siwah.com

Tag: 2014

  • Partai NasDem Bersiap Jalani Verifikasi KPU

    SEMARANG–MICOM: Partai NasDem akan menguatkan konsolidasi internal untuk mengikuti verifikasi parpol peserta Pemilihan Umum 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diperkirakan mulai April 2012 mendatang.

    “Kami siapkan konsolidasi untuk verifikasi parpol oleh KPU, apalagi waktunya semakin dekat. Kemungkinan verifikasi KPU dilaksanakan April 2012,” kata Ketua Umum Partai NasDem Patrice Rio Capella di Semarang, Jawa Tengah, Minggu (18/12).

    Hal tersebut diungkapkannya usai pelantikan pengurus DPW Garda Pemuda Nasdem Jawa Tengah di Hotel Semesta Semarang, seraya mengatakan pihaknya juga menyiapkan pemenuhan semua persyaratan verifikasi parpol oleh KPU.

    Ia menjelaskan, konsolidasi dilakukan untuk lebih menyolidkan jajaran kepengurusan dan keanggotaan, baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk perekrutan pemuda untuk bergabung dalam Garda Pemuda Nasdem.

    Apalagi, kata dia, Partai NasDem berhasil lolos verifikasi parpol baru yang dilakukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum dan HAM) sehingga akan mempersiapkan diri menghadapi verifikasi parpol peserta Pemilu 2014.

    Menurut dia, Partai NasDem yang menyuarakan gerakan perubahan tentunya membutuhkan regenerasi, yakni para pemuda, sebab perubahan tak ada artinya tanpa adanya regenerasi atau generasi penerus, yakni para pemuda.

    “Jateng adalah daerah strategis dalam proses politik di Tanah Air, karena itu diharapkan pembentukan Garda Pemuda NasDem di provinsi ini bisa mencari para pemuda yang visioner untuk pertama melakukan perubahan,” katanya.

    Komposisi keanggotaan Partai NasDem, kata Patrice, sebagian besar, yakni 70 persen memang kalangan pemuda dan 30 persen sisanya adalah golongan senior sehingga memberikan porsi besar bagi para pemuda untuk lakukan perubahan.

    Senada dengan itu, Ketua Umum Garda Pemuda NasDem Martin Manurung optimistis parpol itu bakal lolos dalam verifikasi sebagai parpol peserta Pemilu 2014, setelah berhasil lolos verifikasi yang dilakukan Kemenkum dan HAM.

    “NasDem selalu menyuarakan gerakan perubahan atau restorasi yang melibatkan seluruh komponen rakyat, dan pemuda menjadi salah satu komponen penting perubahan,” katanya, usai melantik pengurus DPW Garda Pemuda NasDem Jateng.

    Pada kesempatan itu, Dandan Febri Herdiana dilantik menjadi Ketua DPW Garda Pemuda NasDem Jateng, beserta jajaran pengurus lainnya, menambah kepengurusan yang sudah terbentuk di empat provinsi, yakni Jawa Barat, Riau, Banten, dan Bali. (Ant/OL-2)

    Source : Media Indonesia

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • PKS Usul Bilangan Pembagi Pemilih Dihapus

    Semarang, Kompas – Partai Keadilan Sejahtera mengusulkan penghapusan bilangan pembagi pemilih pada metode penghitungan suara menjadi kursi di Pemilu 2014, yang termaktub dalam penyelesaian Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum. Metode pengganti yang ditawarkan menggunakan metode divisor varian saintelaque/webster.

    ”Kami menginginkan pemilu ini berlangsung adil dari proses sampai hasilnya. Metode divisor lebih menawarkan keadilan bagi semua pihak karena hasil suara lebih dihargai,” kata anggota Panitia Khusus RUU Pemilu, Agus Purnomo, Minggu (18/12), pada Rapat Pimpinan Wilayah Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Semarang, Jawa Tengah.

    Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik DPP PKS tersebut menjelaskan, Pemilu 2009 yang menggunakan metode quota share cenderung merugikan partai besar. Dalam sistem Pemilu 2009, partai yang memperoleh 230.000 suara akan berpeluang mendapat kursi yang sama dengan partai yang memperoleh 31.000 suara karena bilangan pembagi pemilih (BPP) sebanyak 200.000 suara.

    Partai yang mendapat 230.000 suara akan mendapat satu kursi penuh dengan menyisakan 30.000 suara. Selanjutnya, dalam pembagian kursi sisa, partai tersebut akan kalah dengan partai yang mendapat 31.000 suara. Artinya, kedua partai itu sama-sama mendapat satu kursi meski perolehan suaranya berbeda jauh.

    Menurut Agus, perlu ada metode yang menjamin keadilan bagi partai besar, partai menengah, dan partai kecil dalam memperhitungkan perolehan suara hasil pemilu. Sistem divisor modifikasi dengan bilangan pembagi 1, 4, 3, 5 tentunya sedikit banyak memberikan keadilan atas perolehan suara.

    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu dan Pemilu Kepala Daerah DPW PKS Jawa Tengah Hadi Santoso menekankan perlu adanya kajian ulang atas pembagian daerah pemilihan di tingkat Provinsi Jateng yang saat ini terbagi menjadi 10 daerah pemilihan.

    Penetapan daerah pemilihan selama ini hanya menggunakan pendekatan jumlah penduduk sehingga kursi yang disediakan antardaerah pemilihan adalah 8-13 kursi. Daerah pemilihan dengan jumlah kursi terbanyak adalah Daerah Pemilihan 3 meliputi Grobogan, Blora, Pati, dan sekitarnya, yaitu 13 kursi. Daerah Pemilihan 6 meliputi Kedu dan sekitarnya dengan jumlah kursi paling sedikit, yakni 8 kursi.

    Hadi mengusulkan sekiranya daerah pemilihan dengan jumlah kursi di atas 11 kursi bisa dibagi dua, idealnya paling realistis untuk Provinsi Jateng terbagi menjadi 12 daerah pemilihan.

    Di hari yang sama, Ketua DPP PKS Wilayah Dakwah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DI Yogjakarta Zuber Safawi meresmikan peluncuran rumah aspirasi di kantor DPD PKS Kota Semarang di Jalan Batursari Baru Nomor 8, belakang Lapangan Garnizun, Kota Semarang.

    Zuber mengingatkan, program rumah aspirasi adalah program skala nasional yang harus lebih mengoptimalkan fungsi partai politik memberdayakan peran dan aspirasi masyarakat dalam pembangunan. (WHO)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Data Kependudukan Bukan Acuan Tunggal

    Jakarta, Kompas – Data kependudukan pemerintah tidak cukup menjadi rujukan satu-satunya untuk pendaftaran pemilih pada Pemilihan Umum 2014. Siapa pun penduduk Indonesia yang berhak memilih, sekalipun belum memiliki identitas kependudukan, wajib dicatat dan dimasukkan dalam daftar pemilih.

    Hal tersebut mengemuka dalam diskusi ”Prakarsa Pendaftaran Pemilih Komisi Pemilihan Umum” di Jakarta, Kamis (15/12). Pembicara dalam acara yang dipandu anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sri Nuryanti, tersebut adalah mantan Wakil Ketua KPU Ramlan Surbakti, Kepala Biro Perencanaan dan Data Sekretariat Jenderal KPU Moyong Haryanto, dan dosen Universitas Diponegoro, Semarang, Hasyim Asy’ari yang tergabung dalam program Prakarsa. Pembicara lain adalah Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum Arif Wibowo. Arif berbicara dalam diskusi sesi kedua yang dipandu Ketua KPU Jawa Tengah Ida Budhiati.

    Arif mengatakan, mayoritas fraksi, sebagaimana tecermin dalam naskah RUU, tak hendak menjadikan data kependudukan dari pemerintah sebagai patokan satu-satunya. Arif khawatir, usulan pemerintah agar data kependudukan yang dijadikan satu-satunya sumber data pemilih berisiko menimbulkan masalah jika proyek data kependudukan lewat kartu tanda penduduk elektronik ternyata tak sesuai harapan.

    Menurut Hasyim, secara umum berdasarkan hasil penelitian di lapangan, saat ini terdapat tiga kriteria pemilih, yakni pemilih terdaftar yang berhak, pemilih terdaftar tetapi tidak berhak, dan pemilih yang berhak tetapi potensial tidak terdaftar.

    Ramlan berharap seluruh pemangku kepentingan pemilu secara khusus memperhatikan soal pendaftaran pemilih. Parpol harus aktif memastikan seluruh penduduk yang berhak memilih terdaftar sebagai pemilih. (DIK)

    Source : Kompas.com

  • Tidak Ada Tiket Gratis untuk Calon dari PDI-P

    Bandung, Kompas – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak mungkin memberi tiket gratis kepada calon yang akan diusung dalam Pemilihan Umum Presiden 2014. PDI-P akan menerapkan indikator jelas, terutama kesesuaian dengan visi dan misi partai, jika harus mengusung orang dari luar partai.

    Demikian disampaikan Ketua Bidang Politik dan Hubungan Antarlembaga Negara PDI-P Puan Maharani seusai penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDI-P di Bandung, Jawa Barat, Rabu (14/12).

    Salah satu rekomendasi Rakernas I PDI-P yang dimulai sejak Senin lalu adalah menyerahkan pencalonan presiden dan wakil presiden yang akan diusung di Pemilu 2014 kepada ketua umum partai, yaitu Megawati Soekarnoputri.

    Penyerahan pencalonan presiden dan wakil presiden kepada ketua umum ini didasarkan pada hasil Kongres III PDI-P tahun 2010. Keputusan kongres itu berbeda dengan Kongres I tahun 2000 di Semarang dan Kongres II tahun 2005 di Bali yang secara tegas menyatakan, ketua umum terpilih menjadi calon presiden. Keputusan Kongres I dan II PDI-P itu yang membuat Megawati mengikuti Pemilu Presiden 2004 dan 2009.

    Masalah calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung berikut mekanismenya, menurut Puan, merupakan urusan internal setiap partai. Jika PDI-P mengusung orang dari luar partai, ada indikatornya. ”Jika tidak memiliki indikator yang jelas, tiket PDI-P hanya menjadi batu loncatan,” ucap Puan.

    Sebagai kader partai, Puan menyatakan siap ditempatkan di mana saja. ”Saya menunggu apa yang akan diperintahkan dan diputuskan ketua umum,” ujar Puan yang juga anak Megawati itu.

    Sekretaris Jenderal PDI-P Tjahjo Kumolo menegaskan, konsentrasi partai adalah memperkuat sistem. Jika sistem kuat, diyakini siapa pun yang diusung akan menang. PDI-P juga serius menyiapkan mekanisme Pemilu 2014 agar dapat berlangsung jujur dan demokratis.

    Ganjar Pranowo, Wakil Ketua Komisi II DPR dari PDI-P, menambahkan, untuk meningkatkan demokratisasi di internal partai dan kualitas calon anggota legislatif, PDI-P akan menyusun daftar calon sementara anggota legislatif pada 2012. (NWO)

    Source : Kompas.com

  • Cegah Koalisi Pragmatis, Pilpres Diadakan Lebih Dulu

    JAKARTA–MICOM: Pelaksanaan pemilu presiden lebih dahulu dinilai menjadi solusi untuk memotong koalisi yang berpijak pada kepentingan semata. Jika pilpres digelar lebih dulu, yang terbangun adalah koalisi ideologis. Karena itulah, usulan ini dikemukakan PDIP untuk diatur dalam revisi undang-undang pilpres mendatang.

    “Pilpres sebaiknya dilakukan sebelum pemilu legislatif. Supaya koalisi yang terbangun lebih ideologis. Karena, kita tidak tahu perolehan kursi di pemilu legislatif, sehingga tidak ada transaksional,” tutur fungsionaris DPP PDIP Arif Wibowo, ketika ditemui di sela-sela pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP di Bandung, Jawa Barat, Selasa (13/12).

    Menurut Arif, hal ini juga sesuai dengan rekomendasi Kongres PDIP di Bali pada April, 2010 lalu. Koalisi yang dibangun sejak awal juga dinilai akan lebih permanen.

    “Ini lebih menjamin pemerintahan lebih stabil, karena bukan sharing kekuasaan,” tambahnya.

    Pelaksanaan pilpres lebih dulu juga akan mendorong kekuatan dan keseriusan parpol. Karena, dengan demikian, pelaksanaan pemilu akan lebih kokoh dan terukur.

    Ia menambahkan pilihan alternatif, selain pelaksanaan pilpres lebih dahulu, adalah melaksanakan pemilu legislatif dan pemilu presiden secara serentak.

    Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan pilpres lebih dulu, terjadi perubahan syarat pencalonan presiden. Saat ini berpijak pada hasil pemilu legislatif yang dilakukan lebih dulu. Jika diubah, pijakannya pada hasil pemilu periode sebelumnya.

    Calon bisa diusung satu atau gabungan partai politik. Jika pengajuan calon dilakukan oleh gabungan parpol, akan lebih terbuka dengan melihat kader partai yang mempunyai kapabilitas mumpuni, bukan kader yang berasal dari partai dengan perolehan suara terbanyak.

    “Parpol sejak jauh hari sudah mengukur kekuatan masing-masing dan memprediksi perolehan suara. Kuncinya persamaan visi yang sifatnya ideologis tidak pragmatis. Kelebihannya kalau menang, diikuti dengan kemenangan legislatif,” tukasnya. (Wta/OL-10)

    Source : Media Indonesia

  • Setelah Aburizal Menjadi Capres

    Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tandjung, tiba-tiba tunjuk jari, interupsi. Saat itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Fadel Muhammad yang memimpin rapat, sudah akan menutup acara yang berisi paparan hasil survei dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) dan Reform Institute.

    Peristiwa ini terjadi dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) II Partai Golkar pada Kamis (27/10) siang di Jakarta, persisnya setelah LSI dan Reform Institute menyampaikan paparannya.

    Dalam paparannya, LSI dan Reform Institute menyatakan, Golkar dan ketua umumnya, yaitu Aburizal Bakrie, dalam dua tahun terakhir menunjukkan tren positif. Saat ini, Golkar telah menjadi partai dengan elektabilitas (tingkat keterpilihan) tertinggi, mengalahkan Partai Demokrat. Reform Institute menambahkan, Aburizal juga menjadi capres dengan elektabilitas tertinggi.

    Dalam interupsinya, Akbar menyatakan, hasil survei itu membuktikan bahwa Golkar tetap dapat meningkatkan elektabilitasnya, meski berada di dalam koalisi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. ”Jika elektabilitas Partai Demokrat turun, seharusnya yang naik adalah elektabilitas partai oposisi, yaitu PDI Perjuangan. Namun, justru elektabilitas Golkar yang naik,” kata Akbar.

    ”Ini menunjukkan, kita tetap harus bersikap kritis meski berada di koalisi. Bahkan, jika suatu saat harus memilih, tetap terbuka kemungkinan berada di luar pemerintahan,” lanjut Akbar. Fadel segera menjawab pernyataan itu dengan mengatakan, Golkar akan membentuk tim kecil untuk mengkaji berbagai hasil survei tersebut.

    Berada di luar pemerintahan, bisa menjadi sejarah baru bagi Golkar. Pasalnya, sejak berdirinya, Golkar selalu berada di pemerintahan. Dalam pidato politik saat membuka Rapimns II, Aburizal juga menegaskan, Golkar tetap mendukung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga 2014. ”Posisi Golkar adalah posisi seorang sahabat yang sejati. Ramah tapi tegas, kritis tetapi loyal, lembut dan santun namun keras dan berani manakala memang diperlukan untuk semua,” kata Aburizal.

    Tabuh genderang

    Namun, interupsi Akbar itu tetap menarik. Pasalnya, sekarang Golkar sudah menetapkan Aburizal sebagai calon presiden (capres) 2014-2019. Dengan keputusan itu, menurut Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham, fokus partainya pada saat ini adalah meningkatkan elektabilitas (tingkat keterpilihan) dan pemenangan Partai Golkar serta Aburizal di Pemilu 2014. Artinya, Golkar sudah menabuh genderang, siap bersaing dengan para kompetitornya di 2014, termasuk Partai Demokrat.

    Saan Mustopa, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat menyatakan, partainya menghargai keputusan Partai Golkar yang telah menetapkan capres yang akan diusung di Pemilu 2014. Dia berharap, keputusan itu tidak mengganggu soliditas dan stabilitas koalisi partai-partai politik pendukung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

    Koalisi yang sering disebut dengan Setgab itu, terdiri dari Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Kebangkitan Bangsa.

    Yunarto Wijaya dari Charta Politika melihat, Setgab tidak lebih dari ”anak haram” hasil perkawinan antarpartai demi alasan stabilitas. ”Bahkan, ada yang mengatakan, Setgab merupakan ”perkawinan” antara Susilo Bambang Yudhoyono dan Aburizal Bakrie yang lalu diikuti oleh masing-masing gerbongnya,” kata Yunarto.

    Sebagai ”anak haram,” ikrar yang dibangun dalam Setgab hanya kepentingan. ”Dan, kepentingan ini otomatis berakhir jika berbicara 2014. Pasalnya, pada saat itu, setiap partai memiliki kepentingan sendiri-sendiri. Setiap partai akan berusaha mencari posisi paling aman dan menguntungkan bagi dirinya sendiri,” kata Yunarto.

    Berakhirnya ”kepentingan” dalam Setgab ketika bicara 2014, sudah beberapa kali terlihat. Misalnya, muncul dalam perdebatan seputar besar ambang batas parlemen, daerah pemilihan, hingga syarat keanggotaan Komisi Pemilihan Umum di Pemilu 2014. Dalam kasus ini, kata sepakat tidak dapat diraih partai-partai anggota Setgab.

    Setgab, bahkan juga berbeda pendapat dalam isu-isu krusial yang tidak terkait langsung dengan Pemilu 2014, misalnya dalam kasus pemberian dana talangan Rp 6,7 triliun untuk Bank Century atau kasus mafia pajak.

    Tingkatkan konflik

    Keputusan Golkar untuk mencapreskan Aburizal, lanjut Yunarto, diyakini akan meningkatkan derajat ”konflik” yang belakangan ini sudah lumayan tinggi di Setgab. Pasalnya, Aburizal yang memiliki peran dominan di Setgab, sudah jelas-jelas memiliki ”kepentingan” lain, yaitu capres 2014.

    Bahkan, menurut Yunarto, sekarang Setgab sebenarnya sudah tamat dan hanya tinggal nama, karena ”kepentingan” yang mengikat mereka, sudah tidak ada lagi. Sinyalemen ini terlihat dari ucapan Akbar Tandjung bahwa Golkar harus tetap kritis dan membuka peluang berada di luar pemerintahan.

    Jadi, agaknya kita harus bersiap menghadapi dinamika politik yang akan semakin dinamis, bahkan mungkin sangat tidak terduga…. (Marcellus Hernowo)

    Source : Kompas.com

  • PKB Tetap Targetkan Tiga Besar

    Sukoharjo, Kompas – Partai Kebangkitan Bangsa tetap pada targetnya, menjadi tiga besar pemenang Pemilihan Umum 2014. Target ini dinilai realistis mengingat pengalaman Pemilu 1999 saat PKB keluar sebagai parpol ketiga terbesar perolehan suara setelah Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Hal itu dikatakan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di hadapan pengurus PKB se-eks Keresidenan Surakarta di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Sabtu (8/10).

    ”Kami akan mengejar kekuatan kembali. Kekuatan Nahdlatul Ulama (NU) se-Indonesia untuk kembali bersatu padu,” kata Muhaimin.

    Menurut dia, ia lebih menekankan strategi pada aplikasi program yang langsung menyentuh masyarakat, seperti pemberian beasiswa serta pemberdayaan ekonomi kecil dan menengah. Upaya ini diharapkan dapat menangguk simpati masyarakat. ”Di Solo kami menawarkan program 1.000 beasiswa untuk anak berprestasi. Kami lebih memilih bersentuhan langsung dengan masyarakat ketimbang retorika politik,” paparnya lagi.

    PKB menargetkan peningkatan suara sekitar 100 persen pada cabang yang potensial, seperti di eks-Keresidenan Surakarta. Target ini akan dicapai dengan memperkuat struktur pengurus dan konsolidasi antarpengurus.

    Selain itu, ia juga mengimbau kader dan pengurus PKB tidak terpengaruh dengan pemberitaan di media massa akhir-akhir ini. Menurut dia, isu yang saat ini muncul adalah upaya untuk menggoyang PKB. ”Tidak usah sedih jika PKB dijelek-jelekkan di media massa. Kita harus membangun rasa percaya diri agar tidak goyah oleh isu yang dimunculkan untuk menggoyahkan PKB,” kata Muhaimin.

    Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PKB Jawa Tengah Abdul Kadir Karding juga mengingatkan, kader PKB tetap menjaga pertemanan dan persaudaraan dengan partai lain. (eki)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Tahapan Pemilu Mundur

    Jakarta, Kompas – Tahapan Pemilihan Umum 2014 kemungkinan besar mundur dari jadwal semula, seperti dirancang dalam Rancangan Undang-Undang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

    Dalam naskah RUU Pemilu yang sudah disetujui Paripurna DPR, diusulkan tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai sekurang-kurangnya 30 bulan atau 2,5 tahun sebelum hari pemungutan suara. Jika pemungutan suara dilaksanakan pada April 2014, berarti tahapan penyelenggaraan pemilu harus dimulai paling lambat Oktober 2011.

    Namun, kenyataannya, hingga Rabu (5/10), materi RUU Pemilu belum dibahas. Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu DPR baru membahas jadwal dan mekanisme pembahasan RUU Pemilu.

    Rapat kerja

    Menurut Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu Arwani Thomafi (Fraksi Partai Persatuan Pembangunan), pada Kamis ini, Pansus baru akan menggelar rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar. Rapat digelar dengan agenda penjelasan Pansus kepada pemerintah, pengesahan jadwal acara dan mekanisme pembahasan RUU Pemilu, penyampaian pendapat fraksi dan pendapat pemerintah, serta penyerahan daftar inventarisasi masalah dari pemerintah.

    Berdasarkan perhitungan Pansus, pembahasan tingkat satu RUU Pemilu dapat diselesaikan pada Februari 2012 sehingga RUU sudah bisa disahkan menjadi UU pada Maret. Artinya, tahapan pemilu sudah bisa dimulai pada April tahun depan.

    Hal itu berarti, tahapan Pemilu 2014 hanya bisa dilaksanakan 24 bulan atau dua tahun, terlambat sekitar enam bulan dari rencana yang dirancang sebelumnya, yakni 30 bulan atau 2,5 tahun.

    ”Tidak akan berpengaruh. Kualitas pemilu akan tetap baik walaupun persiapannya hanya dua tahun,” ujar Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu dari Fraksi Partai Golkar Taufiq Hidayat. (NTA)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Jangan Larut di Pemilu

    Jambi, Kompas – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan jajaran pemerintah untuk fokus pada tugas-tugas pemerintahan. Meski iklim politik memanas menjelang pemilihan umum mendatang, kepala daerah diminta tidak larut dalam misi politiknya.

    ”Sekarang akhir 2011, sebentar lagi masuk tahun 2012. Biasanya menjelang masa pemilu politik menghangat dan bisa relatif panas. Itu tidak apa-apa karena kehidupan demokrasi biasanya begitu. Yang penting saya meminta, menginstruksikan, mengajak semua jajaran pemerintah, baik pusat dan daerah, fokus bekerja keras menyukseskan pembangunan bagi kepentingan rakyat,” kata Presiden, Kamis (22/9), saat meresmikan kompleks Percandian Muara Jambi sebagai kawasan wisata sejarah terpadu.

    Jajaran pemerintah, menurut Presiden, tidak boleh larut dalam politik dan lalai dalam menjalankan tugasnya. ”Itu bisa diatur dengan baik. Kalau ada misi politik, bisa dijalankan tanpa harus meninggalkan tugas pokoknya,” kata Presiden.

    Presiden mengingatkan, gubernur dan bupati/wali kota dipilih langsung oleh rakyat dengan harapan para pemimpin itu fokus menjalankan pembangunan bagi mereka. Kepala daerah memiliki tanggung jawab moral untuk memperhatikan rakyatnya.

    ”Ke depan politik makin menghangat, tetapi jajaran pemerintah harus fokus pada tugas-tugas pemerintahan. Tidak dilarang ikut serta dalam misi politik, tetapi tolong saudara memprioritaskan, mana yang tak boleh dilupakan manakala harus melayani rakyat kita,” katanya.

    Presiden menegaskan tiga arah kebijakan pemerintah dan agenda pembangunan hingga 2014. Ketiga hal itu meliputi peningkatan pembangunan ekonomi di berbagai sektor dan di seluruh wilayah, membangun demokrasi yang lebih matang, bermartabat, dan membawa manfaat bagi rakyat. Terakhir, pemerintah juga ingin menegakkan hukum dan keadilan, termasuk pemberantasan korupsi.

    ”Tiga agenda inilah yang harus diintensifkan pada tahun-tahun mendatang,” kata Presiden.

    Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha menyatakan, peringatan yang disampaikan Presiden tersebut dilatarbelakangi adanya kecenderungan kepala daerah yang mulai tidak fokus menjalankan tugas pemerintahan saat menjelang pemilu atau pemilihan kepala daerah.

    ”Presiden mengingatkan tanggung jawab moral kepala daerah agar mereka tetap fokus pada jalannya pemerintahan. Suksesi kepemimpinan memang penting, tetapi jangan sampai malah mengorbankan kepentingan rakyat. Pembangunan harus tetap berjalan, infrastruktur dan kebutuhan dasar rakyat harus tetap dipenuhi,” kata Julian. (why)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Kalla Pertanyakan Munculnya Calon

    Jakarta, Kompas- – Mantan Wakil Presiden M Jusuf Kalla tidak ingin turut larut dalam wacana pencalonan presiden yang dimunculkan sejumlah partai politik saat ini. Selain pelaksanaan pemilihan umum masih lama, ia masih melihat perkembangan politik dan dukungan rakyat. Ia mempertanyakan pula dimunculkannya calon presiden pada saat ini.

    ”Ini masih lama sekali. Masih 3,5 tahun lagi. Masih terlalu awal, keburu lupa nanti,” kata Kalla, seusai bertemu dengan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah di kantor pusat Palang Merah Indonesia, Jakarta, Senin (8/8).

    Saat ini, beberapa nama calon presiden mulai dimunculkan, di antaranya Hatta Rajasa yang diusung Partai Amanat Nasional, Sri Mulyani Indrawati dari Partai Serikat Rakyat Independen, Wiranto yang akan diusung Partai Hati Nurani Rakyat, dan Prabowo Subianto dari Partai Gerakan Indonesia Raya. Kalla mengingatkan, hal terpenting bagi seseorang yang turut dalam bursa pemilihan presiden adalah dukungan rakyat.

    Dukungan rakyat itu dijadikan pertimbangan utama Kalla untuk kembali mengikuti bursa pemilihan presiden. ”Lihat saja dulu perkembangannya, apakah bangsa ini masih membutuhkan saya?” katanya.

    Kalla sempat mempertanyakan apakah ia masih layak turut serta dalam pencalonan presiden sebab usianya tidak lagi muda. Pada tahun 2014, Kalla berusia 72 tahun.

    Secara terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lukman Hakim Saifudin mengatakan, partainya tengah menyelidiki rekam jejak empat tokoh yang rencananya akan diajukan sebagai calon presiden pada Pemilu 2014. ”Empat orang yang sedang kami ikuti rekam jejaknya, integritasnya, serta penguasaannya terhadap persoalan bangsa,” katanya. Empat tokoh itu bukan kader PPP dan berusia sekitar 40-60 tahun.

    Tak miliki beban

    Rektor Universitas Paramadina, Jakarta, Anies Baswedan, Senin, mengakui ada agenda fundamental Indonesia yang harus diselesaikan secara berani oleh pemimpin pada tahun 2014. Karena itu, orang yang mempunyai beban masa lalu tak tepat untuk memimpin.

    Menurut Anies, rakyat menyadari tak ada terobosan fundamental yang dilakukan pemerintah yang berkuasa saat ini. Pasalnya, banyak orang, termasuk pemimpin, yang terkunci agenda politik lama. ”Jika kita cari orang yang berpengalaman, yang muncul itu adalah pengalaman yang buruk,” katanya.

    Jika ada figur baru yang muncul saat ini dalam pembicaraan tentang calon presiden, figur itu bukannya baru sama sekali. Anies mengakui, munculnya figur calon presiden ini amat tergantung oleh mekanisme politik dan pada partai politik. Karena itu, langkah awal yang harus dilakukan adalah harus dibangun kesadaran dalam partai agar mereka bekerja keras mewujudkan demokrasi sebaik mungkin.

    Di tengah semrawutnya dunia politik, Anies meletakkan harapan kepada media. Media bisa memberikan bobot kepada individu yang dianggap bisa menghasilkan perubahan. Peranan media akan meningkatkan posisi tawar sosok itu kepada publik dan partai.

    Tentang namanya yang disebut-sebut kalangan sebagai calon presiden, seperti muncul dalam situs jejaring sosial, Anies menuturkan, hari ini dia lebih memilih untuk berada di bidang pendidikan. ”Saya tidak dalam partai. Kita lihat saja nanti sambil jalan. Jangan nggege mongso (mendahului waktu),” katanya.

    Di Jakarta, peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Hermawan Sulistyo, mengakui, mayoritas rakyat masih melihat tampilan fisik seseorang untuk dipilih sebagai calon presiden. Hal ini antara lain terlihat dari tingkat popularitas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang masih tinggi meski sebagian kalangan menilai periode kedua kepemimpinannya banyak ditandai kegagalan.

    Dari tampilan fisik ini, lanjut Hermawan, beberapa tokoh kini patut dipertimbangkan menjadi calon presiden, seperti Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto serta Kepala Badan Intelijen Negara Sutanto.

    Peneliti senior pada Pusat Penelitian Politik LIPI, Syamsuddin Haris, menambahkan, di tengah apatisme terhadap parpol dan calon presiden yang diusungnya, masyarakat juga kesulitan mencari tokoh lain yang bisa diharapkan. Karena itu, seharusnya media massa bisa mendorong tokoh kredibel dan memiliki integritas untuk ditawarkan kepada publik. (edn/nta/nwo/bil/har)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.