siwah.com

Category: Political Marketing

  • Pendaftaran Calon DPD Ditutup: Hanya 31 Peserta yang Akan Diverifikasi

    BANDA ACEH – Pendaftaran dan penyerahan berkas persyaratan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Aceh untuk Pemilu 2009, Selasa (15/7) pukul 00.00 WIB malam tadi, telah ditutup. Dari 65 peserta yang mengambil formulir, hanya 31 orang yang mencalonkan diri dan menurut rencana akan dilakukan verifikasi faktual oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh pada 23 Juli sampai 23 Agustus mendatang.

    Mereka yang sudah menyerahkan berkasnya, belum resmi ditetapkan sebagai calon DPD dan bisa dipilih pada Pemilu 2009 mendatang. Sebab, KIP akan melakukan dua tahapan pemeriksaan lanjutan, yaitu verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. “Bisa atau tidaknya mereka ditetapkan sebagai peserta untuk calon DPD dalam Pemilu nanti, sangat tergantung dari hasil verifikasi ini,” kata Ketua Kelompok Kerja (Pokja) DPD KIP Aceh, Ir Hj Nurjani Abdullah kepada Serambi, Senin (14/7).
    (more…)

  • Proses Pilkada Pidie Jaya Dinilai Cacat Hukum

    KIP Subulussalam Jaring Cawalkot

    SIGLI – Proses pelaksanaan tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) Pidie Jaya yang kini sedang berlangsung, dinilai cacat hukum. Pasalnya, panitia pengawas pemilihan (panwaslih) yang akan mengawasi pilkada setempat, sampai sekarang belum dilantik. Demikian diungkapkan Angota DPRK Pidie Jaya dari F-PDIP, Mustari Mukhtar, kepada Serambi di Sigli, Senin (14/7).
    (more…)

  • KIP tak Berwenang Awasi Pelanggaran Kampanye

    BANDA ACEH – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh menyatakan tidak berwenang mengawasi setiap pelanggaran dalam tahapan Pemilu 2009 yang kini sudah memasuki masa kampanye, menyusul belum dilantiknya Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) untuk Provinsi Aceh oleh Bawaslu Pusat.

    Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Kampanye, Zainal Abidin kepada Serambi (14/7) mengatakan, secara kelembangaan Panwaslu dan KIP mempunyai tugas dan kewenangan yang berbeda. “Aturan Pemilu tidak memberi kewenangan pengawasan kepada KIP. Karena itu KIP tidak boleh bertindak sebagai pengawas,” katanya.
    (more…)

  • Di Lhokseumawe: Belum Ada Kampanye Partai

    LHOKSEUMAWE – Hingga kemarin sore, belum ada partai melaksanakan kampanye terbatas di Lhokseumawe. Padahal, Komisi Independen Pemilihan (KIP) menetapkan kemarin hari perdana peserta pemilu melakukan kampanye terbatas. Syaratnya, harus mengirim surat pemberitahuan kepada aparat kepolisian.

    “Kami sudah berkoordinasi dengan kepolisian. Untuk hari ini (kemarin––red), belum ada satupun partai mengirim surat kepada aparat keamanan untuk melakukan kampanye terbatas,” ujar Ketua KIP Lhokseumawe, Ridwan Hadi, Sabtu (12/7). Dia didampingi anggotanya, Syahrir M Daud.
    (more…)

  • Panwaslu Belum Dilantik: Tahapan Pemilu Aceh Terancam Terganggu

    BANDA ACEH – Tahapan pemilu legislatif di Aceh yang kini memasuki masa kampanye berjalan tanpa pengawasan karena belum dilantiknya Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Tanpa Panwaslu, tahapan kampanye di Aceh berpotensi terganggu karena akan ada tahapan- tahapan yang terlepas dari pengawasan. Pernyataan itu disampaikan pakar hukum Universitas Syiah Kuala, Dr Mawardi Ismail SH MHum menjawab Serambi, Sabtu (12/7) terkait kebijakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pusat yang hingga kini belum melantik Panwaslu Aceh, sedangkan tahapannya telah memasuki masa kampanye.
    (more…)

  • Parpol Harus Berikrar Antidiskriminasi

    BANDA ACEH – Partai politik peserta Pemilu 2009, diminta untuk mengeluarkan pernyataan bersama dalam mengantisipasi lahirnya sikap diskriminasi ataupun tindakan lainnya yang dapat mengancam jalannya pesta demokrasi di Aceh. Demikian salah satu hal yang mengemuka dalam diskusi publik tentang strategi dan langkah mewujudkan pemilu damai di Aceh, dilaksanakan oleh Yayasan Insan Cita Madani (YICM), di Rodya Café, Banda Aceh, Sabtu (12/7).

    Acara yang dimoderati oleh Irwan Adaby itu menghadirkan sejumlah pemateri dari partai politik lokal. Mereka adalah Amiruddin dari Partai Aceh (PA), Thamrin Ananda dari Partai Rakyat Aceh (PRA), Nurkhalis dari Partai Daulat Atjeh (PDA), dan Hayatisna dari Partai Aliansi Rakyat Aceh (PARA) Peduli Perempuan. Partai yang disebut terakhir, dinyatakan tidak lolos dalam seleksi faktual yang dilaksanakan oleh KIP Aceh beberapa waktu lalu.
    (more…)

  • Masa Kampanye Rawan Pelanggaran

    YOGYAKARTA–MI: Kampanye pemilu yang berlangsung sembilan bulan dan dimulai 12 Juli berjalan timpang. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) sampai sekarang belum terbentuk. Lembaga pemantau pemilu independen pun juga belum ada. Praktis, kampanye akan berjalan tanpa pengawasan sehingga melanggar Undang-Undang No. 22/2007 tentang penyelenggara pemilihan umum.

    Ketua KPU Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Suparman marzuki, Jumat (11/7), mengatakan, dengan tidak adanya panwaslu maka pelaksanaan kampanye dipastikan rawan pelanggaran dan berlangsung tidak tertib.
    (more…)

  • Lembaga Survei Rangkap Harus Proklamirkan Diri

    JAKARTA–MI: Ketua Presidium Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Jojo Rohi menyatakan lembaga survei yang merangkap sebagai mesin politik calon di Pilkada hendaknya memproklamirkan diri.

    Pasalnya, selama ini masyarakat menganggap lembaga survei ada di ranah akademik. Sehingga, apabila lembaga survei rangkap itu tidak memproklamirkan diri sebagai mesin politik calon tertentu maka akan timbul polemik di masyarakat.
    (more…)

  • Politikus Kecewa, Parpol Baru Jadi Taruhan

    JAKARTA–MI: Banyaknya partai politik merupakan indikator serius ketidakmampuan elit politik untuk berunding satu sama lain. Elit politik yang kecewa dengan partai awalnya, malah membuat partai baru, bukannya melakukan tawar menawar politik.

    “Karenanya jumlah partai politik saat ini tidak hubungan dengan aspirasi masyarakat. Buktinya berbagai survei menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada semakin rendah. Masyarakat semakin apatis dengan banyaknya partai politik,” kata Direktur Eksekutif Strategic Political Intelligence (SPIN) Hamid Basyaib dalam diskusi bertajuk ‘Untung Rugi Pemilu dengan Parpol Banyak’ di Gedung DPD Senayan Jakarta, Jumat (11/7).
    (more…)

  • Parpol Ganti “Baju”Pada Dasarnya Mengelabui Rakyat

    JAKARTA–MI: Ketua Pansus RUU Pemilu dan Pilpres Ferry Mursyidan Baldan berpendapat, parpol-parpol yang motivasinya sekedar “ganti baju” agar bisa ikut dalam kontes di pemilu pada dasarnya telah mengelabui rakyat.

    “Kalau hanya sekedar ganti baju saja, itu artinya telah mengelabui rakyat,” katanya saat berbicara dalam acara dialektika demokrasi di Gedung DPR Jakarta, Jumat.
    (more…)