siwah.com

Category: Education

  • Gugatan Empat: Parpol KPU Terima Salinan Putusan PTUN

    JAKARTA–MI: Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerima salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tentang gugatan empat parpol peserta Pemilu 2004 yang diwajibkan menjadi parpol peserta Pemilu 2009. Namun hingga Kamis (14/8) rapat pleno KPU belum memutuskan empat parpol itu masuk menjadi peserta Pemilu 2009.

    “KPU sudah mendapat putusan PTUN tentang gugatan empat parpol. Namun karena sudah malam, KPU belum memutuskan parpol tersebut masuk peserta Pemilu 2009. Nanti masih kami bahas lagi dalam rapat pleno selanjutnya,” kata anggota KPU Sri Nuryanti di Kantor KPU, Jakarta.
    (more…)

  • KPU Belum Selesaikan 20 Peraturan Perintah UU Pemilu

    JAKARTA–MI: Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum menyelesaikan 20 peraturan lagi. Perintah Undang-Undang No 10/2008 tentang Pemilu memerintahkan 48 peraturan KPU untuk melaksanakan Pemilu 2009.

    “Dari 48 Peraturan KPU yang diperintahkan UU Pemilu, baru 28 Peraturan KPU yang selesai. Dan yang dipublis di laman KPU baru 14 Peraturan”, kata Direktur Eksekutif Centre for Electoral Reform (Cetro) Hadar Navis Gumay pada acara Pendidikan Pemilih Pemilu 2009 Mewujudkan Pemilu 2009 yang Demokratis dan Bekualitas di Jakarta, Kamis (14/8).
    (more…)

  • Peluang Caleg Perempuan ke Senayan Sangat Kecil

    JAKARTA–MI: Ketentuan suara terbanyak berlawanan dengan UU No.10/2008 tentang Pemilu yang mengatur sistem nomor urut dan 30% Bilangan Pembagi Pemilih (BPP). Ketentuan ini menyebabkan peluang caleg perempuan untuk bisa terpilih sangat kecil.

    Peneliti Pusat Kajian Politik FISIP UI Sri Budi Eko Wardani mengatakan ketentuan suara terbanyak dimuluskan lewat pasal 218 UU No. 10/2008.
    (more…)

  • Parpol Harus Selektif Rangkul Artis

    YOGYAKARTA–MI: Partai politik (parpol) harus selektif merangkul artis, dan bukan hanya memandang sisi ketenaran yang dimanfaatkan untuk mendongkrak perolehan suara dalam pemilu 2009.

    “Kalau parpol mengajak artis masuk jajaran birokrat baik eksekutif maupun legislatif di pusat dan daerah, maka harus didukung kemampuan personal artis tersebut,” kata pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, AAGN Arie Dwipayana MSi, Jumat.
    (more…)

  • Pilkada Berada Pada Arah yang Benar

    JAKARTA–MI: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan pemilihan kepala dan wakil kepala daerah (pilkada) secara langsung di berbagai daerah secara umum telah berada pada arah yang benar.

    “Tingkat partisipasi masyarakat cukup tinggi,” kata Presiden dalam pidato kenegaraan serta keterangan pemerintah atas RUU APBN 2009 beserta nota keuangannya di depan Rapat Paripurna DPR RI Jakarta, Jumat (15/8).
    (more…)

  • Aturan Suara Terbanyak Membuat Kualitas Anggota DPR Turun

    JAKARTA–MI: Diterapkannya anggota legislatif terpilih dari yang mendapatkan suara terbanyak membuat kualitas anggota DPR turun. Masyarakat akan cenderung memilih mereka yang populer jika dibandingkan perhitungan kualitas.

    Hal itu terungkap dalam diskusi bertajuk Pemilu 2009: Nomor Urut atau Suara Terbanyak di Gedung DPD Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Jumat (15/8).
    (more…)

  • “Conflict Governance” Pemilu

    Pemilu 2004 bisa jadi adalah pengalaman yang mengesankan bagi bangsa Indonesia. Asas luber dan jurdil bisa ditegakkan, pujian dunia internasional bagi demokrasi muda Indonesia, dan terutama tertutup rapatnya layar kekerasan. Tidak ada korban jiwa dan kerusakan fasilitas sosial. Bangsa ini berhasil dalam berdemokrasi melalui Pemilu 2004. Namun, apakah Pemilu 2009 nanti bisa lebih baik daripada Pemilu 2004 dan berlangsung tanpa konflik kekerasan yang mengancam demokrasi damai bangsa?

    Gejala kekerasan bagi terbukanya layar kekerasan pada Pemilu 2009 sebenarnya sudah bermunculan. Paling tidak ada gejala kekerasan pemilu yang menonjol, yaitu konflik kekerasan yang muncul dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Pelaksanaan pilkada di Indonesia sering diikuti oleh perilaku kekerasan. Bangsa ini terenyak ketika pilkada di Tuban tahun 2005 diwarnai perilaku kekerasan massa pendukung partai dan kandidat kepala daerah. Sebagian gedung utama pemda dihancurkan dan dibakar. Suasana damai dalam dunia sosial ekonomi sehari-hari ikut terganggu. Konflik kekerasan pilkada pun menjadi fenomena di daerah-daerah lainnya. Tengok saja konflik kekerasan pilkada baru-baru ini di Maluku Utara.
    (more…)

  • KPU Sulit Diharapkan Lakukan Pendidikan Pemilih

    Jakarta, Kompas – Undang-Undang tentang Pemilu tak mewajibkan penyelenggara pemilu melakukan pendidikan kepada pemilih. Penyelenggara pemilu hanya diwajibkan mengatur dan memberikan seluruh informasi penyelenggaraan pemilu kepada peserta pemilu.

    Hal itu diungkapkan Direktur Eksekutif Centre for Electoral Reform Hadar N Gumay dalam seminar ”Mewujudkan Pemilu 2009 yang Demokratis dan Berkualitas” di Jakarta, Kamis (14/8). Tidak adanya pendidikan pemilih akan membuat tingkat partisipasi pemilih dan kualitas pemilu rendah.
    (more…)

  • Penentuan Caleg: Pragmatisme Dorong Parpol Terima Proporsional Terbuka

    Jakarta, Kompas – Perubahan sejumlah partai politik, yang menyetujui penerapan sistem proporsional terbuka tanpa nomor urut dalam penentuan calon anggota legislatifnya, adalah sikap pragmatis dan hipokrit. Perubahan sikap itu hanya untuk mencari simpati dan merebut kembali suara masyarakat.

    Penilaian itu disampaikan sejumlah pembicara dalam penyampaian rekomendasi Kelompok Kerja (Pokja) Reformasi Tata Kelola dan Demokrasi Internal Parpol Tahap II, Kamis (14/8) di Jakarta. Kegiatan itu difasilitasi Centre for Strategic and International Studies (CSIS), The International Republican Institute (IRI), dan United States America for International Development (USAID).
    (more…)

  • KPU Pakai Nomor Urut: Partai Politik Dinilai Tidak Konsisten

    Jakarta, Kompas – Komisi Pemilihan Umum menegaskan hanya mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, di mana calon anggota legislatif ditentukan berdasarkan perolehan suara minimal 30 persen dari bilangan pembagi pemilih.

    Menurut Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary di Jakarta, Kamis (14/8), jika dalam satu daerah pemilihan bakal caleg yang memperoleh suara minimal 30 persen bilangan pembagi pemilih (BPP) lebih dari satu, caleg terpilih ditentukan berdasarkan nomor urut terkecil.
    (more…)