Mahkamah Konstitusi membatalkan keotomatisan partai-partai yang tak lolos electoral threshold, tetapi mendapat kursi di DPR. Mereka dapat ikut Pemilu 2009.
Ada sembilan partai masuk kategori ini, yaitu PKPB, PKPI, PNI-Marhaenisme, PPDI, PPDK, PP, PS, PBR, dan PBB. Keputusan ini membuat KPU dalam posisi dilematis. KPU dihadapkan pada dua pilihan, ”KPU harus menindaklanjuti keputusan MK atau mengabaikannya”.
(more…)
BANDA ACEH – Pengamat politik Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh Taqwaddin mengharapkan partai nasional dan lokal peserta Pemilu 2009 di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) mampu menjalin komunikasi lebih mesra dengan komitmen menegakkan demokrasi bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
“Saya pikir kehadiran parnas (partai nasional, red) dan parlok (partai lokal, red) di Aceh harus mampu memajukan Aceh melalui pembentukan pemerintahan yang lebih baik, transparan, bersih dan akuntable serta berpihak kepada kepentingan masyarakat,” katanya di Banda Aceh, Minggu, menanggapi mulai memanasnya suhu politik menjelang Pemilu 2009.
(more…)
(BANDA ACEH) – Hingga memasuki tahapan pemeriksaan atau tes kesehatan dimulai, Rabu (16/7) di Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin (RSUZA) Banda Aceh, telah tercatat 8 (delapan) kandidat calon bupati dan calon wakil bupati (cabup dan cawabup) Pidie Jaya, secara bersamaan resmi menyatakan pengunduran diri dari calon orang nomor satu dan nomor dua di daerah yang baru setahun lebih dimekarkan itu.
(more…)
(SIGLI) – Suhu politik menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pidie Jaya makin memanas. Berbagai upaya menjatuhkan saingan politik terus dilakukan masing-masing pendukung kandidat.
Alasan itu berbagai pihak mengharapkan, para kandidat calon bupati dan wakil yang akan bertarung dalam Pilkada Pidie Jaya, dapat menyebarkan konsep perdamaian dan pendidikan politik saat melakukan kampanye. Hal ini penting untuk menjaga makna demokrasi terhadap pilihan rakyat dan perdamaian Aceh yang telah lama dirintis.
(more…)
(LHOKSEUMAWE) – Sejumlah perempuan Aceh menggugat partai politik lokal (Parlok) dalam menentukan perjuangan nasib perempuan.
Diskusi itu melibatkan ratusan perempuan dari berbagai organisasi masyarakat dengan perwakilan enam parlok Aceh yang lulus verifikasi mengikuti Pemilu, bertempat di aula Gedung Teungku Hasbi Ash Siddieqy Lhokseumawe, Kamis (17/7).
(more…)
(LHOKSEUMAWE) – Sejumlah partai lokal (Parlok) menantang perempuan Lhokseumawe berpolitik melalui partai. Kurangnya keterlibatan perempuan dalam pemilihan legislatif selama ini, akibat minimnya perempuan terlibat langsung dalam kancah politik melalui kepengurusan partai.
Partai Aceh Aman Sejahtera (PAAS) mengajak para kaum perempuan ikut terlibat dalam kepengurusan partai tersebut, sehingga dalam Pemilu 2009 dapat ikut dalam pemilihan legislatif. Partai Daulat Aceh (PDA) menantang para perempuan yang berpotensi untuk ikut menjadi penapung aspirasi rakyat melalui partainya. Sementara Partai Aceh (PA) kobarkan semangat perempuan lintas partai untuk bangkit. Sedangkan Partai Rakyat Aceh (PRA), dan Partai Bersatu Aceh (PBA) juga berjanji akan memperhatikan keterlibatan perempuan dalam pemilihan legislatif.
(more…)
”Milih sing ngeke’i kaos ambe duit ae (memilih yang memberi kaus dan uang saja),” ujar Lastri (35), pedagang kaki lima di Sidoarjo, Jawa Timur, saat ditanya siapa yang akan dipilih dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur periode 2008-2013 yang dilaksanakan 23 Juli mendatang.
Ungkapan seperti disampaikan Lastri belakangan ini beberapa kali terdengar di Jatim saat pertanyaan serupa diajukan. Jawaban itu agaknya juga dipahami sebagian atau bahkan semua pasangan calon kepala daerah yang tengah bertarung dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jatim.
(more…)
Rabu (16/7), jarum jam masih menunjuk pukul 05.30. Namun, calon Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2008-2013, Saifullah Yusuf, sudah berada di Pasar Daerah Mojo Agung, Jombang, Jawa Timur, untuk bertemu dan menyapa pedagang di sana.
Kedatangan Saifullah yang tiba-tiba ini cukup menarik perhatian sejumlah pedagang dan pembeli pasar tersebut. ”Saya Saifullah, wakilnya Pak De Karwo (Soekarwo). Mohon doa restunya,” kata Saifullah berkali-kali kepada mereka yang ditemuinya. Untuk lebih menunjukkan perhatiannya, selain senyum manis terus dikembang, Saifullah beberapa kali merangkul pedagang pria yang ditemuinya.
Perhatian orang-orang di dalam pasar itu semakin besar saat seorang pengikut Saifullah tiba-tiba mengeluarkan tiga lembar uang Rp 100.000 untuk memborong kue milik seorang pedagang. ”Ini sudah dibayar. Silakan ambil sendiri, gratis,” katanya. Segera saja puluhan orang berebut mengambil kue yang ada.
Serbuan itu tidak ayal membuat si pedagang yang dipanggil ”Bu Sus” ini panik. ”Pesanan orang ikut diambil. Saya bisa dimarahi langganan…. Saya bisa dimarahi langganan,” kata Bu Sus dengan ekspresi antara kaget dan gembira karena dagangannya diborong dengan harga tinggi.
Sejak masa kampanye yang dimulai 6 Juli lalu, pasar tradisional di Jawa Timur telah menjadi tempat yang paling sering didatangi para cagub dan wagub. Bahkan, dalam sehari, seorang calon bisa mendatangi lebih dari dua pasar tradisional. Ini, antara lain, diperlihatkan calon gubernur dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Achmady.
Dalam kampanyenya yang kemarin dilakukan dengan perjalanan dari kantor DPC PKB Jember ke Kecamatan Tanggul yang berjarak sekitar 30 kilometer, Achmady beberapa kali turun dari trailer yang membawanya, untuk kemudian masuk ke pasar yang dilewatinya dan menyalami warga di sana.
”Ini mengingatkan asal-usul Achmady yang pernah menjadi petugas pasar sehingga dia sangat peduli dengan nasib pedagang kecil di pasar tradisional,” kata Ketua DPC PKB Jember H Miftahul Ulum yang mendampingi Achmady.
Namun, tujuan blusukan para cagub dan wagub itu agaknya bukan hanya untuk mengingatkan asal-usul para calon, tetapi juga karena kampanye di pasar relatif murah, tak perlu menyewa gedung dan pengeras suara, atau membagikan uang bensin seperti yang biasa dilakukan saat kampanye di lapangan atau tempat tertutup.
Potensi efektivitas kampanye di pasar juga tinggi karena di tempat itu berkumpul banyak orang dari berbagai latar belakang. Komunikasi yang ada di sana juga bebas, cair, dan sifatnya sangat manusiawi. Kedatangan para cagub atau wagub di pasar juga dapat membangun citra merakyat dalam diri mereka.
Dengan berbagai keunggulan itu, tak aneh jika Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri kemarin juga mengampanyekan pasangan Sutjipto-Ridwan Hisjam (SR) di Pasar Baru Sugih Waras, Madiun.
Namun, seperti yang umumnya terjadi di daerah lain, setelah kampanye berakhir, kunjungan para pejabat ke pasar tradisional biasanya juga akan berakhir. Bahkan, dengan alasan pembangunan, mereka dapat mengganti pasar tradisional dengan pasar modern meski hal itu berarti mematikan ekonomi rakyat.
Akhirnya, pasar juga menunjukkan wajah politik kita di mana para elite umumnya hanya menjadikan rakyat sebagai obyek. Mereka dirangkul hanya ketika dibutuhkan.
Keadaan ini sudah dipahami sebagian rakyat. Karena itu, meski sudah mendapat sebungkus onde-onde dari dagangan yang dibeli oleh teman Saifullah Yusuf, seorang ibu hanya tersenyum penuh arti saat ditanya siapa yang akan dipilih di Pilkada Jawa Timur, 23 Juli nanti.(RAZ/NWO/SIR)
Source : Kompas.com
Sejak masa Negara Kota (Polis/Politea) di Yunani kuno, politik dan uang itu selalu bergandengan tangan. Sejak dipergunakan secara luas sebagai alat tukar dalam peradaban modern, uang adalah tiket politik yang efektif. Digunakan dengan cerdas, ia bisa menjadi ongkos bagi seseorang untuk memperoleh kekuasaan atau jabatan politik/publik tertentu, semisal gubernur atau wakil gubernur.
Hal itu juga berlaku untuk konteks politik lokal skala regional, seperti Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur, yang pemungutan suaranya digelar pada 23 Juli 2008. Ketika uang yang bicara dan digunakan sebagai tiket politik dalam arena pilkada, publik yang kritis akan mempersoalkan bagaimana cara uang itu diperoleh, dari mana asal-usulnya, dan untuk keperluan apa saja dibelanjakan.
(more…)
Palembang, Kompas – Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu dinilai belum mengakomodasi pluralitas bangsa Indonesia, yang terdiri dari berbagai etnis dan memiliki persoalan berbeda di setiap daerah. Dampaknya terjadi kesenjangan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa akibat masih kuatnya politik oligarki.
Hal itu dikemukakan Direktur The Indonesian Power for Democracy (IPD) Gregorius Sahdan dalam seminar ”Implikasi UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu” yang diselenggarakan IPD bersama Yayasan Konrad Adenauer, Senin (14/7) di Palembang, Sumatera Selatan.
(more…)