siwah.com

Category: Education

  • Golkar Redam Keretakan Hubungan dengan Demokrat

    golkar vs demokrat

    JAKARTA–MICOM: Partai Golkar temui Partai Demokrat untuk meredam isu yang memisahkan kedua partai yang tergabung dalam Sekretariat Bersama (Sekber). Partai Golkar sepakat untuk tetap bertahan dalam koalisi.

    Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum di Hotel Mulia Jakarta, Kamis (25/11). Ical, sapaan akrab Ketua Umum Partai Golkar, mengungkapkan pertemuan ini untuk meredam isu di kedua partai terebut.

    “Pertemuan ini biasa sebagai silaturahmi, kami melihat bagaimana pemerintahan bisa stabil sampai 2014 dan meredam isu yang ingin memisahkan Partai Golkar dan Partai Demokrat,” ujarnya ketika hendak memasuki ruang pertemuan.

    Namun Ical enggan menjelaskan isu yang ia maksudkan. Ia hanya menyatakan bahwa pertemuan semacam ini biasa dilakukan oleh partai politik yang tergabung dalam Sekretariat Bersama (Sekber).

    Menurutnya seluruh masing-masing partai politik dalam Sekber biasa melakukan silaturahmi politik. Kini giliran partainya melakukan silaturahmi dengan Partai Demokrat.

    Pertemuan ini diikuti oleh Sekretaris Sekber Syarief Hasan, Ketua Fraksi Golkar Setya Novanto, Sekjen Partai Golkar Idrus Marham, dan Ketua Fraksi Demokrat Jafar Hafsah. Pertemuan ini dilakukan secara tertutup selama satu jam.

    Usai pertemuan, Ical menyatakan bahwa Partai Golkar terus berkomitmen untuk terus mendukung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menyatakan pertemuan ini untuk mengintensifkan komunikasi politik dalam Sekber. Ia menegaskan bahwa kekompakan koalisi harus tetap terjaga. “Kali ini gilirannya partai Golkar yang bertemu kami. Kami diundang Pak Ical,” tuturnya.

    Ia memastikan bahwa pertemuan ini tidak berkaitan dengan rencana reshuffle kabinet. Menurutnya reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden.

    “Reshuffle itu kamar khusus punya Presiden. Tidak etis masuk kamar khusus atau otoritas politik Presiden,” jelasnya. (OL-9)

    Source: mediaindonesia.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Ada Risiko Politik jikalau Partai Golkar Dikeluarkan

    Jakarta, Kompas – Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengatakan, perombakan kabinet merupakan wewenang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, dia mengingatkan ada risiko politik jika Partai Golkar dikeluarkan dari kabinet.

    ”Golkar tidak ambil pusing jika (kadernya di kabinet) mau diganti (kader) dari Demokrat, PDI-P, atau siapa saja. Silakan saja, Golkar tidak akan menangisi hal itu. Hanya, risiko politik ditanggung masing-masing,” tutur Priyo, Rabu (24/11) di Jakarta.

    Namun, saat ditanya maksud risiko politik itu, Priyo menjawab, ”Ya, enggak tahu.” Dia juga menyatakan keberatan jika perombakan kabinet ini dikaitkan dengan sikap kritis Golkar terhadap pemerintahan selama ini.

    Secara terpisah, Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri menegaskan, kader PDI-P tidak mungkin masuk dalam kabinet pemerintahan Presiden Yudhoyono. Sikap politik itu merupakan amanat Kongres III PDI-P yang menetapkan PDI-P beroposisi terhadap pemerintah.

    ”Tidak mungkin (masuk kabinet). Bukan karena keputusan saya, tetapi selalu saya katakan, hal itu ada di hasil keputusan kongres yang namanya sikap politik partai,” kata Megawati.

    Sesepuh PDI-P, Taufiq Kiemas, menyatakan, hingga saat ini belum ada tawaran dari Partai Demokrat untuk berkoalisi dan masuk dalam kabinet. ”Dalam berpolitik tidak bisa saling bermusuhan. Dalam keadaan apa pun itu, kita harus berteman. Dengan siapa pun harus baik,” katanya.

    Baik-baik saja

    Menurut Priyo, hubungan personal Presiden Yudhoyono dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie saat ini baik-baik saja. Dia juga belum tahu apakah PDI-P akan masuk kabinet.

    ”Setahu saya, keputusan akhir PDI-P ada di tangan (Ketua Umum PDI-P) Ibu Megawati. Namun, jika PDI-P memutuskan masuk koalisi, kami akan ucapkan selamat datang,” ujar Priyo.

    Saat ini ada tiga kader Partai Golkar yang duduk di kabinet. Mereka adalah Menko Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menteri Perindustrian MS Hidayat, serta Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad.

    Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa mengingatkan tidak perlu saling mengancam atau menekan dalam wacana perombakan kabinet. Sebaiknya hal itu diserahkan sepenuhnya kepada Presiden.

    Saan menegaskan, Partai Demokrat terus mengusahakan koalisi tetap utuh dan solid. Jika ada pihak lain yang masuk ke koalisi, hal itu tidak akan mengganggu anggota koalisi lama. Sebab, tujuan menarik anggota baru semata untuk lebih mengefektifkan pemerintahan dan memperlancar program-program nasional.

    ”Kami saling memahami dan menghargai posisi masing-masing. Sikap kritis tidak dilarang di koalisi, bahkan tetap dibutuhkan asal obyektif dan konstruktif,” ujar Saan. (NWO/WHY)

    Source: kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Isu Gayus dan Saham KS: Adu Kuat Demokrat Vs Golkar

    golkar vs demokrat

    INILAH.COM, Jakarta – Sebulan terakhir, dua isu panas nan sensitif menohok dua partai politik terbesar yakni Partai Demokrat dan Golkar. Semua serba sumir, namun efeknya nyata, citra partai dipertaruhkan. Siapa yang untung?

    Bermula dari kisruh penawaran perdana saham Krakatau Steel ( IPO KS) Oktober lalu, kasak-kusuk politisi Senayan mengarahkan ada permainan orang politik dalam penawaran saham saham yang dinilai cenderung murah yakni Rp850 per lembar.

    Disebut-sebut, Partai Demokrat mendulang untung atas penjualan saham BUMN itu. Apalagi, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum kepergok bertemu Meneg BUMN Mustafa Abubakar meski pertemuan itu dibantah membahas apalagi meminta jatah saham KS. “Untuk mengenalkan Ketua Fraksi Partai Demokrat Pak Jafar Hafsah,” aku Anas.

    Stigma yang muncul atas kasak-kusuk tersebut, Partai Demokrat diuntungkan dengan IPO KS itu. Ekstremnya lagi, hal itu demi kepentingan Pemilu 2014 sebagai modal logistik. Bola liar yang jelas tak menguntungkan pencitraan Partai Demokrat.

    Tak lama berselang, menyeruak kasus pelesiran Gayus H Tambunan ke Bali yang dikaitkan pertemuan dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie. Persis dengan isu KS-Partai Demokrat, isu pertemuan Gayus-Ical juga sumir.

    Tak jelas kebenaran informasinya. Ical dan segenap eleman Partai Golkar membantah keras pertemuan tersebut. Ditambah dengan alibi yang memang cukup kuat mematahkan informasi itu.

    Partai Golkar menilai, munculnya isu tersebut tak lebih untuk mendelegitimasi Partai Golkar dalam Pemilu 2014 mendatang. “Saya kan orang politik dan dahulu saya orang bisnis. Ini ada skenario untuk (Pemilu) 2014. Memang kita lihat Golkar menguat, jadi perlu ada cara untuk mendiskreditkan Partai Golkar dan tokohnya,” kata Ical.

    Cukup rasional pernyataan Ical. Meski masih empat tahun lagi, tidak mustahil, isu pertemuan Gayus-Ical menggerogoti kepercayaan publik terhadap Partai Golkar. Secara bersamaan, isu pertemuan Ical-Gayus dengan sendirinya menggeser isu Partai Demokrat-KS.

    Di tengah suasana yang memanas terkait isu Gayus keluar masuk tahanan, Sekretaris Departemen HAM DPP Partai Demokrat Rachland Nasidik menyebutkan pernyataan Presiden SBY yang tidak bisa mencampuri kasus Gayus merupakan manifestasi otonomi politik di hadapan partai koalisi, khususnya Golkar.

    “Presiden memberi pesan pada Partai Golkar bahwa hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Dan koalisi tidak boleh diubah menjadi meja transaksi politik untuk menghalangi proses hukum kasus Gayus, apabila kehendak demikian ada,” ujarnya.

    Pernyataan Rachland ini makin menjelaskan kepada publik, perihal perseteruan Golkar dan Demokrat yang termanifestasikan dengan dua isu panas satu bulan terakhir ini. Namun, ‘korban’ atas dua isu tersebut tak lain adalah Partai Demokrat dan Partai Golkar.

     

    Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menilai pernyataan Rachland Nasidik yang menyeret Partai Golkar sangat tendensius. Kesan yang muncul, Partai Golkar selalu menyalahi hukum dan memanfaatkan kekuasaan. “Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Partai Demokrat-lah yang selama ini mengangkangi hukum dan memanfaatkan kekuasaan,” katanya.

    Anggota Komisi III DPR ini menegaskan, pernyataan Rachland sesungguhnya lebih tepat diarahkan kepada Presiden SBY dan Demokrat sendiri. Ia memberi contoh soal siapa yang memberikan remisi, pengampunan terhadap para koruptor.

    “Partai Golkar tak akan mampu. Yang mampu melakukan itu adalah orang atau partai yang memiliki kekuasan. Pernyataan itu lebai. Memukul air terpecik muka sendiri,” cetusnya.

    Politisasi atas dua isu tersebut, suka tidak suka akan menguntungkan salah satu pihak yang menjadi obyek pemberitaan itu yakni Partai Demokrat dan Partai Golkar.

    Terlalu sumir, jika menilai dua isu isu tersebut sengaja dihembuskan oleh ‘pihak ketiga’ yang bertujuan untuk merusak hubungan kedua partai peserta koalisi di pemerintahan SBY-Boediono. Karena faktanya, justru kedua partai itulah yang memiliki peluang untuk memainkan dan mengolah isu politik.

    Harus diakui, munculnya isu KS yang dilekatkan terhadap Partai Demokrat jelas menguntungkan Partai Golkar. Juga sebaliknya, isu pertemuan Gayus-Ical juga menguntungkan Partai Demokrat.

    Karena secara kalkulasi politik, kedua partai ini memang saling berkejaran satu dengan lainnya. Apalagi dalam survei Lembaga Survei Indonesia (LSI), posisi Partai Golkar kecenderungan menaik dari April 2010 sebesar 11% menjadi 12% pada Agustus lalu. Sedangkan di periode yang sama Partai Demokrat mengalami stagnasi di posisi 27%. Sudahkah bisa ditebak siapa pemenang pertarungan dua isu ini? (mdr)

    Source: inilah.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Lama Persiapan Pemilu 2,5 Tahun

    Jakarta, Kompas – Pemerintah dan DPR diharapkan segera menyelesaikan paket undang-undang politik sehingga persiapan penyelenggaraan Pemilihan Umum 2014 bisa dilakukan lebih awal. Persiapan pemilu paling tidak membutuhkan waktu 2,5 tahun sebelum pemungutan suara bulan April 2014.

    Anggota Komisi II DPR yang juga Ketua Kelompok Fraksi PDI-P di Badan Legislasi DPR, Arif Wibowo, di Jakarta, Minggu (21/11), mengingatkan, pemerintah dan DPR harus mempunyai semangat yang sama untuk pembahasan paket undang-undang politik, selambat-lambatnya disahkan pada Oktober 2011.

    ”DPR melalui Badan Legislasi dalam pembahasan perubahan UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD telah bersepakat, tahapan pemilu dimulai 2,5 tahun sebelum pemungutan suara Pemilu 2014, yang berarti akan jatuh pada tanggal 9 November 2011 jika pemungutan suara dilaksanakan tanggal 9 April 2014,” kata Arif.

    Lebih lanjut Arif mengatakan, tahapan pemilu disepakati 2,5 tahun sebelum pemilu agar seluruh persiapan berikut tahapan proses pemilu menuju pemungutan suara menjadi lebih demokratis, jujur, dan adil. Dengan demikian, katanya, persiapan pemilu dari berbagai aspek, seperti konsolidasi penyelenggara pemilu, ketersediaan anggaran, sarana dan prasarana pendukung, penyusunan daftar pemilih, dan persiapan peserta pemilu, dapat dilakukan dengan baik.

    ”Untuk itu, perpanjangan waktu di setiap tahapan pemilu adalah penting. Hal itu agar beban penyelenggara dan peserta tak menumpuk pada satu waktu tahapan tertentu akibat pendeknya waktu sehingga menimbulkan berbagai masalah,” ujarnya.

    Pengalaman Pemilu 2009

    Pemilu 2009, kata Arif, yang hanya mempunyai waktu persiapan selama satu tahun, telah menunjukkan kenyataan banyaknya karut-marut dalam tahapan pemilu.

    ”Pada Pemilu 2009, penyelenggara dan peserta pemilu mempunyai waktu yang pendek mempersiapkan tahapan pemilu sehingga terbuka peluang transaksi politik dan pengawasan yang lemah,” katanya.

    Arif menyebutkan sejumlah pekerjaan yang harus dikerjakan oleh penyelenggara pemilu dalam waktu yang bersamaan, seperti penyelesaian masalah anggaran, pemutakhiran data pemilu, persiapan logistik pemilu, verifikasi partai politik peserta pemilu, pembentukan panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara, serta sosialisasi pemilu.

    Di sisi lain, partai politik sebagai peserta pemilu juga melakukan pekerjaan dalam waktu yang sama, seperti konsolidasi internal partai, perekrutan calon anggota legislatif, kampanye, dan penggalangan dukungan untuk memenangi pemilu.

    Untuk mengejar target legislasi, termasuk menyelesaikan paket undang-undang politik itu, DPR akan lebih mengoptimalkan hari legislasi. Selain itu, masa reses pun diusulkan dikurangi agar DPR memiliki cukup waktu untuk membahas rancangan undang-undang.

    Usulan pengurangan waktu reses disampaikan Ketua Badan Legislasi DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Ignatius Mulyono, di Jakarta, Minggu. Masa reses DPR yang biasanya ditetapkan selama satu bulan dinilai masih berlebihan. ”Satu bulan itu terlalu banyak. Harus dikaji ulang, disesuaikan dengan kebutuhan,” katanya.

    Sejak dilantik pada Oktober 2009, anggota DPR sudah menjalankan lima kali reses yang lamanya diperkirakan 3,5 bulan hingga 4 bulan. Selama reses, mereka berkegiatan di luar, seperti kunjungan kerja ke daerah, studi banding ke luar negeri, mengunjungi konstituen, dan beristirahat. Praktis, DPR kehilangan banyak waktu untuk melaksanakan fungsi legislasi.

    Menurut Mulyono, idealnya lamanya waktu reses dikurangi sehingga DPR memiliki waktu lebih banyak untuk menjalankan fungsi legislasi. Jangan satu bulan, tetapi cukup 20 hari. ”Reses untuk perorangan atau partai enam hari, reses komisi atau badan enam hari, dan delapan hari untuk istirahat anggota. Jadi, cukup 20 hari saja,” ujarnya.

    Secara terpisah, Direktur Monitoring, Advokasi, dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Ronald Rofiandri berpendapat, seharusnya DPR menambah hari kerja untuk mengejar target legislasi, bukan mengurangi hari kerja seperti yang selama ini dilakukan. (NTA/SIE)

    Source: kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Belajar Melawan Korupsi dari Khalifah Harun Ar Rasyid

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA–Dalam menjalankan roda pemerintahan, Khalifah Harus Ar Rasyid tak mengenal kompromi dengan korupsi yang merugikan rakyat. Sekalipun yang berlaku korup itu adalah orang yang dekat dan banyak berpengaruh dalam hidupnya. Tanpa ragu-ragu, ia memecat dan memenjarakan Yahya bin Khalid yang diangkatnya sebagai perdana menteri (wazir).

    Harun pun menyita dan mengembalikan harta Yahya senilai 30,676 juta dinar hasil korupsi ke kas negara. Dengan begitu, pemerintahan yang dipimpinnya bisa terbebas dari korupsi yang bisa menyengsarakan rakyatnya. Pemerintahan yang bersih dari korupsi menjadi komitmennya.

    Sang khalifah benar-benar memperhatikan dan mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Guna meningkatkan kesejahteraan negara dan rakyat, Harun ArRasyid memajukan ekonomi, perdagangan, dan pertanian dengan sistem irigasi. Kemajuan dalam sektor-sektor ini menjadikan Baghdad, ibu kota pemerintahan Bani Abbas, sebagai pusat perdagangan terbesar dan teramai di dunia saat itu. Karenanya, negara memperoleh pemasukan yang besar dari kegiatan dagang tersebut, disamping perolehan dari pajak perdagangan dan pajak penghasilan bumi.

    Pemasukan kas negara yang begitu besar itu tak dikorup sang khalifah. Harun Ar-Rasyid menggunakan dana itu untuk membiayai pembangunan sektor-sektor lain, seperti pembangunan Kota Baghdad dengan gedung-gedungnya yang megah, pembangunan sarana-sarana peribadatan, pendidikan, kesehatan, perdagangan, serta membiayai pengembangan ilmu pengetahuan di bidang penerjemahan dan penelitian.

    Dari uang kas tersebut, negara juga mampu memberi gaji yang tinggi kepada para ulama dan ilmuwan. Mereka ditempatkan pada kedudukan status sosial yang tinggi. Setiap tulisan dan penemuan yang dihasilkan ulama dan ilmuwan dibayar mahal oleh negara. Dengan pendapatan negara yang melimpah ini, Khalifah Harun Ar-Rasyid dan para pejabat negara juga dapat memperoleh dan menikmati segala kemewahan menurut ukuran zaman itu. Sebab, kehidupan rakyatnya juga berada dalam kemakmuran dan kesejahteraan.

    Kemakmuran dan kesejahteraan yang dicapai pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid tidak terlepas dari kemampuannya dalam menjaga keutuhan wilayah yang dikuasainya. Di masa kepemimpinannya, Abbasiyah menguasai wilayah kekuasaan yang terbentang luas dari daerah-daerah di Laut Tengah di sebelah Barat hingga ke India di sebelah Timur.

    Berbagai pemberontakan pun tercatat sempat terjadi di era kepemimpinannya. Pemberontakan yang sempat terjadi pada masa kekuasaannya, antara lain, pemberontakan Khawarij yang dipimpin Walid bin Tahrif (794 M), pemberontakan Musa Al-Kazim (799 M), serta pemberontakan Yahya bin Abdullah bin Abi Taglib (792 M).

    Salah satu puncak pencapaian yang membuat namanya melegenda adalah perhatiannya dalam bidang ilmu pengetahuan dan peradaban. Pada masa kepemimpinannya, terjadi penerjemahan karya-karya dari berbagai bahasa. Inilah yang menjadi awal kemajuan yang dicapai Islam. Menggenggam dunia dengan ilmu pengetahuan dan peradaban.

    Pada era itu pula berkembang beragam disiplin ilmu pengetahuan dan peradaban yang ditandai dengan berdirinya Baitul Hikmah–perpustakaan raksasa sekaligus pusat kajian ilmu pengetahuan dan peradaban terbesar pada masanya. Harun pun menaruh perhatian yang besar terhadap pengembangan ilmu keagamaan.

    Source: republika.co.id

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Ical Terlalu Reaktif Tanggapi Isu Gayus

    aburizal bakrie

    INILAH.COM, Jakarta- Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie sebaiknya tidak perlu banyak berkomentar soal isu miring pertemuannya dengan Gayus Tambunan di Bali. Klarifikasi yang bertubi-tubi dilontarkan Aburizal dinilai terlalu berlebihan.

    “Reaksi yang dia sampaikan itu berlebihan, terlalu reaktif. Apalagi ditambah dengan sejumlah fungsionaris Golkar lainnya yang juga ikut-ikutan memberi klarifikasi,” ujar Pengamat Politik Abdul Hakim ketika dihubungi INILAH.COM, Sabtu (20/11/2010) malam.

    Menurut Abdul, seharusnya Ical dalam klarifikasinya cukup menyatakan agar tudingan yang dialamatkan kepadanya dibuktikan secara hukum dan tidak perlu mengkaitkan dengan politik. Meski diakui Abdul nuansa politik kental terasa dalam kasus itu.

    “Tidak perlu dia katakan, dirinya tidak pernah mengenal Gayus, karena publik tidak akan percaya kalau dia tidak mengenal seorang Gayus. Jadi cukup dia katakan, dirinya tidak bertemu Gayus, secara legal dan formal isu itu harus dibuktikan di pengadilan,” sambungnya lagi.

    Terhadap isu miring yang berhembus bahwa kepergian Gayus ke Bali tidak hanya sekedar menonton turnamen tennis melainkan juga melakukan pertemuan dengan Ical, Ical terus memberikan klarifikasi bahwa hal itu tidak benar. Ical bahkan akan mempertimbangkan untuk melaporkan si penghembus isu ke polisi dan juga media yang memberitakan ke dewan pers.

    Menurut Abdul, terlalu banyaknya klarifikasi yang dilontarkan Ical, akan berdampak seperti pisau bermata ganda. Selain akan menguntungkan dirinya, tapi sekaligus akan melukai dirinya sendiri.

    “Di satu pihak klarifikasi itu bisa menetralisir keadaan yang sebenarnya tapi di sisi yang lain dan saya melihat ini sebagai kecenderungan bahwa itu akan mengarah ke dirinya sendiri,” ujar Abdul.

    Yaitu, katanya, publik justru menjadi penasaran. Yang semula tidak banyak tahu, karena banyaknya klarifikasi justru menjadi ingin tahu kronologis hubungan antara Aburizal Bakrie dengan Gayus Tambunan, dan akhirnya menjadi tahu.

    “Sementara jika ini dibiarkan berjalan di pengadilan lalu akhirnya  tidak terbukti pertemuan itu, maka nama Aburizal akan meningkat citranya,” jelasnya. [mah]

    Source: inilah.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • PDIP Tegaskan Tetap di Jalur Oposisi

    JAKARTA–MICOM: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan tetap pada posisi penyeimbang pemerintah atau oposisi. Demikian diungkapkan Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Sidarto Danusubroto.

    “Sikap PDIP tetap pada jalur penyeimbang pemerintah. Itu adalah hal yang tidak bisa berubah. Negara ini butuh check and balance,” ujar Sidarto ketika dihubungi, Sabtu (20/11).

    Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat itu mengatakan komunikasi yang terjadi antara PDIP dan Partai Demokrat bukanlah hal yang aneh dalam dunia politik. “Komunikasi itu hal yang biasa dalam dinamika politik,” ungkapnya.

    Ketika ditanya apakah bila ditawari kursi di Kabinet Indonesia Bersatu, PDIP akan menerimanya, Sidarto menjawab, “Saya kira selama kita ikuti hasil Kongres di Bali, itu tidak akan terjadi.” PDIP, sambung dia, akan tetap konsisten dengan hasil putusan Kongres di Bali. “Kita akan tetap taat pada perintah kongres terakhir di Bali,” tandasnya.

    Sidarto mengatakan sikap tersebut bukan karena faktor Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. “Kita semua taat pada pesan Kongres. Itu putusan Kongres.” Namun, ia menambahkan, Megawati memang sosok yang konsisten dengan posisinya. (Ide/OL-2)

    Source: mediaindonesia.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Partai Islam Harus Cari Format Pemersatu

    JAKARTA–MICOM: Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) As’ad Said Ali mengatakan, partai-partai Islam harus menemukan format untuk menyatukan diri jika tidak ingin kehilangan eksistensi di kancah perpolitikan Indonesia.

    “Jangan sampai tidak ada partai Islam di bumi Indonesia. Berpikir yang terjelek sebelum semua benar-benar terjadi menimpa partai Islam,” kata As’ad saat berbicara dalam seminar bertajuk “Quo Vadis Partai Islam: Gagasan Penyederhanaan Partai dan Prospek Partai Islam Dalam Pemilu 2014” di Jakarta, Sabtu (20/11).

    Seminar tersebut digelar Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama (DPP PKNU) sebagai rangkaian kegiatan peringatan hari lahir ke-4 partai berbasis Islam tradisional itu.

    Menurut As’ad, lontaran gagasan konfederasi menarik untuk disambut oleh partai-partai Islam.

    Mantan Duta Besar Indonesia untuk Irak Dahlan Abdul Hamid mengamini
    pendapat As’ad. Menurut dia, harus dicari solusi yang tepat agar partai Islam bisa bertahan, bukan hanya untuk Pemilu 2014, namun lebih jauh ke depan.

    Untuk itu, kata Dahlan, masing-masing partai Islam harus menghilangkan ego untuk mencari kursi kekuasaan dalam jangka pendek. “Kalau tidak begitu sama saja bohong. Partai Islam akan hancur seperti partai Islam di Palestina,” katanya.

    Ketua Umum DPP PKNU Choirul Anam menyatakan, pihaknya memang ingin memanfaatkan momentum harlah ke-4 PKNU untuk mencari isu bersama yang akan diperjuangkan partai Islam.

    Sementara itu, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) MS Kaban menyoroti tarik ulur tentang ambang batas keterwakilan di parlemen (PT) yang saat ini terjadi di antara partai-partai di DPR.

    “Sebenarnya persolan kita bukan PT, tapi bagaimana penyelenggaraan pemilu bisa dilaksanakan dengan jujur dan adil seperti pemilu di tahun 1955. Selain itu, bagaimana agar tidak ada lagi suara rakyat yang hilang,” paparnya.

    Ia pun mempertanyakan alasan sebenarnya dari upaya penyederhanaan partai, apakah untuk efisiensi atau sekedar untuk “pembunuhan” terhadap partai-partai kecil.

    Diakui Kaban, PT 2,5 persen saja cukup sulit bagi banyak partai untuk memenuhinya, apalagi jika PT dinaikkan menjadi lima persen. “Soal PT ini, saya ada suudzon (prasangka negatif) politik, jangan-jangan ini permainan asing. Padahal, Islam itu bukan untuk dimusuhi, tapi untuk dikawani,” tukasnya. (Ant/OL-8)

    Source: mediaindonesia.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • PDIP Merindukan Regenerasi di Partainya

    JAKARTA–MICOM: Generasi muda dalam tubuh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang melakukan komunikasi dengan Partai Demokrat, mengidam-idamkan adanya regenerasi di dalam tubuh partai berlambang banteng itu.

    Demikian diungkapkan Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok kepada Media Indonesia, Sabtu (20/11). Meski sudah sering dikabarkan terjadi komunikasi antarkedua partai politik besar itu, Mubarok mengaku pertemuan-pertemuan itu tidak membahas mengenai kemungkinan masuknya PDIP ke dalam Kabinet Indonesia Bersatu.

    “Hanya komunikasi biasa. Kita bincang-bincang mengenai problem bangsa ini ke depan,” ungkapnya, Sabtu (20/11). Ia mengungkapkan di dalam tubuh PDIP ada dua aspirasi yang berkembang. “Ada aspirasi yang ingin bergabung, ada juga yang ingin tetap jadi oposisi,” ujarnya.

    Demokrat, kata Mubarok, sadar betul bahwa keputusan yang diambil PDIP harus melalui persetujuan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Jika melihat sikap Megawati, Mubarok menilai mustahil PDIP akan masuk ke dalam kabinet.

    “Tidak mungkin. Walaupun yang menginginkan semakin banyak,” ungkapnya. “Jangan lupa, PDIP itu sangat merindukan adanya regenerasi seperti di Demokrat,” imbuh Mubarok. Ia mengatakan selama ini yang mengadakan komunikasi dengan Demokrat adalah generasi muda PDIP.

    Mubarok berpendapat kalau PDIP yang notabene merupakan partai oposisi ingin bergabung dengan partai berkuasa seperti Demokrat, itu adalah sikap yang realistis. “Karena partai akan mudah berkembang jika ia ikut dalam kekuasaan,” ungkap Mubarok. Namun, ia mengaku sampai saat ini belum ada komunikasi mengenai itu dengan PDIP. “Keputusannya tidak bisa diambil dalam waktu singkat,” tutupnya. (Ide/X-11)

    Source: mediaindonesia.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Editorial: Kasus-Kasus yang Menyandera

    SEJUMLAH partai politik dipersepsikan tersandera oleh perkara hukum. Partai Demokrat tersandera oleh perkara Century. Lalu, Partai Keadilan Sejahtera yang merupakan mitra koalisi Partai Demokrat tersandera oleh kasus Misbakhun.

    Partai oposisi PDI Perjuangan pun tersandera oleh perkara hukum dengan dijadikannya sejumlah politikus mereka sebagai tersangka kasus cek perjalanan pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Goeltom.

    Terakhir, Partai Golkar, mitra koalisi terkuat Partai Demokrat, pun dinilai tersandera oleh kasus Gayus yang keluar sel dan keluyuran ke Bali.

    Kita pun bertanya-tanya, apakah peristiwa-peristiwa hukum yang menyandera parpol-parpol itu terjadi secara ‘alami’ atau sebuah rekayasa sebagai ‘balas dendam’ politik atau sekurang-kurangnya untuk meningkatkan tawar-menawar politik?

    Dalam perkara Century jelas yang terpojok adalah Partai Demokrat. Perkara Century awalnya merupakan perkara politik karena diproses melalui jalur politik, yakni hak angket di parlemen.

    Perkara itu sudah masuk ke ranah hukum. DPR sudah merekomendasikan KPK, kepolisian, dan kejaksaan untuk menanganinya secara hukum. Anehnya, penanganan kasus hukum Century makin tidak jelas.

    Dalam perkara Century, Partai Demokrat bahkan terpojok oleh mitra koalisi mereka sendiri, antara lain PKS dan Partai Golkar.
    Oleh karena itu, ketika Misbakhun menjadi pesakitan atas tuduhan melakukan kejahatan perbankan, publik otomatis mengaitkannya sebagai upaya membungkam dan menyandera PKS dalam perkara Century.

    Sebabnya Misbakhun adalah anggota DPR dari PKS dan salah satu inisiator angket Century. Apalagi, kasus Misbakhun disebut-sebut lebih merupakan kasus perdata yang kemudian menjadi kasus pidana.

    Aroma intervensi politik dalam perkara Misbakhun makin kentara ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam rapat kabinet 16 November 2010 menyoroti vonis ringan terhadap Misbakhun. Misbakhun divonis satu tahun penjara, jauh di bawah tuntutan jaksa delapan tahun penjara.

    Dalam kasus cek pelawat, 14 kader PDI Perjuangan ditetapkan sebagai tersangka. Kasus itu sedikit-banyak menyandera PDI Perjuangan sebagai partai oposisi untuk tidak terlampau kritis terhadap pemerintah.

    Kini giliran Partai Golkar yang tersandera oleh perkara Gayus. Keterangan Gayus yang menyebutkan dirinya memperoleh duit dari sejumlah perusahaan pengemplang pajak milik Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie bisa menyandera Golkar. Keberadaan Gayus ke Bali kontan dihubungkan dengan Bakrie dan sejumlah petinggi Golkar yang pada saat yang sama juga berada di Bali.

    Perkara-perkara hukum yang menyandera parpol itu jelas menunjukkan betapa di negeri ini hukum dan politik sudah bercampur baur tak keruan. Tidak jelas lagi batas antara hukum dan politik. Hal itu semakin menghancurkan penegakan hukum yang memang sudah rusak.

    Di negara demokratis, hukum semestinya menjadi panglima. Perkara-perkara hukum harus diselesaikan secara hukum, tanpa dikaitkan, dipelintir, bahkan dimanipulasi secara politis demi kepentingan kekuasaan.

    Source: mediaindonesia.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.