siwah.com

Category: Political Marketing

  • Perlu Interpretasi Jati Diri

    Jakarta, Kompas – Pancasila dapat menjadi jawaban untuk berbagai masalah yang dihadapi saat ini. Pancasila menjadi jalan tengah untuk tarik ulur kecenderungan fundamentalis dan kosmopolit atau neoliberalisme dan tuntutan keadilan sosial. Namun, diperlukan reformulasi atas Pancasila sebagai identitas dan budaya bangsa.

    ”Reinterpretasi Pancasila diperlukan, tetapi bukan dilakukan melalui penataran seperti zaman Orde Baru. Ideologisasi semestinya dilakukan melalui proses yang bottom up,” tutur Joko Susanto, Ketua Dewan Pemangku Kuliah Tjokroaminoto untuk Kebangsaan dan Demokrasi FISIP Universitas Airlangga, Jawa Timur, Minggu (22/5) di Jakarta.

    Reformulasi Pancasila sebagai jati diri bangsa akan lebih efektif jika dilakukan masyarakat dengan dukungan pemerintah. Dukungan ini bisa berbentuk apa pun seperti insentif kepada penulis-penulis untuk menafsirkan ulang Pancasila atau mendukung lembaga nonpemerintah untuk mengkaji Pancasila.

    Penerjemahan substantif

    Pengamat politik Reform Institute, Yudi Latif, saat berbicara di Redaksi Kompas, Jumat (20/5), mengatakan, kerinduan banyak pihak akan pentingnya nilai-nilai Pancasila menuntut hadirnya penerjemahan Pancasila secara substantif dan dalam tanda baru yang memberi pijakan baru.

    Sebelum diimplementasikan lebih jauh sebagai sikap hidup, Pancasila memiliki persoalan mendasar. Sebagai ideologi negara, Pancasila lebih banyak diperlakukan seperti pepesan kosong akibat inflasi luar biasa pengucapan kata Pancasila selama ini.

    Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), buku-buku dan pidato para pejabat tentang Pancasila, tidak memiliki satu pun kandungan yang dapat diterapkan. Masyarakat juga tidak pernah mendapat penjelasan memadai mengenai substansi Pancasila, kecuali Pancasila hasil konsensus bersama, merupakan dasar negara, dan berasal dari bumi Indonesia.

    Oleh karena itu, Yudi Latif, mengatakan bahwa Pancasila seharusnya juga mengalami radikalisasi dalam arti positif, yaitu penjangkaran atau pengakaran lebih dalam di masyarakat.

    Pidato Bung Karno

    Ia juga mengatakan, membangkitkan semangat persatuan Indonesia seharusnya ada tayangan pidato Bung Karno di sidang Dokuritsu Zyunbi Tjoosakai atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) di gedung Pejambon, Jakarta, tahun 1945. Selain itu, juga pidato Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB, New York, Amerika Serikat, pada 1960. (INA/HAR)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Bangsa Kehilangan Visi Maju

    Jakarta, Kompas – Tiga belas tahun setelah Gerakan Reformasi 1998 bangsa ini sekarang justru kehilangan visi ke depan. Akibatnya, bangsa ini hanya berjalan di tempat, dirundung berbagai masalah, dan sulit mengembangkan diri pada masa mendatang.

    Demikian diungkapkan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Bahtiar Effendy dan peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Syamsuddin Haris, secara terpisah di Jakarta, Senin (23/5). Keduanya mengakui, reformasi berhasil menumbangkan rezim otoriter Orde Baru, mendorong demokrasi lewat pemilu langsung untuk memilih eksekutif dan legislatif, mengamandemen UUD 1945, serta membuat undang-undang politik baru. Namun, panggung politik lalu dikuasai elite yang pragmatis dan bekerja untuk kepentingan sendiri dan kelompoknya.

    Saat ini masyarakat tidak tahu pasti, mau dibawa ke arah mana bangsa ini ke depan. Bahkan, untuk jangka menengah, katakanlah 10 tahun lagi, juga tidak diketahui ke mana tujuan kita. Setiap Presiden dari empat presiden sejak Reformasi 1998 sampai sekarang seperti sibuk dengan agendanya sendiri.

    Bahtiar menghargai pencapaian demokrasi prosedural yang didorong reformasi. Selain bisa langsung memilih pejabat eksekutif dan legislatif, rakyat kini bebas berpendapat dan berekspresi. Semua tak mungkin diperoleh pada rezim Orde Baru.

    Namun, substansi demokrasi masih belum terpenuhi, terutama kemakmuran ekonomi masyarakat, stabilitas politik, dan keamanan. Akibatnya, masyarakat merasakan kesulitan hidup sehari-hari. Bangsa ini sulit tumbuh besar karena hanya berjalan di tempat dengan berbagai persoalan yang merundungnya.

    ”Lebih parah lagi, kedaulatan bangsa ini menjadi rentan. Diterpa isu Negara Islam Indonesia saja, kita langsung goyah,” ujar Bahtiar.

    Dia pun mengajak semua elemen bangsa untuk memikirkan kembali proses demokrasi di negeri ini. Sistem pemerintahan perlu ditata ulang dengan penekanan pada pencapaian substansi demokrasi. Itu karena demokrasi bukan tujuan, melainkan sarana untuk meningkatkan kemakmuran rakyat.

    Syamsuddin menilai bangsa ini kehilangan visi jangka panjang karena panggung politik dikuasai petualang atau ”bandit” politik. Disebut ”bandit” karena mereka mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompoknya, tanpa sungguh-sungguh peduli nasib bangsa ke depan. Mereka hanya berpikir jangka pendek untuk memenangi pemilu lima tahunan demi merebut jabatan, kekuasaan, dan uang.

    ”Kita tak mendengar, bagaimana visi mereka tentang pengembangan bangsa ini 5 atau 10 tahun mendatang. Apa visinya soal ekonomi, pendidikan, pengelolaan sumber daya alam, hukum, atau budaya? Tidak ada desain besar tentang semua hal itu secara jelas,” tutur Syamsuddin.

    Agar bangsa ini tak terus kehilangan arah, dia mengajak semua elemen civil society (masyarakat madani) untuk menawarkan visi yang mencerahkan. Lembaga swadaya masyarakat, organisasi massa dan keagamaan, media, serta kalangan akademisi untuk mengonsolidasikan diri dan bersama-sama memikirkan yang sebaiknya dilakukan bersama. Mereka mendorong perubahan dari luar.

    ”Ketika lembaga formal pemerintahan mandek dan menjadi pragmatis, masyarakat sipil perlu menekan dari luar. Lebih nyata lagi, mari kita pilih pemimpin yang baik pada pemilu mendatang,” katanya. (IAM)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Kepemimpinan Resisten di Tengah Polutan

    Sulitnya memprediksi siapa yang akan menjadi presiden pada Pemilu 2014 sangat erat terkait dengan perubahan lingkungan politik dan karakter elite politik yang ada sekarang ini. Perubahan sistem politik yang demikian cepat baru bisa melahirkan elite politik yang oportunistis.

    Sejak lengsernya Soeharto dari kursi presiden, lingkungan politik berubah sangat cepat, mulai dari level konstitusi hingga praksis. Adopsi yang sangat masif terhadap demokrasi tidak hanya melahirkan sistem pemilihan baru, tetapi juga menelurkan sebuah komunitas elite baru menggeser posisi elite lama. Pada pemilu pertama setelah tumbangnya Orde Baru, hanya 19,9 persen anggota legislatif yang berasal dari periode sebelumnya. Lingkungan Senayan pun berubah dengan masuknya lebih banyak anggota DPR dari kalangan swasta. Pegawai negeri atau birokrat, sebagai sumber elite politik yang banyak direkrut pada periode sebelumnya, menyusut drastis dari 28,9 persen menjadi hanya 4,1 persen. Dengan demikian, dalam waktu cepat telah terbentuk sebuah komunitas baru yang memiliki kultur berbeda. Kultur baru itu ditunjukkan oleh karakter legislatif yang sangat ”garang” terhadap eksekutif.

    Namun, kegagalan partai politik melakukan pengaderan menjadikan perubahan demi perubahan yang bergulir cepat pada tahap-tahap berikutnya tak bisa dihadapi oleh partai politik. Partai pada akhirnya berubah menjadi stempel bagi setiap orang yang punya kepentingan. Lunturnya ideologi partai-partai politik adalah cermin paling nyata dari runtuhnya sistem pengaderan di tubuh parpol. Partai menjadi mandul untuk menghasilkan generasi dengan nilai-nilai terbaik dari partai.

    Perubahan politik yang tidak mampu diantisipasi oleh partai pada akhirnya hanya menghasilkan spesies-spesies elite baru, yang muncul bukan karena menyerap nilai-nilai demokrasi dan mencerna yang terbaik dari proses politik sehingga menjadi kuat. Yang muncul adalah spesies elite yang mampu bertahan di lingkungan baru yang terkontaminasi. Rektor Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Edy Yuwono mengatakan, dalam sebuah ekosistem yang terganggu, yang polutan, atau terkontaminasi, hanya spesies yang bersifat oportunis yang dapat bertahan. Sementara spesies yang tidak tahan terhadap lingkungan baru itu akan tersingkir.

    Lingkungan politik yang belum stabil sejauh ini belum menghasilkan calon pemimpin baru yang diakui kekuatan karakternya. Lingkungan dengan sistem politik yang selalu berubah setiap pemilu baru sebatas menghasilkan generasi baru yang resisten, yang tahan berada di lingkungan penuh korupsi dan kelemahan hukum. ”Spesies oportunistis itu pemakan segalanya,” lanjut Edy.

    Pada tataran eksekutif gejala yang sama juga muncul. Kepemimpinan nasional sejauh ini cenderung baru bisa bersikap resisten terhadap buruknya lingkungan, belum mampu hadir sebagai satu sosok yang bisa mengambil jarak dan melakukan perubahan dengan kekuatan inovasinya.

    Tegas dan visioner

    Panel rektor yang dilakukan Litbang Kompas cenderung memberikan penilaian yang buruk terhadap kepemimpinan di kalangan DPR sekarang. Rata-rata penilaian mereka jatuh di angka 4,8 ketika mereka diminta memeringkatkan 1 hingga 10 untuk kepemimpinan di kalangan anggota legislatif ini. Nilai kepemimpinan di DPR adalah terendah dibandingkan dengan kalangan menteri, pegawai birokrasi, kepala-kepala daerah, pengusaha, dan kelompok-kelompok lain yang ditanyakan. Di luar kepemimpinan di kalangan akademisi, sejauh ini kepemimpinan di kalangan TNI masih mereka pandang yang terbaik (rata-rata penilaian di angka 7).

    Relatif positifnya pandangan mereka tentang kepemimpinan di tubuh TNI lebih merupakan refleksi simbolis dari sifat-sifat yang sesungguhnya diharapkan muncul pada diri presiden dalam mengatasi berbagai persoalan bangsa saat ini. ”Mempunyai ketegasan dalam bertindak tidak harus dari kalangan militer. Birokrat juga ada orang yang memiliki kualifikasi-kualifikasi sebagai pemimpin,” ujar Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta Soeprapto Soejono. Hal senada diungkapkan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Priyo Suprobo, kualifikasi yang diperlukan untuk menjadi presiden Indonesia pada saat ini ialah, ”Presiden yang mempunyai kemampuan, yang tegas. Karena bangsa kita majemuk, jadi harus tegas dan menerapkan penegakan hukum.”

    Wajar, jika karakter kepemimpinan yang terkait dengan sifat ketegasan kemudian muncul sebagai yang paling utama, menyikapi kurangnya ketegasan yang dirasakan ada pada presiden saat ini. Namun, sisi lain juga cukup kuat disyaratkan, yaitu kepemimpinan yang visioner dan cerdas. ”Tidak cukup jujur saja. Dia harus kuat dan punya visi ke depan,” tutur Rektor UII Yogyakarta Edy Suandy Hamid. (BAMBANG SETIAWAN, Litbang Kompas)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Menilai Para Presiden Kita

    Menurut survei Indo Barometer, 40,9 persen responden menilai kondisi era Orde Baru lebih baik dibandingkan dua era lainnya. Hanya 22,8 persen yang menilai era Reformasi lebih baik, dan 3,3 persen Orde Lama lebih baik. Survei berlangsung 25 April-4 Mei 2011 dengan 1.200 responden.

    Menurut 36,5 persen responden, Soeharto adalah presiden paling disukai dan SBY di urutan kedua (20,9 persen). Selanjutnya adalah Soekarno (9,8 persen), Megawati (9,2 persen), Habibie (4,4 persen), dan Abdurrahman Wahid (4,3 persen).

    Wajar kalau kemudian timbul reaksi menolak hasil survei itu dengan berbagai argumentasi, antara lain bahwa remaja usia di bawah 20 tahun tidak mengetahui bahwa pemerintah Orde Baru itu otoriter dan tidak menghormati HAM.

    Terpopuler atau terbaik?

    Menurut survei Lembaga Kajian dan Survei Nusantara (2007, dengan 1.200 responden), 33 persen responden memilih Soeharto sebagai presiden terbaik, 28 persen memilih Bung Karno. Selanjutnya ialah SBY, Megawati, Habibie, dan Gus Dur. Harian Kompas pernah melakukan survei serupa dan, seingat saya, hasilnya tidak banyak berbeda.

    Saat ini sejumlah besar warga masyarakat memang berpendapat bahwa Pak Harto adalah presiden yang paling disukai, bahkan sebagian menganggap sebagai yang terbaik. Tentu siapa pun boleh tidak setuju, tetapi kita juga harus menghormati pendapat masyarakat tersebut.

    Di Amerika Serikat ada penilaian oleh para ahli tentang siapa presiden terbaik di antara 40-an nama. Ternyata presiden yang disukai rakyat belum tentu baik di mata para ahli. Presiden Truman yang tidak populer, oleh para ahli, dinilai sebagai salah satu presiden terbaik.

    Indonesia tampaknya perlu juga para ahli untuk menilai prestasi para presiden kita. Ahli itu beragam dengan latar belakang berbagai ilmu, seperti ekonomi, hukum dan HAM, budaya, sejarah, politik, luar negeri, militer, komunikasi, psikologi. Dengan demikian, kita bisa belajar dari kelebihan dan kekurangan presiden kita.

    Tak ada yang sempurna

    Tentu tidak ada presiden yang sempurna. Prestasinya di satu aspek belum berarti juga baik pada aspek lain. Pak Harto punya catatan hitam dalam masalah HAM dan demokrasi, juga dianggap sebagai presiden otoriter. Bung Karno pada tahun-tahun terakhir juga dianggap otoriter. Pak Habibie dicatat karena memberi kebebasan kepada pers. Gus Dur dikenang sebagai pejuang HAM dan demokrasi. Kebijakannya terhadap warga Tionghoa tidak akan mereka lupakan. Walau terkait dengan peristiwa 27 Juli 1996 karena jabatan, SBY secara umum tidak dianggap sebagai pelanggar HAM berat. Bu Mega mendapat dukungan kuat karena berani melawan pemerintah otoriter Orde Baru.

    Walau berjasa besar membangun bangsa, Bung Karno dinilai gagal membangun ekonomi. Sebaliknya, Pak Harto dianggap berhasil memajukan ekonomi. Ironisnya, Pak Harto justru jatuh karena masalah ekonomi saat terjadi krisis moneter 1997. Pak Habibie berhasil menurunkan nilai dollar yang meroket dalam waktu relatif singkat. Gus Dur belum banyak melakukan kebijakan berarti untuk ekonomi.

    Bagi sejumlah ekonom pendukung ekonomi konstitusi, kebijakan ekonomi Pak Harto telah membuat kita tidak siap menghadapi persaingan global, bahkan tidak sesuai UUD 1945. Menurut Kwik Kian Gie, ada buku karya ilmuwan AS yang mengungkap bahwa sejak 1967 Indonesia telah dikavling perusahaan multinasional sepengetahuan pemerintah.

    Kita tidak lupa sikap Camdessus yang tangannya bersilang di dada saat menyaksikan Pak Harto menandatangani dokumen kesepakatan dengan IMF dan membuat kita terikat. Bu Mega atas saran Menkeu Boediono terpaksa mengikuti instruksi IMF untuk menjual BCA dengan harga Rp 6 triliun, padahal di dalamnya ada pengakuan bahwa RI berutang lebih dari Rp 50 triliun kepada BCA.

    Kondisi ekonomi kita yang ada sekarang adalah konsekuensi logis dari kebijakan ekonomi rezim Pak Harto. Pemihakan pemerintah kepada para pengusaha kuat berlangsung sejak era Pak Harto, yang berbuah pada kesenjangan lebar antara yang kaya dan miskin. Lebih dari 20 juta hektar lahan dikuasai sekitar 250 perusahaan, sedangkan lebih dari 24 juta petani hanya menguasai 12 juta hektar lahan. Ironisnya, kebijakan ini masih terus berjalan.

    Kemandirian bangsa

    Kita mengagumi kehebatan China dalam memproduksi berbagai barang yang sanggup bersaing di pasar dunia. Tetapi, kita mungkin tidak tahu bagaimana mereka berjuang mempersiapkan kemandirian itu. China serius mempersiapkan tenaga ahli mereka untuk bisa menguasai berbagai bidang keahlian.

    Selain mengirim puluhan ribu ahli ke AS dan Eropa untuk belajar, mereka melatih tenaga ahli untuk menangani berbagai proyek canggih berukuran besar. Tenaga ahli ekspatriat hanya dilibatkan secara terbatas. Semua dibiayai dengan dana sendiri.

    Tiga puluh tahun lalu kita punya menteri dengan tugas mendorong penggunaan produksi dalam negeri. Sayang sekali program hebat itu hanya bertahan lima tahun. Tidak jelas mengapa pemerintah tidak meneruskan kebijakan positif itu.

    Para tenaga ahli di Indonesia tidak didukung pemerintah seperti tenaga ahli China. Proyek-proyek canggih dan berukuran besar dibiayai pinjaman dana luar negeri yang sebagian besar kembali lagi ke luar negeri untuk membiayai tenaga ahli dan membeli barang-barang. Kondisi semacam itu ditambah sikap penurut para birokrat terhadap pihak asing, tidak mampu menumbuhkan kemandirian ahli kita.

    Reformasi birokrasi gagal?

    Birokrasi pemerintah yang tidak efektif dan tidak efisien sudah mulai sejak era Orde Baru bahkan mungkin sebelumnya. Reformasi birokrasi menjadi salah satu amanat gerakan reformasi yang tertuang dalam jargon ”Basmi KKN”.

    Dalam pidato di depan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada 19 Agustus 2009, Presiden SBY menyatakan bahwa program reformasi birokrasi telah dan sedang dilaksanakan bertahap. Program selesai untuk keseluruhan kementerian dan lembaga pada 2011.

    Namun, sampai kini kita masih menyaksikan banyak contoh program reformasi birokrasi itu belum berhasil. Salah satu indikasinya ialah tertangkapnya Sesmenpora dengan barang bukti cek senilai Rp 3,2 miliar dan uang tunai ratusan ribu dollar Singapura di kantornya.

    Salahuddin Wahid Pengasuh Pesantren Tebuireng

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Orde Lama, Baru, dan Reformasi

    Survei Indo Barometer yang diumumkan beberapa waktu lalu mendapat tanggapan beragam dari berbagai kalangan.

    Salah satu hasil utama survei itu, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Orde Baru di bawah Soeharto yang tertinggi (40,9 persen), diikuti Orde Reformasi (22,8 persen), dan Orde Lama (3,3 persen). Dari enam presiden yang pernah memimpin, presiden yang paling disukai publik adalah Soeharto (36,5 persen), disusul SBY (20,9 persen), Soekarno (9,8 persen), Megawati Soekarnoputri (9,2 persen), BJ Habibie (4,4 persen), dan Abdurrahman Wahid (4,3 persen).

    Dapatkah kepemimpinan negara dibandingkan berdasarkan hitungan di atas kertas dan persepsi yang diwakili 1.200 responden? Apakah semua responden itu pernah langsung mengalami setiap era pemerintahan yang ada sehingga dapat memberikan penilaian obyektif?

    Kritik terhadap survei

    Dari sisi metodologi, ada masalah besar terkait pemilihan cuplikan. Terlihat bahwa survei itu berupaya mengikuti demografi penduduk Indonesia. Sayangnya, pengelompokan berdasarkan umur tak tampak sehingga muncul tudingan: ada bias usia dalam pemilihan cuplikan. Untuk bisa menilai obyektif ketiga era, responden minimal harus lahir pada 1940-1950-an. Karena itu, aturan pemilihan cuplikan, yakni berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah, sangat mungkin memunculkan responden berusia muda. Jika tak mengalami ketiga era, bagaimana mungkin mereka memberikan penilaian obyektif terhadap era-era itu?

    Isu perbandingan ini juga merupakan persoalan kompleks. Melihat dan membandingkan setiap era dan setiap pemimpin berarti membuat dikotomi tegas terhadap keberhasilan dan kegagalan masing-masing tanpa melihat faktor terdahulu dan sejarah yang melatari keberhasilan dan kegagalan itu. Pembandingan era Soekarno dengan era Soeharto, misalnya. Kepemimpinan Soekarno dijalankan saat kesejahteraan rakyat belum memadai, modal asing belum satu sen pun masuk ke Indonesia, sumber daya alam dan hutan masih perawan, serta utang luar negeri pun hanya 2,5 miliar dollar AS.

    Namun, saat itu Indonesia memiliki angkatan perang nomor dua terkuat di Asia dan merupakan faktor dominan kembalinya Papua (Irian Barat) ke pangkuan RI. Jangankan rakyat, para pemimpin sendiri—termasuk para menteri kabinet dan semua pejabat negara—ikut merasakan getirnya kehidupan pada masa itu. Pada masa Orde Baru, kesejahteraan rakyat meningkat dan kelas menengah bertambah. Maka, masyarakat melihat masa Orde Baru merupakan masa paling baik. Di sisi lain, peningkatan kesejahteraan ini diikuti dengan peningkatan utang luar negeri dan eksploitasi kekayaan alam dengan membanjirnya modal asing sejak 1970. Hingga akhir 2009 Indonesia tercatat berutang sekitar 173 miliar dollar AS atau naik 70 kali lipat dari utang luar negeri era Orde Lama.

    Pada orde sekarang, demokrasi dan kebebasan pers berkembang. Indonesia termasuk satu dari tiga negara Asia yang lolos dari krisis finansial global dan pertumbuhan ekonomi tahun terakhir di atas 6 persen. Namun, perlu dicatat, tingkat kemajuan ini tak diimbangi pengurangan angka kemiskinan (dengan menggunakan standar kemiskinan absolut versi Bank Dunia), penganggur, dan kesenjangan sosial. Angka ini tak bisa dijadikan sebagai indikator untuk memberi penilaian terhadap presiden terdahulu. Penting ditekankan, publik jangan hanya melihat sejarah secara terfragmentasi, tetapi sebagai proses yang koheren.

    Melupakan sejarah

    Terlepas dari kelemahan metodologi survei Indo Barometer, temuan menarik dari survei ini adalah apabila memang sebagian besar responden berada dalam kelompok usia muda (lahir setelah 1970-an), tampak betapa generasi ini kehilangan pemahaman sejarah. Rendahnya tingkat apresiasi responden terhadap Soekarno (hanya 9,8 persen) mungkin disebabkan kurangnya pemahaman responden terhadap bapak bangsa itu. Angka ini menunjukkan betapa salah seorang pendiri bangsa yang layak dihormati justru memperoleh apresiasi yang rendah karena kurangnya pemahaman responden akan sejarah.

    Dalam konteks lebih luas, responden yang kurang mengenal Soekarno hanyalah bagian kecil dari generasi sekarang yang cenderung mengabaikan dan kurang memahami sejarah bangsa. Namun, serta-merta menyalahkan individu juga tidaklah bijak karena semua sistem yang ada saat ini berkontribusi membentuk generasi yang apatis terhadap sejarah bangsanya sendiri.

    Sejarah kita saat ini lebih menyerupai his story of kings and presidents, bukan history of history. Meminjam konsep knowledge-power nexus dari para pemikir postmodernis, pemahaman kita tentang sejarah saat ini banyak ditentukan oleh siapa yang berkuasa saat itu. Karena itu, sangat mudah menjelaskan mengapa buku cetak pelajaran sejarah dapat berubah sesuai dengan pergantian kepemimpinan.

    Dikaitkan dengan hasil survei, ada masalah besar dalam pemahaman sejarah yang harus segera dikoreksi oleh pemerintah. Kita perlu belajar dari bangsa lain mengenai bagaimana cara menghormati bapak bangsa.

    Sidarto Danusubroto, Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) dan Anggota Komisi I DPR

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Politik Indonesia Ibarat Tubuh Tanpa Kepala

    JAKARTA–MICOM: Pascareformasi 1998, perpolitikan Indonesia ditandai oleh politik yang miskin gagasan dan tanpa akal sehat. Budayawan Rocky Gerung menyebut wajah politik yang demikian sebagai ‘tubuh tanpa kepala’.

    “Ketiadaan gagasan menjadi ciri politik sekarang,” tegas Rocky Gerung saat peluncuran tiga buku Goenawan Mohamad, di Jakarta, Sabtu (21/5).

    Melihat jauh ke belakang, Rocky membandingkan situasi pascareformasi dengan masa awal berdirinya Indonesia. Sosok Soekarno, Tan Malaka, Sutan Sjahrir merupakan sosok pelaku politik yang sekaligus pemikir. “Ketokohan mereka juga selaras dengan ide politik mereka.” Pascareformasi, tokoh politik yang memiliki bangunan ide politik tampak diwarisi oleh Gus Dur.

    Refleksi Rocky yang demikian bertumpu pada satu buku terbaru Goenawan Mohamad berjudul, ‘Tokoh+Politik’. Goenawan Mohamad meluncurkan tiga buku, yaitu Tokoh+Politik, Indonesia/Proses, dan Marxisme Seni Pembebasan. Setelah penerbitan buku itu, akan menyusul penerbitan 9 buku lain karya Goenawan Mohamad pada 2011.

    Rocky menegaskan bahwa politik Indonesia sesungguhnya adalah politik ide. Hal ini ditandai oleh adanya perbedaan gagasan antara para tokoh politik seperti Soekarno, Tan Malaka, dan Sjahrir. Perbedaan gagasan itu tampak ketika masing-masing tokoh berupaya mendefinisikan ‘rakyat’.

    Bagi Soekarno, ‘rakyat’ adalah mereka yang dapat bersatu. Bagi Tan Malaka, ‘rakyat’ adalah mereka yang dapat dimobilisasi. Bagi Sjahrir, ‘rakyat’ adalah mereka yang berpeluang mendapatkan pendidikan. “Mereka memang berbeda, tetapi antara mereka ada transaksi pemikiran,” imbuh Rocky.

    Ketiadaan ide merupakan penanda bahwa Indonesia sudah kekurangan imajinasi. Imajinasi merupakan sarana untuk memecah kebuntuan ide demi mewujudkan politik yang penuh harapan. “Dalam situasi demikian, kita membutuhkan suatu proposal yang masuk akal demi perubahan. Itulah politik harapan,” ucap Rocky.

    Ciri politik harapan ditandai oleh adanya penggunaan akal sehat dalam berpolitik. Politik akal sehat adalah politik yang berlandaskan argumentasi. “Argumentasi menjadi satu-satunya mata uang politik, bukan dengan modal atau moral,” tegas Rocky.

    Di sisi lain, menyikapi kondisi yang tengah terjadi, Rocky menilai bahwa untuk menjawab kebuntuan politik Indonesia, tidak hanya dijawab dengan kekuatan ide. “Kekuataan ide memerlukan juga aktivitas politik yang riil,” simpul Rocky. (Dvd/OL-8)

    Source : media Indonesia

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Hasan Tiro, Nietzsche, dan Aceh

    Hasan Tiro dalam keadaan galau. Dia berada pada situasi batas eksistensial. Terpaku pada satu rak di toko buku di Fifth Avenue, New York, matanya tak lepas mengeja karya filsuf eksistensialis Jerman, Friedrich Nietzsche. Dia terbenam dalam aporisme Thus Spoke Zarathustra. Saat itu, September 1976. Beberapa hari lagi Hasan harus membuat keputusan penting: ke Aceh menyalakan pemberontakan bersenjata atau tetap hidup di New York sebagai pengusaha.

    Dia akhirnya memilih yang pertama. Tiga bulan kemudian, dari hutan belantara Pidie, Hasan Tiro menyerukan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Sejak itu, di Aceh, bedil meletus lagi. Padahal daerah itu belum lama pulih dari pergolakan Darul Islam Daud Beureu’eh. Berbeda dari Beureu’eh yang mendekap Islam, Hasan menyodorkan gagasan baru: nasionalisme Aceh. Dia agak berhasil, setelah memperluas basis pendukungnya: kaum intelektual dan pemuda.

    Adakah perjumpaannya dengan Nietzsche memantik pemberontakan itu? ”Kata-kata (Nietzsche) itu seperti petir melibas semua keraguanku,” tulisnya di catatan harian. Lalu selama tiga tahun dia bergerilya keluar masuk hutan. Terdesak operasi militer rezim Orde Baru, Hasan kabur ke luar negeri pada 1979. Dia sempat singgah di sejumlah negara, dan akhirnya menetap di Stockholm, Swedia.

    Catatan masa gerilya itu diterbitkan di London pada 1981. Judulnya The Price of Freedom: the Unfinished Diary of Teungku Hasan di Tiro. Membaca stensil 238 halaman itu, kita seperti menemukan eksistensialisme bukan lagi sekadar gagasan, tapi aksi politik. Dari catatan harian itu, entah soal taktik gerilya, negasi atas sejarah Indonesia, sampai kontemplasi hidup dan kematian, terajut dalam satu garis merah: upaya rekonstruksi sejarah. Dan, yang menarik, Hasan mengolah paragraf dari Nietzsche dalam tafsirnya atas momen kesejarahan Aceh.

    Tampaknya, penting menjenguk kembali catatannya itu kini. Lelaki 83 tahun itu pulang ke tanah kelahirannya, sepekan setelah Idul Fitri lalu. Kali ini dia kembali tanpa letusan senjata. Aceh sudah tiga tahun damai. Hasan pun disambut seperti pahlawan pulang dari pengasingan. Anak-anak muda—mungkin belum lahir saat dia mencetuskan gerakan perlawanan itu—pekan lalu berdiri menyambutnya di sepanjang jalan. Mereka mengibarkan bendera Partai Aceh, satu partai lokal milik para bekas kombatan. Partai itu kini legal dan berhak ikut pemilu.

    Di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Hasan Tiro disambut puluhan ribu orang. Dia dipanggil ”Wali” karena menabalkan dirinya penerus ”Wali Nanggroe”, atau ”penjaga negeri”; satu takhta darurat bentukan Kesultanan Aceh masa perang Belanda. Diceritakan, Wali terakhir adalah Teungku Ma’at di Tiro, anak Teungku Chik Muhammad Saman di Tiro, yang kita kenang sebagai pahlawan nasional itu. Ma’at tewas di Alue Bhot, Pidie, setelah bertempur dengan Belanda, 3 Desember 1911. Dia adalah paman Hasan Tiro dari garis ibu.

    Dari titik inilah, perjumpaannya dengan Nietzsche lalu menjadi pergulatan penting. Sejak membaca Thus Spoke Zarathustra dan sejumlah karya Nietzsche lain, Hasan seperti mendapat kekuatan baru. Dia sadar tubuhnya mengalir darah biru pejuang. Dalam pembuka catatan hariannya, dia mengutip satu bagian dari Zarathustra , petikan pada bab ”On War and Warriors”: … To you I do not recommend work but struggle./ To you I do not recommend peace but victory./ Let your work be a struggle./ Let your peace be a victory!

    Agaknya ada dua momen penting, yang terangkum dalam catatan harian itu. Pertama, manakala Hasan menangkap apa yang disebutnya ”momen kebenaran”; menemukan kembali patriotisme Aceh yang hilang. Itu terjadi pada 1968, saat dia membolak-balik arsip The New York Times yang terbit sepanjang Mei 1873, saat Belanda menyerang Aceh. Editorial koran itu mengakui kapasitas Kesultanan Aceh yang garang bertempur dengan Belanda.

    Bagi Hasan, ini satu bukti Aceh adalah ”old state”, negara tua berdaulat sejak lama. Semua itu ditulisnya dalam pamflet Atjeh Bak Mata Donya (Aceh di Mata Dunia), diterbitkan pada 1968 di New York. Dia pun menyimpulkan, energi perlawanan masa itu menyala karena kuatnya patriotisme dari generasi Aceh. ”Mereka tahu kapan harus mati terhormat,” tulisnya lagi. Dia menyesalkan generasi Aceh setelah 1945, yang menurutnya menderita ”ketaksadaran sejarah”.

    Momen kedua adalah ketika dia, dengan semua bagasi masa lalunya itu, bertumbukan langsung pikiran Nietzsche di rak toko buku itu. ”Aneh sekali, selama aku belajar di kampus, mungkin aku keliru memahami Nietzsche yang sebenarnya,” tulis Hasan. Dia memang pernah mengambil program doktor di Universitas Columbia. ”Aku yakin sudah membacanya dalam begitu banyak teori dan filsafat politik. Tapi mestinya itu hasil tafsir dari orang lain,” tulisnya. Sejak ’pertemuan’ itu, Hasan mengaku ”tak pernah lepas dari Nietzsche”.

    Aceh pada masa 1970-an, dengan marginalitas ekonomi politik, adalah kenyataan lain yang menajamkan semua kegelisahan seorang Hasan Tiro, cucu dari keluarga pejuang legendaris Tiro. Sejak masa kecilnya, dia merasa sebagai orang pilihan, manakala dia risih jika tangannya kerap dicium orang-orang, yang lalu memohon agar dia tak pernah lupa pada tanah kelahiran. Pada titik ini, dia sepertinya ”menemukan” dirinya dalam satu interupsi sejarah.

    Maka, membaca catatan harian itu, dapat dimengerti mengapa Hasan Tiro meletakkan dirinya sebagai pusat bagi kelanjutan sejarah Aceh kontemporer. Dia merasa terpanggil memberikan tubuh dan jiwanya kepada tanah leluhurnya. Antropolog kondang James T Siegel, dalam epilog The Rope of God, karya klasik tentang pergolakan di Aceh itu, menyebut Hasan Tiro ”terasuk” tugas sejarah, yang dianggapnya sebagai takdir itu.

    Tapi, dalam catatan hariannya itu, Hasan tak langsung menggelorakan nasionalisme Aceh. Dia tak bicara imagined communities seperti apa yang kelak dibentuk di Aceh. Dia memilih patriotisme lebih dulu, sebagai modal nasionalisme. Sebetulnya, ide itu pernah disinggung dalam bukunya Demokrasi untuk Indonesia (1958). Di situ, dia mengkritik Soekarno tentang nasionalisme Indonesia. Bagi dia, bukan nasionalisme itu yang paling penting, tetapi patriotisme. Rasa cinta Tanah Air akan membuat orang mau mempertahankan diri, dan ”melibatkan pengorbanan diri sendiri sebagai kewajiban moral”.

    Dari sini, nyaris 20 tahun kemudian, ide ”pengorbanan diri sendiri” itu bertemu gagasan Nietzschean tentang ”the free death”. Dia mau membangkitkan Aceh sebagai entitas politik berdaulat, seperti pada masa lalu. Hasan lantas menyeret soal politik itu ke wilayah pergulatan eksistensial: makna hidup dan mati. Dia menunjukkan, hanya ”manusia bebas” dan bukan budak bagi lainnya, bisa memilih ”bagaimana harus hidup” dan ”kapan harus mati”. Tetapi, adakah retorika Nietzschean itu menjadi aneh bagi alam pikiran orang-orang Aceh?

    Mungkin, sekilas tafsir itu terdengar agak janggal. Tema kebebasan memang lebih akrab bagi mereka yang besar dalam kultur Eropa, atau pendidikan Barat. Tetapi, Hasan mencoba menafsirkannya dalam konteks keacehan, terutama Islam. Baginya, Islam memberi bekal ”kehendak berkuasa” dalam menjaga dan mempertahankan hak-hak. Dia setuju dengan ujaran Nietzsche dalam Notes (1875), yang melukiskan sosok tertinggi Muslim adalah sesuatu yang melantunkan ”kesunyian gurun, raungan jauh seekor singa, dan tatapan sangar seorang pejuang”.

    Hasan Tiro mengerti bahwa Islam adalah energi bagi Aceh. Tapi, dia menyalakannya dengan cara berbeda. Hasan mengartikan jihad sebagai perjuangan untuk kebebasan. Dalam satu catatan panjangnya saat memberi makna perayaan Asyura, atau hari Hasan-Husen, yang menjadi tradisi di Aceh setiap 10 Muharam, Hasan Tiro mempertegas posisinya itu.

    Dikatakan, pengorbanan Imam Husin, cucu dari Rasulullah, yang dibunuh kubu Muawiyyah dan Yazid di Karbala, adalah contoh martir sejati. Husin tahu bahwa tak ada jalan selamat baginya. Dia memilih melawan mempertahankan yang benar, dan yang adil. Bagi Hasan Tiro, arti kebebasan bergantung pada ”bebas untuk mati”. Atau dalam ujaran Nietzsche, seperti dikutip Hasan Tiro: ”… To die proudly when it is no longer possible to live proudly”. Mereka yang tak bisa menentukan kapan harus mati, kata Hasan, ”akan kehilangan kebebasannya”.

    Sayangnya, kita tak menemukan lagi catatan terbarunya setelah The Price of Freedom itu. Dia pulang pada usia renta, berziarah ke makam nenek moyang, dan bersalaman dengan rakyat yang dulu takzim mencium tangannya. Setelah damai, mungkin Hasan Tiro tak lagi berada pada situasi batas eksistensial. Dia, dan Aceh, agaknya sudah melampaui perbatasan itu.

    Nezar Patria, Peneliti Aceh, Alumnus the London School of Economics and Political Science (LSE).

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Kamus Gaul Bahasa Senayan

    Layaknya operasi kejahatan, banyak kode buat menyembunyikan transaksi gelap di gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Kode ini umumnya hanya bisa dipahami sesama anggota Dewan-walau orang lain sebenarnya bisa menduga maknanya.

    Kode antar anggota Dewan

    Gini-gini aja nih?
    -diucapkan kalau tak ada tanda bakal ada kucuran uang.

    Lagunya apa, Bagimu Negeri?
    -ditanyakan sebelum proyek: ada uang atau tidak. Bagimu Negeri merujuk pada proyek yang tak berduit karena bait dalam lagu itu berbunyi “Kami mengabdi…”.

    Kok puasa terus, kapan bukanya?
    -diucapkan kalau tak ada tanda bakal ada kucuran uang.

    Hitungannya jago, tambah-tambahan hebat, tapi membaginya kurang pintar…
    -menyindir pejabat yang tak pernah membagi duit.

    Mana nih air zamzam-nya?
    -menanyakan kucuran uang.

    Berapa meter kirimannya?
    -meter dipakai menggantikan kata “miliar”.

    Kok kuenya pahit, kurang manis nih…
    -protes karena jumlah duit yang dibagikan kurang.

    Nah, begitu lho, makanannya enak-enak. Kami suka sekali dengan kiriman Anda kemarin…
    -puas dengan kiriman duit.

    Ada makan siang, mau ikut enggak?
    -memberi tahu ada proyek yang akan digarap.

    Lagi ketemu pasien
    -anggota Dewan sedang bernegosiasi dengan pejabat atau pengusaha.

    Kode dari penyetor uang (pengusaha/pejabat)

    Kami sudah kirim lima bola, bisa untuk main sama teman-teman
    -setoran duit Rp 500 juta.

    Ada kiriman buku dari Amerika. Maaf, di dalamnya ada tiket nonton jazz 10 lembar
    -ada kiriman amplop berisi US$ 10 ribu.

    Alur Anggaran
    Mei-Agustus

    Pembicaraan pendahuluan tentang asumsi makroekonomi, pokok-pokok kebijakan fiskal, kebijakan umum, dan prioritas anggaran rencana kerja pemerintah.

    Konsultasi penyusunan rencana kerja anggaran kementerian dan lembaga.

    Agustus-Oktober

    Pembahasan oleh Badan Anggaran

    asumsi makroekonomi
    defisit
    besaran pendapatan
    besaran belanja, termasuk transfer ke daerah
    Pembahasan oleh Komisi
    alokasi dan penggunaan

    Sidang Paripurna
    penetapan Undang-Undang APBN

    Source : Majalah Tempo

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • ‘Wakil Rakyat’ Penjaja Anggaran

    DUA pria itu bersua di satu restoran, lantai tiga Plaza Senayan, Jakarta. Pria pertama Jefferson Soleiman Montesqieu Rumajar, Wali Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Lelaki lainnya Setya Novanto, Ketua Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat. Berjabat tangan, lalu saling menanyakan kabar, keduanya kemudian duduk di tempat kosong restoran itu.

    Malam itu, Oktober 2009, menurut sumber yang mengetahui pertemuan tersebut, Setya bertanya, “Mau ikutan dengan grup kami?” Yang ditanya menjawab mantap, “Bisa, Pak.” Dua pria memahami kosakata yang sama. Kalimat Setya itu merupakan kode ala Senayan untuk menawarkan jasa pengalokasian anggaran proyek infrastruktur di suatu daerah.

    Setya mengangguk-angguk. Ia berpesan agar Jefferson melanjutkan urusan anggaran ini dengan stafnya di Dewan. Pertemuan di restoran tanpa jamuan itu usai dengan cepat. Pada saat itu, Tomohon membutuhkan dana segar Rp 50 miliar untuk pembangunan jalan dan jembatan. Jefferson berharap dana bisa masuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tomohon tahun berikutnya.

    Sumber Tempo menyebutkan, setelah pertemuan tersebut, anggota staf wali kota termuda di Indonesia itu, ditemani seorang pengusaha asal Sulawesi Utara, beberapa kali menjalin kontak dengan Shely, anggota staf Setya. Dalam komunikasi disebutkan, Jefferson harus menyetor uang muka Rp 3 miliar, enam persen dari anggaran Rp 50 miliar yang akan dialokasikan. “Tak boleh kurang sedikit pun,” kata sumber ini.

    Menjelang tutup bulan, anggota staf Jefferson bersama pengusaha sponsor bertemu dengan Shely di ruang kerja Setya, lantai 12 Nusantara I Gedung DPR. Keduanya menenteng tas belanja berisi ratusan lembar dolar Amerika Serikat. Tak banyak cakap, tas itu berpindah tangan. Dan benar, belakangan Tomohon mendapat tambahan anggaran Rp 50 miliar dari pos dana percepatan pembangunan.

    Jefferson, yang dua pekan lalu divonis sembilan tahun penjara dalam perkara korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan kini ditahan di Rumah Tahanan Cipinang, Jakarta Timur, tak membantah atau membenarkan informasi itu. “Kamu tahu dari mana? Saya tak mau berkomentar,” katanya.

    Dihubungi Tempo, Shely menyangkal pernah menerima uang dari pengusaha atau staf pemerintah Tomohon. “Saya tidak tahu soal itu. Di DPR memang banyak gosip yang tak jelas,” ujarnya. -Setya juga membantah bertemu dengan Jefferson dan menawarkan bantuan penempatan anggaran. “Tidak ada itu,” katanya seusai kuliah umum di Universitas Lampung, Jumat pekan lalu.

    Seorang pengusaha yang pernah dekat dengan Setya Novanto mengatakan peran Bendahara Umum Partai Golkar dalam mengegolkan anggaran untuk daerah sangat besar. Bahkan -Setya menjadi pintu masuk utama bagi mereka yang ingin meraup dana anggaran melalui jalur Partai Beringin. Dimintai komentar, Setya kembali membantah. “Saya tak ikut-ikutan. Tudingan itu aneh,” ujarnya sambil berlalu.

    Dugaan praktek percaloan anggaran di Dewan kembali dibicarakan setelah terbongkarnya perkara suap untuk Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam. Pada 21 April lalu, Wafid ditangkap petugas Komisi Pemberantasan Korupsi karena menerima cek senilai Rp 3,2 miliar dari Direktur PT Duta Graha Indah Mohammad el-Idris, penggarap proyek wisma atlet SEA Games XXVI di Palembang. Mindo Rosalina Manulang, Direktur Marketing PT Anak Negeri yang mendampingi Mohammad el-Idris, juga ditangkap.

    Setelah ditangkap, Rosalina, yang menjadi anak buah Muhammad Nazaruddin, pemilik Anak Negeri dan Bendahara Umum Partai Demokrat, menyebutkan uang untuk Wafid bakal dibagikan ke sejumlah anggota Komisi Olahraga Dewan. Belakangan, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, setelah berganti pengacara, Rosalina menyatakan tak mengenal Nazaruddin. Ia juga menyangkal dana bakal dibagikan ke Senayan.

    Penyusunan anggaran memang merupakan lahan basah bagi anggota Dewan. Para “wakil rakyat” menggunakan proses persetujuan yang merupakan kewenangan mereka untuk memperoleh keuntungan. Berdasarkan penelusuran Tempo, banyak anggota Dewan menghubungi kepala-kepala daerah, menawari mereka anggaran tertentu, dan kemudian memotong 5-10 persen sebagai “fee”. Uang ini harus dibayar di muka, tunai.

    Proses serupa dilakukan dengan pengusaha untuk persetujuan anggaran pengadaan suatu barang. Tawar-menawar juga dilakukan untuk memutuskan pasal-pasal krusial dalam penyusunan suatu rancangan undang-undang (lihat “Bursa Pasal ala Senayan”).

    l l l
    TRANSAKSI gelap dilakukan politikus dari hampir semua fraksi. Seorang pengusaha mengaku beberapa kali bertemu dengan anggota Dewan dari Partai Demokrat. Terakhir, pertemuan diadakan di sebuah restoran hotel bintang lima di Jakarta Pusat, sekitar tiga bulan lalu. Ia menyebutkan ditemui antara lain oleh Nazaruddin dan Sutan Bhatoegana, membicarakan alokasi anggaran untuk suatu pos pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan.

    Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam di ruang privat, para politikus Demokrat menjelaskan setor-an yang perlu disiapkan. Sebagai ilustrasi, alokasi anggaran senilai Rp 50 miliar memerlukan “bantuan” satu anggota DPR dengan imbalan delapan persen atau Rp 4 miliar. Untuk alokasi anggaran Rp 500 miliar, dengan begitu, dibutuhkan peran sepuluh anggota Dewan dan sogokan Rp 40 miliar. “Pak Nazaruddin bilang jumlah itu kecil,” kata pengusaha ini.

    Sadar bakal mengeluarkan uang muka sangat besar untuk proyeknya, pengusaha ini mundur teratur. “Saya coba nawar, tapi enggak boleh kurang sepeser pun. Pelit bener mereka,” ujarnya.

    Seorang pengusaha tambang mengatakan Partai Demokrat merupakan pintu yang paling banyak diminati. Maklum, partai ini memiliki kursi mayoritas di DPR, sehingga peluang mengegolkan alokasi anggaran lebih besar. Lobi dengan Demokrat ini biasanya digelar di hotel mewah, seperti Ritz-Carlton, Bellagio, Sultan, atau Gran Melia. Menurut pengusaha ini, dalam setiap lobi yang dilakukan lewat Demokrat, hampir selalu ada Nazaruddin.

    Nazaruddin ketika dihubungi Tempo memilih tak mau memberikan komentar sedikit pun. Ia mengatakan sejumlah hal, tapi menolak pernyataannya dipublikasikan. Sedangkan Sutan Bhatoegana tak bisa dimintai pendapat. Ia tak membalas pesan pendek dan panggilan yang dikirimkan ke telepon selulernya.

    Sekretaris Fraksi Demokrat Saan Mustopa membantah kabar para kadernya sering “berjualan” dengan pihak yang ingin melancarkan proyek. Demokrat juga tak pernah memerintahkan kadernya mencari uang untuk partai. “Kalau sampai ada yang ‘buka warung’ seperti itu, laporkan saja. Nanti kami usut,” katanya.

    Partai-partai lain tak kurang bagian. Seorang kepala daerah bercerita, ketika berkumpul, para kepala daerah biasanya bertukar cerita tentang anggota Dewan yang bisa dititipi anggaran atau proyek. Kesimpulannya, para kepala daerah cenderung memanfaatkan jalur partai yang mendukungnya pada saat pemilihan.

    Seorang bekas anggota Panitia Anggaran mengatakan tiap partai biasanya memiliki sejumlah anggota yang giat menjala uang. Kader partai ini ditempatkan di Badan Anggaran, perangkat Dewan yang beranggotakan 85 orang dari pelbagai fraksi secara proporsional. Di sini proses pembahasan anggaran dimainkan agar proyek yang dikawal bisa mulus. Anggota Badan Anggaran yang tak produktif menyetor uang ke partai bakal dipindahkan ke alat kelengkapan Dewan lainnya.

    Di Badan Anggaran kadang terjadi peleburan anggota lintas fraksi dan lintas komisi. “Pernah ada anggota Badan Anggaran dari Komisi Pertambangan ngotot meloloskan anggaran untuk proyek di komisi lain,” katanya.

    Laode Roy Salam, analis Indonesia Budget Center, lembaga nonpemerintah yang mengawasi anggaran, mengatakan Badan Anggaran merupakan tempat paling strategis untuk mengumpulkan pundi-pundi. Apalagi pembahasan detail sangat tertutup dan tak bisa disaksikan masyarakat. Adapun Uchok Sky Khadafi dari Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran mengatakan peluang memainkan penyusunan anggaran terjadi di semua lini-dari pembahasan di tingkat daerah atau kementerian hingga Dewan.

    Permainan juga melibatkan mediator, yang datang ke Senayan dan melobi legislator agar meloloskan proyek di daerahnya. Seorang mediator dari salah satu daerah di Sulawesi mengakui perannya. “Kami harus rajin mengontak anggota DPR agar terus mengawal proyek di suatu daerah,” katanya. Biasanya, anggota Dewan yang didekati berasal dari daerah pemilihan yang sama.

    Para mediator datang membawa proposal dari daerah yang sudah disetujui bupati atau wali kota. Seorang kepala daerah yang memanfaatkan jasanya bahkan mengatakan di tiap wilayah biasanya ada mediator yang rajin menyambangi bupati atau wali kota untuk menembuskan anggaran. “Proposal itu tinggal ganti nama daerahnya, beres,” ujarnya.

    Anggota DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Aria Bima, mengakui percaloan anggaran oleh para wakil rakyat bisa dicium dengan mudah. Tapi, ia mengingatkan, tak semua anggota DPR menjadi calo. Ada juga anggota DPR yang meminta proyek di daerah pemilihannya disetujui tapi bukan calo. “Yang salah itu kalau menerima komisi setelah anggaran disetujui,” katanya.

    l l l
    SEORANG kepala daerah dari Indonesia bagian timur mengaku beberapa kali berurusan dengan calo anggota Dewan. Dari tahun ke tahun, so-gokan yang diminta kian meningkat. Tapi para kepala daerah mau tak mau harus menerima hal ini agar pembangunan di daerahnya tetap berjalan. Apalagi untuk mendapatkan dana segar seperti dana percepatan infrastruktur daerah. Banyak bupati atau wali kota kerap meninggalkan daerahnya, menginap di sejumlah hotel di Jakarta, “berburu” alokasi anggaran.

    Tak mudah menyiapkan dana so-gokan. Lihatlah pengalaman seorang bupati satu daerah di Jawa Barat. Tahun lalu, ia menerima tawaran “bantuan” dari politikus Partai Keadilan Sejahtera, Andi Rahmat. Ini bukan pengalaman pertamanya. “Kami percaya dengan politikus dari Partai Keadilan Sejahtera: kalau janji bisa mengalokasikan Rp 10 miliar, pasti ditepati,” kata orang dekat sang bupati, yang ditemui Tempo di Hotel Sultan, Jakarta, dua pekan lalu. “Mereka itu amanah.”

    Setelah sang bupati setuju menggunakan jasa, orang-orangnya kemudian berhubungan dengan Andi Rahmat. Kesepakatan tercapai, bupati harus membayar 10 persen dari anggaran yang dijanjikan-jumlahnya tidak boleh disebut karena “akan mudah dilacak”. Untuk membayar sogokan, bupati meminta para kepala dinas dan pejabat lainnya menyetor iuran. Seorang kepala bagian sampai harus meminjam deposito ibunya buat keperluan ini. Dengan tambahan dari kocek sang bupati, terkumpullah duit yang disepakati.

    Tugas berikutnya: mengantar duit ke Andi Rahmat. Bupati menunjuk seorang anggota staf, yang saking ketakutan mengganti nomor teleponnya berkali-kali. “Ia takut tersadap KPK,” kata sumber Tempo. Toh, ia sukses menjalankan misi. Dengan beberapa kali komunikasi, duit bisa diserahkan di sebuah mal di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan.

    Jasa Andi juga ditawarkan kepada seorang kepala daerah dari kawasan timur Indonesia. Menurut kepala daerah ini, tawaran Andi ditolak karena ia sudah menggunakan jalur partai lain. “Waktu itu saya dan Andi tak sengaja ketemu di satu mal. Eh, dia langsung menawarkan bantuan,” ujarnya.

    Walau enggan berkomentar banyak, Andi Rahmat membantah tegas kabar ini. Ia mengaku sebutan calo anggaran tak pas diarahkan untuk posisinya sebagai anggota Dewan. “Kewajiban saya menurut undang-undang mengadvokasi semua kepentingan publik yang terwujud dalam politik kebijakan anggaran,” katanya.

    Kewajiban memberi uang muka ini biasanya berekor panjang. Bupati umumnya telah mengikat kesepakatan dengan pengusaha sponsor yang kelak akan memperoleh proyek. Tender yang dilakukan pun hanya formalitas. Pengusaha itu pun mengikat kesepakatan: akan membagi sebagian keuntungan pengerjaan proyek untuk kepala daerah. Dari uang inilah utang kepada kepala dinas atau pejabat yang menyetor iuran ditutup. “Kami ini sebenarnya korban,” kata seorang wali kota, menggambarkan posisinya berhadap-an dengan anggota Dewan.

    Pramono, Fanny Febiana, Tito Sianipar (Jakarta), Nurochman Arrazie (Lampung)

    Source : Majalah Tempo

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Ambiguitas Sikap Wakil Rakyat

    Stagnasi yang kerap terjadi dalam penyelesaian berbagai persoalan bangsa bisa jadi terkait dengan sikap ambiguitas yang demikian menonjol dalam kultur parlemen. Mereka yang terjepit di antara dua kepentingan, kebijakan pragmatis partai politik yang menaunginya dan kepentingan rakyat yang memilihnya, pada akhirnya memilih bersikap aman.

    Realitas politik di lapangan kerap menghadapkan anggota DPR dalam pilihan-pilihan yang bertentangan. Hasil survei terhadap anggota legislatif yang diselenggarakan Litbang Kompas menunjukkan sikap dilematis ini. Di satu sisi, mayoritas responden (69 persen) anggota DPR mengaku lebih mendahulukan kepentingan konstituen mereka. Namun, di sisi lain, lebih banyak anggota DPR yang tak berdaya dan terpaksa tunduk pada garis kebijakan parpol. Padahal, sikap politik dan kepentingan pragmatis parpol tak jarang berseberangan dengan harapan rakyat. Tak kurang dari 87 persen responden sepakat bahwa pandangan pribadi anggota DPR dalam setiap rapat harus sejalan dengan sikap fraksi/partai.

    Tidak dapat dimungkiri, etika dan garis kebijakan yang mengikat suara mereka sebagai anggota partai/fraksi tetap berpengaruh pada sikap yang diambil anggota DPR pada umumnya. Perbedaan sikap individu dengan kebijakan partai kerap pula dimaknai sebagai pembangkangan. Sikap Lily Wahid dan Effendy Choirie, yang ”nekat” berseberangan dengan sikap Partai Kebangkitan Bangsa soal usul pembentukan panitia khusus angket DPR untuk mafia pajak, menjadi satu contoh. Aksi dua anggota Fraksi PKB itu berujung pada sanksi keras berupa penarikan (recall) dari DPR.

    Sikap atau keputusan yang dipilih anggota DPR pada umumnya akhirnya lebih bersandar pada naluri politik paling mendasar, yaitu bagaimana memperoleh dan mengendalikan kekuasaan. Pilihan sikap selalu berujung pada kepentingan mana yang lebih menguntungkan dan aman pada saat itu. Ketidakpuasan dan ketidaksetujuan sekadar menjadi urusan di bawah permukaan.

    Koalisi rapuh

    Problem konsistensi pada akhirnya menjadi serius ketika dikaitkan dengan koalisi partai. Rapuhnya koalisi partai pendukung pemerintah terekam jelas saat setiap fraksi menyampaikan sikap terkait sejumlah isu yang melibatkan sejumlah elite di dalam pemerintahan.

    Goyahnya koalisi enam partai pendukung pemerintah (Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera, PKB, dan Partai Amanat Nasional) mencuat ketika sejumlah politisi Golkar dan PKS terlibat dalam pengusungan hak angket mafia pajak. Rapuhnya koalisi partai di parlemen juga diakui sebagian responden anggota DPR dalam survei ini. Nyaris separuh (45 persen) dari respons yang disampaikan anggota DPR dalam survei ini menyebutkan bahwa sikap partai-partai dalam aliansi pendukung pemerintah tidak konsisten menjalankan perannya sebagai partai koalisi.

    Pengakuan itu juga cukup banyak dilayangkan kelompok responden dari partai-partai koalisi. Tak kurang dari 40 persen respons anggota partai koalisi sepakat sikap sejumlah partai dalam koalisi memang dirasakan lentur atau tidak konsisten.

    Kritik ini sebagian dilayangkan anggota partainya sendiri. Responden asal Partai Golkar, misalnya, tercatat 31 persen yang memberi penilaian bahwa partainya tidak cukup konsisten menempatkan sikapnya sebagai partai yang tergabung dalam koalisi. Begitu juga responden dari PPP, tak kurang dari 40 persen yang mengkritik sikap partainya tidak konsisten sebagai koalisi pendukung pemerintah. Sementara tercatat 12 persen responden asal PKS yang mengkritik serupa terhadap sikap partainya sejauh ini.

    Penyikapan kritis responden terhadap sikap partai mereka tampak mencolok pada survei periode pertama yang dilakukan April 2010. Situasi politik parlemen ketika itu memang sedang panas. Penentuan sikap partai terkait kasus Bank Century menjadi kejutan sekaligus ilustrasi lenturnya model koalisi yang terjalin di parlemen.

    Menilai pemerintah

    Sejumlah hasil opini publik yang menunjukkan melorotnya popularitas pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono juga tergambar dalam survei yang merangkum suara para elite yang duduk di legislatif.

    Dari dua kali penyelenggaraan survei dalam rentang satu tahun, terjadi peningkatan akumulasi persepsi negatif anggota DPR terhadap kinerja pemerintah. Turunnya apresiasi dilontarkan responden yang terhimpun dalam kelompok partai koalisi pendukung ataupun non-pendukung pemerintah. Lebih jauh, penyikapan negatif atas kinerja pemerintahan SBY juga disuarakan sebagian responden dari Partai Demokrat.

    Ketidakpuasan tertinggi tampak dalam penilaian terhadap kinerja pemerintah di bidang hukum. Pada aspek ini tak kurang dari 80 persen responden menyatakan ketidakpuasan mereka. Respons negatif terbesar dilayangkan kelompok responden dari partai non-pendukung. Mayoritas dari kelompok ini (94 persen) mengungkapkan penilaian negatif mereka.

    Namun, kelompok responden yang berasal dari partai koalisi pendukung pemerintah pun tak kalah banyak yang kecewa. Tercatat 76 persen responden yang tergabung dalam partai koalisi tak puas atas kinerja pemerintah di bidang penegakan hukum. Bahkan, nyaris separuh (45 persen) responden yang berasal dari Partai Demokrat juga menyuarakan penilaian negatif mereka.

    Kinerja Presiden SBY dalam memimpin kabinet tak luput dari penilaian negatif. Mayoritas (65 persen) responden memberi respons negatif atas langkah SBY memimpin kabinet. Lebih dari separuh responden yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintah juga menyampaikan pendapat yang serupa.

    Tingginya penyikapan negatif pada kemampuan presiden memimpin kabinet juga dibarengi dengan besarnya harapan akan terjadinya perombakan kabinet. Melihat kondisi yang berkembang saat ini, tak kurang dari 65 persen responden menyatakan perlu dilakukan reshuffle atas komposisi menteri-menteri di kabinet yang ada saat ini.
    Suwardiman (LITBANG KOMPAS)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.