siwah.com

Tag: pemilukada

  • Inilah Strategi Pemenangan Jokowi-Basuki

    JAKARTA, KOMPAS.com – Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, tak memungkiri bahwa salah satu kunci kesuksesan timnya bisa mengungguli Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli adalah dengan berkampanye di kantong-kantong suara Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (Foke-Nara).

    “Kalau soal lokasi kami kampanye itu, memang kami sudah petakan dari hasil putaran pertama lalu kenapa orang-orang ini tidak memilih kami. Ternyata, mereka tidak memilih karena masih meragukan kemampuan kami,” ujar Basuki, Kamis (20/9/2012) malam di markas Jokowi-Basuki, Jalan Borobudur 22, Menteng, Jakarta Pusat. (more…)

  • Mengapa Foke-Nara Kalah?

    JAKARTA, KOMPAS.com – Kekalahan yang diterima Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli atau Foke-Nara menurut penghitungan cepat disebabkan karena salah strategi sikap politik Foke-Nara. Sikap politik tersebut sudah melekat pada karakteristik Foke sejak putaran pertama. (more…)

  • Sosial Media di Mata Jokowi

    TEMPO.CO, Jakarta–Calon gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo menyatakan pentingnya sosial media dalam kampanye pemilihan gubernur DKI Jakarta. Sosial media bisa menjadi alat membangun persepsi serta ajang meluruskan beragam informasi yang simpang siur.

    “Ini kan di sini membangun persepsi yang paling penting kan membangun persepsi. Jadi kalau ada yang bengkok harus diluruskan. Ini tugasnya media sosial,” kata Jokowi dalam pertemuan dengan relawan sosial media Jokowi-Ahok di Menteng, Sabtu, 25 Agustus 2012. Menurut ia, pada era sekarang ini, semua warga Jakarta pasti aktif dalam media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Kaskus.

    (more…)

  • Pilkada Serentak Disambut

    Jakarta, Kompas – Pemerintah menyambut baik gagasan penyelenggaraan pemilihan umum serentak, baik untuk presiden, legislatif, maupun kepala daerah. Pemerintah akan proaktif merumuskan pengaturan tentang pemilu serentak bila Dewan Perwakilan Rakyat menyepakati hal itu.

    Hal ini disampaikan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di Jakarta, Sabtu (4/8). Dari pengalaman pemilihan umum kepala daerah (pilkada) serentak di Sumatera Barat dan Aceh beberapa waktu lalu, biaya pilkada menjadi jauh lebih hemat, tenaga lebih efisien, dan masyarakat tidak perlu berulang-ulang ke tempat pemungutan suara.
    (more…)

  • Independen Ditutup

    Jakarta, Kompas – Peluang calon perseorangan atau independen untuk turut serta dalam pemilihan gubernur ditutup. Pasalnya, calon gubernur diusulkan hanya bisa diusung oleh fraksi atau gabungan fraksi di DPRD tingkat provinsi.

    Klausul penutupan peluang calon independen dalam bursa pemilihan gubernur itu tersirat dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang diusulkan pemerintah. Dalam Pasal 11 disebutkan, peserta pemilihan gubernur adalah calon gubernur yang diusulkan oleh fraksi atau gabungan fraksi di DPRD provinsi.
    (more…)

  • Pemerintah Usul Pilkada 2014 Ditunda

    Jakarta, Kompas – Pemerintah mengusulkan pemilihan kepala daerah langsung yang sedianya digelar pada 2014 ditunda, dan dilaksanakan pada 2015. Hal ini agar pilkada tidak relatif bersamaan waktunya dengan pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden. Usulan itu masuk dalam Rancangan Perubahan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

    ”Kalau tetap digelar pada 2014, terlalu sering orang mengikuti pemilu, ada pemilu legislatif, pilpres, juga pilkada. Bosan juga masyarakat nanti, setahun bisa tiga kali pemilu. Nanti partisipasi pemilih bisa rendah,” kata Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Selasa (31/7) di Jakarta.
    (more…)

  • Marketing Politik Jokowi

    Kemenangan Jokowi-Ahok putaran pertama Pilkada DKI tak bisa terlepas dari marketing politik. Artinya, kemenangan Jokowi-Ahok adalah kemenangan marketing politik karenaberhasil membentuk pelbagai makna politis dalam pikiran para pemilih, menjadi orientasi perilaku yang akan mengarahkan pemilih untuk memilih kontestan tertentu. Makna politis inilah yang menjadi output penting marketing politik, menentukan pihak mana yang akan di coblos para pemilih di bilik suara.
    < !-more->

    Rahasia kemenangan Jokowi-Ahok putaran pertama Pilkada DKI dapat dianalisis melalui marketing politik. Elemen dari marketing politik terdiri dari; person, policy, party dan pull marketing. Pertama, figur (person) atau ketokohan kandidat yang bertarung dalam Pilkada, kualitas (person) dapat dilihat dari dimensi kualitas instrumental, dimensi ’simbolis’ dan ”fenotipe optis”.

    Pasangan calon gubernur Jokowi-Ahok telah mampu mengelola semua elemen (person) dengan baik, contoh dimensi simbolis adalah baju kotak-kotak merupakan keberhasilan Jokowi dalam membangun ‘branding’ dan ‘trend’ sebagai simbol kerakyatan, kesederhanaan dan berbicara apa adanya, termasuk membangun  simbol figur dengan mendukung mobil nasional Esemka semakin menguatkannya menjadi pemimpin yang punya narasi, visioner dan kapasitas. Keberhasilan pencitraan melalui simbol ”positioning”,  membentuk serangkain makna figur (person) Jokowi.

    Yang menariknya lagi  ketika Jokowi naik Metro Mini atau odong-odong, kelihatan berjalan alamiah. Sifat fenotipe optis, seperti yang muncul dari individu Jokowi yaitu sifat merakyat, efek refleks tanpa dibuat-buat dan sudah menjadi trah jiwanya. Jokowi mengirim pesan, kemudian pesan diterima oleh masyarakat  dengan antusias dan empati. Lain halnya ketika Foke naik Kopaja terlihat biasa-biasa saja bagi masyarakat, kerena tak ada kesan karena cenderung terlihat dipaksakan, narasi Foke naik Kopaja berbeda aura dan pesan yang diterima rakyat. Fenotipe optis potensi ini yang dimaksimalkan oleh Jokowi.

    Kedua, program kerja (policy). Rahasia kemenangan Jokowi-Ahok tak terlepas pelbagai pencitraan melalui keberhasilan program kerja yang mampu menyakinkan pemilih, sukses menjadi Walikota Solo dan dominasi Walikota terbaik dunia oleh “The City Mayor Foundation 2012″, kebanggaan rakyat Solo dibuktikan terpilih untuk kedua kali. Program kerja di dalamnya terdapat kebijakan yang ditawarkan kepada kontestan jika terpilih nanti dan  sudah dibuktikan selama menjadi pemimpin sebelumnya, termasuk menyakinkan solusi terhadap sebuah persoalan yang ada di depan mata masyarakat Jakarta seperti banjir, macet, kemiskinan dan kriminalitas yang dikelola secara professional. Program kerja (policy) menawarkan kepada kontestan dengan pesan,  membawa masyarakat ke arah yang lebih baik, sekedar mencontohkan ”Jakarta Baru”. Keberhasilan output (policy) adalah pemilih tak mengubah pilihannya sampai pada hari pencoblosan dibilik suara.

    Ketiga,mesin partai (party), kekuatan mesin partai politik relatif tak terlalu dominan pengaruhnya terhadap kemenangan Jokowi-Ahok pada putaran pertama, namun yang lebih dominan cenderung  figur (person) Jokowi. Mesin Partai Keadilan Sejahtera (PKS)  misalnya berjalan pada Pilkada DKI putaran pertama namun kenapa Hidayat Nur Wahid (HNW) kalah. HNW hanya dikenal pada tataran elite dan kader partai,  apalagi setelah menjadi ketua MPR nama HNW tak muncul alias menghilang, walaupun HNW figur yang sederhana dan bersih. Artinya kekuatan mesin partai tanpa figur (person) sulit untuk memenangkan Pilkada. Fenomena Faisal-Biem (indevenden) mengalahkan suara Alex Nono yang didukung partai sekaliber Golkar dan 11 Partai lainnya, sebab figur (person) Faisal relatif  lebih kuat. Itu artinya, mesin partai yang banyak dan kuat ternyata implikasinya juga tak  terlalu signifikan lantas menang dalam Pilkada.

    Keempat, iklan (pull marketing) adalah penyampaian produk politik dengan memanfaatkan instrumen media massa, media elektronik, spanduk dan baliho. Iklan yang massif di media televisi ditambah lagi dengan spanduk dan baliho yang hampir ada dimana-mana tak lantas membuat menang dalam Pilkada DKI. Perhatikan  pasangan Hidayat-Didik, Alex-Nono, dan Foke-Nara hampir setiap dinding dan tiang listrik tak absen foto kandidat tersebut. Berbeda sekali dengan Jokowi-Ahok yang relatif  lebih sedikit fotonya lewat poster, spanduk dan baliho yang terpasang sudut-sudut kota Metropolitan, namun yang menjadi pertanyaan adalah mengapa Jokowi-Ahok bisa unggul putaran pertama Pilkada Gubernur  DKI Jakarta? Ternyata spanduk dan poster kandidat yang  terlalu banyak sehingga mengotori kota Jakarta relatif tak efektif, justru menimbulkan pesan tak empati. Nampak-nampaknya dari empat elemen marketing politik tersebut yang punya efek dominan pengaruhnya dalam kemenangan Pilkada adalah efek figur (person), itulah yang dimiliki Jokowi.

    Untuk Pilkada putaran kedua Jokowi-Ahok akan dihadapkan dengan kondisi-kondisi sulit dari rival. Pertanyaannya mampukah Jokowi-Ahok melewati masa-masa sulit tersebut seperti isu agama, etnis dan suku (SARA)?  Ahok beragama Kristen dan etnis Tionghoa,  akan dijadikan oleh rivalnya sebagai kampanye hitam. Isu SARA untuk 20 tahun yang lalu itu bisa, namun untuk zaman sekarang, justru berbahaya memainkan isu SARA justru akan mempertinggi kejatuhan yang memainkan isu SARA. Jakarta relatif lebih rasional dan cerdas, pemimpin yang punya kapasitas, narasi dan visioner akan memperkuat imunitas dari virus SARA. Pertarungan Foke-Jokowi pada pilkada putaran kedua mencerminkan politik Indonesia yang sesunguhnya,menjadi inspirasi baru Pilkada di daerah. Semoga!

    * Pangi Syarwi Adalah Penulis Buku Titik Balik Demokrasi dan Analisis Pada Program Pascasarjana (PPs)  Universitas Indonesia.

    Source : Kompasiana.com

  • Jokowi, Pencapaian yang Bermakna

    Pasangan Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) belum tentu memenangi pemilihan gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta. Kalaupun terpilih, mungkin melalui dua putaran, belum tentu juga berhasil memimpin Jakarta. Meski begitu, keberhasilan pasangan ini meraih suara terbanyak pada pemilihan lalu, menurut versi quick count (hitung cepat) kebanyakan lembaga survei, menandai perkembangan penting dalam cara warga negara memilih pemimpinnya.
    < !-more->

    Jokowi bukanlah nama yang menjulang di langit Jakarta. Dia hanyalah seorang wali kota dari ratusan wali kota di Indonesia. Dia juga bukanlah seseorang dengan tampang memesona sehingga tak ada gunanya mematut-matut diri di depan cermin seraya bergumam, ”cakep juga aku ini”, lantas merasa pantas jadi pemimpin. Dana kampanyenya pun tak bisa dikatakan berlimpah, setidaknya bukanlah kandidat dengan pengeluaran terbanyak.

    Modal utamanya praktis mengandalkan rekam jejaknya sebagai Wali Kota Solo, yang melambungkan namanya sebagai salah seorang wali kota terbaik di dunia. Faktor otoritas dirinya ini bersahutan dengan sikap kejiwaan sejumlah besar warga Jakarta, yang terdidik dan melek informasi, yang bisa memilih dengan timbangan nalar obyektif tanpa terlalu dibebani sentimen primordial. Bahwa problem Jakarta dengan segala keruwetannya tak bisa diatasi oleh seorang pemimpin yang hanya mengandalkan sentimen agama, etnis, dan aliran, tetapi perlu pemimpin dengan bukti prestasi. Rekam jejak memang tidak bisa memastikan masa depan, tetapi itulah satu-satunya kepastian yang bisa jadi ukuran dalam menakar kualitas calon pemimpin.

    Pencapaian Jokowi bisa dijadikan model penyusunan institusi dan perilaku demokrasi. Dalam desain institusi pemilihan ke depan, pencalonan para pejabat negara harus diambil dari mereka yang telah menunjukkan prestasi dan kontribusinya kepada bangsa dan negara. Bupati/wali kota yang telah berhasil menunaikan tugasnya di suatu tempat bisa direkrut menjadi calon gubernur di mana saja di semua provinsi di Indonesia. Kerangka institusi ”putra daerah” hanyalah kerangkeng untuk melanggengkan ”mediokrasi” (pemerintahan oleh orang rata-rata). Dalam tradisi kekuasaan di lingkungan Bugis-Makassar, krisis kepemimpinan yang dialami oleh suatu kerajaan bisa saja diatasi dengan meminang seorang raja dari kerajaan lain yang terbukti keberhasilannya. Dan, penyusunan institusi demokrasi Indonesia saat ini tidak bisa lebih terbelakang dari itu.

    Di sisi lain, betapapun bagusnya kualitas kandidat, tidaklah menjadi kekuatan elektoral tanpa kualitas warga pemilih. Warga negara tidak bisa mengeluhkan buruknya mutu kepemimpinan politik selama tak menggunakan hak pilihnya secara bertanggung jawab. Civic engagement dalam usaha menghukum pemimpin yang buruk dan meluaskan dukungan terhadap pemimpin yang bermutu merupakan prasyarat penting dalam transformasi watak kekuasaan.

    Transformasi dalam watak kekuasaan hanya bisa terjadi jika aspirasi warga menyambung ke dalam pilihan dan perilaku politik. Harus ada jaminan bahwa para pejabat yang mewakili rakyat dapat menjalankan amanah rakyat secara bertanggung jawab. Agar terikat pada amanah rakyat, pejabat itu harus dipilih oleh akal sehat warga negara. Dengan dipilih oleh rakyat, mereka diharapkan akan menjalankan kekuasaan secara bertanggung jawab dan tersedia sarana untuk menghukumnya jika mengabaikan amanat rakyat, yakni dengan tidak memilihnya kembali pada pemilu berikutnya.

    Untuk mencapai harapan tersebut, demokrasi memerlukan suatu proses yang memenuhi standar kriteria agar pemerintahan dapat melibatkan partisipasi seluruh warga secara setara. Robert Dahl menggariskan lima kriteria minimum agar suatu negara bisa dianggap demokratis. Pertama, partisipasi efektif (effective participation). Setiap warga harus memiliki kesempatan setara dan efektif untuk membuat pandangan-pandangannya diketahui oleh warga lain.

    Kedua, kesetaraan memilih (voting equality). Setiap warga harus memiliki kesempatan yang setara dan efektif untuk memilih dan semua pilihan harus dihitung secara setara. Ketiga, pemahaman tercerahkan (enlightened understanding). Setiap warga harus memiliki kesempatan yang setara dan efektif untuk mempelajari alternatif kebijakan yang relevan serta kemungkinan akibat-akibatnya.

    Keempat, pengendalian agenda (control of the agenda). Setiap warga harus memiliki kesempatan untuk menentukan bagaimana dan apa saja yang harus ditempatkan dalam agenda kebijakan. Kelima, pelibatan setiap orang dewasa (inclusion of adults). Setiap warga yang dewasa harus diberi hak secara penuh untuk keempat kriteria di atas.

    Guna memenuhi kriteria tersebut, institusi pemilihan kita harus ditata ulang. Sistem pemilihan yang mendorong penggelembungan modal finansial tidak kondusif bagi perwujudan kesetaraan partisipasi warga dalam politik. Sistem yang lebih menekankan daya- daya ”alokatif” (modal finansial) ketimbang daya-daya ”otoritatif” (kapasitas manusia) membuat demokrasi tidak seiring dengan meritokrasi, yang melahirkan krisis kepemimpinan politik.

    Yudi Latif Pemikir Kebangsaan dan Kenegaraan

    Source : Kompas.com

  • Menembus Kebuntuan dengan Calon Independen

    Kehadiran calon independen dalam pemilihan kepala daerah memiliki legitimasi yang sah seperti halnya kontestasi melalui partai politik. Kemunculannya menjadi alternatif bagi keberadaan partai politik yang semakin oligarkis dan berorientasi kepada politik uang.
    < !-more->

    Tampilnya pasangan Faisal Basri-Biem Benjamin dan Hendardji Soepandji-A Rizki Patria dalam Pilkada DKI Jakarta 2012 sebagai calon nonparpol menarik perhatian sejumlah kalangan. Di tengah dominasi mekanisme melalui partai politik dan pragmatisme pemilih di Jakarta, kedua pasangan calon ini bisa mengumpulkan dukungan langsung dari masyarakat sebagai syarat pencalonan.

    Sebut saja Faisal Basri dan Biem Benjamin dalam Pilkada DKI beberapa waktu lalu. Popularitas dan integritas Faisal sebagai seorang aktivis dan intelektual cukup dikenal luas oleh publik Jakarta. Sementara Biem Benjamin adalah putra Betawi asli yang juga anak dari seniman kondang Jakarta, (almarhum) Benyamin Sueb. Kekuatan inilah yang menjadi modal dasar pasangan ini untuk mendapatkan tiket masuk ke arena pilkada.

    Meski tidak lolos ke putaran kedua, pasangan calon independen ini telah mencuri perhatian dan simpati publik. Hasil hitung cepat Litbang Kompas pada 11 Juli 2012 memperlihatkan, pasangan Faisal Basri-Biem Benjamin mendulang suara (5,07 persen) di atas perolehan suara pasangan Alex Noerdin-Nono Sampono (4,74 persen) yang diusung oleh sejumlah parpol.

    Koreksi parpol

    Calon independen bukanlah hal baru dalam sistem politik Indonesia. Pada Pemilu 1955, keberadaan calon independen sebagai peserta pemilu sudah diakomodasi secara konstitusional oleh negara. Para tokoh yang enggan menggunakan parpol sebagai kendaraan politik lebih memilih jalur nonparpol untuk menjadi anggota konstituante.

    Pada masa Orde Baru, keberadaan calon independen dihapus seiring dengan proses fusi terhadap organisasi peserta pemilu. Artinya, untuk menduduki jabatan-jabatan politis seperti anggota DPR/DPRD, rezim Orde Baru hanya mengakomodasi melalui tiga partai politik yakni Golkar, Partai Demokrasi Indonesia, dan Partai Persatuan Pembangunan. Mekanisme seperti ini terus bertahan hingga era Reformasi.

    Pendeknya, sejak Pemilu 1971-2004 rakyat Indonesia hanya dibiasakan memilih partai sebagai sarana untuk mengantarkan wakil-wakilnya menuju parlemen dan jabatan politik lainnya. Dalam kurun waktu empat dekade tersebut, parpol telah mendominasi orientasi dan pilihan politik rakyat.

    Namun, kecenderungan orientasi kepada kekuasaan membuat parpol mengabaikan fungsi kelembagaannya dan menjadikan kekuasaan sebagai tujuan utama perjuangan. Politik representasi yang otorisasinya melekat pada parpol gagal dimanfaatkan sebagai sarana memperjuangkan kepentingan rakyat.

    Kondisi inilah yang menghancurkan citra parpol saat ini. Dalam sejumlah pengumpulan pendapat yang dilakukan Litbang Kompas terungkap tentang citra negatif partai politik di mata publik.

    Dalam jajak pendapat pada Mei dan November 2011 terungkap bahwa apresiasi publik begitu rendah terhadap fungsi parpol. Mayoritas responden (80-an persen) menjawab tidak puas terhadap fungsi parpol ini. Tahun ini, melalui jajak pendapat yang dilakukan pada Maret, April, dan Mei terungkap pula hasil yang sama. Ketidakpuasan masih mendominasi jawaban responden.

    Rendahnya apresiasi publik terhadap fungsi parpol terutama dipicu terungkapnya banyak kasus korupsi baik oleh anggota DPR/DPRD maupun kepala daerah yang diusung oleh parpol.

    Terobosan baru

    Ketika pemerintah membuka keran hukum bagi masuknya kandidat dari jalur nonparpol melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, animo masyarakat untuk menggunakan jalur ini meningkat. Setelah kemenangan pasangan calon independen dalam Pilkada Kabupaten Rote Ndao (NTT), Kabupaten Batubara (Sumatera Utara), dan Garut (Jawa Barat) pada 2008, calon independen terus bermunculan.

    Catatan Litbang Kompas menunjukkan, sepanjang pelaksanaan pilkada tahun 2010, calon independen muncul dalam 71 pilkada kabupaten/kota yang tersebar di 17 provinsi. Dibandingkan dengan jumlah kandidat berbasis parpol, calon independen hanya sepertiga bagian (30,8 persen) dari total 426 pasang kandidat.

    Dari semua calon independen yang bertarung, hanya 10 pasang yang memenangkan pilkada. Sisanya kalah dengan dukungan suara yang bervariasi. Meski masih jauh di bawah kemenangan calon-calon dari parpol, dukungan terhadap calon independen ini merefleksikan munculnya harapan baru dari rakyat.

    Kepercayaan terhadap calon independen menguat lantaran mereka dipercaya memiliki kepentingan pribadi atau kelompok tertentu yang relatif lebih kecil ketimbang calon dari parpol. Pendapat ini terungkap dalam survei Kompas pada November 2011 dan Mei 2012.

    Hasil survei publik tersebut menyatakan bahwa parpol masih mengutamakan kepentingan dirinya ketimbang kepentingan rakyat. Fenomena ini bisa dilihat dari kualitas para penyelenggara negara yang berasal dari partai politik.

    Jajak pendapat Kompas pada Agustus tahun lalu mengungkapkan dua dari tiga responden menyatakan tidak puas terhadap para penyelenggara negara yang terpilih melalui parpol.

    Calon independen dipercaya bisa meminimalkan praktik korupsi karena setiap calon tidak punya kewajiban untuk membayar mahar kepada parpol sebagai uang sewa kendaraan politik. Artinya, dengan calon independen, biaya politik bisa ditekan seminimal mungkin.

    Pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, Arie Sudjito mengatakan, ”Calon independen merupakan alternatif untuk menjawab kebuntuan politik supaya tidak terjadi frustrasi politik. Calon independen hendaknya dianggap sebagai alternatif mengatasi stagnasi politik, serta menjebol kebuntuan oligarki dan manipulasi politik representasi.” (Kompas.com, 19/6/2012).

    Dengan kata lain, terobosan baru yang diharapkan bisa dilakukan calon independen adalah mengoreksi kebuntuan oligarki dan perilaku korup yang selama bertahun-tahun telah diciptakan oleh parpol.(Litbang Kompas)

    Source : Kompas.com

  • Fenomena Pilkada DKI

    Kejutan politik telah terjadi dalam Pilkada DKI. Kemenangan telak pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama (Jokowi-Ahok) menjadi fenomena yang membuat banyak kalangan terperangah. Sebab, hasil survei sebelumnya rata-rata berkesimpulan pasangan petahana Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (Foke-Nara) yang bakal keluar sebagai pemenang. Bahkan, digadang-gadang bakal unggul dalam satu putaran.

    Dalam detik-detik terakhir berkembang pula perkiraan, pasangan Faisal Basri-Biem Benjamin akan menjadi kuda hitam. Kenyataannya, Jokowi-Ahok telah menjungkirbalikkan semua hasil survei dan perkiraan di atas. Bukan hanya itu, perbedaan suara dengan calon pesaingnya di putaran kedua pun cukup jauh, yaitu 8,27 persen (Kompas, 12/7).

    Berbagai analisis yang memperbincangkan kemenangan fenomenal ini pun semarak. Pada umumnya para pengamat berpendapat bahwa kemenangan ini merupakan isyarat kuat dari masyarakat yang menginginkan perubahan. Mereka ingin segera keluar dari kejenuhan menghadapi kesulitan hidup, ketidaknyamanan, dan masalah keamanan yang kian mencekik masyarakat bawah.

    Ada pula pendapat bahwa hal ini merupakan pertanda tidak disukainya figur lama serta mereka yang sekadar mencari kekuasaan atau status sosial, tetapi kemampuannya diragukan. Berbagai analisis itu menyimpulkan pula bahwa betapa besarnya ekspektasi masyarakat terhadap pemimpin yang akan datang. Inilah yang harus benar-benar dihayati serta diwaspadai oleh siapa pun pemimpin terpilih nantinya.

    Kejutan lainnya adalah perolehan suara pasangan Alex Noerdin-Nono Sampono yang hanya 4,74 persen, berada pada urutan kedua dari bawah setelah pasangan Hendardji Soepandji-A Riza Patria. Padahal, banyak hasil survei sebelumnya menempatkan pasangan ini pada posisi kejar-kejaran dengan Foke-Nara. Tentu perolehan kecil ini merupakan pukulan telak bagi Golkar sehingga timbul pertanyaan: bagaimana mesin politik partai kedua terbesar, sarat pengalaman, serta bertabur kader ini bekerja?

    Memang benar kata Tjipta Lesmana bahwa di samping jualan pasangan ini (baca: tiga tahun bisa) tidak masuk akal dan murahan, juga mesin politik Golkar tidak bekerja baik. Tidak terlihat para elitenya turun ke lapangan. Kebanyakan mereka bersikap bossy, seolah membiarkan pasangan yang diusungnya bekerja keras sendiri. Padahal, betapa penting dan strategisnya Pilkada DKI. Keadaan ini memperkuat sinyalemen bahwa fragmentasi elite Golkar memang cukup serius.

    Fenomena hasil Pilkada DKI putaran pertama ini sesungguhnya menjadi potret dari situasi perpolitikan secara nasional karena DKI adalah cermin dari Indonesia. Sebuah potret yang menyembulkan isyarat bahwa di 2014 tampaknya figur lama akan sulit dijual. Rakyat Indonesia sedang mendambakan kehadiran tokoh baru yang mampu membawa perubahan. Isyarat ini perlu ditangkap oleh para elite parpol serta segera mencari alternatif calon yang dapat memenuhi harapan rakyat.

    Putaran kedua

    Kendati putaran kedua akan digelar pada bulan September yang akan datang, setiap pasangan yang lolos putaran pertama telah bergerak dengan cepat. Siang hari setelah dipastikan lolos, Jokowi segera menemui Hidayat Nur Wahid di poskonya. Pendekatan ini memang sangat penting mengingat pasangan Hidayat Nur Wahid-Didik J Rachbini yang hanya didukung satu partai (PKS) telah memperoleh 11,5 persen suara.

    Perolehan ini bisa jadi berasal dari massa utama PKS di DKI. Ini mengingat dalam pilkada sebelumnya, Adang Daradjatun—yang juga diusung PKS sendirian—telah memperoleh suara yang cukup besar. Dengan demikian, suara yang 11,5 persen ini kemungkinan besar akan solid sehingga tambahan suara ini amat penting pada pertarungan putaran kedua bagi pasangan yang melaju.

    Perlu kerja keras

    Namun, akan muluskah perjalanan Jokowi-Ahok selanjutnya? Tentu mereka sendiri menyadari bahwa situasi masih jauh dari aman. Pasangan ini serta semua parpol pendukungnya masih harus berjuang keras.

    Pertama, masih menjadi tanda tanya besar, apakah PKS yang berbasis Islam ini akan bersedia bergandengan tangan dengan PDI-P dan Gerindra yang berbasis nasionalisme? Memang, pragmatisme dalam berpolitik itu besar, tetapi bagaimanapun ideologi tetap akan menjadi pertimbangan yang menentukan.

    Kedua, terdapat 40 persen yang tidak menggunakan hak pilihnya, suatu angka yang sangat besar dan tentu akan sangat menentukan. Alasan ketidakhadiran mereka di TPS memang beraneka ragam. Namun, dapat dipastikan bahwa mayoritas bukan karena alasan politis, melainkan karena faktor ekonomi, pekerjaan, transportasi, dan tidak sedikit pula yang kepeduliannya rendah sehingga memilih berlibur bersama keluarga di rumah atau ke luar kota.

    Dengan demikian, mereka masih sangat mungkin untuk digarap dan disadarkan. Keberadaan mereka merupakan peluang besar bagi kedua pasangan. Siapa yang mampu mendekati, memengaruhi, dan meyakinkan mereka dengan cepat dan tepat sasaran—sehingga mereka tergerak untuk datang ke TPS—niscaya akan memperoleh kemenangan.

    Peta situasi di atas mengisyaratkan bahwa pertarungan pada putaran kedua masih akan berlangsung ketat dan sengit. Kedua pasangan masih sama-sama memiliki peluang. Namun, perjalanan setiap pasangan calon masih panjang, terjal, dan memerlukan perjuangan keras.

    Terpenting dalam putaran kedua nanti: semua pihak yang bertarung harus menjunjung tinggi sportivitas dan etika berdemokrasi. Hindari politik uang, yakinkan pemilih dengan program realistis. Pemilih pun harus tambah sadar bahwa kedaulatan menentukan pilihan sepenuhnya ada di tangan masing-masing, jangan mudah tergoda rayuan finansial. Pilkada DKI harus berlangsung dengan jujur, adil, lancar, dan aman tanpa kekerasan sehingga menjadi percontohan pemilu di Tanah Air.

    KIKI SYAHNAKRI Ketua Dewan Pengkajian Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat

    Source : Kompas.com