siwah.com

Tag: 2014

  • Parpol Ganti Nama

    Jakarta, Kompas – Beberapa partai politik baru mengakuisisi parpol yang sudah berbadan hukum dan mengganti dengan nama baru. Hal ini dilakukan agar bisa mendaftar sebagai peserta pemilu tanpa harus mengikuti proses verifikasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

    Hal tersebut salah satunya dilakukan Partai Nasional Republik (Nasrep) yang mengambil alih Partai Nurani Umat (PNU) yang sudah berbadan hukum. Nama PNU diganti menjadi Partai Nasrep. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan gambar lambang PNU yang sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM juga diubah.

    ”Jadi, partai yang sudah berbadan hukum kami ambil untuk diubah namanya,” kata Wakil Dewan Pembina Partai Nasrep Edi Waluyo saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (31/1).

    Perubahan itu disahkan Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin pada 4 Januari lalu. Partai Nasrep menetapkan Hutama Mandala Putra, putra mantan Presiden Soeharto yang dikenal dengan nama Tommy Soeharto, sebagai Ketua Dewan Pembina dan Yus Usman sebagai Ketua Umum. Partai yang memiliki kepengurusan di 33 provinsi ini mulai mempersiapkan persyaratan untuk bisa mengikuti Pemilu 2014.

    Awalnya, Partai Nasrep mendaftar untuk mengikuti verifikasi badan hukum di Kementerian Hukum dan HAM. Namun, sebelum proses verifikasi itu selesai, Partai Nasrep menarik diri dari proses verifikasi.

    Partai Persatuan Daerah (PPD) juga berganti nama menjadi Partai Persatuan Nasional (PPN). Hal ini dilakukan setelah tokoh-tokoh empat parpol nonparlemen lain bergabung dengan PPD. Empat parpol itu adalah Partai Patriot, Partai Kasih Demokrasi Indonesia, Partai Pemuda Indonesia, dan Partai Indonesia Sejahtera.

    Sekretaris Jenderal PPN Ratna Ester Lumbantobing mengatakan, penggantian tersebut disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-04.AH.11.01 tertanggal 9 Januari 2012. PPN ditetapkan dengan Oesman Sapta sebagai Ketua Umum, Ratna sebagai Sekjen, dan Gunaryah Kartasasmita sebagai Bendahara.

    Putusan MK

    Awalnya, PPD yang akan bergabung dengan sembilan parpol nonparlemen lain akan membentuk parpol baru bernama PPN dan siap mendaftarkan diri untuk mengikuti verifikasi badan hukum di Kementerian Hukum dan HAM. Namun, setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, yang mengatur kewajiban semua parpol, tanpa kecuali mengikuti verifikasi badan hukum, sejumlah parpol menganulir rencana untuk bergabung.

    Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Arif Wibowo, menilai, pengajuan penggantian nama tersebut hanya akal-akalan parpol baru untuk menghindar dari proses verifikasi badan hukum.

    Wakil Ketua Komisi II Ganjar Pranowo mengatakan, hal itu tidak akan terjadi jika MK tidak membatalkan Pasal 51 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. (NTA)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Lobi Pimpinan Partai Menentukan

    Jakarta, Kompas – Lobi dan komunikasi antar-pimpinan partai politik, terkait empat isu krusial dalam Rancangan Undang-Undang Perubahan terhadap UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, dinilai sebagai kunci yang menentukan penyelesaian pembahasan dengan tepat waktu. Karena itu, pimpinan parpol diminta lebih mengintensifkan lobi.

    Permintaan itu disampaikan Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPR tentang RUU Pemilu Gede Pasek Suardika seusai rapat internal di Senayan, Jakarta, Selasa (10/1). Pansus RUU Pemilu menyerahkan pembahasan empat isu krusial kepada pimpinan partai. Empat isu krusial itu adalah sistem pemilu, ambang batas parlemen (parliamentary threshold), alokasi kursi di daerah pemilihan (dapil), dan metode penghitungan suara.

    Menurut Pasek, Pansus akan mendahulukan pembahasan di luar empat isu krusial, terutama terkait pengaturan teknis pemilu, seperti daftar pemilih, daftar calon, dan kampanye. Sementara isu strategis dan krusial dibahas langsung oleh pimpinan parpol.

    ”Isu strategis itu dibahas dulu oleh pimpinan parpol, biar kami membahas soal lain yang bersifat teknis dan taktis kepemiluan,” katanya.

    Pansus berharap lobi pimpinan parpol bisa menemukan kesepakatan tentang empat isu krusial itu. Dengan demikian, menurut Ketua Pansus RUU Pemilu Arif Wibowo, Pansus tinggal menyepakati keputusan politik yang sudah diambil pimpinan parpol.

    Oleh karena itu, Pansus akan membahas empat isu krusial itu pada akhir masa pembahasan. ”Sambil mengharapkan pimpinan parpol mengambil kesepakatan,” kata Pasek. Apabila ternyata pimpinan parpol gagal memperoleh kesepakatan, Pansus terpaksa melakukan voting untuk mengambil keputusan.

    Hingga saat ini, fraksi-fraksi di DPR masih berbeda pandangan mengenai sistem pemilu yang akan diterapkan. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan penggunaan sistem proporsional dengan daftar tertutup. Enam fraksi lain bersikukuh menerapkan sistem proporsional terbuka.

    Soal ambang batas parlemen, Fraksi Partai Golkar dan PDI-P mengusulkan sebesar 5 persen, Fraksi Partai Demokrat 4 persen, PKS 3-4 persen, dan lima fraksi lain mengusulkan tetap 2,5 persen dengan kenaikan maksimal 3,5 persen. Untuk alokasi kursi, Fraksi Partai Golkar mengusulkan 3-6 kursi per dapil. Fraksi Partai Demokrat dan PDI-P 3-8 kursi per dapil dan fraksi lain tetap 3-10 kursi per dapil.

    Meski masih banyak perbedaan pandangan, Pansus optimistis dapat menyelesaikan pembahasan RUU Pemilu tepat waktu, yakni pada Maret 2010. ”Fraksi-fraksi sepakat untuk mendorong penyelesaian pembahasan sesuai target, pada awal atau pertengahan Maret,” tutur Arif.

    Selasa malam, parpol anggota koalisi pendukung pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono mengadakan pertemuan untuk membahas RUU Pemilu. Pertemuan itu membahas empat isu krusial. (nta)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Ada Skenario Untuk Mendegradasi Citra Anas

    VIVAnews – Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menjadi calon presiden dalam Pilpres 2014 yang mendapat citra negatif terbesar di antara delapan tokoh nasional lainnya, yaitu Aburizal Bakrie, Ani Yudhoyono, Hatta Rajasa, Megawati Soekarnoputri, Prabowo Subianto, Sri Mulyani Indrawati, Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Surya Paloh. Anas mendapatkan perolehan angka mendekati empat persen.

    Menanggapi hal itu, Ketua DPP Partai Demokrat, Gede Pasek Suardika tak mempersoalkannya. Justru ia optimis, tahun ini merupakan masa gemilang bagi Anas Urbaningrum.

    Namun, menurutnya, citra negatif yang melekat pada Anas tak lepas dari peran media massa.

    “Soal persepsi negatif, itu kami sudah tahu melalui pemberitaan media. Hampir semua pemberitaan korupsi diarahkan agar terkait dengan Anas Urbaningrum. Ini skenario untuk mendegradasi Anas Urbaningrum,” kata Pasek kepada VIVAnews.com, Minggu, 8 Januari 2012.

    Soal kegemilangan Anas di tahun ini, sambung Pasek, lantaran dari beberapa pemberitaan tendensius yang mengarahkan Anas terlibat dalam praktik korupsi, terbukti sama sekali tidak benar.

    “Kasus Wisma Atlit saja contohnya. Itu kan tidak bisa dibuktikan soal keterlibatan Anas. Anas katanya disebut sebagai ‘Ketua Besar’, tapi pada akhirnya terbukti bukan beliau,” kata Pasek.

    Pasek optimis jika Anas Urbaningrum dijadikan sasaran tembak oleh beberapa pihak untuk menjatuhkan. Tak hanya menjatuhkan Anas secara pribadi, serangan itu disebut Pasek juga untuk Partai Demokrat.

    “Anas sedang dirusak daya integritasnya. Untuk kasus Hambalang, silakan buka seluasnya. Pasti tak terkait dengan Anas. Anas sedang dianiaya. Banyak media yang memiliki tendensi, meski tak semuanya,” ujar Pasek. Laporan: Bobby Andalan | Bali

    Source :  Vivanews.com

  • Prabowo Tegaskan Maju Jadi Capres 2014

    VIVAnews – Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto secara tegas menyatakan siap maju dalam bursa calon presiden 2014. Prabowo siap bersanding dengan calon Wakil Presiden hasil koalisi.

    “Gerindra membangun komunikasi politik dengan semua partai, baik PDI Perjuangan maupun partai besar lainnya,” kata Prabowo Subianto usai menghadiri pelantikan pengurus DPD Gerindra Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang, NTT.

    Menurut Prabowo, pintu koalisi terbuka lebar bagi partai manapun. Asalkan memiliki visi, misi dan perjuangan yang sama yakni mengutamakan kepentingan rakyat.

    “Saat ini ekonomi Indonesia mulai membaik. Saya kira hal yang baik untuk rakyat mesti dipertahankan. Namun yang paling utama adalah mengembalikan kedaulatan pada rakyat termasuk kedaulatan ekonomi kerakyatan dan bukan ekonomi kapitalisme atau ekonomi neolib,” tegas Prabowo.

    Prabowo menilai, pemerintah ke depan perlu mencermati kembali kebijakan yang cenderung merugikan rakyat, khususnya petani. Dengan sumber daya alam yang melimpah, kata Prabowo, ekonomi rakyat terus terpuruk.

    “Bangsa ini kaya raya, tetapi ekonomi rakyatnya terpuruk karena kebijakan mengimpor bahan pangan dari luar negeri. Sehingga mematikan daya saing masyarakat Indonesia,” ujar mantan Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) ini.

    Dukung

    Kader dan simpatisan Partai Gerindra di Nusa Tenggara Timur secara resmi mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai calon presiden RI pada pemilu mendatang. Deklarasi dibacakan pewakilan masyarakat NTT  saat pelantikan pengurus DPD Gerindra NTT di Kupang.

    Isi deklarasi antara lain: “Kami keluarga besar gerinra NTT dengan ini menyatakan mendukung Letnan Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto sebagai calon Presiden RI 2014-2019.”

    Menurut Ketua DPD Gerindra NTT, Esthon Foennay, deklarasi ini merupakan bagian dari tekat untuk memanangkan Prabowo pada pemilu presiden. Prabowo dinilai figur yang paling tepat untuk memimpin Indonesia lima tahun mendatang.

    “Konsep pembangunanya jelas, yakni mengedepankan eknomi kerakyatan. Hal ini sejalan dengan semangat nasionalisme Indonesia,” kata Esthon yang kini menjadi Wakil Gubernur NTT.

    Menurut Esthon, dukungan terhadap Prabowo berasal dari 21 kabupaten dan kota di NTT. “Deklarasi ini merupakan aspirasi langsung dari masyarakat NTT dan tidak ada unsur rekayasa,” ujar dia. Laporan: Jemris Fointuna, Kupang

    Source : Vivanews.com

  • Jadi Capres, Ingat Tiga Jurus Pemasaran Ini

    VIVAnews – Direktur Riset Developing Countries Studies Center (DCSC) Abdul Hakim mengatakan tokoh nasional atau politikus yang berminat maju sebaga

  • Jelang 2014, Golkar Mulai Serius Garap Twitter

    Jakarta – Suksesi legislatif dan presiden pada 2014 tinggal beberapa tahun lagi. Nah, partai politik pun bersiap diri. Selain menyebarkan ide-ide lewat dunia nyata, twitter pun digarap.

    Pentingnya media sosial ini berkaca pada kesuksesan Presiden AS Barack Obama, yang mampu memaksimalkan kekuatan seluruh media sosial termasuk twitter dan facebook. Tidak heran, partai-partai di Indonesia mulai melirik cara ini. Salah satunya Golkar.

    “Saat ini sedang di-set up. Tapi memang masih maju mundur karena kesibukan masing-masing (anggota tim),” jelas Wasekjen Golkar Lalu Mara saat berbincang dengan detikcom, Selasa (3/1/2012).

    Golkar tidak main-main, seorang ahli disiapkan untuk merancang campaign lewat media sosial. “Ada namanya Rakhmat Djunaidi, dari Bakrie Telecom,” jelas Lalu Mara.

    Golkar menilai, kekuatan media sosial, baik twitter dan facebook patut diperhitungkan. Apalagi anak-anak muda yang potensial menjadi pemilih umumnya memiliki akun di dua media sosial itu.

    “Itu salah satu sasarannya,” jelas Lalu.

    Source : Detik.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Partai Mulai Bentuk Tim Sukses

    Jakarta, Kompas – Sejumlah tokoh dan partai politik langsung mengisi tahun 2012 dengan membentuk tim untuk mengkaji dan menghadapi Pemilihan Presiden 2014. Langkah ini, antara lain, dilakukan Partai Keadilan Sejahtera, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Golkar, dan Partai Amanat Nasional.

    Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta, Rabu (4/1), di Jakarta, menuturkan, partainya sudah membentuk tim yang beranggotakan 20 orang untuk mengkaji berbagai kemungkinan tentang pemilihan calon presiden/wakil presiden. Namun, tim yang beranggotakan dari Dewan Pengurus Pusat PKS ini belum memutuskan calon yang akan diusung di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014.

    ”Prinsip kami mendorong agar semua calon potensial dapat maju mengikuti Pilpres 2014 sehingga rakyat dapat memiliki pilihan yang lebih banyak. Untuk itu, syarat mengikuti pilpres perlu dipermudah, misalnya semua partai yang mendapat kursi di DPR otomatis berhak mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden,” kata Anis.

    Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Ahmad Muzani menambahkan, partainya mencanangkan tahun 2012 sebagai tahun pemantapan untuk pencalonan dan pemenangan Prabowo Subianto dalam Pilpres 2014. Untuk itu, sepanjang tahun 2012 akan dilakukan konsolidasi partai, konsolidasi calon anggota legislatif (caleg), dan memantapkan posisi Prabowo yang adalah Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra ke komunitas di luar partainya.

    ”Secara informal, kami sudah membentuk tim untuk menyukseskan berbagai target itu. Tim terdiri dari orang-orang internal Gerindra maupun orang di luar partai,” tutur Muzani. Namun, dia mengelak menyebutkan nama anggota tim yang umumnya langsung berkomunikasi dengan Prabowo.

    Untuk mendukung pencalonannya dalam Pilpres 2014, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie juga membentuk tim yang dipimpin Luhut Panjaitan. Namun, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menegaskan, tim dari partainya tidak hanya yang dipimpin Luhut. Ada pihak lain, seperti sejumlah kampus yang juga berniat menjadi tim sukses.

    Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya menuturkan, secara informal juga sudah ada tim yang intensif bertemu untuk membahas sikap PAN pada Pemilu 2014, terutama terkait pencalonan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa pada Pilpres 2014. Tim itu terdiri dari pengurus pusat PAN dan sejumlah konsultan. ”Namun, secara formal kami masih memakai struktur partai,” ujarnya lagi.

    Tim informal itu mulai bekerja menyusul salah satu hasil Rapat Kerja Nasional PAN pada 10-11 Desember 2011 di Arena Pekan Raya Jakarta, yang menetapkan Hatta Rajasa sebagai satu-satunya calon dari partai itu di Pilpres 2014. (NWO)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Sekretariat Gabungan Parpol akan kian Kehilangan Fungsi

    SEKRETARIAT gabungan (setgab) partai politik pendukung pemerintah diprediksi akan semakin kehilangan fungsinya pada tahun ini. Konflik politik antarpartai yang tergabung dalam setgab akan kian meruncing dan merusak internal mereka.

    “Setgab tidak akan banyak pengaruhnya tahun ini. Partai akan semakin pragmatis dan tidak memedulikan keberadaannya demi memastikan perolehan modal politik menuju (Pemilu) 2014,” kata pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Indria Samego di Jakarta, kemarin.

    Menurut Indria, hal itu merupakan konsekuensi logis dari koalisi parpol yang tidak permanen. “Fungsi kabinet juga akan terganggu. Menteri-menteri dari partai akan lebih mementingkan agenda partai masing-masing,” katanya.

    Dia menambahkan, konstelasi politik juga akan terus memanas dan memungkinkan parpol-parpol menggelar front terbuka di luar setgab. “Tahun ini hanya baru awal kegaduhan politik dan ini akan terus memburuk hingga 2014.”

    Saat dihubungi secara terpisah, pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Burhanuddin Muhtadi mengatakan setgab seperti macan ompong. Bahkan ia memprediksi PKS atau Golkar bisa keluar atau ditendang dari setgab demi mempertahankan kinerja pemerintahan.

    Memanasnya internal setgab memang sudah dimulai. Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok menyatakan bahwa PKS dan Golkar memiliki syahwat politik menggebu pada tahun ini.

    Pernyataan itu langsung ditanggapi Ketua Dewan Pengurus Pusat PKS Refrizal. “Mubarok harus konkret, PKS yang mana? Siapa itu? Sebutkan nama langsung. Mubarok seperti lempar batu sembunyi tangan,” katanya.

    Anggota DPR dari Partai Golkar Bambang Soesatyo pun menilai pernyataan Mubarok itu cermin ketakutan terkait dengan mulai terkuaknya kasus megakorupsi Bank Century, Wisma Atlet, dan Hambalang. (*/HZ/X-5)

    Source : Media Indonesia

  • Akbar: Ical-Dahlan Iskan, Nanti Dulu

    VIVAnews – Ketua Dewan Penasehat Partai Golkar, Akbar Tandjung, menilai masih terlalu dini untuk menyebut nama Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan sebagai calon wakil presiden untuk Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Masih butuh waktu untuk menilai Dahlan Iskan.

    “Saya kira terlalu cepat menilai seorang menteri itu dikatakan berhasil,” kata Akbar Tanjung usai menghadiri acara ‘Mengenang Humor Gus Dur’ di kediaman Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, Selasa dini hari 3 Januari 2012.

    Menurut Akbar, sekalipun Dahlan Iskan sungguh-sungguh melaksanakan tugasnya sebagai menteri, penilaian keberhasilannya belum bisa dinilai sekarang. “Untuk dikatakan sudah berhasil tentu butuh waktu,” ujar mantan Ketua DPR ini.

    Akbar menegaskan, Golkar sendiri belum ada pembicaraan internal untuk mencari pasangan Aburizal Bakrie. Tetapi analisa nama-nama yang akan digandeng dengan Aburizal sudah dilakukan.

    “Itu sudah ada dan itu bisa saja. Tapi belum ada pembicaraan resmi dari Golkar,” ujar mantan Ketua Umum Partai Golkar ini. Golkar saat ini masih fokus pada konsolidasi daerah berdasarkan amanat Musyawaran Nasional dan Rapat Pimpinan Nasional.

    “Golkar fokus mempersiapkan menghadapi pemilu legislatif 2014, agar bisa meraih suara sebagaimana diamanatkan Rapimnas, yakni 30 persen suara,” kata Akbar.

    Nama Dahlan Iskan semakin populer setelah menjadi Dirut PLN. Bahkan setelah menjadi Menteri Negara BUMN, Dahlan kerap melakukan kegiatan yang nyaris tak pernah dilakukan anggota kabinet lainnya, seperti mendadak naik kereta listrik. (ren)

    Source : Vivanews.com

  • Belum ada Capres yang Menonjol

    JAKARTA–MICOM: Pemilihan presiden 2014 belum lagi tiba. Namun, sejumlah partai politik telah mengajukan kandidat untuk diusung sebagai calon orang nomor 1 di Indonesia.

    Di antaranya, Partai Gerindra dengan Prabowo Subianto, Partai Golkar, Aburizal Bakrie, dan Partai Amanat Nasional yang telah menetapkan Hatta Rajasa.

    Kendati begitu, pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Burhanuddin Muhtadi menilai belum ada satu pun figur yang memikat hati rakyat.

    “Semua masih mengambang. Rakyat juga belum menentukan karakter capres seperti apa yang menarik buat mereka. Sejauh ini belum ada yang menonjol,” ungkapnya Jumat (30/12).

    Menurut Burhanuddin, terlalu prematur untuk menentukan peluang para calon presiden ini pada Pemilu 2014 mendatang.

    “Pemilu kurang lebih masih dua tahun lagi, tentunya sulit untuk meramalkan peluang capres atau karakteristik pemimpin yang dibutuhkan atau berpeluang besar menarik hati rakya,” lanjutnya.

    Saat ini, menurut Burhanuddin, para politikus masih mengetes arena politik menuju 2014.

    Belum ada calon-calon yang bisa dibilang unggul sehingga masih terbuka lebar peluang untuk capres-capres muda untuk ikut meramaikan persaingan.

    “Peluang untuk itu ada, tapi yang menjadi masalah dari politikus muda ini adalah popularitas mereka yang rendah,” tandasnya. (*/OL-8)

    Source : Media Indonesia

    Posted with WordPress for BlackBerry.