The once distinct spheres of politics and marketing have become more entwined in recent decades, with mixed results. Clare Lovett explores the strengths and weaknesses of the political marketing approach to ‘selling’ the Labour Party from 1992 to 1997 with a view to demonstrating that, within certain frameworks, political marketing is not a threat but an asset to democracy.
(more…)
Lazimnya sebuah perusahaan yang memiliki divisi pemasaran, sistem politik juga memiliki strategi pemasaran. Umumnya, pemasaran digunakan perusahaan untuk menyeleksi pelanggan, menganalisa kebutuhan mereka, sebelum menetapkan produk inovasi, iklan, harga, dan strategi distribusi yang berbasis pada riset informasi. Dalam politik, aplikasi pemasaran berpusat pada proses yang sama, namun analisa dari keputuhan bermula dari pemilih dan penduduk. Sedangkan produk pemasaran politik merupakan kombinasi dari mulai pelaku politik, pencitraannya, dan platform pendukung yang dipromosikan dan disampaikan kepada khalayak yang tepat.
Sesungguhnya, memasarkan seorang politisi untuk menjadi anggota DPR, DPRD, DPD Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, atau Bupati, tidak beda dengan menjual McDonald’s atau sebuah BMW. Ia harus bisa mengantisipasi kebutuhan dan keinginan dari pasar, agar sukses ‘terjual’. Hanya saja, dalam politik, proses tersebut lebih dinamis, dan sulit diprediksi karena kekuatan dan kompetitor yang juga dinamis. Sikap pelanggan atau pemilih, dalam hal ini juga berubah secara konstan akibat pengaruh media yang secara konstan memberitakan para kandidat.
Maka, ada dua perbedaan mencolok dalam hal pemasaran bisnis dengan pemasaran politik.
(more…)
Pasal pertama: Pemimpin tak boleh dikritik.
Pasal kedua: Pemimpin tak pernah salah.
Pasal ketiga: Jika pemimpin salah maka harus kembali ke pasal pertama dan kedua.
Pasal di atas tentu bukanlah aturan hukum resmi di Indonesia. Tapi saya berpandangan, prinsip seperti itu banyak diadopsi oleh para fan boy dari pemimpin politik di negeri ini. Jadi apapun kritik langsung dilabeli haters. Apapun berita yang nyata-nyata tidak menguntungkan jagonya, langsung dibilang nyinyir.
Ya, itulah fakta yang terbentang di perpolitikan Indonesia saat ini. Memang tak bisa dipungkiri bahwa Pilpres 2014 telah meninggalkan banyak bekas di hati masyarakat Indonesia. Ada yang terlalu kecewa, ada pula yang terlalu gembira.
Are you a Tim Hortons voter or a Starbucks voter? Are you a Dougie, or a Jane, or a Zoe? Whether you have the answer or not, the nation’s major political parties are hard at work trying to place you into one of their micro-targeted categories of the voting market. Susan Delacourt is a senior political writer at the Toronto Star, and in Shopping for Votes she outlines the way marketing and consumerism has pervaded Canada’s political landscape.
When did ‘citizens’ get reduced to ‘taxpayers,’ and when did voting start to be seen as less of a civic duty and more of a consumer choice? As Canadians became 24/7 consumers, we began to demand similar things of our government as we do from businesses. Politics is no longer viewed as a public service where elected officials work to improve the overall well-being of society, but a business in which there are clearly defined deliverables and the target market is people who will potentially vote for you.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pendiri Lembaga Survey Indonesia, Denny Januar Ali, berkicau soal ‘blunder Presiden Jokowi’. Melalui akun twitternya, @DennyJA_WORLD, ia menyoroti beberapa tindakan dan keputusan presiden, termasuk pemilihan jaksa agung dari partai politik.
Berikut isi kultwitnya: 1) Ada apa dengan Jokowi? Belum 100 hari pemerintahannya, ia sudah membuat empat blunder.
(more…)
JOE MCGINNISS, who died early this year, wrote his classic book The Selling of the President (1968) on the Richard Nixon presidential campaign of 1967. The book laid the foundation for the now routine use of Madison Avenue advertising techniques in packaging and selling politicians. In that book, the author tracks the re-launching of a previously defeated candidate for President two elections earlier in 1959 as a revitalized brand, the “New Nixon.” This tradition of selling politicians like regular soft drinks with taglines and promo periods has become part of electoral exercises.
The use of marketing strategies formerly associated with selling soap (it is the soap companies that use heavy advertising after all) has been more openly embraced by politicians and their handlers since its acknowledged effectiveness in the 1967 presidential campaign between Nixon and Hubert Humphrey. These advertising techniques are now employed not just by politicians but by advocacies like building homes for the poor, donating an hour’s wages to children, or turning off electricity for Earth Hour. Good advertising works for products, causes, as well as candidates.
JAKARTA, KOMPAS.com – Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menyayangkan dua pasang capres cawapres saling mengklaim kemenangan di dalam Pilpres 2014. Hal itu bisa membuat rakyat gamang.
“Tidak seharusnya dua kandidat saling klaim kemenangan,” ujar Siti kepada Kompas.com pada Kamis (10/7/2014) siang. (more…)
JAKARTA, KOMPAS.com — Tujuh dari 11 lembaga survei yang melakukan hitung cepat atau quick count dalam Pemilu Presiden 2014 menyebut pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai pemenang pemungutan suara.
Sebaliknya, empat lembaga survei lain mendapatkan pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa sebagai pemenang.
Tujuh lembaga survei itu adalah Litbang Kompas, Lingkaran Survei Indonesia, Indikator Politik Indonesia, Populi Center, CSIS, Radio Republik Indonesia, dan Saiful Mujani Research Center. (more…)
JAKARTA, KOMPAS.com – Tulisan salah satu media asal Australia, The Sydney Morning Herald menyebutkan, Center Strategic and International Studies (CSIS) menjadi salah satu lembaga survei yang terlambat memublikasi atau bahkan diam, terkait pergeseran dukungan kandidat dalam pemilu presiden 2014. Menanggapi hal tersebut, peneliti CSIS, Philips Jusario Vermonte membantah berita yang beredar secara tidak langsung di media-media Indonesia tersebut.
“Enggak. Kita enggak sengaja menyembunyikan (hasil survei). Tapi memang belum dirilis saja,” kata dia kepada Kompas.com di Jakarta, Sabtu (28/6/2014).
Prahara dipersoalkan, demikian pula RIP dipermasalahkan. Itulah ekses kampanye hitam yang kebablasan. Mengamati strategi kampanye Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK sungguh menarik. Kedua kubu menerapkan strategi perang Sun Tzu. Tampaknya dua kubu yang bersaing saling berhadapan dalam strategi perang yang sangat intens dan terencana. Melihat peta kampanye baik di televisi maupun media sosial, tampak sekali perbedaan strategi dasar kampanye. Bagaimana sebenarnya kampanye hitam itu terjadi dan dampaknya bagi masyarakat dan kedua pesaing pasangan capres?
Perlu dicatat, bahwa kampanye hitam – tak perlu dibuktikan asalnya karena susah dibuktikan sumbernya dan waktu kampanye terbatas – yang sudah telanjur terjadi dipersepsikan sebagai aksi dan reaksi. Ini semua berawal dari bukti awal strategi menyerang dan bertahan dari dua kubu: Prabowo dan Jokowi. Rupanya kubu Prabowo menerapkan strategi perang: menyerang. Sementara kubu Jokowi menerapkan strategi bertahan dari serangan: lu jual gua beli. Bagaimana kedua strategi itu efektif mendongkrak dan menarik simpati publik dan mampu mengubah persepsi pemilih? Mari kita telaah.
(more…)