siwah.com

Category: Education

  • Polling CAJP: Parlok Unggul 60,49 Persen

    BANDA ACEH – Keikutsertaan enam partai politik lokal (parlok) dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 di Aceh, tampaknya akan membuat peta kekuatan parpol di Aceh berubah. Jika dalam beberapa pemilu terakhir Aceh selalu dikuasai oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Golongan Karya (Golkar), maka dalam Pemilu 2009 keadaan itu diprediksi akan berubah.

    Dari berbagai polling (jajak pendapat umum) yang dilakukan oleh sejumlah lembaga, kehadiran partai lokal yang merupakan salah satu point dari kesepahaman bersama (MoU) Helsinki, selalu mendapat sambutan antusias dari masyarakat Aceh. Hal yang sama kembali terlihat dari hasil polling SMS partai politik (parpol) yang diumumkan diselenggarakan Center for Aceh Justice and Peace (CAJP).
    (more…)

  • Partai Gabthat Laporkan KIP ke Polisi

    BANDA ACEH – Salah satu partai lokal yang tidak lolos verifikasi faktual Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh yakni, Partai Generasi Aceh Beusaboh Thaat dan Taqwa (Gabthat) melaporkan lembaga itu ke Polda Aceh, Senin (14/7). Laporan yang diajukan atas nama sekjen partai itu, T Zulfahmi BTM diterima oleh Bripda Muhammad Riza dan diketahui Karo Ops Polda NAD, AKP NRP T Ramli Lingga.
    (more…)

  • Pendaftaran Calon DPD Ditutup: Hanya 31 Peserta yang Akan Diverifikasi

    BANDA ACEH – Pendaftaran dan penyerahan berkas persyaratan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Aceh untuk Pemilu 2009, Selasa (15/7) pukul 00.00 WIB malam tadi, telah ditutup. Dari 65 peserta yang mengambil formulir, hanya 31 orang yang mencalonkan diri dan menurut rencana akan dilakukan verifikasi faktual oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh pada 23 Juli sampai 23 Agustus mendatang.

    Mereka yang sudah menyerahkan berkasnya, belum resmi ditetapkan sebagai calon DPD dan bisa dipilih pada Pemilu 2009 mendatang. Sebab, KIP akan melakukan dua tahapan pemeriksaan lanjutan, yaitu verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. “Bisa atau tidaknya mereka ditetapkan sebagai peserta untuk calon DPD dalam Pemilu nanti, sangat tergantung dari hasil verifikasi ini,” kata Ketua Kelompok Kerja (Pokja) DPD KIP Aceh, Ir Hj Nurjani Abdullah kepada Serambi, Senin (14/7).
    (more…)

  • Proses Pilkada Pidie Jaya Dinilai Cacat Hukum

    KIP Subulussalam Jaring Cawalkot

    SIGLI – Proses pelaksanaan tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) Pidie Jaya yang kini sedang berlangsung, dinilai cacat hukum. Pasalnya, panitia pengawas pemilihan (panwaslih) yang akan mengawasi pilkada setempat, sampai sekarang belum dilantik. Demikian diungkapkan Angota DPRK Pidie Jaya dari F-PDIP, Mustari Mukhtar, kepada Serambi di Sigli, Senin (14/7).
    (more…)

  • KIP tak Berwenang Awasi Pelanggaran Kampanye

    BANDA ACEH – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh menyatakan tidak berwenang mengawasi setiap pelanggaran dalam tahapan Pemilu 2009 yang kini sudah memasuki masa kampanye, menyusul belum dilantiknya Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) untuk Provinsi Aceh oleh Bawaslu Pusat.

    Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Kampanye, Zainal Abidin kepada Serambi (14/7) mengatakan, secara kelembangaan Panwaslu dan KIP mempunyai tugas dan kewenangan yang berbeda. “Aturan Pemilu tidak memberi kewenangan pengawasan kepada KIP. Karena itu KIP tidak boleh bertindak sebagai pengawas,” katanya.
    (more…)

  • Beasiswa Ford Foundation

    Ford Foundaton melalui International Fellowships Program (IFP) membuka kesempatan bagi anggota masyarakat yang kurang memiliki kesempatan menempuh pendidikan tinggi untuk mendapatkan beasiswa penuh melanjutkan studi Pasca Sarjana (Master dan Doktoral) di perguruan tinggi tertentu, baik di dalam maupun di luar negeri.

    (more…)

  • Di Lhokseumawe: Belum Ada Kampanye Partai

    LHOKSEUMAWE – Hingga kemarin sore, belum ada partai melaksanakan kampanye terbatas di Lhokseumawe. Padahal, Komisi Independen Pemilihan (KIP) menetapkan kemarin hari perdana peserta pemilu melakukan kampanye terbatas. Syaratnya, harus mengirim surat pemberitahuan kepada aparat kepolisian.

    “Kami sudah berkoordinasi dengan kepolisian. Untuk hari ini (kemarin––red), belum ada satupun partai mengirim surat kepada aparat keamanan untuk melakukan kampanye terbatas,” ujar Ketua KIP Lhokseumawe, Ridwan Hadi, Sabtu (12/7). Dia didampingi anggotanya, Syahrir M Daud.
    (more…)

  • Panwaslu Belum Dilantik: Tahapan Pemilu Aceh Terancam Terganggu

    BANDA ACEH – Tahapan pemilu legislatif di Aceh yang kini memasuki masa kampanye berjalan tanpa pengawasan karena belum dilantiknya Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Tanpa Panwaslu, tahapan kampanye di Aceh berpotensi terganggu karena akan ada tahapan- tahapan yang terlepas dari pengawasan. Pernyataan itu disampaikan pakar hukum Universitas Syiah Kuala, Dr Mawardi Ismail SH MHum menjawab Serambi, Sabtu (12/7) terkait kebijakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pusat yang hingga kini belum melantik Panwaslu Aceh, sedangkan tahapannya telah memasuki masa kampanye.
    (more…)

  • Parpol Harus Berikrar Antidiskriminasi

    BANDA ACEH – Partai politik peserta Pemilu 2009, diminta untuk mengeluarkan pernyataan bersama dalam mengantisipasi lahirnya sikap diskriminasi ataupun tindakan lainnya yang dapat mengancam jalannya pesta demokrasi di Aceh. Demikian salah satu hal yang mengemuka dalam diskusi publik tentang strategi dan langkah mewujudkan pemilu damai di Aceh, dilaksanakan oleh Yayasan Insan Cita Madani (YICM), di Rodya Café, Banda Aceh, Sabtu (12/7).

    Acara yang dimoderati oleh Irwan Adaby itu menghadirkan sejumlah pemateri dari partai politik lokal. Mereka adalah Amiruddin dari Partai Aceh (PA), Thamrin Ananda dari Partai Rakyat Aceh (PRA), Nurkhalis dari Partai Daulat Atjeh (PDA), dan Hayatisna dari Partai Aliansi Rakyat Aceh (PARA) Peduli Perempuan. Partai yang disebut terakhir, dinyatakan tidak lolos dalam seleksi faktual yang dilaksanakan oleh KIP Aceh beberapa waktu lalu.
    (more…)

  • Masa Kampanye Rawan Pelanggaran

    YOGYAKARTA–MI: Kampanye pemilu yang berlangsung sembilan bulan dan dimulai 12 Juli berjalan timpang. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) sampai sekarang belum terbentuk. Lembaga pemantau pemilu independen pun juga belum ada. Praktis, kampanye akan berjalan tanpa pengawasan sehingga melanggar Undang-Undang No. 22/2007 tentang penyelenggara pemilihan umum.

    Ketua KPU Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Suparman marzuki, Jumat (11/7), mengatakan, dengan tidak adanya panwaslu maka pelaksanaan kampanye dipastikan rawan pelanggaran dan berlangsung tidak tertib.
    (more…)