Banda Aceh | Harian Aceh—Bupati Aceh Utara, Ilyas Abdul Hamid, akrab disapa Ilyas Pase, mengaku, banyak memperoleh laporan bahwa ada kader partai tertentu di Kabupaten Aceh Utara telah mengarahkan masyarakat supaya tidak mendukung partai lain.
“Kader partai…Arahkan masyarakat tidak mendukung partai lain. Kader partai… memaksa masyarakat agar tidak mendukung partai lain. Wartawan, tulis itu besar-besar, saya yang ngomong. Aceh Utara harus di atas rel yang benar,” pekik Ilyas Pase pada acara pelantikan anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Utara Periode 2008-2013 di Meuligoe Bupati Aceh Utara di Lhokseumawe, Senin (7/7).
Di sisi lain, katya Ilyas, dirinya juga memperoleh laporan bahwa ada oknum dari aparat pemerintah yang meminta agar di lingkungan kerja Pemkab Aceh Utara tidak boleh ada yang mendukung partai tertentu. “Jadi, ujung-ujungnya apa ini. Ini harus dibenahi oleh dua jaringan masing-masing, dua struktur. Pihak keamanan dengan bawahannya, KPA dengan jajarannya. Demokrasi harus berjalan tanpa pemaksaan,” kata eks kombatan GAM itu.
Ilyas Pase juga mengingatkan agar semua pihak tidak melebih-lebihkan sesuatu tanpa alasan yang jelas, misalnya terkait bendera partai. “Bendera partai ini mirip partai itu, atau mirip dengan sesuatu yang lain. Kalau kita hebatkan sepucuk pohon, di situ akan bersemayam hantu-hantu. Tapi, biarin aja bendera partai itu, jangan dihebat-hebatkan, karena bendera partai itu sudah menjadi bagian dari Indonesia,” katanya.
Ilyas Pase mengatakan Pemilu 2009 akan jauh lebih berat dari Pilkada Aceh 2006 lalu. Menurut dia, hingga kini masih ada komponen warga yang sama sekali tidak tahu menahu tentang aturan partai dan Pemilu. Selain itu, tambahnya, dalam Pemilu 2009 akan hadir banyak partai politik lokal di Aceh.
Menjawab wartawan seusai pelantikan anggota KIP itu, Ilyas menyebutkan intimidasi yang dilakukan oleh oknum partai tertentu terhadap partai lain terjadi di seluruh Aceh Utara. “Laporan yang saya terima, kader partai… melarang partai lain di kecamatan-kecamatan, tidak boleh ada partai lain, padahal Depkum HAM membolehkan,” katanya.
Bila kenyataannya benar demikian, lanjut dia, maka harus diproses sesuai dengan aturan yang berlaku di negara ini. Hadir pada acara pelantikan tersebut, antara lain Kapolres Lhokseumawe AKBP Zulkifli, Kasdim 0103 Aceh Utara Mayor Inf Azwar Usman, Wakil Ketua DPRK Aceh Utara Zulkifli Hanafiah dan sejumlah anggota dewan setempat, serta berbagai elemen lainnya.(irs)
Source : Harian Aceh
