Jakarta, Kompas – Partai politik bukan seperti perseroan terbatas, yang mengejar keuntungan semata atau tempat untuk mencari keuntungan. Oleh sebab itu, sungguh aneh jika seseorang mendirikan parpol sekadar untuk mencari keuntungan.
Category: Education
-
Pemberitaan Kampanye Pemilu: KPU Serahkan Sanksi
Jakarta, Kompas – Komisi Pemilihan Umum atau KPU menyerahkan pemberian sanksi yang dilakukan media massa, terkait kampanye, kepada Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Dalam Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD disebutkan, sanksi itu dapat berupa pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran atau pencabutan izin penerbitan media massa cetak.
-
Verifikasi Faktual Dimulai 7 Juni 2008: Banyak Kendala Dihadapi
Jakarta, Kompas – Memasuki tahap verifikasi faktual partai politik sebagai calon peserta Pemilu 2009, di tingkat provinsi dan kabupaten/kota banyak kendala yang harus dihadapi, seperti waktu yang sempit, anggaran belum cair, serta petugas Panitia Pemungutan Suara dan Panitia Pemilihan Kecamatan belum terbentuk.
-
Perlu Koalisi Permanen: Diusulkan, Partai Politik Diikat Resmi
akarta, Kompas – Kebutuhan adanya pemerintahan yang efektif menjadi salah satu isu populer dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Salah satu upayanya adalah ide pembentukan koalisi permanen antarpartai politik pengusung calon presiden-wakil presiden sejak awal.
-
Aturan Kampanye: KPU Akan Gunakan UU Pers
Jakarta, Kompas – Komisi Pemilihan Umum atau KPU akan menggunakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers untuk mengatur masalah pemberitaan di media massa saat kampanye Pemilu 2009 berlangsung. Saat ini KPU sedang mengejar penyelesaian draf peraturan KPU tentang kampanye, yang ditargetkan selesai pada Jumat mendatang.
-
RUU Pemilu Presiden: Pembahasan Persyaratan
Jakarta, Kompas – Ada baiknya syarat partai politik atau gabungan parpol yang berhak mengajukan pasangan calon presiden-wakil presiden bukan dibuat untuk Pemilu 2009 saja. Demi konsep besar tentang efektivitas pemerintahan presidensial, syarat pencalonan yang akan dimuatkan dalam Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden harus pula mempertimbangkan untuk diterapkan dalam Pemilu 2014 dan seterusnya.
-
Golkar Akui Kecewa: F-PG dan F-PAN “Ancam” Boikot
Jakarta, Kompas – Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar menyatakan sedih dan kecewa berat setelah calon gubernur-wakil gubernur yang diusung partai itu, Abdul Gafur-Abdul Rahim Fabanyo, dinyatakan kalah dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada di Maluku Utara. Pemerintah memenangkan pasangan Thaib Armain-Abduh Gani yang diusung Partai Demokrat.
-
Dana Kampanye: Laporan Keuangan Harus Akuntabel
Jakarta, Kompas – Komisi Pemilihan Umum atau KPU mengingatkan semua partai politik peserta Pemilu 2009 agar mempersiapkan diri untuk menyusun laporan penggunaan dana kampanye dengan baik. Laporan itu juga harus memenuhi prinsip akuntabilitas serta transparan.
-
Jelang Pilgub, Konvoi Massa Dilarang
SEMARANG, RABU – Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah menetapkan ke lima pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, memiliki masa kampanye 13 hari rapat terbuka dan satu hari kampanye dialogis mulai 5 Juni sampai 18 Juni 2008.
-
Panwas Brebes dan Tegal Temukan Pelanggaran Kampanye Pilgub
BREBES, RABU – Panitia pengawas pemilu Kabupaten Brebes dan Kota Tegal menemukan sejumlah pelanggaran menjelang pelaksanaan kampanye calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah. Hal itu diantaranya berupa indikasi kampanye sebelum waktunya, melalui penyebaran dan penempelen stiker di sejumlah tempat umum, termasuk sekolah.