siwah.com

Tag: campaign

  • Biaya Politik Naik 10 Kali Lipat

    Jakarta, Kompas – Biaya politik, terutama untuk kampanye pemilu dan pilkada serta di partai politik, saat ini diperkirakan naik 10 kali lipat daripada lima tahun lalu. Kenaikan itu bisa mendorong praktik politik menjadi semacam industri bahwa politikus yang menang harus mengembalikan modal.

    Perkiraan tersebut disampaikan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam diskusi ”Political Branding: Saatnya Kampanye Hemat, Cerdas, dan Bermartabat” di Kampus Pascasarjana Universitas Paramadina, Jakarta, Kamis (21/7).

    Pembicara yang lain adalah penulis buku Political Branding, Silih Agung Wasesa, Ketua Bidang Politik dan Komunikasi DPP Partai Amanat Nasional Bima Arya Sugiarto, Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Fadli Zon, dan Direktur Sekolah Komunikasi Politik Universitas Paramadina Malik Gismar. Hadir juga Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan.

    Menurut Jusuf Kalla, dalam waktu lima tahun, biaya kampanye politik di Indonesia melonjak tinggi. Saat dia maju sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2004, misalnya, biaya kampanye masih sekitar Rp 120 miliar. Namun, saat dia maju sebagai calon presiden dalam kampanye Pemilu 2009, biaya tersebut naik sekitar 10 kali lipat. ”Perasaan saya seperti itu, dengan melihat jumlah dana yang dikeluarkan untuk iklan dan dana ini-itu untuk kampanye,” kata Kalla.

    Hal serupa juga terjadi pada pemilihan ketua parpol. Jika penjelasan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin benar, biaya pemenangan Ketua Umum Partai Demokrat dalam kongres di Bandung tahun 2010 mencapai sekitar Rp 300 miliar. Itu mencapai 10 kali lipat dibandingkan dengan biaya pemenangan saat Kalla terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar dalam kongres di Bali tahun 2004.

    ”Biaya politik memang jadi begitu mahal sekarang ini. Ini berbahaya karena politik bisa menjadi industri dan sekarang memang mulai mengarah ke situ,” katanya.

    Kondisi kian mengkhawatirkan jika sebagian biaya politik itu diperoleh secara tidak halal, seperti mengorupsi uang rakyat di APBN atau APBD. Setelah berhasil merebut jabatan, politikus juga harus mencari dana untuk mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan saat kampanye. ”Akibat dari semua itu, rakyat menjadi korban,” katanya.

    Bagi Anies Baswedan, permainan politik di Indonesia saat ini memang didorong oleh uang. Politik mencerminkan kekuatan modal, bahkan pemerintahan terpilih juga dikuasai para pemodal. ”Uang berkuasa dalam politik kita saat ini. Uang bisa membeli semuanya, mulai dari gagasan, jaringan, hingga suara masyarakat,” ujarnya.

    Silih Agung Wasesa mengajukan data betapa mahal biaya politik, terutama kampanye. Untuk maju menjadi gubernur saja dibutuhkan dana kampanye sekitar Rp 30 miliar. Untuk merebut jabatan wali kota, dibutuhkan dana kampanye Rp 9 miliar.

    Hal itu terjadi karena para politikus tidak cerdas dalam berkampanye. Mereka berpikir, dengan menggelontor uang, mereka akan meraih segalanya. ”Merek-merek komersial lebih pintar mengambil hati masyarakat. Mereka lebih tahu bagaimana mengelola opini publik,” katanya.

    Bima Arya Sugiarto mengungkapkan, biaya politik tinggi karena praktik politik tidak didasari kemampuan. Penyebab lain adalah persaingan ketat sehingga terdorong untuk menggunakan berbagai cara untuk menang.

    Fadli Zon berharap kaum muda yang punya idealisme mau masuk ke partai politik untuk mengubah keadaan. (IAM)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Kampanye Terselubung Kian Marak

    JEURAM – Jadwal tahapan pilkada 2011 belum lagi ditetapkan, namun aksi kampanye terselebung yang melibatkan sejumlah figur yang disebut-sebut akan maju sebagai bupati mau pun wakil bupati akhir-akhir ini kian marak saja di Kabupaten Nagan Raya. Di pihak lain, pihak KIP setempat menyatakan tak bisa mengambil tindakan terhadap hal tersebut, karena belum ada payung hukum.

    Pantauan Serambi, di beberapa tempat dan kesempatan, para figur calon kepala daerah maupun tim suksesnya malah tidak segan-segan melakukan kampanye secara terbuka. Selain baliho, spanduk, kalender yang disebar secara luas, beberapa kandidat juga menggelar pertemuan dengan masyarakat di sejumlah kecamatan. Bahkan tak tanggung-tanggung, sejumlah pernyataan sikap yang diwakili tokoh masyarakat, perkumpulan pemuda, serta kelompok tertentu di wilayah itu semakin terang-terangan saja.

    Aris Irwansyah, seorang mahasiswa asal Nagan Raya kepada Serambi Minggu (20/2) mengatakan, aksi kampanye terselubung dan terbuka yang terjadi di wilayah itu kini telah mencapai pada tahap yang mencemaskan dan membingungkan. Pasalnya, beberapa bakal calon kepala daerah dan wakil telah melakukan kampanye yang intinya warga harus memilih mereka pada pemilihan mendatang.

    Tak hanya itu, aksi kampanye yang kini dilakukan itu seolah-olah telah memasuki tahapan pilkada. Sehingga masyarakat yang sedang melakukan aktivitas secara pribadi untuk melakukan kegiatan ekonomi, justru terganggu dengan hal itu. “Seharusnya Pemkab Nagan Raya atau pihak terkait lainnya segera mengambil tindakan, sehingga masyarakat tak dirugikan dengan kampanye terbuka dan terselubung ini,” keluhnya.

    Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Nagan Raya T Abdul Rasyid SE yang dimintai tanggapannya mengatakan pihaknya tidak bisa mengambil tindakan apapun terhadap fenomena itu, karena belum ada aturan yang mengatur tentang hal itu. “Secara kelembagaan kami telah berupaya meminta penjelasan ke KPU pusat di Jakarta dan KIP Aceh tentang hal ini, namun sejauh ini sama sekali tak ada suatu aturan untuk mengatasi hal ini,” jelasnya.

    Menurutnya, kalaupun ada solusi dan penanganan, hal itu diserahkan sepenuhnya kepada pihak terkait untuk melakukan penertiban. Karena wewenang penertiban kampanye terbuka dan terselubung ini merupakan tanggung jawab Pemkab Nagan Raya serta aparat penegak hukum, pungkasnya.(edi)

    Source: Serambi Indonesia

    Posted with WordPress for BlackBerry.