Masa Kampanye Rawan Pelanggaran
YOGYAKARTA–MI: Kampanye pemilu yang berlangsung sembilan bulan dan dimulai 12 Juli berjalan timpang. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) sampai sekarang belum terbentuk. Lembaga pemantau pemilu independen pun juga belum ada. Praktis, kampanye akan berjalan tanpa pengawasan sehingga melanggar Undang-Undang No. 22/2007 tentang penyelenggara pemilihan umum. Ketua KPU Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Suparman marzuki, Jumat (11/7),... Read More
Lembaga Survei Rangkap Harus Proklamirkan Diri
JAKARTA–MI: Ketua Presidium Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Jojo Rohi menyatakan lembaga survei yang merangkap sebagai mesin politik calon di Pilkada hendaknya memproklamirkan diri. Pasalnya, selama ini masyarakat menganggap lembaga survei ada di ranah akademik. Sehingga, apabila lembaga survei rangkap itu tidak memproklamirkan diri sebagai mesin politik calon tertentu maka akan timbul polemik di masyarakat.
Politikus Kecewa, Parpol Baru Jadi Taruhan
JAKARTA–MI: Banyaknya partai politik merupakan indikator serius ketidakmampuan elit politik untuk berunding satu sama lain. Elit politik yang kecewa dengan partai awalnya, malah membuat partai baru, bukannya melakukan tawar menawar politik. “Karenanya jumlah partai politik saat ini tidak hubungan dengan aspirasi masyarakat. Buktinya berbagai survei menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada semakin rendah. Masyarakat semakin... Read More
Parpol Ganti “Baju”Pada Dasarnya Mengelabui Rakyat
JAKARTA–MI: Ketua Pansus RUU Pemilu dan Pilpres Ferry Mursyidan Baldan berpendapat, parpol-parpol yang motivasinya sekedar “ganti baju” agar bisa ikut dalam kontes di pemilu pada dasarnya telah mengelabui rakyat. “Kalau hanya sekedar ganti baju saja, itu artinya telah mengelabui rakyat,” katanya saat berbicara dalam acara dialektika demokrasi di Gedung DPR Jakarta, Jumat.
PKS Fokus Kampanye dari Pintu ke Pintu
AKARTA–MI: Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memiliki strategi khusus dalam berkampanye, yakni mengerahkan kader-kader partai untuk mendatangi langsung rumah-rumah penduduk atau dari pintu ke pintu (door to door). Ketua Badan Pemenangan Pemilu PKS Muhammad Razikun, di Jakarta, Kamis (10/7), mengatakan strategi tersebut lebih efektif daripada menggelar kampanye dengan arak-arakan atau pemasangan atribut dalam jumlah besar.
PMB Andalkan Infaq untuk Dana Kampanye
JAKARTA – Partai Matahari Bangsa (PMB) mengalami kesulitan mendapatkan dana untuk kampanye Pemilu 2009. Karena itu, partai ini menghimpun dana dengan menetapkan infaq Rp5.000 per bulan untuk pengurus dan kader di seluruh Indonesia. “Karena kita belum punya donatur pasti seperti partai besar lainnya yang sarat pengalaman dan mampu secara finansial,” kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu... Read More
PPP Kehilangan Alat Ideologi
Jakarta, Kompas – Partai Persatuan Pembangunan atau PPP di tingkat nasional kehilangan aparatus atau alat ideologinya. Hal ini yang membuat penurunan dukungan suaranya, yang terjadi terus-menerus sejak 30 tahun lebih hingga sekarang. Pada Pemilu 1977, PPP pernah meraih 29,28 persen suara. Namun, pada Pemilu 2004 turun menjadi 8,15 persen saja.
PILKADA JATIM: Kampanye Cagub Masih Sebatas “Hiburan”
Surabaya, Kompas – Kampanye calon Gubernur Jawa Timur masih sebatas pada ”hiburan” dan kegiatan-kegiatan karikatif bagi warga. Kampanye dengan model seperti ini membuat calon ”selebriti” berpeluang menang. Hal itu disampaikan pakar komunikasi politik dari Universitas Airlangga, Surabaya, Suko Widodo, dan anggota Komisi Pemilihan Umum Bidang Pendataan Pemilih, Peserta Pemilu, dan Kampanye, Edward Dewaruci, kepada Kompas... Read More
Kalla Akui Tingkat Kepercayaan Masyarakat pada Golkar Menurun
Jakarta, Kompas – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Muhammad Jusuf Kalla mengakui, tingkat kepercayaan publik terhadap partainya sekarang ini berada di bawah PDI-P. Jusuf Kalla yang juga Wapres mengatakan hal itu seusai shalat Jumat (11/7) di Istana Wapres, Jakarta. Menurut dia, hal itu disebabkan Partai Golkar selalu dinilai dengan kinerja pemerintahan sekarang ini.
Hindari Pengerahan Massa
Palembang, Kompas – Menteri Dalam Negeri Mardiyanto mengimbau Komisi Pemilihan Umum dan parpol tingkat pusat dan daerah mengurangi kampanye yang bersifat pengerahan massa serta penghamburan uang. KPU dan parpol diharapkan memperbanyak kampanye dialogis yang mengedepankan pendidikan politik. Imbauan itu dikemukakan Mendagri Mardiyanto seusai melantik Gubernur Sumatera Selatan definitif Mahyuddin di Kantor DPRD Sumsel, Jumat (11/7).