siwah.com

Category: Political Marketing

  • Meski Efektif, BRTI Belum Ijinkan Kampanye Pemilu via Ponsel

    JAKARTA – Berkampanye melalui media ponsel merupakan langkah yang efektif. Namun hingga kini belum ada kejelasan regulasi yang mengatur tata cara berkampanye melalui perangkat genggam tersebut.

    “BRTI menyadari bahwa 100 juta lebih pengguna telepon genggam merupakan media yang efektif untuk berkampanye. Namun hingga kini kami belum dapat penjelasan dari KPU mengenai peraturan tersebut,” ujar Anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi saat dikonfirmasi melalui telepon genggam, Senin (14/7/2008).
    (more…)

  • KPU Lepas Tangan Soal Kampanye Pemilu via Ponsel

    JAKARTA – Kampanye menggunakan media ponsel dianggap Komisi Pemilihan Umum (KPU) bukan wewenang mereka. Bahkan KPU melimpahkannya kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

    “Kampanye lewat SMS itu kan masuk ke dalam kriteria media elektronik. Dan itu bukan wewenang KPU melainkan KPI sebagai pihak yang berwenang mengatur tata cara penyiaran melalui media elektronik,” ujar anggota KPU Sri Nuryanti saat dikonfirmasi okezone di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (14//2008).
    (more…)

  • Pengamat: Banwaslu Berwenang Awasi Kampanye via Ponsel

    JAKARTA – Menurut pengamat Telekomunikasi, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) ternyata dirasa tidak memiliki kewenangan secara eksplisit untuk mengatur konten kampanye pemilu yang melibatkan ponsel. Namun Badan Pengawas Pemilu (Banwaslu) memiliki wewenang untuk mengawasi.

    “Jika konten kampanye parpol melalui media koran, radio, tv dan media luar ruang diawasi oleh Banwaslu maka, menurut hemat saya, sudah menjadi tugas Panwaslu juga untuk ikut mengawasi konten kampanye yang di-broadcast lewat SMS,” ujar pengamat telekomunikasi Maswigrantoro Roes Setiyadi melalui balasan surat elektroniknya, Selasa (15/7/2008).
    (more…)

  • Aturan Kampanye via Ponsel Tidak Hanya Konten

    JAKARTA – Jika memang kampanye melalui media ponsel dirasa perlu untuk diatur maka pengamat telekomunikasi Maswigrantoro Roes Setiyadi berharap peraturan tersebut tidak hanya seputar konten tapi juga di luar konten.

    “Jika memang dirasa perlu diatur maka tidak hanya seputar konten SMS tapi juga di luar itu. Misalnya melibatkan masyarakat umum sebagai penilai, dan atau membentuk suatu instansi untuk menjembatani keluhan masyarakat penerima konten,” ujar Maswig dalam balasan surat elektroniknya, Selasa (15/7/2008).
    (more…)

  • Pantomim di Malioboro, PKS Langgar Aturan

    YOGYAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY secara tegas menyatakan bahwa PKS telah melanggar aturan kampanye pemilu 2009.

    Anggota KPU DIY M Najib menegaskan pelanggaran kampanye tersebut terlihat ketika hari ini enam anggota PKS DIY melakukan aksi teatrikal di Jalan Malioboro.
    (more…)

  • Karena Beda Partai, Perceraian Pasutri Meningkat

    JAKARTA – Dirjen Bimas Islam, Nasarudin Umar mengatakan, angka perceraian karena perbedaan politik atau partai dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilu dan Pilkada) cenderung naik dari tahun ke tahun.

    “Ini harus diwaspadai, karena dapat mengganggu keutuhan dan kelanjutan masa depan bangsa,” katanya dalam rilis yang diterima okezone di Jakarta, Selasa (15/7/2008).
    (more…)

  • PKS Setuju Parpol Tak Kampanye di Masjid

    JAKARTA Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring, mengaku setuju agar partai politik tidak melakukan kampanye di dalam atau halaman masjid.

    Komentar Tifatul tersebut sekaligus menanggapi imbauan dari Dirjen Bimas Islam, Departemen Agama, Nasaruddin Umar, yang mengimbau agar masjid tidak dijadikan aktivitas parpol.
    (more…)

  • Dirjen Bimas Islam: Jangan Kampanye di Masjid!

    JAKARTADirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nasaruddin Umar meminta, partai politik tidak menggunakan masjid sebagai tempat kampanye atau pemasangan atribut parpol.

    “Saya tidak setuju kalau masjid digunakan sebagai arena kampanye,” kata Nasaruddin Umar dalam rilis yang diterima okezone di Jakarta, Selasa (15/7/2008).
    (more…)

  • Uang Palsu Meningkat Jelang Pemilu

    JAKARTA – Bank Indonesia (BI) mengingatkan kepada masyarakat agar lebih waspada terhadap peredaran uang palsu (Upal). Selagi menjelang pemilu, ada indikasi peningkatan Upal akan meningkat.

    “Sosialisasi BI kepada PBNU merupakan salah satu upaya mendorong masyarakat untuk lebih meneliti keaslian uang rupiah,” ujar Deputi Gubernur BI Budi Rochadi usai MoU mengenai Sosialisasi Keaslian Uang Rupiah antara BI dengan PBNU di kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Selasa (15/7/2008).
    (more…)

  • Partai Gerindra Langgar Kampanye di Banyumas

    PURWOKERTO – Memasuki masa kampanye Pemilu 2009, sejumlah partai politik (parpol) di Banyumas, Jawa Tengah, mulai melakukan pelanggaran. Pelanggaran itu berupa pemasangan atribut-atribut partainya di tempat terlarang yakni jalan protokol Kota Purwokerto.

    Salah satu parpol yang melanggar itu adalah Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Partai yang resmi mengusung calon presiden Prabowo Subiyakto itu memasang banyak atribut di jalan protokol. yakni di Jalan Gatot Soebroto.
    (more…)