siwah.com

Category: Political Marketing

  • Analisis Politik: Berburu Gengsi, Abai Prestasi

    KOMPAS.com – Meskipun rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi, ternyata tidak mudah rakyat Indonesia menjadi pemenang tulen pada Pemilihan Umum 2014. Bahkan pesta demokrasi sebagai festival yang seharusnya merayakan kedaulatan rakyat dihantui oleh sikap skeptis dan apatisme publik terhadap faedah dan kemaslahatan pemilu.

    Penyebab utamanya adalah tingkat kepercayaan rakyat terhadap lembaga politik dan negara semakin merosot. Rendahnya keterandalan lembaga-lembaga tersebut dipertegas dengan beberapa survei akhir-akhir ini. Indikatornya, potensi pemilih yang menyatakan belum tahu atau tidak memilih berkisar 30 persen sampai 40 persen.
    (more…)

  • Menjelang Penetapan Daftar Pemilih, Validitas Data Masih Saja Dipertanyakan

    JAKARTA, KOMPAS.com — Sehari menjelang jadwal penetapan daftar pemilih tetap (DPT) oleh Komisi Pemilihan Umum, beberapa persoalan masih menjadi pertanyaan bagi para anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Salah satunya, perbedaan data antara KPU dan Badan Pengawas Pemilu.

    “Bawaslu mendapatkan lebih dari 11 juta data pemilih bermasalah,” ujar anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin, dalam rapat dengar pendapat dengan KPU dan Bawaslu, Selasa (22/10/2013) malam. Verifikasi yang dilakukan Bawaslu, kata dia, mendapatkan ada 171 juta pemilih, sementara KPU menyebutkan data pemilih per Senin (21/10/2013) memuat 186.127.400 pemilih.
    (more…)

  • Pengamat: Perlu Dibentuk Dewan Etik Lembaga Survei

    JAKARTA, KOMPAS.com – Wacana pengaturan kerja lembaga survei kembali muncul. Dewan Etik dinilai perlu dibentuk untuk menangani rilis hasil survei yang diduga hanya untuk kepentingan pihak tertentu.

    “Perlu dibentuk Dewan Etik yang dipayungi negara. Seperti Dewan Pers (yang tangani pers),” kata pengamat politik Andrianof Chaniago saat diskusi Meneropong Independensi Survei Politik di Jakarta, Selasa (22/10/2013).
    (more…)

  • Klenik Pemilu, Jimat dan Mandi Kembang Bertarif Miliaran

    Suasana Ruang Sidang DPR, Doc: Kompas.com

    JAKARTA, KOMPAS.com — Selain gencar memasang pamflet, leaflet, spanduk, dan baliho, para calon wakil rakyat juga tak sedikit yang mendatangi paranormal. Mungkin, ini pilihan untuk mereka yang tak punya cukup rasa percaya diri. Tujuannya, apalagi kalau bukan untuk memuluskan jalannya menjadi penghuni parlemen, entah di tingkat pusat maupun daerah. Ya, para calon anggota legislatif ini lebih percaya jimat dibandingkan turun untuk mendekatkan diri ke rakyat.

    Salah satu paranormal ternama, Ki Joko Bodo, yang kerap mendapatkan klien “premium” pun mulai banyak menerima permintaan dari para caleg menjelang Pemilu 2014.
    (more…)

  • Basics of political marketing to target young voters in 2014 elections

    The primary aim of political warfare is to win votes, by building preference and shaping perception. The challenge of preference building has to be accomplished in a short period of time. This is not classic marketing warfare; marshalling the 4Ps. Marketing in politics is more about the 4Cs: cause, constituency, comparative advertising and celebrity endorsements. 

    Cause is the start point: what does the party stand for? Why does this party exist? What does the PM candidate stand for? There are many causes on offer: secular, development, safety, jobs, prices, pride, honesty and governance. This election will see multiple voter segments. 
    (more…)

  • LSI Network: Kasus Akil Jangan Bikin Pilkada Dihapus

    VIVAnews – Sejumlah pihak mengusulkan agar pilkada langsung dihapus dan kewenangan memilih kepala daerah dikembalikan ke DPRD menyusul terungkapnya dua kasus suap sengketa pilkada yang membuat Ketua MK nonaktif Akil Mochtar mendekam di Rutan KPK.

    Pilkada langsung yang melibatkan rakyat dianggap rentan praktik suap-menyuap, dan pelaksanaannya memboroskan keuangan negara. Namun wacana ini ditentang oleh Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Network Toto Izul Fatah. Ia menilai gagasan itu sebagai sikap reaktif dan respons tidak cerdas.
    (more…)

  • Peserta Pemilu Tak Boleh Kampanye di Media Sosial

    JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan, kampanye pemilu menggunakan media sosial termasuk dalam kampanye media massa. Karena itu, penggunaan media sosial sebagai sarana kampanye belum diperbolehkan. Hal itu dapat dilakukan pada 16 Maret hingga 5 April 2014.

    “(Media sosial) termasuk dalam media massa online. Undang-Undang (Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif) dan PKPU (Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilu Legislatitf) sudah mengatur, kampanye dalam bentuk rapat umum dan kampanye melalui media masa cetak, online, dan elktronik. Hanya bisa dilakukan 21 hari sebelum dimulainya masa tenang,” tegas Komisioner KPU Arif Budiman saat ditemui di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (8/10/2013).
    (more…)

  • Koalisi Partai Islam Persempit Jangkauan Penetrasi

    Ilustrasi Poros Tengah Jilid II | Kompas.com

    JAKARTA, KOMPAS.com — Peneliti dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), J Kristiadi, mengatakan, koalisi partai Islam tak mungkin terealisasi. Pasalnya, koalisi itu justru merupakan blunder yang akan mempersempit jangkauan penetrasi koalisi tersebut.

    Kristiadi menjelaskan, terminologi partai Islam saat ini sudah tak berlaku dan membingungkan. Sebab, pada kenyataannya, kondisi partai di Indonesia sudah sangat terbuka dan diwakili semua unsur. “Dikotomi (partai Islam) itu sudah tidak valid. Sekarang ini ada perkembangan yang sangat baik, basis-basis partai tidak bisa dibasiskan oleh hal yang sifatnya primordial,” kata Kristiadi dalam sebuah diskusi di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (1/10/2013).
    (more…)

  • Capreskan Suryadharma, Ini Strategi PPP

    Suryadharma Ali | KOMPAS/Totok Wijayanto

    JAKARTA, KOMPAS.com – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menetapkan Ketua Umumnya, Suryadharma Ali, sebagai calon presiden. Untuk mengusung Suryadharma, PPP akan mengomandoi koalisi yang berbasis partai Islam.

    “Mengingat kebutuhan koalisi dalam rangka persyaratan pencalonan presiden 2014, majelis-majelis bersepakat agar DPP PPP mengambil prakarsa untuk mengintensifkan silaturahim di antara sesama partai politik berbasis Islam,” ujar Sekretaris Jenderal PPP M Romahurmuzy di Jakarta. Selasa (1/10/2013).
    (more…)

  • Mengapa Sebagian Kantor Pemerintah AS Ditutup?

    Ilustrasi | SHUTTERSTOCK

    WASHINGTON, KOMPAS.com – Pemerintah Amerika Serikat mulai melakukan penutupan sebagian kantor setelah Partai Republik menolak menyepakati anggaran dengan mengatakan mereka baru sepakat bila reformasi kesehatan Presiden Obama ditunda.

    Kebuntuan ini terjadi setelah dua majelis di Kongres gagal menyepakati anggaran baru. Lebih dari 700.000 pegawai pemerintah federal menghadapi cuti tanpa jaminan dan tidak jelas kapan akan mendapatkan gaji lagi.
    Presiden Obama memperingatkan penutupan akan memiliki “dampak ekonomi langsung kepada rakyat” dan menyebabkan upaya pemulihan ekonomi menghadapi risiko.
    (more…)