TWAS Postgraduate and postdoctoral fellowship

TWAS Fellowships for Postgraduate Research Each year, the TWAS Fellowship Programmes, which operate under agreements with governments and national organizations in developing countries – particularly Brazil, China, India and Pakistan – offer a number of fellowships to young scientists from developing countries to carry out postgraduate research in developing countries other than their own.

Kampanye 2009, Terpanjang dalam Sejarah

JAKARTA, RABU – Komisi Pemilihan Umum akan menggelar kampanye terpanjang dalam sejarah Indonesia mulai 8 Juli 2008 sampai 1 April 2009. Parpol tidak diizinkan melakukan pawai dan kampanye di tempat ibadah maupun pendidikan. Peraturan kampanye tersebut akan diumumkan KPU pada 6 Juni mendatang di Istana Negara oleh Presiden Susilo Yudhoyono. Program itu diberi nama Gerakan...
Read More

Pemberitaan Kampanye Pemilu: KPU Serahkan Sanksi

Jakarta, Kompas – Komisi Pemilihan Umum atau KPU menyerahkan pemberian sanksi yang dilakukan media massa, terkait kampanye, kepada Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Dalam Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD disebutkan, sanksi itu dapat berupa pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran atau pencabutan izin penerbitan media massa...
Read More

Aturan Kampanye: KPU Akan Gunakan UU Pers

Jakarta, Kompas – Komisi Pemilihan Umum atau KPU akan menggunakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers untuk mengatur masalah pemberitaan di media massa saat kampanye Pemilu 2009 berlangsung. Saat ini KPU sedang mengejar penyelesaian draf peraturan KPU tentang kampanye, yang ditargetkan selesai pada Jumat mendatang.

RUU Pemilu Presiden: Pembahasan Persyaratan

Jakarta, Kompas – Ada baiknya syarat partai politik atau gabungan parpol yang berhak mengajukan pasangan calon presiden-wakil presiden bukan dibuat untuk Pemilu 2009 saja. Demi konsep besar tentang efektivitas pemerintahan presidensial, syarat pencalonan yang akan dimuatkan dalam Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden harus pula mempertimbangkan untuk diterapkan dalam Pemilu 2014 dan seterusnya.