siwah.com

Category: Education

  • Strategi Parpol: Pasar Menjadi Sasaran Empuk untuk Kampanye

    Rabu (16/7), jarum jam masih menunjuk pukul 05.30. Namun, calon Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2008-2013, Saifullah Yusuf, sudah berada di Pasar Daerah Mojo Agung, Jombang, Jawa Timur, untuk bertemu dan menyapa pedagang di sana.

    Kedatangan Saifullah yang tiba-tiba ini cukup menarik perhatian sejumlah pedagang dan pembeli pasar tersebut. ”Saya Saifullah, wakilnya Pak De Karwo (Soekarwo). Mohon doa restunya,” kata Saifullah berkali-kali kepada mereka yang ditemuinya. Untuk lebih menunjukkan perhatiannya, selain senyum manis terus dikembang, Saifullah beberapa kali merangkul pedagang pria yang ditemuinya.

    Perhatian orang-orang di dalam pasar itu semakin besar saat seorang pengikut Saifullah tiba-tiba mengeluarkan tiga lembar uang Rp 100.000 untuk memborong kue milik seorang pedagang. ”Ini sudah dibayar. Silakan ambil sendiri, gratis,” katanya. Segera saja puluhan orang berebut mengambil kue yang ada.

    Serbuan itu tidak ayal membuat si pedagang yang dipanggil ”Bu Sus” ini panik. ”Pesanan orang ikut diambil. Saya bisa dimarahi langganan…. Saya bisa dimarahi langganan,” kata Bu Sus dengan ekspresi antara kaget dan gembira karena dagangannya diborong dengan harga tinggi.

    Sejak masa kampanye yang dimulai 6 Juli lalu, pasar tradisional di Jawa Timur telah menjadi tempat yang paling sering didatangi para cagub dan wagub. Bahkan, dalam sehari, seorang calon bisa mendatangi lebih dari dua pasar tradisional. Ini, antara lain, diperlihatkan calon gubernur dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Achmady.

    Dalam kampanyenya yang kemarin dilakukan dengan perjalanan dari kantor DPC PKB Jember ke Kecamatan Tanggul yang berjarak sekitar 30 kilometer, Achmady beberapa kali turun dari trailer yang membawanya, untuk kemudian masuk ke pasar yang dilewatinya dan menyalami warga di sana.

    ”Ini mengingatkan asal-usul Achmady yang pernah menjadi petugas pasar sehingga dia sangat peduli dengan nasib pedagang kecil di pasar tradisional,” kata Ketua DPC PKB Jember H Miftahul Ulum yang mendampingi Achmady.

    Namun, tujuan blusukan para cagub dan wagub itu agaknya bukan hanya untuk mengingatkan asal-usul para calon, tetapi juga karena kampanye di pasar relatif murah, tak perlu menyewa gedung dan pengeras suara, atau membagikan uang bensin seperti yang biasa dilakukan saat kampanye di lapangan atau tempat tertutup.

    Potensi efektivitas kampanye di pasar juga tinggi karena di tempat itu berkumpul banyak orang dari berbagai latar belakang. Komunikasi yang ada di sana juga bebas, cair, dan sifatnya sangat manusiawi. Kedatangan para cagub atau wagub di pasar juga dapat membangun citra merakyat dalam diri mereka.

    Dengan berbagai keunggulan itu, tak aneh jika Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri kemarin juga mengampanyekan pasangan Sutjipto-Ridwan Hisjam (SR) di Pasar Baru Sugih Waras, Madiun.

    Namun, seperti yang umumnya terjadi di daerah lain, setelah kampanye berakhir, kunjungan para pejabat ke pasar tradisional biasanya juga akan berakhir. Bahkan, dengan alasan pembangunan, mereka dapat mengganti pasar tradisional dengan pasar modern meski hal itu berarti mematikan ekonomi rakyat.

    Akhirnya, pasar juga menunjukkan wajah politik kita di mana para elite umumnya hanya menjadikan rakyat sebagai obyek. Mereka dirangkul hanya ketika dibutuhkan.

    Keadaan ini sudah dipahami sebagian rakyat. Karena itu, meski sudah mendapat sebungkus onde-onde dari dagangan yang dibeli oleh teman Saifullah Yusuf, seorang ibu hanya tersenyum penuh arti saat ditanya siapa yang akan dipilih di Pilkada Jawa Timur, 23 Juli nanti.(RAZ/NWO/SIR)

    Source : Kompas.com

  • Politik Uang di Pilkada

    Sejak masa Negara Kota (Polis/Politea) di Yunani kuno, politik dan uang itu selalu bergandengan tangan. Sejak dipergunakan secara luas sebagai alat tukar dalam peradaban modern, uang adalah tiket politik yang efektif. Digunakan dengan cerdas, ia bisa menjadi ongkos bagi seseorang untuk memperoleh kekuasaan atau jabatan politik/publik tertentu, semisal gubernur atau wakil gubernur.

    Hal itu juga berlaku untuk konteks politik lokal skala regional, seperti Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur, yang pemungutan suaranya digelar pada 23 Juli 2008. Ketika uang yang bicara dan digunakan sebagai tiket politik dalam arena pilkada, publik yang kritis akan mempersoalkan bagaimana cara uang itu diperoleh, dari mana asal-usulnya, dan untuk keperluan apa saja dibelanjakan.
    (more…)

  • Undang-Undang Pemilu Belum Mengakomodasi Pluralitas

    Palembang, Kompas – Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu dinilai belum mengakomodasi pluralitas bangsa Indonesia, yang terdiri dari berbagai etnis dan memiliki persoalan berbeda di setiap daerah. Dampaknya terjadi kesenjangan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa akibat masih kuatnya politik oligarki.

    Hal itu dikemukakan Direktur The Indonesian Power for Democracy (IPD) Gregorius Sahdan dalam seminar ”Implikasi UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu” yang diselenggarakan IPD bersama Yayasan Konrad Adenauer, Senin (14/7) di Palembang, Sumatera Selatan.
    (more…)

  • Parpol Diminta Daftarkan Tim Kampanye

    BANDA ACEH – Komisi Independen Pemilihan (KIP) mengimbau kepada semua partai politik, baik nasional maupun lokal, agar mendaftarkan susunan kepanitian kampanye ke KIP provinsi dan kabupaten/kota masing-masingKetua Kelompok Kerja (Pokja) Kampanye KIP Aceh, Zainal Abidin mengatakan, imbaun tersebut disampaikan pihaknya karena KIP Aceh sudah menerima lampiran Peraturan KPU nomor 19/2008 tentang aturan teknis pelaksanaan kampanye Pemilu 2009. “Sebelumnya memang terkait hal ini belum kita sampaikan kepada semua partai, karena KIP saat itu belum menerima aturan pelaksana kampanye dari KPU,” kata Zainal kepada Serambi, Rabu (16/7).
    (more…)

  • KPU Usul Kotak Suara Kayu

    Jakarta, Kompas – Komisi Pemilihan Umum atau KPU sedang mempertimbangkan pengadaan penambahan kotak suara dengan bahan kayu. Sebelumnya, pada Pemilu 2004, kotak suara terbuat dari bahan aluminium.

    Data dari KPU menyebutkan, kotak suara bekas Pemilu 2004 yang ada dalam kondisi baik sebanyak 80 persen atau 1.814.067 buah, sisanya 20 persen atau 220.009 buah dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat.
    (more…)

  • Diskursus Ideologi: Potensi Konflik Artifisial

    Konflik dalam pilkada akan muncul apabila ada satu atau kombinasi dari polarisasi ideologis, pertaruhan jabatan yang bersifat hidup-mati, benturan kepentingan aktor politik nasional, ketaknetralan KPUD dan panitia pengawas, pelibatan kepentingan aparatur keamanan, mobilisasi kepentingan dunia abu-abu, dan rendahnya peradaban politik elite.
    (more…)

  • Pilkada Tentukan Caleg: Bila Kandidat yang Diusung Gagal, Tak Akan Dicalonkan

    Surabaya, Kompas – Sejumlah partai memakai hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2008-2013 sebagai bahan penyusunan calon anggota legislatif atau caleg pada Pemilu 2009. Kondisi ini membuat sebagian besar anggota legislatif dan pengurus partai dari Jatim berjuang sekuat tenaga membantu memenangkan calon yang diusung partainya.
    (more…)

  • Nasib Golkar dalam Pilkada

    Selain ”dikalahkan” di Maluku Utara, secara berturut-turut kandidat yang diusung Partai Golkar kalah dalam pemilihan kepala daerah di Jawa Barat, Sumatera Utara, Jawa Tengah, serta terakhir di NTB, Bali, dan Maluku.

    Beberapa hasil survei sejak tahun 2007 juga menunjukkan kekalahan Golkar atas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) jika pemilu legislatif dilakukan. Akankah Golkar terpuruk pada Pemilu 2009?
    (more…)

  • Parpol tidak Laporkan Dana Kampanye Terancam Dicoret dari Peserta Pemilu

    JAKARTA–MI: Partai politik yang tidak melaporkan dana kampanye bakal dijatuhi sanksi pembatalan sebagai peserta pemilu.

    Oleh karena itu, partai politik (parpol) diwajibkan membukukan semua dana kampanye tiga hari sejak ditetapkan sebagai peserta pemilu.
    (more…)

  • Dana Kampanye Berpeluang Curang

    JAKARTA–MI: Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Abdul Hafiz Anshary mengatakan peluang kecurangan sangat mungkin terjadi pada pelaporan dana kampanye. Itu karena sulitnya mengawasi penerimaan dan pengeluaran parpol.
    (more…)