siwah.com

Category: Political Marketing

  • Tiada Kesombongan di Kantor Partai Aceh

    BANDA ACEH – Ruko tingkat tiga itu berwana merah, garis hitam putih menjadi ciri khasnya. Terletak di Jalan Sultan Alaidin Mahmudsyah, pusat kota Banda Aceh, tempat ini sejak pagi sudah berseliweran pengunjung. Beberapa kendaraan roda dua dan empat teparkir di depannnya. Bebera bendera mengelilinginya. Inilah kantor pusat Partai Aceh. Sebuah partai terbesar di Aceh, pemenang Pemilu yang lalu.

    Ketika The Atjeh Post tiba di sini, di dalam kantor sejumlah mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) berada di sini. Mereka memang sudah terjun ke dunia politik, dan Partai Aceh adalah satu-satunya partai yang memberi wadah yang luas buat mereka. Kendati demikian, Partai Aceh kini juga telah membuka ruang politik untuk masyarakat di Aceh. “Siapa saja boleh berpolitik di Aceh, tak ada batasan suku. Asalkan berada di Aceh dan berfikir untuk kemajuan masyarakat Aceh,” kata Muzakir Manaf, Ketua Umum Partai Aceh.

    Ketika memasuki Kantor Pusat Partai Aceh, terlihat beberapa orang staf dan tenaga keamanan di ruang depan. Sejumlah tamu lainnya mengantre menunggu kesempatan masuk ke dalam kantor.

    Setelah memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud kedatangan untuk mewawancarai sejumlah kegiatan Tim Pusat Partai Aceh menjelang Pilkada. Dengan wajah ramah, staf keamanan di situ langsung menyerahkan badge tamu (tanda pengenal) dan mengantarkan The Atjeh Post ke lantai II kantor. Di antar sampai bertemu dengan  Kamaruddin Abubakar yang akrab disapa Abu Razak. Abu Razak adalah Ketua Tim Pemenangan Zaini Abdullah-Muzakir Manaf, elit Partai Aceh yang menjadi kandidat Gubernur-Wakil Gubernur Aceh.

    Saat berjalan menuju lantai II kantor itu, terlihat juga beberapa orang sedang berbincang-bincang di ruang pertemuan atau ruang rapat di lantai I. Sejumlah foto-foto terpampang di salah satu bagian dinding lantai I Kantor Pusat Partai Aceh itu. Salah satunya adalah foto Wali Nanggroe Hasan di Tiro yang adalah pencetus berdirinya Gerakan Aceh Merdeka. Terdapat lambang besar Partai Aceh dibawah foto itu, yang diapit dua bendera Merah Putih dan bendera Partai Aceh.

    Saat tiba di Lantai II, beberapa staf keamanan juga terlihat berjaga-jaga. Beberapa staf lainnya sibuk mengurusi segala kebutuhan administrasi menjelang Pilkada. The Atjeh Post pun dipersilahkan menunggu sesaat dikarenakan ada tamu yang sedang bertemu dengan Ketua Tim Pemenangan Pusat Partai Aceh.

    Sembari menunggu, The Atjeh Post berbincang-bincang dengan salah seorang staf kantor itu. Mereka mengaku memiliki staf berjumlah 15 orang yang mengurus segala urusan adminintrasi, dengan tenaga keamanan yang berjumlah 6 orang setiap harinya yang menjaga kantor itu. “Untuk keamanan yang jaga 3 di bawah dan tiga diatas,” kata Wakil Sekretaris Pengurus Pusat Partai Aceh Dahlan kepada The Atjeh Post, Rabu 22 Februari 2012.

    Selain mengurusi adminitrasi Partai Aceh, Dahlan mengaku bersama tim lainnya mengurusi sejumlah tanda pengenal relawan yang ingin mejadi tim kampanye dan tim pemenangan Partai Aceh. “Kami sudah mengeluarkan tanda pengenal berjumlah ribuan,” kata Dahlan. “Setiap hari ada saja yang terus berdatangan dan ingin menjadi relawan.”

    Selang beberapa saat, tamu di dalam ruangan Ketua Tim Pemengan Partai Aceh pun keluar dan The Atjeh Post dipersilahkan masuk untuk mewawancarai Abu Razak. Ada dua buah sofa dan beberapa kursi di dalam ruangan Abu Razak.

    Disela-sela wawancara, beberapa orang staf masuk dan menyatakan ada beberapa tamu lainnya yang ingin bertemu dengan Abu Razak. The Atjeh Post pun langsung menanyakan beberapa poin pertanyan yang diperlukan untuk bahan berita. Di saat wawancara itu, tiba-tiba muncul Muzakir Manaf yang disapa Mualem langsung memasuki ruangan itu dan menyalami beberapa orang yang ada di dalam ruangan Abu Razak.

    “Silahkan, lanjut terus,” kata Mualem sembari tersenyum.

    Sembari mewawancarai Abu Razak, The Atjeh Post juga sempat mengajukan beberapa pertanyaan ke Mualem, namun dikarenakan banyaknya tamu yang ingin bertemua dengan Abu Razak dan Mualem, akhirnya The Atjeh Post memutuskan tidak melanjutkan wawancara lagi.

    Akhirnya, The Atjeh Post izin pamit kepada Abu Razak dan Mualem. “Mualem kalau dia ada di Banda Aceh sering datang kemari untuk memberikan arahan dan petunjuk,” kata seorang staf Kantor Pusat Partai Aceh di ruang administrasi yang berdekatan dengan ruang Abu Razak.

    Ketika The Atjeh Post turun, beberapa pengurus Pusat Partai Aceh sedang melakukan pertemuan di ruang rapat di lantai I kantor itu. Terlihat diantaranya Juru Bicara Partai Aceh Fakhrul Razi, Ketua Tim kampanye Pusat Partai Aceh Azkia Abubakar, serta beberapa pengurus pusat Partai Aceh lainnya.
    Sementara di ruang depan, sejumlah tamu juga semakin ramai yang berdatangan.

    “Mereka sejumlah masyarakat yang berdatangan dari berbagai daerah untuk menjadi relawan tim pemenangan Partai Aceh,” kata salah seorang tenaga keamanan Kantor Pusat Partai Aceh Diansyah kepada The Atjeh Post.

    Dian mengaku, setiap harinya puluhan tamu  berdatangan dari berbagai daerah di Aceh. “Para tamu yang datang kemari kebanyakan untuk menjadi relawan Partai Aceh,” ujarnya.

    Setelah berbincang sesaat dan mengambil foto-foto, akhirnya The Atjeh Post pamit. Ternyata mereka-mereka yang dulunya pemanggul senjata, juga memiliki kemampuan berpolitik dan administrasi kepengurusan partai seperti para tokoh-tokoh politik partai naional di Aceh. Mereka ramah dan bersahabat. Berbicara santun, tak ada aroma kesombongan dan jumawa di sini.

  • Partai Lokal Baru Lawan PA?

    Jika pembentukan Partai Lokal Baru bukan sekedar “peusak hop” dan gertak politik untuk keperluan merawat konstituen di ajang Pilkada 2012 agar tidak berlarian ke kubu lain, akankah sanggup melawan Partai Aceh (PA)?

    Dari berita berbagai media, terkabarkan bahwa pada Kamis, 16 Februari 2012, Irwandi Yusuf dan Sofyan Dawod bersama sejumlah mantan panglima GAM mengadakan pertemuan di hotel Hermes Palace Banda Aceh dan telah memutuskan untuk membentuk partai lokal baru di Aceh.

    Masih menurut media, disebutkan ada 12 nama mantan panglima GAM yang mendukung Irwandi-Muhyan sebagai calon Gubernur/Wakil Gubernur Aceh ke depan juga ikut mendukung ide pembentukan Partai Lokal Baru.

    Meski tidak ada yang luar biasa dari barisan pendukung yang ada namun ada dua hal yang menarik perhatian, yaitu; munculnya nama Saiful Cagee dan Abu Sanusi. Cagee kita ketahui bersama telah almarhum, sedangkan Abu Sanusi telah membantahnya. Lewat Syahrul, Ketua PA Aceh Timur, Abu Sanusi bilang, “saya tak pernah dihubungi. Itu politik. Saya tak tahu menahu hal tersebut.” Apakah ini disengaja atau sebuah keteledoran karena gabuek dan tidak teliti? Wallahualam.

    Kembali ke ide pembentukan partai lokal baru. Menarik untuk mengulas beberapa hal, yakni semangat pembentukan partai untuk melawan atau bersaing dengan PA, klaim awal bahwa partai lokal baru lebih baik dari partai nasional, hasrat untuk menyelamatkan MoU Helsinki karena PA ibarat perahu bocor, dan partai lokal baru yang tidak akan menerima orang-orang PA. Sebuah pernyataan yang kelihatan bagus untuk ilustrasi namun akan segera terkesan dangkal dari sisi logika politik.

    Betapa tidak, secara logika, pernyataan yang disampaikan Sofyan Dawod itu, sebagaimana bisa dibaca di media, secara langsung berpotensi menciptakan rasa permusuhan dengan PA dan juga dengan semua partai nasional. Ketika telah bermusuhan dengan partai, artinya telah bermusuhan dengan pendukungnya dan juga telah menciptakan musuh masa depan bagi mereka sendiri.

    Jika niatnya ingin melawan PA, Sofyan Dawod seharusnya mengajak dan merangkul semua partai lain selain PA, baik partai lokal maupun partai nasional untuk bergabung dan bermitra dengan partainya yang akan dibentuk. Semakin banyak partai yang menjadi mitra, maka akan semakin kuat posisi partainya untuk melawan PA, bukan malah mencari permusuhan dengan partai lainnya. Dalam langkah politik, bukankah kita memerlukan banyak mitra untuk memperebutkan hati konstituen.

    Langkah yang dilakukan oleh Sofyan Dawod dan Irwandi Yusuf itu tentu sangat berbeda dengan langkah politik yang ditempuh oleh PA. PA walaupun telah terbukti sebagai partai lokal terkuat di Aceh, namun masih tetap berusaha mencari dan bermitra dengan partai lokal lainnya dan juga partai nasional.

    Hal itu terlihat pada saat Deklarasi Kandidat Gubernur/Wakil Gubernur bersama 15 pasangan calon Bupati/Wakil Bupati dan calon Walikota/Wakil Walikota di Banda Aceh. Partai Amanat Nasional (PAN) dan Forum Lintas Partai Politik Aceh (FLP2A) menyatakan dukungannya terhadap pasangan Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf sebagai calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung Partai Aceh.

    Langkah itu, tentu akan memperkuat dukungan untuk PA dan juga mengecilkan perlawanan terhadap PA. Mestinya, penggagas partai lokal baru mau belajar dari PA jika memang berhasrat menjadi yang terbaik. Tak ada salah untuk belajar meski dari pihak yang kini kita benci.

    Kendala Partai Lokal Baru

    Sebagai pembelajaran saja, membentuk partai lokal baru akan memerlukan energi dan finansial yang sangat besar, juga akan menghadapi banyak kendala. Pertama, harus menyediakan kantor perwakilan, kelengkapan serta pengurus di setiap Kabupaten/Kota hingga kecamatan di seluruh Aceh.

    Kedua, jika hasrat membentuk “partai lokal baru” untuk melawan PA, maka akan ada penentangan dari pendukung PA di lapangan, baik pada saat pembentukan kantor, kepengurusan, perekrutan kader dan sosialisasi. Hal ini tentu akan menghabiskan energi yang banyak.

    Ketiga, KPA di lapangan dan masyarakat telah mengetahui bahwa kader “partai lokal baru” tersebut adalah mereka yang telah “dipecat” dari organisasi KPA/PA, dan mungkin di lapangan ada yang mengambil sikap berlawanan dengan mereka. Ini akan menjadi isu yang sangat sensitif dan image negatif bagi mereka. Akibatnya, akan menguras banyak energi untuk menjelaskannya di lapangan.

    Kendala besar lainnya untuk diingatkan pada penggagas partai baru ini adalah mereka belum teruji kekuatannya dalam pemilihan baik legislatif maupun eksekutif. Ini seperti membentuk sebuah club bola baru yang belum pernah melakukan pertandingan, bahkan latihan sajapun belum pernah dilakukan, lalu bagaimana kita bisa mengukur ataupun berani mengklaim bahwa club tersebut akan lebih tangguh dari club yang sudah ada?

    Sebagai orang yang pernah bersama dan sangat dekat dengan Sofyan Dawod dan Irwandi Yusuf, dengan menganalisa beberapa pernyataan mereka di sejumlah media, Saya berpendapat bahwa pembentukan “partai lokal baru” ini lebih terlihat sebagai wadah “peusak ‘hop” melawan pemimpin dan hanya akan menciptakan permusuhan antar anggota KPA dan juga sesama rakyat Aceh, apalagi Sofyan Dawod telah menyatakan bahwa Partai baru ini tidak akan menerima orang-orang PA. Ini jelas telah menebarkan kebencian dan menciptakan permusuhan.

    Sebaiknya seorang petinggi seperti Sofyan Dawod dan Irwandi Yusuf, walau bagaimanapun juga mereka telah berjasa dalam perjuangan GAM dapat berpikir dengan bijak, tidak mengeluarkan pernyataan yang dapat menciptakan instabilitas politik dan keamanan di Aceh.

    Seharusnya pembentukan “partai lokal baru” sebagai wadah mempersatukan rakyat Aceh, bukan malah menebarkan kebencian dan menciptakan permusuhan sesama rakyat Aceh, sehingga akan dapat mencerai-beraikan rakyat Aceh.

    Kita boleh berbeda misi tetapi visi semua harus sama yaitu untuk membangun Aceh yang lebih baik, memakmurkan, mensejahterakan dan meningkatkan harga diri serta martabat seluruh rakyat Aceh di muka bumi ini.

    Seharusnya jika Sofyan Dawod dan Irwandi Yusuf “gentlement” dapat kembali dengan PA. Bukankah lebih mudah memperbaiki perahu yang bocor daripada membuat perahu baru? Karena perahu itu telah pernah berlayar sekali dan sukses mengarungi ombak besar di lautan dan juga telah teruji kekuatannya serta tercatat dalam sejarah Aceh menjadi perahu yang terkuat diantara perahu-perahu lainnya. Jangan mudah dikendalikan oleh mereka yang hanya meminjam sekaligus mencoba mengecilkan politik PA.

    Untuk diingatkan kembali, bahwa Pemilu legislatif 2009 PA berhasil memperoleh sebanyak 1,007,173 suara atau 46,91 persen dari total 2.266.713 orang Aceh yang menggunakan hak pilihnya. Dari 69 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), sebanyak 33 kursi dikuasai oleh PA dan 36 kursi terdistrubusi ke 11 partai lainnya. Ini merupakan bukti nyata bahwa PA merupakan partai lokal yang terkuat di Aceh.

    Dalam Pilkada 2012 ini PA secara resmi mengusung kadernya sebagai calon Gubernur/Wakil Gubernur bersama 15 pasangan calon Bupati/Wakil Bupati dan calon Walikota/Wakil Walikota di seluruh Aceh.

    Sudah cukup Aceh terlibat konflik selama 30 tahun, biarkan rakyat Aceh saat ini menghirup udara segar dalam perdamaian yang telah dicapai dengan sangat mahal ini, tanpa ada rasa permusuhan, tanpa ada rasa ketakutan, tanpa merasa dicurigai dan juga tanpa merasa dimusuhi.

    Sungguh, membangun Aceh tidak mesti melalui partai, semua orang Aceh mempunyai kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing. Mari kita satukan kelebihan kita untuk membangun Aceh ini yang lebih baik dan kekurangannya mari sama-sama kita perbaiki.

    Syardani M.Syarief (Teungku Jamaica) adalah mantan jurubicara militer GAM Wilayah Samudra Pase/mahasiswa Jurusan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Syiah Kuala

    Source : Atjehpost.com

  • Abu Razak: Kami Didukung 80 Persen Masyarakat Aceh

    BANDA ACEH – Ketua Tim Pemenangan Pusat Kandidat Gubernur dari Partai Aceh, Zaini Abdullah-Muzakir Manaf, Kamaruddin Abubakar, mengatakan dukungan dari masyarakat terus mengalir. “Mulai dari  23 kabupaten dan kota, hingga kecamatan dan desa-desa untuk memenangkan pasangan Zaini-Muzakir,” katanya.

    Pernyataan ini disampaikan Kamarudin Abubakar, yang akrab disapa Abu Razak,  Ketua Tim Pemenangan Pusat Zaini-Muzakir, kepada The Atjeh Post, Rabu 22 Februari 2012. Abu Razak mengaku telah mendapat dukungan 80 persen dari masyarakat Aceh.

    “Ini bukan klaim, tapi setelah deklarasi kemari berjalan dengan aman maka dukungan terus mengalir ke Partai Aceh,” ujarnya. Dukungan itu, kata Abu Razak, datang dari berbagai organisasi masyarakat dan organisasi pendukung yang dibentuk masyarakat untuk memberikan dukungan ke Partai Aceh.

    Abu Razak mengaku, selain PAN, FLP2A, dan Persatuan Peguyuban Masyarakat Jawa di Aceh, sejumlah masyarakat Jawa Transmigrasi di Aceh juga telah komit untuk mendukung Partai Aceh.

    “Selain itu ada juga beberapa calon bupati dari partai nasional mengarahkan para pendukungnya (konstituen) untuk memilih Gubernur Zaini-Muzakir,” ujarnya.

    Ketika ditanyakan soal strategi, Abu Razak menjelaskan, strateginya adalah bagaimana mengambil hati seluruh masyarakat Aceh. “Seharusnya 100 persen tapi kami hanya mengatakannya 80 persen,” ujarnya.

    Sementara itu soal pandangannya terhadap kandidat gubernur lain, Abu Razak menyatakan tidak mempermasalahkan adanya kandidat gubernur lain. “Yang penting demokrasi berjalan baik dan tidak ada intimidasi,” ujarnya.[]

    Source : Atjehpost.com

  • Partai Politik dan Kedustaan

    “Jika syarat masuk surga itu harus masuk partai politik, saya lebih memilih tak mau menjadi anggota partai politik.” Pernyataan Thomas Jefferson itu mendekati sinisme yang berkembang di Indonesia saat ini, yang memandang partai politik dalam konotasi peyoratif.

    Sinisme itu meluas seiring dengan tendensi keserbahadiran partai merecoki segala bidang kehidupan dengan menampakkan diri dalam wajah ”kebebalan keburukan” (banality of evil). Politik sebagai arena pertukaran gagasan bijak, perjuangan aspirasi rakyat, akuntabilitas dan pertanggungjawaban publik diselewengkan oleh parpol menjadi arena penampakan kedangkalan berpikir, transaksi kepentingan pragmatis, korupsi, pengingkaran, dan pembohongan publik.

    Elite partai yang mestinya menjadi garda res publika (urusan publik) justru menjadi simpul terlemah dari kehidupan negeri. Meminjam ungkapan Sayidina Ali, ”Sesungguhnya golongan elite ini adalah yang paling memberatkan wali negeri dalam masa kemakmuran, paling kecil memberikan bantuan saat terjadi musibah, paling tidak menyukai keadilan, paling banyak permintaannya secara terus-menerus, tetapi paling sedikit rasa terima kasihnya jika diberi, paling tidak siap menerima alasan jika ditolak, dan paling lemah kesabarannya jika berhadapan dengan berbagai bencana.”

    Sebagai sumber pemasok kepemimpinan negara, perilaku politisi bahkan belum memiliki prasyarat mendasar untuk bisa mewakili masyarakat manusia. Menurut Aristoteles, yang membedakan manusia dengan binatang adalah kemampuan membedakan yang baik dan buruk, adil dan zalim, yang memperoleh puncak ekspresinya pada negara yang dapat membedakan kebaikan dengan keburukan.

    Pangkalnya adalah dusta

    Pangkal dari semua keburukan itu adalah dusta. Sedemikian rupa sehingga, menurut resep pertobatan Nabi Muhammad, hal-hal negatif lain masih bisa dimaafkan sejauh tidak melakukan ”dusta”. Celakanya, pada titik inilah jantung krisis kenegaraan kita bermula.

    Dusta mendarahi republik ini dari hulu sampai hilir. Kesibukan para calon pemimpin politik bukanlah menawarkan isi, melainkan kemasan; bukanlah mendalami basis moral dan visi republik, melainkan sekadar memperhatikan hasil rekayasa survei. Partai tidak didirikan sebagai perwujudan dari aspirasi dan perjuangan kolektif, melainkan sebagai alat mobilisasi dukungan elite politik.

    Pemilu tidak menjadi sarana rakyat untuk menghukum para politisi khianat lewat jaminan penghitungan suara yang fair, melainkan jadi alat pengukuhan kembali para politisi pendulang ulang. Para kepala daerah lebih disibukkan untuk membayar utang-utang politik ketimbang memperhatikan pelayanan publik.

    Dalam masalah dusta politik itu, saat ini Partai Demokrat yang paling sering dituduh karena perilaku sejumlah kadernya. Sebagai pemenang pemilu legislatif dan presiden, Partai Demokrat paling bertanggung jawab menentukan hitam-putihnya Republik saat ini. Tanggung jawab itu setidaknya menyangkut pemenuhan janji kampanyenya.

    Partai inilah yang dalam janjinya paling lantang mengatakan ”tidak” pada korupsi. Nyatanya, orang lingkaran inti partai ini satu per satu terbongkar menjadi bagian dari sindikat korupsi. Tidak hanya berhenti pada korupsi, orang-orang ini juga secara dingin memperlihatkan ketegaannya untuk berdusta, membohongi nalar publik.

    Kian hari kian terungkap, barangsiapa menciptakan drama pantas mendapatkan karma. Bahwa, sesuatu kekuasaan yang dimulai dengan dusta bisa melahirkan efek peniruan di tingkat bawah, sehingga beranak pinak menjadi keluarga besar ”partai dusta”. Spiral dusta ini pada akhirnya akan berbalik arah merongrong wibawa kekuasaan, yang diindikasikan oleh merosotnya kepercayaan publik kepada Presiden.

    Negara ini tak bisa dipimpin dusta. Sekali kita menggunakan kebohongan sebagai cara meraih dan mempertahankan kekuasaan, manipulasi dan destruksi menjadi tak terelakkan sebagai praktik memimpin. Hasil akhir tindak kebohongan ini adalah pengabaian rakyat dan ketidakpercayaan secara berkelanjutan.

    Kepercayaan publik itu merupakan pertaruhan Republik. Presiden Jerman Christian Wulff baru saja mundur dari jabatannya hanya karena menerima fasilitas saat meminjam dana dari bank untuk mencicil rumah sebelum menjadi presiden. Pengunduran diri itu ia pilih demi mempertahankan kepercayaan publik pada politik, khususnya kepada Kanselir Angela Merkel yang tengah bergelut agar Jerman bisa keluar dari krisis utang di zona euro.

    Di dalam politik, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan republik. Karena itu, setiap pemimpin politik harus berjiwa besar, siap mengorbankan apa pun demi kebaikan bangsa dan negara. Politisi kerdil, yang hanya memperjuangkan kepentingan diri dan kelompoknya, dan untuk itu tega berkhianat dan membohongi publik, tak pantas berambisi memimpin republik ini.

    Rantai terlemah dari demokrasi Indonesia saat ini adalah mediokritas dan dekadensi golongan politik: miskin gagasan, miskin etika, miskin pelayanan. Situasi inilah yang melahirkan apatisme dan sinisme publik pada politik.

    Situasi demikian amat merisaukan. Seperti diingatkan Robert Maynard Hutchins, ”Kematian demokrasi bukanlah karena pembunuhan oleh penyergapan secara tiba-tiba, tetapi merupakan kepunahan secara perlahan yang disebabkan oleh apatis, ketakhirauan, dan kemelaratan.”

    Yudi Latif Pemikir Kebangsaan dan Kenegaraan

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Citra Parpol Makin Buruk

    Jakarta, Kompas – Tren penilaian rakyat atas partai politik dan penegakan hukum di Indonesia semakin buruk akibat berbagai kasus korupsi yang melibatkan politisi. Demikian hasil survei Lembaga Survei Indonesia terhadap 2.050 responden dengan ambang kesalahan lebih kurang 2,2 persen.

    Dari wawancara sepanjang 1-12 Februari 2012, sebanyak 33,8 persen responden menilai kondisi politik nasional buruk dan sangat buruk. Hanya 22,9 persen yang menilai sebaliknya.

    Penegakan hukum juga dinilai jelek. Sebanyak 39,4 persen masyarakat menilai buruk dan sangat buruk, sedangkan responden yang menilai sebaliknya hanya 27,5 persen. Survei LSI sebelumnya, Desember 2011, 44 persen responden menilai pemberantasan korupsi cukup baik.

    ”Penilaian buruk terhadap politik nasional sudah terjadi setahun terakhir, pada 2011-2012, setelah kasus Century dan sejumlah kasus korupsi, termasuk kasus Nazaruddin. Pada elektabilitas partai, kekuatan elektoral Partai Demokrat turun signifikan ketimbang perolehan suara Pemilu 2009. Akan tetapi, parpol-parpol lain tidak mampu mengambil suara yang terlepas dari Partai Demokrat,” tutur peneliti LSI, Burhanuddin Muhtadi, Minggu (19/2) di Jakarta.

    Pada survei ini, peringkat tiga besar masih Partai Golkar (15,5 persen), Partai Demokrat (13,7 persen), dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (13,6 persen). Partai Gerindra, PPP, PKB, dan PKS masih stagnan di bawah 5 persen.

    Sebanyak 28,9 persen responden masih menyatakan belum mengetahui pilihan politiknya. Dari responden yang sudah memiliki parpol pilihan, sebagian juga menyatakan belum mantap. Secara keseluruhan, warga yang belum jelas dengan pilihannya mencapai 51 persen. Ini, menurut peneliti senior Centre for Strategic and International Studies J Kristiadi, tidak berbeda jauh dengan survei CSIS belum lama ini. Sebanyak 48 persen masyarakat belum menentukan pilihan politik. Sikap antiparpol ini disebabkan buruknya kinerja pemerintah dan rendahnya kredibilitas partai.

    Pembunuhan karakter

    Sikap antiparpol ini, menurut Ketua DPP PAN Bima Arya, selain disebabkan masyarakat yang kritis menilai kinerja parpol, juga akibat pembunuhan karakter oleh pihak-pihak yang antipartai. Ketua Fraksi PKB di DPR Marwan Ja’far juga menilai deparpolisasi sebagai sebuah gerakan orang-orang antiparpol yang ingin berkuasa. (INA)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Muksalmina: “Kami Lakukan, Untuk Selamatkan Citra Perjuangan”

    Banda Aceh-Mantan Juru Bicara Komando Pusat KPA, Muksalmina berang ketika di cap sebagai pengkhianat. Menurutnya, apa yang dilakukan oleh pihaknya bersama rekan-rekan mantan Panglima Wilayah GAM dari 14 Kabupaten Kota, merupakan upaya penyelamatan amanah MoU dan UU-PA dengan tidak mengotori citra perjuangan serta menyelamatkan citra pimpinan dan misi perjuangan yang belum selesai.

    “Dalam pandangan ketua KPA dan GAM di wilayah, yang dimaksud dengan citra perjuangan yaitu menyelamatkan pimpinan dan misi perjuangan yang belum selesai, bukan pimpinan menjadi calon Gubernur dan wakil Gubernur,” tegas Muksalmina.

    Karenanya, dalam rapat khusus pimpinan KPA bersama pimpinan GAM pada bulan Februari 2011, dengan agenda pembahasan Cagub yang akan diusung PA, mayoritas pimpinan KPA menolak adanya penunjukan secara langsung Cagub oleh Pimpinan GAM, Malik Mahmud. “Kami bersikeras memberi masukan dan mempertanyakan kenapa dua pimpinan GAM diputuskan untuk menjadi Calon Gubernur yang merupakan wakil pemerintah RI di Aceh,” jelas Muksalmina.

    Namun, dalam perjalanan proses demokrasi tersebut, lanjutnya, pimpinan wilayah Batee Iliek, Saiful alias Cagee malah tertimpa musibah, ditembak. Padahal, Ia adalah salah satu Pimpinan Wilayah yang getol mengajak untuk lakukan diskusi ulang mengenai pencalonan gubernur Aceh tersebut.

    “Dr. Zaini Abdullah yang bertugas sebagai menteri luar negeri GAM dan Muzakkir Manaf sebagai ketua KPA pusat, yang mana mereka berdua sebagai simbolnya perjuangan GAM dan pimpinan tertinggi dari GAM, sangat tidak layak dicalonkan sebagai gubernur dan wakil gubernur.”

    Muksalmina menjelaskan, penolakan ini lebih daripada kedua tokoh ini merupakan tokoh kunci perdamaian dan hal ini, katanya, menjadi sangat penting, agar para pihak tetap dapat berunding untuk memperbaiki implementasi MoU Helsinki yang termasuk dalam kategori dispute (yang belum diamandemen/revisi oleh pemerintah RI kedalam UUPA).

    “Nah, ketika masukan daripada wilayah tidak diakomodir oleh pimpinan, kami merasa sangat kecewa, karena disaat perang kami selalu berprinsip, suksesnya diplomasi politik pimpinan GAM di swedia adalah karena adanya GAM dan TNA di hutan,” lanjutnya lagi.

    Ia menambahkan, bertahannya TNA dan GAM di hutan, karena adanya bantuan dari masyarakat. Jika ketiga sistem itu tidak berjalan, mungkin perdamaian tidak akan lahir seperti yang dirasakan saat ini.

    “Kami yang bergerilya di hutan sudah terbukti sanggup mempertahankan perjuangan. Milad yang sudah dilakukan sampai seterusnya, merupakan bukti bahwa GAM dan TNA tidak kalah dalam berperang. Kalau kalah dalam berperang, sudah pasti GAM dan TNA tidak dapat melaksanakan milad tersebut,” tambah Muksalmina.

    Muksalmina mengaku keinginannya dan kawan-kawan tidak dihargai karena tidak adanya pelibatan dalam pengambilan keputusan politik praktis yaitu untuk mencalonkan Gub dan Wagub.

    “Keputusan itu diambil tanpa musawarah,” ujarnya.

    “Yang kami tahu, dalam sumpah (bai’at), tidak pernah tersebut GAM akan membuat partai, mencalonkan diri untuk menjadi anggota legislatif dan eksekutif baik di provinsi maupun kab/kota. Karena tidak ada dalam bai’at tersebutlah kami merasa hal itu harus diputuskan dalam musyawarah bersama yang melibatkan semua wilayah.”

    Katanya, sangatlah aneh ketika perdamaian, lahir kategori pemecatan. Tapi Muksalmina menjelaskan, tidak merisaukan terhadap bahasa pemecatan atau klaim pengkhianat.

    “Karena yang kami lakukan saat perang bukanlah untuk pimpinan tetapi untuk rakyat Aceh,” akhirinya. [Release]

    Source : Acehcorner.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • 3 Pemilu 3 Juara, Rakyat Terbiasa Perubahan

    VIVAnews – Peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi menyatakan bahwa pemilih di Indonesia paska reformasi sudah terbiasa dengan perubahan. Pandangan tersebut dia dasarkan pada tiga kali pemilu terakhir yang senantiasa berbeda.

    “Secara historis, perubahan besar telah mewarnai Indonesia sejak reformasi bergulir tahun 1998. Setidaknya kalau observasi dibatasi pada partai apa yang mendapat dukungan rakyat paling banyak dan menjadi kekuatan utama dalam pemerintahan,” kata Burhan dalam konfrensi pers di Kantor LSI, Menteng, Jakarta, Minggu, 19 Februari 2012.

    Burhan memaparkan perubahan pertama terjadi lewat pemilu 1999. Kemudian 2004, ketika dukungan pada PDIP anjlok hampir separuhnya, dari 34% menjadi 18,5%, sementara Golkar meraih posisi pertama dengan 22%.

    “Perubahan politik kepartaian pada 2004 ditandai oleh kemunculan dua partai baru yang mendapat suara signifikan, yakni Demokrat (7,4%) dan PKS (7%),” ujarnya.

    Sementara pada pemilu 2009 posisi teratas diambil alih oleh Demokrat dengan perolehan suara sekitar 21%. “Golkar merosot tajam, dari 22% menjadi 14%. Demikian juga PDIP dan partai-partai lain selain PKS,” katanya.

    Burhan melihat dari pengalaman tiga kali pemilu tersebut, pola yang terlihat adalah perubahan kekuatan politik secara sangat berarti. Dia menilai tidak hanya berganti partai yang pada posisi pertama, tetapi berganti dengan partai berbeda.

    “Tiga kali pemilu menghasilkan tiga partai berbeda yang mendapat suara terbanyak. Yang pasti (dari kondisi tersebut), rakyat Indonesia sangat terbuka terhadap perubahan politik, meski perubahan bisa ke arah yang lebih baik atau tidak,” ucapnya. (hp).

    Source : vivanews.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • LSI: Bahaya Jika Golput Menang

    VIVAnews – Peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI), Burhanuddin Muhtadi menyampaikan kerisauannya terkait peta politik 2014. Meski dalam survei terbaru LSI, muncul setidaknya sembilan partai politik pemenang pemilu, namun angka massa mengambang masih terlalu tinggi.

    “Bahaya jika suara lari ke Golput (Golongan Putih). Pemilu tidak akan legitimate,” kata Burhan di Kantor LSI, Menteng, Jakarta, Minggu 19 Februari 2012.

    Burhan menyebutkan meskipun suara Partai Demokrat dalam surveinya menurun drastis dibanding pemilu 2009, namun suara itu dia pastikan tidak berpindah ke lain partai. Mereka cenderung tak memilih partai politik lain. “Larinya bukan ke partai-partai yang lain tapi larinya ke pemilih yang belum memutuskan (bersikap),” ujarnya lagi.

    Dalam presentasi survei bertema ‘Perubahan Politik 2014, Trend Sentimen Pemilih pada Partai Politik’, Partai Golkar meraih elektabilitas sebesar 15,5 persen, kemudian diikuti Demokrat 13,7 persen, PDIP 13,6 persen, Gerindra 4,9 persen, PPP 4,9 persen, PKB 4,6 persen, PKS 3,7 persen, Hanura 1,2 persen, lainnya 5,1 persen.

    Survei sendiri diadakan pada 1-12 Februari 2012 di 33 provinsi di Indonesia dengan jumlah sample (responden) sebanyak 2.050 dan margin of error sebesar 2,2%. Sementara metode wawancara adalah dengan bertemu langsung atau tatap muka menggunakan kuesioner.

    Diketahui, sebanyak 28,9 persen pemilih belum memberikan jawabannya (undecided voters) atau Golput. Menurut Burhan, angka itu menunjukkan kenaikan 5-6 persen dibandingkan pemilu 2009.

    “Partai harus memperebutkan undecided votes ini dan caranya antara lain dengan memperbaiki kinerja, rekruitmen partai, dan meningkatkan elektabilitas partai di tingkat pemilih,” ucapnya.(np)

    Source : Vivanews.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Amanat Hasan Tiro Hana Peunawa Bak Musoh

    Pemecatan yang dilakukan terhadap beberapa Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) wilayah oleh pimpinan KPA adalah imbas penolakan KPA Wilayah terhadap pencalonan pimpinan GAM sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur dalam pilkada Aceh 2012.

    Dalam rapat khusus pimpinan KPA bersama pimpinan GAM dengan agenda pembahasan cagub yang akan diusung oleh PA di Mess Mentroe pada Februari 2011, pimpinan GAM Malik Mahmud langsung menunjuk calon gubernur dan wakil gubernur yaitu dr. Zaini Abdullah dan Muzakkir Manaf tanpa memberi ruang kepada KPA Wilayah untuk berdiskusi terhadap agenda yang akan dibahas.

    Saat itu, KPA wilayah bersikeras memberi masukan dan mempertanyakan kenapa kedua pimpinan GAM diputuskan menjadi calon gubernur yang merupakan  wakil pemerintah Republik Indonesia di Aceh. Diantara wilayah itu adalah, Batee Iliek yang dipimpin oleh Alm. Saiful alias Cagee. Saiful kemudian ditembak.  Selain itu wilayah Aceh Reyeuk yang dihadiri Muharram, Sabang Izil Azhar, Aceh Jaya Syarbaini dan Tapak Tuan yang diwakili oleh Kartiwi Dawood.

    Tujuan mantan pimpinan KPA Wilayah itu untuk mengingatkan pimpinan GAM Malik Mahmud terhadap keputusan itu, karena kedua pimpinan yang dicalonkan yaitu Dr. Zaini Abdullah yang bertugas sebagai menteri luar negeri GAM dan Muzakkir Manaf sebagai ketua KPA pusat, yang mana mereka berdua sebagai simbol perjuangan GAM dan pimpinan tertinggi dari GAM yang sangat tidak layak dicalonkan sebagai gubernur dan wakil gubernur.

    Dalam pandangan ketua KPA dan GAM di wilayah, yang dimaksud dengan citra perjuangan  yaitu menyelamatkan pimpinan dan misi perjuangan yang belum selesai, bukan pimpinan menjadi calon gub dan wagub. Sebagai bukti, butir-butir MoU Helsinki masih banyak yang belum terakomodir dalam UUPA.

    Pimpinan GAM seharusnya tetap berada dalam posisi setara dengan pemerintah indonesia, bukan malah menjadi wakil dari pemerintah indonesia di Aceh. Hal ini penting agar para pihak tetap dapat berunding untuk memperbaiki implementasi MoU Helsinki yang termasuk dalam kategori dispute (yang belum diamandemen/revisi oleh pemerintah RI kedalam UUPA).

    Ketika masukan daripada wilayah tidak diakomodir oleh pimpinan, kami merasa sangat kecewa, karena disaat perang kami selalu berprinsip, suksesnya diplomasi politik pimpinan GAM di swedia adalah karena adanya GAM dan TNA di hutan. Bertahannya TNA dan GAM di hutan, karena adanya bantuan dari masyarakat. Jika ketiga sistem itu tidak berjalan, mungkin perdamaian tidak akan lahir seperti yang kita rasakan saat ini.
         
    Kami yang bergerilya di hutan sudah terbukti sanggup mempertahankan perjuangan.  Milad yang sudah dilakukan sampai seterusnya merupakan bukti bahwa GAM dan TNA tidak kalah dalam berperang. Kalau kalah dalam berperang, sudah pasti GAM dan TNA tidak dapat melaksanakan milad tersebut.

    Disaat perang, segala kebutuhan logistik seperti tidak adanya senjata, kami membeli sendiri, tidak adanya peluru kami membeli sendiri, tidak adanya beras kami membeli sendiri. Syahidnya militer TNA dan sipil GAM, kami pun menguburkannya sendiri.

    Segalanya menjadi tanggungan kami sendiri tanpa bantuan dari pimpinan GAM. Yang kami kecewakan, kenapa tidak sedikitpun sikap murah hatinya dari pimpinan GAM untuk menghargai segala yang telah kami lakukan. Maksud daripada keinginan kami untuk dihargai adalah mengapa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan politik praktis yaitu untuk mencalonkan gub dan wagub. Keputusan itu diambil tanpa musawarah.

    Yang kami tahu, dalam sumpah (bai’at), tidak pernah tersebut GAM akan membuat partai, mencalonkan diri untuk menjadi anggota legislatif dan eksekutif baik di provinsi maupun kab/kota. Karena tidak ada dalam bai’at tersebutlah kami merasa hal itu harus diputuskan dalam musyawarah bersama yang melibatkan semua wilayah.
         
    Semua pihak GAM dan TNA tau jelas ketika mereka dituntut untuk perduli terhadap penderitaan rakyat saat itu, hingga mereka menjadi gerilyawan, tidak ada satupun tempat pendaftaran diterimanya GAM dan TNA. Sangatlah Aneh ketika perdamaian, lahir kategori pemecatan. Tapi kami tidak merisaukan terhadap bahasa pemecatan atau pengkhianat, karena yang kami lakukan saat perang bukanlah untuk pimpinan tetapi untuk rakyat Aceh.

    Kami tetap berkeyakinan masyarakat membantu kami saat perang karena kami memperjuangkan aspirasi rakyat. Sejauh kami masih memikirkan aspirasi rakyat, kami akan dihargai oleh rakyat. Ketika kami tidak lagi memikirkan rakyat, dengan sendirinya rakyat akan melupakan kami. Dalam artian yang kami takutkan adalah ketika kami dipecat oleh rakyat.

    Kami yang dipecat selalu ingat amanat Yang Mulia Wali Negara Tgk. Sjiek Di Tiro Hasan bin Muhammad, Hana peunawa bak musoh.

    Source : The Globe Journal

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Transkrip Wawancara Lengkap Irwandi Soal Partai Barunya

    BANDA ACEH – Barusan redaksi The Atjeh Post menerima surat hak jawab dari Seuramoe Irwandi-Muhyan (tim pemenangan calon gubernur Irwandi Yusuf-Muhyan Yunan). Salah satu poin permintaan dalam surat itu, meminta redaksi menurunkan secara utuh hasil wawancara The Atjeh Post dengan Irwandi berkaitan dengan partai baru yang akan didirikannya.

    Berikut adalah wawancara Irwandi Yusuf usai pertemuan dengan sejumlah mantan GAM di Hotel Hermes Palace, 16 Februari 2012.

    The Atjeh Post: Apa tanggapan anda soal dukungan yang diberikan para mantan panglima wilayah itu?

    Irwandi: Terima Kasih.

    Bagaimana pandangan anda soal pembentukan partai baru ini?

    Irwandi: Agar demokrasi di Aceh bisa jalan (suara Irwandi terputus-putus). Bukan..bukan demo. Demo kan untuk rakyat, mono untuk satu kelompok.

    Pandangan bapak soal partai-partai lokal lainnya yang sudah berdiri saat ini?

    (suara Irwandi terputus-putus dan tidak jelas. Wartawan kami mendengarnya, “Tidak…tidak..kan hidup lagi .., namun ada juga teman wartawan yang mendengar rekaman ini berpendapat ada kemungkinan kalimat Irwandi bunyinya, “sila..silakan.. hidup lagi”) biar bunyi demokrasinya. Mari bersaing dengan partai baru ini).[]

    Source : Atjehpost.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.