siwah.com

Category: Political Marketing

  • Barisan Nasional wins 72 seats in Sarawak elections

    Malaysian Prime Minister Najib Razak (centre) celebrating with Chief Minister Adenan Satem (in black jacket) after Barisan Nasional’s success in the Sarawak state election yesterday.PHOTO: BERNAMA

    Major victory a shot in the arm for PM Najib in midst of 1MDB saga, proving opposition on wrong track: Analysts

    Malaysia’s ruling coalition Barisan Nasional (BN) stormed to victory in the Sarawak state polls yesterday, securing a two-thirds majority in the state assembly with 72 seats, according to the Election Commission.

    The strong win is a boon for Prime Minister Najib Razak, who will likely use the victory to show that the people still support his coalition despite the financial scandal engulfing his brainchild, state investment firm 1Malaysia Development Berhad, analysts say.
    (more…)

  • Munaslub Jadi Pertaruhan

    Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono (tengah), Ketua Dewan Pertimbangan Akbar Tandjung (kedua kiri), dan puluhan kader menghadiri Kampanye Calon Ketua Umum Partai Golkar Zona I Sumatera, di Medan, Sumatera Utara, Minggu (8/5). Kampanye hari pertama tersebut diikuti dua calon ketua umum, yaitu Setya Novanto dan Mahyudin.

    Politik Transaksional Merugikan Partai Golkar

    JAKARTA, KOMPAS — Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar akan menentukan nasib partai itu pada pilkada serentak tahun 2017 dan 2018 serta Pemilu 2019. Golkar membutuhkan terobosan untuk melahirkan kepemimpinan baru dan meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap partai itu.

    “Sosok yang muncul sebagai ketua umum akan menentukan apakah Partai Golkar bisa memperbaiki perolehan suaranya,” tutur peneliti politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Siti Zuhro, di Jakarta, Minggu (8/5).
    (more…)

  • Survei Kompas: Konfigurasi Parpol yang Tidak Berubah

    Konfigurasi Parpol yang Tidak Berubah

    Satu setengah tahun era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, pamor partai politik di mata publik relatif masih tak beranjak. Meredanya ketegangan antartokoh politik dan pergeseran konstelasi dukungan politik di parlemen juga belum menunjukkan pengaruh ke preferensi pilihan partai.

    Hampir dua tahun pasca Pemilu Legislatif 2014, pandangan publik terhadap partai politik masih relatif sama. Proporsi responden yang menilai citra partai politik positif masih terlihat gamang dan secara metodologis masih relatif sama antara yang menilai citranya baik ataupun buruk. Dibandingkan dengan evaluasi triwulan sebelumnya (Januari 2016), citra pada survei ini menunjukkan peningkatan apresiasi publik. Namun, kenaikan itu belum mampu mendongkrak apresiasi umum citra parpol.
    (more…)

  • Hormati Putusan MK

    Efek Negatif jika Tak Mundur, Anggota Legislatif Bisa Tak Fokus Kerja

    JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah bersikukuh tak ingin mengubah aturan yang mengharuskan anggota DPR, DPD, atau DPRD mundur jika menjadi calon kepala/ wakil kepala daerah saat pemilihan kepala daerah. Pasalnya, aturan itu sudah dikuatkan Mahkamah Konstitusi.

    “Sikap pemerintah harus sejalan dengan putusan MK karena putusan MK bersifat final dan mengikat,” kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, di Jakarta, Senin (2/5).

    Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono menambahkan, hingga pembahasan terakhir RUU Revisi UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada antara pemerintah dan DPR, akhir pekan lalu, fraksi- fraksi sepakat agar aturan itu diubah. DPR/DPD/DPRD tak perlu mundur, tetapi cukup mengambil cuti sebagai anggota. Hanya saja untuk mereka yang duduk sebagai pimpinan di alat kelengkapan DPR/DPRD, mereka harus meletakkan jabatannya.
    (more…)

  • Can social media swing votes in this election campaign?

    As journalism professor David Maguire noted at the start of this campaign, prime minister Kevin Rudd has had such limited time in which to develop a social media strategy that he has “parachuted” in some advisers from Barack Obama’s successful digital campaign.

    But Rudd’s use of social media in this election will not be able to replicate the Obama campaign in the US, which recruited first-time voters and non-voters rather than the swinging voters of Australia’s compulsory electoral system. Obama had a longer lead-up to actually establish a relationship with these voters, and used sVRM (social voter relationship management) to engage voters in issues that are close to them.
    (more…)

  • Please ‘like’ me: why Facebook might be the key to success in the 2016 election

    Another big week in federal politics is underway, with the budget announced on Tuesday. Then, possibly this weekend, Prime Minister Malcolm Turnbull will formally call a double-dissolution election for July 2.

    While it is true that the official campaign does not begin until the governor-general issues the election writs, the mechanics of parties’ campaigns began months, even years, ago.

    Political party operatives, staffers of politicians, and political organisations such as GetUp are flooding voters’ inboxes with emails about issues they want etched in voters’ minds by polling day.
    (more…)

  • Sanksi Belum Cukup

    Layar proyeksi menampilkan salah satu makalah dalam acara diskusi “Pembahasan RUU Pilkada di Media Daring dan Pola Komunikasi Partai di Media Sosial”, di Jakarta, Senin (25/4). Analisis pada pembicaraan tentang RUU Pilkada di media sosial dan media daring menjadi salah satu upaya untuk membaca wacana dan apresiasi masyarakat Indonesia.
    KOMPAS/YUNIADHI AGUNG

    JAKARTA, KOMPAS — Sanksi bagi pelaku praktik politik uang dalam pemilihan kepala daerah akan diperluas. Tidak hanya calon kepala daerah-calon wakil kepala daerah yang diberi sanksi, tetapi juga semua pemberi dan penerima politik uang. Namun, hal itu dinilai belum cukup.

    Dalam draf RUU Pilkada (RUU perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota), pemerintah mengusulkan sanksi bagi pemberi uang atau materi kepada pemilih. Sanksi juga diusulkan untuk penerima materi atau uang sebagai kompensasi untuk memilih pasangan calon tertentu (Pasal 187 A).
    (more…)

  • Tahapan Pilkada Bisa Terganggu

    JAKARTA, KOMPAS — Tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2017 terancam terganggu. Pasalnya, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sepakat memperpanjang waktu pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada hingga akhir Mei atau mundur dari target awal, disahkan 29 April ini.

    Penundaan pengesahan dilakukan karena masih terdapat materi revisi yang belum disepakati. Materi revisi itu adalah syarat dukungan calon kepala daerah, baik dari jalur perseorangan maupun dari jalur politik, serta keharusan bagi anggota legislatif, pegawai negeri sipil (PNS), atau pegawai badan usaha milik negara/daerah (BUMN/BUMD), serta anggota TNI/Polri untuk mengundurkan diri jika mengikuti kontestasi dalam pilkada.
    (more…)

  • Kapasitas Bawaslu Perlu Ditingkatkan: Lakukan Politik Uang, Calon Bisa Didiskualifikasi

    Ilustrator: kompas.com

    JAKARTA, KOMPAS — Peningkatan kapasitas dan integritas Badan Pengawas Pemilu mutlak dilakukan menyusul penguatan kewenangan lembaga itu dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Apabila hal tersebut tidak dilakukan, fungsi Bawaslu sebagai peradilan terhadap pelanggaran administrasi, terutama praktik politik uang, tidak akan efektif.

    Usulan peningkatan kapasitas Bawaslu disampaikan oleh peneliti politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, dan Ketua Panitia Kerja revisi Undang-Undang Pilkada Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ahmad Riza Patria, secara terpisah, Kamis (28/4).
    (more…)

  • “Marketing” Politik antara Mesin Politik dan Popularitas Figur

    Pilkada serentak 2017, khususnya Pilkada DKI Jakarta sudah terasa gaungnya. Semua partai sudah mulai menjagokan calonnya. Kekuatan politik parpol pun siap untuk dibangun. Dan para calon yang hendak menempuh jalur independen,  seperti Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok,sudah mulai juga menggerakkan massa politiknya di bawah tim kerja politiknyayang disebut  Teman Ahok.

    Bersamaan dengan itu, berbagai strategi politik baik dari parpol maupun dari non parpol sudah bersiap-siap membangun dan memperluas jaringan politik  di tengah masyarakat.

    Dan tidak lama lagi marketing politik digerakkan dengan menggelontorkan aneka macam iklan di media massa cetak dan elektronik, penguatan opini publik, pemanfaatan survei-survei politik, silaturahmi politik ke tokoh-tokoh berpengaruh, dan lain sebagainya.

    (more…)