siwah.com

Blog

  • Ratusan Kartu Pemilih Pilgub Jatim Hilang

    MOJOKERTO – Ratusan kartu pemilih warga Jombang hilang. Senin (21/7/2008) pagi, ratusan kartu pemilih untuk Pilgub Jatim itu ditemukan warga di Kali Sadar Kelurahan Meri, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, Jawa Timur.

    Penemuan kartu pemilih ini pertama kali ditemukan Sali, salah satu warga setempat saat menggembala itik di Kali Sadar. Dia melihat bendelan kartu pemilih yang dibungkus plastik dan masih bersegel mengambang di atas air.
    (more…)

  • Khofifah Kecewa dengan KPU, Panwas, dan Polisi

    SURABAYA – Khofifah merasa kecewa dengan kinerja KPU Panwas, dan polisi. Pasalnya timnya sudah melaporkan black campaign yang menimpa dirinya, namun hingga kini pihak-pihak tersebut belum memberikan respon yang berarti.

    “Kita sudah melaporkan ini ke kepolisian. Kita juga sudah menyerahkan rekaman videonya, namun hingga kini polisi dan panwas belum bertindak apa-apa,” kata Khofifah saat konferensi pers di Hotel Elmi Surabaya, Selasa (22/7/2008).
    (more…)

  • Jaring Suara SR Akan Jemput Bola

    TRENGGALEK – Tim pemenangan pasangan Calon Gubernur (Cagub) dan Wakil Gubernur (Cawagub) Jawa Timur Soetjipto- Ridwan Hisjam (SR) akan melakukan pola jemput bola kepada para pemilih yang bertempat tinggal di desa terpencil saat pemungutan suara berlangsung.

    Tim relawan pasangan PDI Perjuangan ini akan mendatangi warga sekaligus mengantarkan ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).
    (more…)

  • Kisruh Pilgub Malut Karena Permainan Elit Pusat

    TERNATE – Masih berlangsungnya kisruh Pilgub Maluku Utara (Malut) sejak sembilan bulan terakhir ini, dianggap terjadi karena permainan dari elit di Jakarta yang memiliki segudang kepentingan di daerah.

    “Ini terjadi karena ada permainan dari kelompok-kelompok kepentingan di pusat (Jakarta, red) yang sengaja bermain untuk menyukseskan kepentingan mereka,” kata Ketua Umum DPP Partai Kedaulatan Ibrahim Basrah, Selasa (22/7/2008).
    (more…)

  • Pemutakhiran Data Pemilih Terhambat

    LHOKSEUMAWE – Pemutakhiran data pemilik untuk pelaksanaan pemilu 2009 di wilayah Lhokseumawe terhambat. Sebab petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) hingga kini belum dilantik. Selain itu, alokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang disetujui dalam DIPA 2008 tak sesuai kebutuhan di lapangan.

    Informasi yang diperoleh Serambi, jumlah pemilih untuk pemilu 2009 di Lhokseumawe sebanyak 125.215 orang dari jumlah penduduk 169.682 orang. Jumlah tersebut nantinya akan didata ulang oleh pihak Komisi Independen Pemilihan (KIP) setempat, sehingga kevalidan data pemilih bisa dipertanggungjawabkan.
    (more…)

  • Pemilu Sah tanpa Panwas

    JAKARTA – Proses pelaksanaan tahapan pemilu di Aceh tetap sah, meskipun Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), sampai sekarang belum dilantik atau dikukuhkan. Karena sejatinya Panwaslu adalah institusi yang hanya menindaklanjuti temuan dugaan pelanggaran. Tapi bagaimanapun, belum adanya Panwaslu menandakan adanya “cacat” terhadap proses penyelenggaraan pemilu yang sekarang sudah memasuki tahapan kampanye. Hal itu diungkapkan mantan Ketua Pansus RUU Pemilu DPR RI, Ferry Mursyidan Baldan, dan Ketua Forum Bersama (Forbes) Anggota DPR RI Asal Aceh Ahmad Farhan Hamid, yang dihubungi Serambi secara terpisah di Jakarta, Senin (21/7) kemarin, terkait belum dilantik atau dikukuhkannya Panwaslu Aceh. Padahal, berbagai tahapan pemilu di daerah ini yang juga melibatkan enam partai politik lokal (parlok), terus berlangsung.

    Badan pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang berwenang melantik dan mengukuhkan Panwaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota di Aceh, dilaporkan belum berani melantik dan mengukuhkannya sebelum memperoleh jawaban dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), mengenai proses seleksi anggota Panwaslu Anggota DPR, DPD, DPRA, dan DPRK di Provinsi NAD tersebut.
    (more…)

  • 30 Calon DPD Lolos Verifikasi Administrasi

    BANDA ACEH – Sebanyak 30 dari 31 calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Aceh, dinyatakan lolos verifikasi administrasi yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Independen (KIP) Aceh. Satu calon yang dinyatakan gugur atas nama Zainuddin Usman, pensiunan PNS.

    Ketua Pokja DPD KIP Aceh, Ir Hj Nurjani Abdullah, kepada Serambi, Senin (21/7), mengatakan, Zainuddin Usman dinyatakan tidak lulus verifikasi administrasi dalam sidang pleno KIP kemarin, karena ia tidak mampu memenuhi persyaratan minimal sebanyak 2.000 lembar fotocopy KTP pendukung.
    (more…)

  • Perempuan Diimbau Manfaatkan Momentum 2009

    BANDA ACEH – Anggota DPR RI asal Aceh, Ahmad Farhan Hamid menyatakan, momentum pemilu 2009 dengan politik afirmatif 30 persen keterwakilan perempuan dalam sebagai calon anggota legislatif dan DPD pada UU No 10 Tahun 2008, harus dimanfaatkan oleh kaum perempuan di Aceh.

    “Kebijakan afirmatif ini tidak akan berlangsung selamanya, maka perempuan harus menyiapkan diri dengan kemampuan yang prima agar tidak cuma sebagai pemanis untuk memenuhi 30 persen syarat calon legislatif parpol,” ujar anggota Fraksi PAN ini, dalam Latihan Pelatih Kepemimpinan Perempuan, di Aula SMK 3 Banda Aceh, Senin (21/7). Acara tersebut diselenggarakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi NAD.
    (more…)

  • Penerbangan Aceh-Penang Dibuka Oktober

    BANDA ACEH – Setelah Air Asia Malaysia sukses membuka rute penerbangan langsung Banda Aceh-Kualalumpur Agustus 2007 lalu, kini giliran maskapai Firefly merintis rute penerbangan baru untuk Aceh.

    Anak perusahaan penerbangan Malaysia Airlines (MAS) tersebut dijadwalkan akan membuka rute penerbangan langsung Penang-Banda Aceh-Penang pada 26 Oktober 2008 dengan pesawat ATR 72-500.
    (more…)

  • UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu

    Pasal 70
    (1) Pengawasan penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.

    Pasal 71

    Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu selesai.
    (more…)