TEMPO.CO, Jakarta – Politikus juga memanfaatkan media sosial untuk berkomunikasi, menarik simpati, dan membangun citra sekaligus popularitas dalam momen Ramadan. Ketua Umum Partai Golongan Karya yang juga calon presiden dari partai tersebut, Aburizal Bakrie, sering menyapa calon pemilihnya lewat akun Twitter@aburizalbakrie. Pemilik akun berpengikut 180 ribuan orang ini rajin pula memasang aktivitas berbuka puasa yang dilakukannya di pelbagai tempat.
Category: Political Marketing
-
Arie Maulana: Politisi PA Gagal Jadikan Bendera Kepentingan Bersama
Banda Aceh – Polemik bendera bulan bintang yang masih menunggu pertemuan antara Gubernur Zaini Abdullah dengan Presiden SBY menjadi perhatian aktifis 1998. Menurut Arie Maulana, mantan aktifis SMUR (Solidaritas Mahasiswa untuk Rakyat) polemik bendera ini disebabkan karena kesalahan komunikasi politik Partai Aceh (PA).
“Pola komunikasi politisi PA, memberi kesan bahwa mereka telah menggunakan isu bendera ini hanya untuk meningkatkan elektabilitas personalnya pada 2014. Sehingga ini menjadi sumber kecurigaan utama berbagai elemen masyarakat di Aceh. Penafian aspirasi masyarakat Gayo dan Barat Selatan tidak bisa begitu saja dilakukan politisi PA. Ini sangat kita sayangkan. Akibatnya PA berjalan sendirian, ” kata Arie kepada The Globe Journal, Minggu (7/4/2013) malam.
(more…) -
Marketing Politik dan Produk Politik
GELIAT politik nasional mulai terasa. Pendaftaran dan penyeleksian para calon anggota legislatif untuk bertarung dalam Pemilu 2014 tengah dilakukan partai-partai politik yang telah dinyatakan lolos menjadi kontestan Pemilu 2014. Semua partai politik dipastikan akan berusaha keras dan bersaing untuk menggaet massa dan memperoleh dukungan publik sehingga partai dan para calon legislatif mereka terpilih. Mereka akan berupaya menawarkan program-program yang menarik publik. Dalam konteks inilah, marketing politik menjadi strategi yang relevan agar proses-proses politik lebih efisien.
(more…) -
Rakyat Tidak Butuh Cucu Pemimpin Sejati
Politik dinasti sering dipertentangkan dengan meritokrasi. Politik dinasti kerap dimaknai dekat dengan nepotisme dan kolusi. Betapa tidak, politik dinasti diartikan sebagai praktik pendistribusian kekuasaan di antara anggota keluarga sedarah.
Praktik ini dilakukan bukan saja untuk memastikan suksesi kekuasaan, melainkan juga untuk melanggengkan akses terhadap kekuasaan politik dan ekonomi di tangan satu keluarga atau klan tertentu. Sementara itu, meritokrasi menekankan pada sistem yang memberi tempat kepada mereka yang berprestasi untuk menjadi pemimpin.
-
Dinasti Politik Menghambat Sirkulasi Elite
Sirkulasi elite dalam konteks pergantian kepemimpinan politik adalah salah satu syarat bagi terwujudnya iklim demokrasi yang sehat. Fenomena kekerabatan politik dinilai berpotensi menghambat jalannya sirkulasi politik yang terbuka dan partisipatif.
Fenomena banyaknya hubungan kekerabatan dalam kepemimpinan politik di negeri ini semakin menguatkan gejala dinasti politik. Hal ini khususnya terekam dalam pemilu kepala daerah (pilkada) langsung. Petahana kepala daerah cenderung berupaya mempertahankan kekuasaan dengan melimpahkan dukungan kepada kerabatnya dalam pilkada. Data hasil kontestasi politik di tingkat lokal mencatat, tidak sedikit kerabat petahana sukses memenanginya.
Gejala ini dinilai publik cukup mengkhawatirkan, meski dari sisi perundang-undangan masih bisa dimungkinkan. Publik menilai pola penguasaan politik semacam itu bakal menjerumuskan kondisi politik menjadi tidak sehat dan berdampak negatif.
(more…) -
Gagasan Ekonomi Parpol
Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan 10 partai politik sebagai peserta Pemilihan Umum 2014. Meski demikian, sampai saat ini masih ada sengketa dari parpol yang tidak lolos pemilu.
Bagi sebagian orang, 10 partai politik (parpol) tersebut dianggap ideal untuk mewakili aspirasi politik rakyat meskipun sebagian khalayak masih menganggap jumlah itu terlalu banyak, dan sebagian lain berpendapat sebaliknya.
Dalam kontestasi demokrasi, ujung dari proses politik pemilu itu adalah kemenangan suara yang diperoleh dari akumulasi produksi gagasan, soliditas organisasi, dan kapasitas modal (untuk kepentingan kampanye, iklan, dan sebagainya). Bagi orang awam, yang terlihat dari aktivitas parpol hingga hari ini sekadar upaya memperkuat soliditas organisasi dan pengumpulan pundi-pundi uang untuk kepentingan pemilu melalui beragam cara. Publik hampir tidak pernah mendengar gagasan yang hendak dijual parpol, khususnya ide terkait pengelolaan ekonomi nasional.
(more…) -
Demokrasi dan Pembentukan Daerah Pemilihan
Demokrasi, kata Abraham Lincoln, merupakan pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Demokrasi adalah satu-satunya bentuk pemerintahan yang memungkinkan rakyat memerintah diri mereka.
Karena jumlah penduduk, luas wilayah, dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi, negara modern tidak lagi memungkinkan rakyat memerintah diri mereka secara langsung dalam semua bidang kehidupan. Jalan keluar yang ditempuh adalah demokrasi perwakilan dan representasi politik.
Yang memerintah bukan lagi rakyat pemilik pemerintahan secara langsung, tetapi mereka yang dipilih rakyat melalui pemilihan umum, baik yang berasal dari partai politik maupun perseorangan alias independen. Ironisnya, demokrasi perwakilan dan representasi politik justru memungkinkan demokrasi modern menyingkirkan rakyat pemilik kekuasaan pemerintahan dari institusi yang memerintah mereka. Mereka yang dipilih mewakili rakyat mengambil keputusan atas nama rakyat tanpa mendengarkan atau berkonsultasi sama sekali dengan rakyat.
(more…) -
Beda survei LSI dan SMRC soal kepuasan publik terhadap SBY
Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menunjukkan jebloknya suara Partai Demokrat telah menjadi pergunjingan publik, karena hasilnya yang anomali. Survei tersebut menyatakan kepuasan publik terhadap Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak sejalan dengan elektabilitas Partai Demokrat yang dibinanya.
Survei nasional yang dilakukan 6-20 Desember 2012 terhadap 1.220 responden itu menunjukkan 55,8 persen publik ‘sangat puas’ dan ‘cukup puas’ terhadap kinerja SBY. Namun demikian, angka tersebut itu tidak diikuti dengan elektabilitas Demokrat yang merosot hingga ke angka 8,3 persen.
(more…) -
Survei: Caleg Merakyat dan Jujur Lebih Disukai
VIVAnews – Hasil survei Media Survey Nasional (Median) menunjukkan bahwa masyarakat atau responden cenderung tertarik untuk memberikan suaranya kepada calon anggota legislatif (caleg) yang berkualitas, tidak sekedar populer.
Direktur Eksekutif Median, Rico Marbun, menjelaskan bahwa survei nasional Median di 33 provinsi yang dilakukan pada 10-18 Januari 2013 menemukan bahwa dari 1.200 responden yang diwawancarai, mayoritas lebih mengehendaki kualitas caleg yang berkarakter merakyat, yaitu sebesar 27,4 persen. Sedangkan karakter caleg terbanyak kedua yang dikehendaki rakyat adalah jujur dan bersih sebesar 19,3 persen, disusul dengan karakter cerdas (14 persen).
-
Menjadi Aceh: Identitas yang Tak Tuntas
JIKA ada pertanyaan “apa yang dimaksud orang Aceh?” jawabannya mungkin tak sederhana.
Aceh pascakonflik telah menumbuhkan semangat untuk menegaskan kembali siapa itu orang Aceh. Hal ini telah merangsang penggalian ingatan kolektif tentang sejarah dan budaya secara lebih pragmatis. Di satu sisi, hal ini penting sebagai acuan masyarakat Aceh agar dapat melangkah ke masa depan dengan tetap berpijak pada akar. Di lain sisi, diskursus ini sangat rentan dengan intervensi dan kalkulasi politik. Di tengah pusara itu ada tema besar bernama ‘identitas Aceh’.
(more…)