refly Harun, bahwa ada indikasi penyimpangan dalam penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi, justru berbalik menjadi laporan turut serta melakukan percobaan penyuapan bagi diri Refly. Saya tahu persis dan sangat mengenal Refly Harun. Dia adalah salah satu senior sekaligus guru saya dalam ilmu tata negara, tidak terkecuali dalam menjaga integritas diri antikorupsi.

    Sedari awal berdirinya MK,saya tahu benar bagaimana Abang Refly,yang kala itu menjadi Staf Ahli Hakim Konstitusi, mencanangkan MK harus menjadi salah satu institusi negara yang bersih dari korupsi,bersih dari mafia peradilan. Saya harap Ketua MK Profesor Moh Mahfud MD–– yang saya juga tidak ragukan sedikit pun kapasitas-intelektual dan integritas-moralnya–– dapat menjadikan informasi Refly dan timnya untuk melakukan pembenahanke dalamtubuhMK.Pilihan memidanakan Refly, dalam kacamata saya, adalah sama saja dengan tindakan mengkriminalkan para pemukul kentongan,yang seharusnya tidak dilakukan.

    No Cash Payment

    Sebelum menutup tulisan ini, saya ingin berbagi satu lagi resep terakhir untuk memberantas korupsi, utamanya yang konspiratif dan kental berbau praktik mafioso. Ke depan perlu didorong ada regulasi yang mengkriminalkan penyimpanan uang di luar sistem perbankan serta pembayaran tunai (no cash payment) dalam jumlah besar.Latar belakangnya,korupsi yang konspiratif, apakah dengan modus suap sampai praktik haram politik uang (money politics) semuanya biasanya dilakukan dengan pembayaran tunai (cash and carry).

    Dengan kewajiban uang dalam jumlah besar hanya disimpan dalam sistem perbankan, serta pembayaran tunai yang dibatasi hanya untuk jumlah yang kecil, praktik suap-menyuap pasti akan jauh sulit dilakukan.Ke depan pembayaran tunai dibatasi secara bertahap. Misalnya pada 2011 untuk di bawah 50 juta, pada 2012 untuk pembayarandibawah25juta, untuk2013di bawah 10 juta, serta pada 2014 hanya boleh untuk di bawah 5 juta. Akhirnya,pembayaran tunai hanya dapat dilakukan untuk maksimal 1 juta.

    Selebihnya,pembayaran harus dilakukan melalui sistem perbankan sehingga terlacak dan terdokumentasi dengan baik. Dengan kriminalisasi cash payment tersebut, saya yakin praktik suap-menyuap akan menurun drastis. Pasar gelap uang akan semakin sulit dilakukan. Dengan demikian, Indonesia ke depan insya Allah akan lebih antikorupsi dan antimafia. Tetap doa and do the best.Keep on fighting for the better Indonesia.(*)

    DENNY INDRAYANA
    Guru Besar Hukum Tata Negara UGM
    Staf Khusus Presiden Bidang Hukum,
    HAM & Pemberantasan KKN

    Source: seputar-indonesia.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Publik Cenderung Terima Keistimewaan

    Polemik sistem monarki dalam sistem pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tampak memecah sikap masyarakat. Meski terpisah cukup diametral, secara umum opini publik cenderung menerima kesepakatan sifat kekhususan yang dimiliki oleh Provinsi DIY.

    Hal tersebut menjadi benang merah persepsi publik dalam jajak pendapat yang dilakukan Litbang Kompas pada 1-3 Desember 2010, terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

    Lebih dari tiga perempat responden yang tinggal di DIY (88,6 persen) memilih penetapan Sultan sebagai gubernur ketimbang melalui jalur pemilihan kepala daerah (pilkada) seperti yang dilakukan di provinsi lain. Sementara pilihan responden nasional (sebagian besar di luar DIY) hampir berimbang, antara yang menginginkan penetapan Sultan (49,4 persen) dan pemilihan (45,5 persen).

    Menilik dari latar belakang pendidikan responden, bagi responden nasional tidak terlalu tampak perbedaan jawaban yang diberikan meski ada kecenderungan responden sarjana dan pascasarjana lebih banyak yang bersikap setuju penetapan (sekitar 56-66 persen). Secara umum, dilihat dari tingkat intensitas yang diberikan, tampak pula bahwa responden nasional yang menaruh perhatian terhadap pemberitaan media soal RUU Keistimewaan DIY cenderung memilih model penetapan Sultan ketimbang model pilkada. Sementara bagi responden DIY, profil responden yang paling tinggi menyuarakan model penetapan (sekitar 80 persen) tersebar dari kalangan berusia sekitar 30 tahun ke atas, tidak bekerja hingga sarjana, karyawan swasta, serta pensiunan dan tidak bekerja.

    Cukup tajamnya perbedaan persepsi publik tampak jika melihat alasan mereka mengemukakan opininya. Alasan paling banyak bagi responden yang menyetujui model penetapan Sultan sebagai gubernur DIY adalah terkait nilai kesejarahan, kesepakatan historis, dan tradisi yang selama ini sudah berjalan. Di peringkat berikutnya adalah opini responden terkait pribadi positif Sultan di mata mereka. Sementara itu, responden yang memilih model pilkada mengemukakan bahwa alasan utamanya adalah soal sistem demokrasi. Meski menyatakan soal sistem, tidak banyak responden yang menyinggung soal transparansi, akuntabilitas pemerintahan, atau kesejahteraan.

    Hingga tahun 2010, RUU Keistimewaan Yogyakarta belum juga dirampungkan. Sudah hampir delapan tahun, sejak 2002, ketika muncul usul untuk membuat undang-undang ini pertama kali. Setelah sempat berada di tangan DPR pada tahun 2008 yang lalu dikembalikan lagi ke pemerintah, RUU ini belum juga menemui titik temu untuk segera disahkan. Satu persoalan yang menjadi ganjalan utama pembahasan RUU adalah soal jabatan gubernur DIY. Bagi sebagian besar publik DIY, jabatan gubernur yang otomatis dijabat Sultan merupakan sebuah simbol status yang sudah diterima sebagai ”kebenaran”. Sementara di sisi pemerintah, pasca-diundangkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, semakin nyata perlunya sinkronisasi mekanisme demokrasi di seluruh provinsi.

    Sulit dimungkiri, dari wacana yang berkembang tampak bahwa demokrasi yang dipahami sebagian publik DIY memiliki paradigma yang bernuansa primordial. Dari jawaban yang diberikan responden DIY, tampak bahwa bagian terbesar publik masih menerima kepemimpinan Sultan hingga akhir hayatnya, suatu hal yang paling menjadi sorotan dalam diskursus soal keistimewaan DIY. Saat ditanya penilaian tentang masih layak atau tidak sistem penetapan kepala daerah di Yogyakarta disebut sebagai demokrasi, sebanyak 73 persen responden menyatakan masih layak. Sebaliknya, responden nasional cukup bimbang menilai sistem tersebut layak disebut demokrasi, dengan proporsi hampir berimbang 47,5 persen (layak) dan 43,4 (tidak layak).

    Terhadap adanya usulan agar Sultan tidak perlu menjadi gubernur, tetapi diposisikan sebagai parardhya, sebagaimana diusulkan dalam draf RUU Keistimewaan DIY yang diajukan Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Gadjah Mada (JIP UGM), responden DIY pun lebih banyak yang menolak. Lebih dari 50 persen responden menyatakan ketidaksetujuannya apabila Sultan dan Paku Alam hanya menduduki jabatan sebagai parardhya. Parardhya adalah satu kesatuan lembaga yang berfungsi sebagai simbol, pelindung dan penjaga budaya, serta pengayom dan pemersatu masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.

    Meski memiliki hak dan wewenang khusus, posisi parardhya memang tidak strategis seperti gubernur. Apalagi, sebagai parardhya, hak politis Sultan dan Paku Alam cenderung ”diarahkan”, antara lain memberikan persetujuan pemilihan kepala daerah (dengan hak veto) dan pengawasan umum pemerintahan.

    Keselarasan

    Dalam pidato menyikapi perkembangan sikap publik terkait RUU Keistimewaan DIY, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyebut perlunya menempatkan peran penting Sultan dan Paku Alam dalam konteks kepemimpinan DIY. Meski demikian, RUU Keistimewaan yang diajukan pemerintah ke DPR secara subtantif tidak beranjak dari posisi hukum semula, yakni menempatkan Sultan-Paku Alam sebagai parardhya dan gubernur dipilih langsung. Amanat konstitusi dan perundangan turunannya menjadi dalil hukum tata negara yang menurut pemerintah harus dijalankan secara konsisten.

    Di sisi lain, posisi sikap publik, khususnya warga DIY, tampaknya tidak akan banyak beranjak dari sikap meminta model penetapan gubernur. Posisi yang diametral antara sebagian besar publik DIY dan pemerintah tentu merupakan potensi bencana politik bagi kestabilan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terlebih, di luar berbagai aspek keistimewaan yang sudah disepakati pemerintah dan DPR sebelumnya, soal penetapan gubernur bergerak menjadi wacana soal identitas primordial daerah bagi orang Yogyakarta—kalau tidak bisa bisa disebut ”harga diri”. Berkaca dari keberatan sebagian kawula Yogyakarta saat Sultan berniat maju ke pertarungan pemilihan presiden pada pemilu sebelumnya, rakyat Yogyakarta kebanyakan lebih suka menempatkan Sultan sebagai ”Raja” Keraton Yogyakarta, gubernur, atau apa pun istilah politik modern untuk itu. Jabatan presiden atau wakil presiden, meski tingkatnya nasional, tidak ”menyilaukan” mata politik warga Yogyakarta. Meski demikian, manuver politik Sultan dalam kancah politik nasional dipandang responden bisa juga yang menjadi pemicu polemik keistimewaan Yogyakarta saat ini.

    Dalam konteks demikian, apalagi didukung fakta berjalannya sistem demokrasi di DIY, sulit untuk mengharapkan mundurnya stand position publik DIY. Bagaimanapun, bagi publik DIY, esensi demokrasi seperti penghormatan pluralisme, HAM, akuntabilitas berjalan selaras dengan tujuan kesejahteraan berjalan selaras dan tak pernah bermasalah selama ini. Maka, menjadi sebuah keterkejutan politik ketika sebuah keistimewaan yang delapan tahun lalu hendak dicarikan payung hukum pelindungnya, kini justru berbuah ”bencana kecil” bagi paradigma warga DIY memandang rajanya.(Litbang Kompas)
    Palupi P Astuti dan Toto Suryaningtyas

    Source: kompas.com

  • Awas.. Rahasia Negara sudah Bocor

    JAKARTA–MICOM: Anggota Komisi I DPR RI Teguh Juwarno menyatakan prihatin dengan dugaan bocornya data rahasia tentang Indonesia di luar negeri dan tersebar melalui internet.

    “Kita sangat prihatin dengan bocornya informasi tentang Indonesia. Komisi I akan segera klarifikasi soal tersebut,” kata Teguh di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (2/12).

    Ia mengatakan, bocornya data-data rahasia tentang Indonesia yang kemudian dimiliki oleh Amerika Serikat di laman situs static.guim.co.uk, membuktikan lemahnya inteligen nasional dan Sandi Yudha untuk mengamankan rahasia penting negara.

    Karena itu, Komisi I akan mengklarifikasi bocornya informasi tersebut dengan mengundang Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto, Kepala BIN Sutanto, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro.

    “Komisi I akan klarifikasi soal kebocoran data tersebut kepada pemerintah. Ini menunjukkan lemahnya kinerja aparat intelijen kita untuk mengamankan informasi penting negara ini,” kata Teguh, politisi dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI.

    Bocornya rahasia negara yang kemudian dimiliki oleh Amerika Serikat itu merupakan sebuah warning atau peringatan kepada Indonesia, khususnya kepada BIN dan Badan Sandi Negara.

    “Kita minta agar semua dievaluasi kembali kenapa sampai bocor seperti itu. Rahasia negara kita dimiliki oleh negara lain sama artinya kita tidak memiliki kedaulatan lagi,” ujar politisi dari PAN itu.

    Ia juga meminta kepada Presiden Yudhoyono untuk secepatnya mengambil langkah-langkah terkait hal itu.

    “Presiden Yudhoyono harus segera memerintahkan jajarannya untuk segera mengambil langkah-langkah penting, salah satunya adalah dengan mengajukan protes kepada pemerintah AS yang telah menyusup terlalu jauh tentang Indonesia,” kata dia.

    Sebuah situs static.guim.co.uk berhasil membongkar data-data yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Dari data-data yang dimiliki oleh AS itu, terdapat data-data penting tentang Indonesia.

    Menurut informasi tersebut, ada 3.059 dokumen penting rahasia Amerika tentang Indonesia. Ribuan data tentang Indonesia disusun Kedutaan Besar AS di Jakarta.

    Tak ada rincian isi dan hanya klasifikasi dokumen resmi biasa dari laporan resmi untuk Kongres AS tentang Indonesia itu. Hanya disebut, ada laporan berjudul “Congressional Research Service; Report RS21874” yang disusun Bruce Vaughn.

    Analis soal Asia Tenggara dan Asia Selatan dari Divisi Hubungan Luar Negeri, Pertahanan dan Perdagangan ini, mengupas singkat hasil Pemilihan Umum 2004 di Indonesia. (Ant/X-11)

    Source: mediaindonesia.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Hal Penting Sampai Remeh di Media Sosial

    situs kompasiana dot com

    JAKARTA, KOMPAS.com – Media sosial semakin hari semakin digandrungi oleh masyarakat. Ia membuka kesempatan seluas-luasnya untuk menjadi seorang jurnalis dengan apapun beritanya, dari yang penting hingga hal-hal remeh.

    Menurut Wisnu Nugroho, wartawan Kompas yang juga seorang blogger dan penulis buku, dirinya memilih blog untuk menyampaikan sisi lain dari sebuah kejadian. Informasi yang terkadang tidak penting tapi memiliki daya tarik ia tuliskan dalam blognya di Kompasiana.

    “Hal-hal sepele ini tidak mungkin bisa dimasukkan ke koran karena keterbatasan ruang tapi masyarakat banyak mau tahu tentang hal-hal tidak penting. Itulah kenapa saya juga memakai blog untuk menyampaikan hal-hal sepele tersebut,” ujarnya di tengah acara ulang tahun Kompasiana kedua di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat, Sabtu (27/11/2010).

    Fahira Idris, putri mantan Menteri Perindustrian Fahmi Idris yang dikenal sebagai the most inspiring twitter mengatakan, dengan adanya media sosial ini, informasi bisa disampaikan dengan sangat cepat, bahkan lebih cepat dari portal berita.

    “Hitungannya detik. Misalnya saat saya menulis di Twitter kalau saya mau tahu alamat markas FPI, dalam waktu singkat responnya sudah banyak sekali. Media sosial ini jelas bisa menggerakkan masyarakat secara cepat,” ujarnya.

    Fahira berharap agar ke depan semakin banyak orang yang menggunakan dan berbagi informasi dengan media sosial. “Mudah-mudahan banyak masyarakat yang aktif di blog atau media sosial lainnya karena jelas manfaatnya banyak sekali,” harapnya.

    ?Penulis: KOMPAS.com Remigius Septian Hermawan ? ?Editor: yuli ?

    Source: kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Independensi KPU dalam Ancaman

    Pemilihan Umum 2014 memang masih empat tahun lagi. Namun, partai politik telah melakukan sejumlah manuver agar mampu keluar sebagai pemenang pada pemilu ini.

    Salah satunya, dengan menyusupkan kepentingan politik mereka pada revisi UU paket politik, terutama UU tentang penyelenggaraan pemilu. Beberapa parpol bersikeras meloloskan peraturan yang membolehkan orang parpol duduk di jajaran komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU).

    Gagasan mendudukkan orang parpol di KPU bermula saat pada Pasal 11 draf revisi UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum versi DPR dikatakan, salah satu syarat calon anggota KPU, KPUD provinsi, dan KPUD kabupaten/kota adalah bersedia mengundurkan diri dari parpol jika terpilih menjadi anggota KPU, KPUD provinsi, dan KPUD kabupaten/kota.

    Pasal ini berbeda dari terdahulu yang menyatakan orang parpol yang ingin menjadi anggota KPU adalah mereka yang telah keluar dari parpol tersebut selama lima tahun. Gagasan itu didasari keinginan parpol memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemilu pada masa datang. Mereka beralasan, tak ada jaminan anggota KPU nonpartisan akan bersikap independen. Kasus Andi Nurpati yang membelot dari tugas sebagai salah satu komisioner KPU demi dapat duduk dalam kepengurusan Partai Demokrat pun dijadikan sebagai contoh.

    Sekilas gagasan ini terlihat sangat mulia. Namun, jika ditelaah lebih jauh, sesungguhnya gagasan melibatkan orang parpol dalam kepengurusan KPU jelas gagasan yang membahayakan demokrasi. Gagasan itu ibarat membolehkan pemain sepak bola dapat merangkap peran sebagai wasit dan hakim garis sekaligus. Gagasan sesat ini berpotensi membuat pertandingan tak memenuhi prinsip fair play. Gagasan pelibatan orang parpol dalam kepengurusan KPU merupakan ancaman terhadap independensi KPU selaku penyelenggara pemilu dan dapat menurunkan derajat legitimasi hasil pemilu. Pelibatan anggota parpol di KPU akan memperkeruh penyelenggaraan pemilu yang semestinya berlangsung jujur dan adil.

    Di samping itu, netralitas dan independensi KPU juga berpotensi mengalami distorsi. Pengalaman masa lalu saat KPU diisi orang-orang parpol membuktikan itu. Masih segar dalam ingatan publik tatkala KPU Pemilu 1999 diisi kader-kader parpol. Ketika itu intrik dan konflik internal sering kali mewarnai masa kerja dan perjalanan KPU. Bahkan, sebagian anggota KPU menolak menandatangani hasil pemilu sehingga Presiden BJ Habibie harus mengeluarkan keppres pengesahan hasil pemilu.

    Perkuat Bawaslu

    Jika alasan parpol mendudukkan orang mereka di KPU dilatarbelakangi kekhawatiran akan dicurangi KPU, semestinya gagasan yang diajukan adalah memperkuat kewenangan Badan Pengawas Pemilu dan membentuk peradilan khusus pemilu.

    Di samping itu, jika parpol tak ingin kasus perekrutan Andi Nurpati oleh Partai Demokrat terulang kembali, semestinya mereka memiliki inisiatif guna memasukkan klausul bahwa harus ada jeda bagi anggota KPU untuk bisa bergabung di parpol.

    Hal ini penting untuk menjaga kerahasiaan data di lembaga penyelenggara pemilu. Kasus Andi Nurpati tak dapat dijadikan justifikasi bagi parpol untuk mengajukan gagasan pelibatan kader-kader mereka dalam kepengurusan KPU. Dalam konteks itu, kita dapat melihat motif mereka sesungguhnya mengajukan gagasan pelibatan orang parpol dalam kepengurusan KPU tak lebih sekadar hitung-hitungan peluang perolehan suara di Pemilu 2014.

    Karena itu, KPU harus tetap terbebas dari unsur parpol. Syarat mengenai independensi KPU tak perlu direvisi atau dibiarkan tetap sebagaimana saat ini bahwa calon anggota KPU minimal telah lima tahun tak lagi jadi anggota parpol. Tarik-menarik kepentingan mengenai isu ini membuat penyelesaian revisi UU No 22/2007 melebihi batas waktu. Parpol telah menjadikan DPR the site of power struggle bagi segala kepentingan mereka. Karena itu, tak mengherankan berbagai kritik publik terhadap kinerja DPR tak kunjung mendapat tanggapan memuaskan.

    Hal itu terlihat dari perkembangan terakhir proses revisi. Tujuh fraksi mendukung gagasan pelibatan orang parpol di kepengurusan KPU, yakni dari Partai Golkar, PDI-P, PKS, PPP, PKB, Gerindra, dan Hanura. Adapun dua fraksi, PAN dan Partai Demokrat, tak sepakat anggota KPU dari unsur parpol.

    Namun, perkembangan terakhir Demokrat mulai melunak dan akan merapat dengan tujuh fraksi pendukung. Apresiasi patut diberikan ke PAN yang hingga detik ini masih konsisten menentang pelibatan orang parpol di kepengurusan KPU. Sebagai parpol yang lahir dari rahim gerakan reformasi, PAN harus tampil di garda terdepan dari segala upaya perbaikan citra DPR di mata publik. Perbaikan citra ini penting bagi keberlangsungan kehidupan demokrasi kita. Jika citra DPR kian mengalami kemerosotan tajam, bukan mustahil demokrasi di Indonesia segera mengalami kebangkrutan.

    BAWONO KUMORO Peneliti Politik The Habibie Center dan Fellow Paramadina Graduate School of Political Communication

    Source: kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Dominasi Indonesia di Twitter Diragukan?

    twitter logo

    JAKARTA – Indonesia kini dinobatkan sebagai negara dengan pengguna Twitter terbanyak di dunia. Sayangnya media asing malah meragukan dominasi Indonesia di Twitter.

    Media online asal Inggris misalnya, Guardian, membuat sebuah artikel berjudul ‘Why Indonesians are all Twitter?’. Bahkan dalam sub judul, Guardian membubuhkan kalimat yang mengesankan Indonesia sama sekali tidak pernah tersentuh oleh teknologi.

    “Bagaimana mungkin, negara dengan jutaan penduduknya yang miskin, bahkan mereka pun belum pernah menggunakan komputer, menjadi negara pengguna Twitter terbesar di dunia?” tulis Ben Doherty, penulis Guardian, seperti dikutip okezone, Selasa (23/11/2010).

    Pernyataan yang sama juga pernah dilayangkan oleh komedian Stephen Colbert dalam acara yang dipandunya bertajuk ‘The Colbert Report’ yang tayang di stasiun televisi lokal di AS.

    Dalam salah satu kalimatnya, saat mengomentari video insiden ‘salaman’ Tifatul Sembiring dengan Ibu Negara AS, Michelle Obama, Stephen menyatakan dengan rasa tidak percaya jika warga Indonesia ramai membicarakan insiden ini melalui jejaring sosial Facebook dan Twitter.

    “Masa’ sih? Facebook dan Twitter? Saya pikir orang Indonesia masih berkomunikasi dengan memukul-mukul batok kelapa,” ujar Colbert yang disambut dengan tawa para penonton di studio.

    Doherty memberikan beberapa pemikirannya mengenai alasan mengapa Indonesia mendominasi Twitter. Di antaranya adalah ketersediaan ponsel murah di Indonesia dan banyaknya selebriti Indonesia yang menggunakan layanan mikroblogging ini.

    Namun begitu, Doherty menekankan jika pengguna internet aktif kebanyakan berasal dari kota besar di pulau Jawa. Sedangkan jutaan penduduk lainnya yang berasal dari luar pulau Jawa dianggap belum pernah sama sekali menggunakan komputer.

    Perusahaan riset ComScore menobatkan Indonesia sebagai negara pengguna internet terbanyak dengan jumlah penetrasi sekira 20,8 persen pengunjung per bulan. Sedangkan Brazil berada di posisi kedua dengan penetrasi 20,5 persen. AS berada di peringkat ketiga dengan penetrasi sekira 11,9 persen.

    Total penduduk Indonesia dengan 17.000 pulau ini berjumlah sekira 235 juta jiwa. Diperkirakan 93 juta pengguna internet di dunia telah mengunjungi Twitter. Angka ini meningkat sekira 109 persen dibanding tahun lalu,
    (srn)

    Source: okezone.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Peretas Sudah Mengincar Akun Twitter Andi Arief

    andi arief twitter

    JAKARTA – Akun Twitter Staf Khusus Presiden bidang Sosial dan Bencana, Andi Arief, diduga telah diincar oleh peretas sejak lama. Ini terlihat dari pola postingan sang hacker.

    “Jika dilihat dari postingan Akun Twitter Andi Arief yang dibajak, berisi dengan ejekan dan makian, maka si pelaku sudah jelas menargetkan untuk membajak Akun tersebut. Siapapun pelakunya sudah diluar konteks ethical hacker alias Black Hacker,” ujar web security auditor, Nathan Gusti Ryan, kepada okezone, Kamis (25/11/2010).

    Menurut Nathan, setidaknya ada beberapa cara yang dilakukan oleh hacker untuk membajak akun orang lain (hacking account). Langkah pertama adalah dengan teknik Soceng (social enggineering). Teknik ini kebanyakan digunakan oleh para spammer. Caranya dengan mengirimkan email berisi link yang akan mengarahkan calon korbannya untuk mengunjungi situs palsu, mirip Twitter, Facebook atau situs besar lainnya. Saat sang korban login maka secara otomatis informasi akun akan berpindah tangan ke pembajak akun yang akan digunakan untuk kepentingan mereka.

    Cara kedua, lanjut Nathan, berkaitan dengan kelalaian pemilik akun. Kemungkinan pemilik akun menggunakan paralel password, atau satu password untuk banyak akun. Akibatnya jika password ini jatuh ke orang yang salah maka seluruh akun yang dimiliki akan menjadi target potensial untuk di-hack. Bahkan efeknya pun akan berantai, bisa membuat situs tersebut terkena hack juga. Satu lagi kelalaian pengguna adalah tidak sengaja membuat akun jatuh ke tangan orang lain.

    “Biasanya orang malas mengingat password dan username yang banyak. Lalu mereka tulis di tempat lain, di ponsel, BB, atau kertas. Nah, ketika perangkat itu hilang akun ini bisa digunakan oleh orang lain,” papar Nathan.

    Selain itu, lanjut Nathan, cara lain adalah dengan mengambil data saat reset password. Setiap registrasi pada suatu websites, termasuk Twitter juga memiliki fasilitas Reset Password. Jika reset password ini bisa dilakukan oleh seseorang, biasanya membutuhkan beberapa data pribadi dan pertanyaan khusus.

    “Data pribadi dapat di cari dari sejumlah account, sedangkan pertanyaan khusus ini bila mudah ditebak maka reset cccount akan mudah dilakukan. Selanjutnya account yang lain akan jatuh ke tangan si pembajak tersebut,” ujarnya.

    Oleh karena itu Nathan sendiri menganjurkan agar masyarakat tidak melakukan coba-coba suatu software yang berfungsi untuk reset account. Apalagi mengunjungi link mencurigakan, yang didapat dari email tidak dikenal. (srn)

    Source: okezone.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • James T Riyadi: Pewaris Kerajaan Bisnis yang Fasih Bicara Sosial

    james riyady

    INILAH.COM, Jakarta –  Penerus kerajaan Grup Lippo ini baru ditunjuk menjadi Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Tenaga Kerja, Pendidikan, dan Kesehatan. Namun, ia sudah fasih berbicara tentang rencana hingga 5 tahun ke depan.

    “Kadin akan mendukung transformasi sosial khususnya di bidang pendidikan. Saat ini jumlah rakyat yang duduk di bangku kuliah baru 2 persen dari total warga , target 5 tahun ke depan akan meningkatkan

    tingkat standar yg terjangkau, target jumlahnya akan meningkat menjadi 10 persen,” ujar James T. Riady ketika ditemui usai mengikuti pengukuhan kepengurusan Kadin masa bakti 2010-2015 di jakarta, Kamis (25/11).

    Menurutnya, sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Selain itu, keberadaan Kadin sebagai salah satu pilarnya, dapat membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

    “Membangun bangsa adalah membangun sumber daya manusia. Kami harap dalam 5 tahun ini, Indonesia dapat merasakan kualitas pendidikan dan kesehatan yang tinggi, terjangkau masyarakat karena akan ada terobosan-terobosan dalam pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan,” papar  James yang juga Chief Executive Officer Grup Lippo.

    Lebih lanjut disebutkan, bahwa Kadin akan membantu meningkatkan akses warga terhadap dunia pendidikan, khususnya akses masyarakat yang selama ini kurang mampu untuk turut merasakan jenjang perkuliahan di Indonesia.

    Impian semua siswa untuk memasuki universitas ataupun perguruan tinggi yang mereka idam-idamkan, kadang harus kandas banyak faktor. Hal yang paling klasik adalah mahalnya biaya kulliah. “Mereka kalah sebelum bertanding, karena mereka merasa tidak memiliki apapun untuk masuk,” ujar pria berkulit putih ini.

    James Tjahaya Riady, adalah salah satu anak Mochtar Riady, pendiri grup Lippo, kelompok bisnis yang memiliki lebih dari 50 anak perusahaan. Jumlah seluruh karyawannya diperkirakan lebih dari 50 ribu orang. Aktivitas perusahaannya tidak hanya di Indonesia, tetapi juga hadir di kawasan Asia Pasifik, terutama di Hong Kong, Guang Zhou, Fujian, dan Shanghai.

    Grup Lippo pun paling tidak memiliki 5 area bisnis utama. Seperti jasa-jasa keuangan yang meliputi perbankan, investasi, asuransi, sekuritas, manajemen aset, dan reksadana. Kemudian sektor properti dan urban development, yang meliputi pembangunan kota satelit terpadu, perumahan, kondominium, pusat hiburan dan perbelanjaan, perkantoran dan kawasan industri.

    Lalu, area pembangunan infrastruktur, seperti pembangkit tenaga listrik, produksi gas, distribusi, pembangunan jalan raya, pembangunan sarana air bersih, dan prasarana komunikasi. Hampir semua bisnis ini dikonsentrasikan di luar negeri dan dikontrol oleh kantor pusat Grup Lippo yang berbasis di Hong Kong.

    Sektor lainnya adalah bidang industri yang meliputi industri komponen elektronik, komponen otomotif, industri semen, porselen, batu bara dan gas bumi. Terakhir, bidang jasa-jasa yang meliputi teknologi informasi, bisnis ritel, rekreasi, hiburan, hotel, rumah sakit, dan pendidikan. Sepak terjangnya dengan sektor sosial inilah yang tampaknya membuat James fasih berbicara tentang rencana jangka panjang untuk jabatan baru yang diembannya. 

    James memang harus membawahi beraneka ragam bidang dengan cakupan sangat besar. Namun, ia mengungkapkan hidup bukan hanya sekedar bekerja. Menurutnya,  hidup harus seimbang dengan bekerja, rekreasi dan keluarga. “Saat ini, saya fokus hanya mempengaruhi minimal 10 keputusan paling penting dan membuat perbedaan,” katanya.

    Cara ini dipelajari dari sang ayah, sehingga etika kerja keras agar memiliki sprit berjuang yang tinggi, menjadi salah satu pelajaran yang James pegang dalam hidupnya.

    Ia membagi sedikit pengalamannya, yakni ketika sebelum 1990 dirinya memegang jabatan sebagai presiden direktur di semua perusahaan milik grup Lippo. Hal ini membuat James bangkrut secara relasi dengan istri, anak dan saudara. “Namun, sejak 1990 saya bertobat. Hidup bukan sekedar bekerja tapi hidup yang utuh harus belajar membagi waktu dan pendewasaan,” tutupnya. [ast]

    Source: inilah.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.