JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan segera membuat petunjuk pelaksanaan (Juklak) peraturan kampanye yang telah diatur dalam peraturan KPU No 19 tahun 2008. Pembuatan juklak tersebut dirasa penting untuk mencegah adanya multi tafsir atas defenisi kampanye baik antara KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) maupun dengan parpol peserta pemilu dan masyarakat.
(more…)
Category: Education
-
KPU Akan Buat Juklak Kampanye
-
Hore…! Masih Ada Swing Voters 30 Persen
JAKARTA – Peluang parpol peserta pemilu untuk merebut simpati masyarakat masih terbuka lebar. Hingga hari ini masih terdapat 30 persen pemilih yang belum menentukan parpol pilihannya dalam Pemilu 2009.
“Masih ada 30 persen dari 3 ribu populasi responden yang menyatakan belum memiliki pilihan parpol hingga hari ini,” ujar Ketua Tim Survey CSIS, Nico Teguh Hardjanto dalam acara Pemaparan Hasil Survey Perilaku Pemilih Indonesia 2008 di Kantor CSIS, Jakarta, Selasa (15/7/2008).
(more…) -
Meski Efektif, BRTI Belum Ijinkan Kampanye Pemilu via Ponsel
JAKARTA – Berkampanye melalui media ponsel merupakan langkah yang efektif. Namun hingga kini belum ada kejelasan regulasi yang mengatur tata cara berkampanye melalui perangkat genggam tersebut.
“BRTI menyadari bahwa 100 juta lebih pengguna telepon genggam merupakan media yang efektif untuk berkampanye. Namun hingga kini kami belum dapat penjelasan dari KPU mengenai peraturan tersebut,” ujar Anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi saat dikonfirmasi melalui telepon genggam, Senin (14/7/2008).
(more…) -
KPU Lepas Tangan Soal Kampanye Pemilu via Ponsel
JAKARTA – Kampanye menggunakan media ponsel dianggap Komisi Pemilihan Umum (KPU) bukan wewenang mereka. Bahkan KPU melimpahkannya kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
“Kampanye lewat SMS itu kan masuk ke dalam kriteria media elektronik. Dan itu bukan wewenang KPU melainkan KPI sebagai pihak yang berwenang mengatur tata cara penyiaran melalui media elektronik,” ujar anggota KPU Sri Nuryanti saat dikonfirmasi okezone di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (14//2008).
(more…) -
Pengamat: Banwaslu Berwenang Awasi Kampanye via Ponsel
JAKARTA – Menurut pengamat Telekomunikasi, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) ternyata dirasa tidak memiliki kewenangan secara eksplisit untuk mengatur konten kampanye pemilu yang melibatkan ponsel. Namun Badan Pengawas Pemilu (Banwaslu) memiliki wewenang untuk mengawasi.
“Jika konten kampanye parpol melalui media koran, radio, tv dan media luar ruang diawasi oleh Banwaslu maka, menurut hemat saya, sudah menjadi tugas Panwaslu juga untuk ikut mengawasi konten kampanye yang di-broadcast lewat SMS,” ujar pengamat telekomunikasi Maswigrantoro Roes Setiyadi melalui balasan surat elektroniknya, Selasa (15/7/2008).
(more…) -
Aturan Kampanye via Ponsel Tidak Hanya Konten
JAKARTA – Jika memang kampanye melalui media ponsel dirasa perlu untuk diatur maka pengamat telekomunikasi Maswigrantoro Roes Setiyadi berharap peraturan tersebut tidak hanya seputar konten tapi juga di luar konten.
“Jika memang dirasa perlu diatur maka tidak hanya seputar konten SMS tapi juga di luar itu. Misalnya melibatkan masyarakat umum sebagai penilai, dan atau membentuk suatu instansi untuk menjembatani keluhan masyarakat penerima konten,” ujar Maswig dalam balasan surat elektroniknya, Selasa (15/7/2008).
(more…) -
Pantomim di Malioboro, PKS Langgar Aturan
YOGYAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY secara tegas menyatakan bahwa PKS telah melanggar aturan kampanye pemilu 2009.
Anggota KPU DIY M Najib menegaskan pelanggaran kampanye tersebut terlihat ketika hari ini enam anggota PKS DIY melakukan aksi teatrikal di Jalan Malioboro.
(more…) -
Karena Beda Partai, Perceraian Pasutri Meningkat
JAKARTA – Dirjen Bimas Islam, Nasarudin Umar mengatakan, angka perceraian karena perbedaan politik atau partai dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilu dan Pilkada) cenderung naik dari tahun ke tahun.
“Ini harus diwaspadai, karena dapat mengganggu keutuhan dan kelanjutan masa depan bangsa,” katanya dalam rilis yang diterima okezone di Jakarta, Selasa (15/7/2008).
(more…) -
PKS Setuju Parpol Tak Kampanye di Masjid
JAKARTA – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring, mengaku setuju agar partai politik tidak melakukan kampanye di dalam atau halaman masjid.
Komentar Tifatul tersebut sekaligus menanggapi imbauan dari Dirjen Bimas Islam, Departemen Agama, Nasaruddin Umar, yang mengimbau agar masjid tidak dijadikan aktivitas parpol.
(more…) -
Dirjen Bimas Islam: Jangan Kampanye di Masjid!
JAKARTA – Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nasaruddin Umar meminta, partai politik tidak menggunakan masjid sebagai tempat kampanye atau pemasangan atribut parpol.
“Saya tidak setuju kalau masjid digunakan sebagai arena kampanye,” kata Nasaruddin Umar dalam rilis yang diterima okezone di Jakarta, Selasa (15/7/2008).
(more…)