BANDA ACEH – Pengurus DPD Partai Golkar Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) menggelar kampanye terbatas dengan agenda penyantunan anak yatim serta silaturahmi dengan anak dan istri anggota partai berlambang pohon beringin itu.
Kampanye yang digelar di ruang pertemuan DPD Partai Golkar NAD di Banda Aceh, Rabu, dihadiri sekitar 200 peserta dengan tiga jurkam, yakni H Sulaiman Abda, H Jauharuddin Harmai dan H Moresyid Minosra.
(more…)
(BANDA ACEH) – Kampanye terbatas Pemilu 2009 di isi Partai Golkar Aceh dengan menyantun 23 orang anak yatim, Rabu (23/7). Kegiatan itu juga menjadi ajang peluncuran nomor 23 sebagai nomor urut mereka pada Pemilu 2009 nanti.
Wakil Ketua DPD Partai Golkar Aceh, Drs H Sulaiman Abda, pada lounching nomor 23 di sekretariat partai itu mengatakan peresmian keikutsertaan partai berlambang beringin pada pemilu ini diluncurkan serba 23. Kata dia, pada 23 Juli tepat pukul 14:30 siang, secara nasional, partainya menampakkan nomor 23 ke pada publik.
(more…)
BANDA ACEH – Anggota DPR RI asal Aceh, Ahmad Farhan Hamid menyatakan, momentum pemilu 2009 dengan politik afirmatif 30 persen keterwakilan perempuan dalam sebagai calon anggota legislatif dan DPD pada UU No 10 Tahun 2008, harus dimanfaatkan oleh kaum perempuan di Aceh.
“Kebijakan afirmatif ini tidak akan berlangsung selamanya, maka perempuan harus menyiapkan diri dengan kemampuan yang prima agar tidak cuma sebagai pemanis untuk memenuhi 30 persen syarat calon legislatif parpol,” ujar anggota Fraksi PAN ini, dalam Latihan Pelatih Kepemimpinan Perempuan, di Aula SMK 3 Banda Aceh, Senin (21/7). Acara tersebut diselenggarakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi NAD.
(more…)
BANDA ACEH – Komisi Independen Pemilihan (KIP) mengimbau kepada semua partai politik, baik nasional maupun lokal, agar mendaftarkan susunan kepanitian kampanye ke KIP provinsi dan kabupaten/kota masing-masingKetua Kelompok Kerja (Pokja) Kampanye KIP Aceh, Zainal Abidin mengatakan, imbaun tersebut disampaikan pihaknya karena KIP Aceh sudah menerima lampiran Peraturan KPU nomor 19/2008 tentang aturan teknis pelaksanaan kampanye Pemilu 2009. “Sebelumnya memang terkait hal ini belum kita sampaikan kepada semua partai, karena KIP saat itu belum menerima aturan pelaksana kampanye dari KPU,” kata Zainal kepada Serambi, Rabu (16/7).
(more…)
JAKARTA–MI: Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) membentuk desk pengawasan penyiaran pemilu. Desk tersebut mengawasi pemberitaan dan pemasangan iklan kampanye pemilu yang menggunakan lembaga penyiaran.
“Desk ini sudah efektif bekerja sejak dimulainya kampanye Sabtu pekan lalu. Sampai saat ini belum ada pengaduan atau laporan dari masyarakat tentang adanya pelanggaran kampanye di media penyiaran,” kata Ketua KPI Sasa Djuarsa Sendjaja kepada Media Indonesia di Jakarta, Senin (14/7).
(more…)
Jakarta – Masa kampanye Pemilu 2009 cukup panjang, hampir 9 bulan. Partai politik (parpol) baru terancam krisis dana.
“Masa kampanye panjang, partai-partai baru harus bisa mengefektifkan dananya,” ujar Direktur Nasional Lingkar Madani Ray Rangkuti.
(more…)
JAKARTA – Sejumlah partai politik (parpol) berkomitmen menghindari black campaign (kampanye negatif). Pasalnya, kampanye dengan tipologi menyerang tersebut terkadang mencederai proses demokrasi.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Damai Sejahtera (PDS) Denny Tewu mengatakan, dalam rangka pembelajaran politik bagi rakyat, kampanye bersih dan santun harus dikedepankan.
(more…)
JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan segera membuat petunjuk pelaksanaan (Juklak) peraturan kampanye yang telah diatur dalam peraturan KPU No 19 tahun 2008. Pembuatan juklak tersebut dirasa penting untuk mencegah adanya multi tafsir atas defenisi kampanye baik antara KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) maupun dengan parpol peserta pemilu dan masyarakat.
(more…)
YOGYAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY secara tegas menyatakan bahwa PKS telah melanggar aturan kampanye pemilu 2009.
Anggota KPU DIY M Najib menegaskan pelanggaran kampanye tersebut terlihat ketika hari ini enam anggota PKS DIY melakukan aksi teatrikal di Jalan Malioboro.
(more…)
JAKARTA – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring, mengaku setuju agar partai politik tidak melakukan kampanye di dalam atau halaman masjid.
Komentar Tifatul tersebut sekaligus menanggapi imbauan dari Dirjen Bimas Islam, Departemen Agama, Nasaruddin Umar, yang mengimbau agar masjid tidak dijadikan aktivitas parpol.
(more…)