siwah.com

Tag: pemilukada

  • Jokowi-Ahok Paling Populer di Media Sosial

    TEMPO.CO, Jakarta – Calon Gubernur-Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama, menjadi kandidat yang paling sering disebut atau muncul di media sosial selama empat pekan terakhir. Sedangkan pasangan Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli mengekor di peringkat kedua.

    Data ini merupakan hasil survei yang dilakukan oleh Politicawave terhadap enam media sosial, yaitu Twitter, Facebook, blog, forum online, berita online, dan YouTube. Pasangan cagub independen, Faisal Basri dan Biem Benjamin, menempati peringkat ketiga dan Alex Noerdin-Nono Sampono berada di peringkat keempat. Pasangan Hidayat Nur Wahid- Didik J Rachbini bertengger di peringkat kelima. Hendardji Soepandji dan Ahmad Riza Patri berada di peringkat keenam.

    Direktur PoliticaWave, Yose Rizal menyatakan hasil survei popularitas cagub/cawagub di media sosial ini bisa menggambarkan persepsi masyrakat mengenai para kandidat tersebut. “Ini merefleksikan suara masyarakat, suara rakyat bisa tercermin di media sosial,” kata Yose di Jakarta, Jumat, 13 Juli 2012.

    Menurut Yose, hasil surveinya yang tidak banyak berbeda dengan hasil perhitungan cepat sehingga membuktikan sosial media bisa menjadi alat untuk merefleksikan keinginan masyarakat. Ia mengelak jika responden yang mewakili hasil surveinya hanya mewakili warga kelas menengah.

    “Toh, sekarang warga kelas bawah juga sudah banyak memiliki telepon selular yang bisa mengakses media sosial,” katanya.

    Pengamat politik, Jaleswari Pramodhawardani, menilai media sosial sebagai sebuah wadah pelampiasan kebutuhan untuk berbicara. “Facebook, Twitter menjadi katarsis atau pelampiasan kebutuhan untuk bicara. Perbincangan di wilayah publik bisa menjadi sebuah percakapan sehat jika dituntun oleh isu yang mencerdaskan kita,” katanya.

    Source : Tempo.co

  • Politik Kita

    Pilkada DKI Jakarta ibarat laboratorium menarik untuk mengukur apa yang bakal terjadi pada P Budiarto emilu-Pilpres 2014. Walau lima calon gubernur melaporkan kisruh DPT kepada pihak berwenang, proses dan hasil pemilihan relatif mulus.

    Harap maklum, Jakarta ”Indonesia kecil”. Hasil apa pun bisa terjadi dalam pemilihan di Jakarta, termasuk kekalahan bagi partai yang berkuasa.

    Itulah yang dialami Golkar tahun 1977. Penurunan dukungan terhadap Golkar disebabkan korupsi Pertamina dan penguasa yang makin mencengkeram sehingga memicu pecahnya tragedi Malari 1974 dan gerakan mahasiswa 1977.

    Belum diketahui persis berapa persen pemilih yang menggunakan haknya dalam pilkada kali ini. Namun, jika jumlahnya di atas 50 persen, itu sudah cukup ideal mengingat apatisme terhadap partai-partai politik belakangan ini.

    Animo pemilih, meski masih bersifat fragmentatif dan sporadis dan tidak perlu diterjemahkan ke dalam angka, harus diakui cukup besar. Semoga saja animo ini terus meningkat sampai tahun 2014.

    Kita pemilih perlu optimistis karena Pemilu-Pilpres 2014 salah satu pintu masuk memperjuangkan aspirasi rakyat. Partai-partai politik mestinya membaca lebih jeli lagi aspirasi akhir-akhir ini.

    Aspirasi pertama, rakyat makin muak terhadap korupsi—itu sebabnya terjadi perlawanan terhadap partai berkuasa yang mendukung petahana. Aspirasi kedua, kelima cagub—kecuali petahana—menawarkan ”ideologi perubahan” untuk menembus kebuntuan masalah-masalah Ibu Kota.

    ”Ideologi perubahan” rupanya masih berlaku di sebagian negara demokrasi besar, termasuk Indonesia. Inilah yang disebut dengan ”faktor Obama” karena dialah yang memulainya tahun 2008.

    Sukar menduga, pilihan warga Jakarta pada pilgub kali ini lebih karena tokoh daripada partainya atau sebaliknya? Inilah pekerjaan rumah terbesar bagi para capres dan partai-partai politik kita.

    Dalam pemilihan, petahana selalu berada dalam posisi defensif. Pemilihan menjadi vote of confidence atau referendum terhadap apa yang dilakukan selama petahana menjabat.

    Petahana mesti bekerja ekstra keras untuk meyakinkan kembali pemilih dia layak dipercayai kembali dibandingkan para penantangnya. Itu pelajaran berharga yang didapat Joko Widodo ketika dengan mudah terpilih lagi sebagai Wali Kota Solo.

    Hal paling menonjol dalam Pilkada DKI adalah keterpilihan atau elektabilitas keenam cagub. Mereka orang-orang yang berpengalaman politik panjang dan kiranya layak memimpin Jakarta.

    Gubernur Fauzi Bowo sudah pasti, begitu juga dengan Gubernur Alex Noerdin dan Wali Kota Joko Widodo. Hidayat Nur Wahid, Faisal Basri, dan Hendardji Soepandji telah malang melintang berpolitik atau memimpin dalam skala berbeda-beda.

    Artinya, tidak ada cagub yang ujug-ujug muncul begitu saja mengandalkan penampilan, citra, dan modal semata-mata. Mereka berhasil membangun karisma dan karya nyata.

    Fauzi Bowo jelas ahli tata kota, Alex Noerdin berhasil mengembangkan Sumatera Selatan, dan siapa yang tak kenal Joko Widodo? Faisal Basri tokoh reformis sejak 1998 yang turut membidani kelahiran Majelis Amanat Rakyat dan PAN, Hendardji mayor jenderal yang amat kenal Jakarta.

    Catatan penting lainnya, dua cagub independen relatif berhasil meyakinkan sebagian warga Jakarta untuk memilih mereka. Dengan jumlah pemilih cuma hampir tujuh juta, dengan golput yang cukup besar, itu bukan tugas mudah.

    Ini prospek menarik bagi calon-calon perseorangan/independen untuk memenangi pilkada. Contoh menarik, Yonas Salean sebagai calon perseorangan terpilih sebagai Wali Kota Kupang.

    Memang dilema: membolehkan calon perseorangan mengikuti pilkada karena mereka tidak punya ideologi, partai dan strukturnya, AD/ART, anggota tetap, dan sebagainya. Namun, tak mungkin melarangnya berhubung ancaman kartel politik yang sarat transaksi politik dan uang.

    Apa boleh buat, keputusan Mahkamah Agung belum lama ini menolak uji materi yang membolehkan capres perseorangan berlaga dalam pilpres. Padahal, dukungan jutaan orang lewat petisi tidak kalah kredibilitasnya dibandingkan dukungan DPP, DPD, DPC, sampai anak ranting partai.

    Ini lagi yang menjadi bukti, sosok seperti Faisal Basri bisa lebih dipercayai ketimbang calon partai seperti Alex Noerdin—kalau hasil akhir Pilkada DKI tidak berbeda dengan hasil hitung cepat. Partai Golkar pasti menyadari debacle ini.

    Pelajaran menarik bagi mereka yang berminat menjadi capres tahun 2014: lebih sukar membangun karisma dalam waktu dua tahun jika belum punya rekam jejak memadai pada masa lalu. Inilah kiranya selera mayoritas pemilih dewasa ini.

    Oleh sebab itu, rasanya kurang etis jika kita elite negara ini hanya berkutat pada kriteria-kriteria seperti ”wajah lama vs tokoh baru”, ”tua vs muda”. Pada akhirnya yang memilih adalah mayoritas rakyat yang tinggal di pedesaan, yang kurang peduli dengan debat kusir soal usia, jenis kelamin, suku, agama, dan sebagainya.

    Menurut saya, situasi politik dewasa ini sudah mulai mencair berkat pilkada di Jakarta ini. Telah terjadi ”pertandingan” yang berjalan relatif fair, yang diikuti enam kontestan yang membuka pilihan yang beraneka bagi kita, yang membangkitkan harapan baru, dan berlangsung di jantung negara.

    Terbukti lagi, politik adalah panglima. Anda pembaca yang berkepentingan dan berperanan jadi penentu bagi masa depan politik kita.

    Budiarto Shambazy

    Source : Kompas.com

  • Tim Fauzi Tuding Tim Jokowi Main Politik Uang

    Jakarta, kompas – Tim advokasi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli melaporkan dugaan politik uang yang dilakukan tim Joko Widodo- Basuki Tjahaja Purnama pada pilkada, 11 Juli lalu, kepada Panitia Pengawas Pilkada Jakarta.

    ”Kami mengumpulkan laporan dari anggota tim dan relawan di lapangan. Kami sudah melaporkan kasus ini ke Panitia Pengawas Pilkada Jakarta pada 13 Juli,” kata Sekretaris Tim Advokasi Foke-Nara, Dasril Affandi, saat jumpa pers di Media Center Foke-Nara, Sabtu (14/7), di Jakarta.

    Dalam acara itu, tim advokasi menghadirkan dua saksi yang melaporkan dan mengetahui praktik politik uang tersebut.

    Kedua saksi itu adalah anggota tim sukses Foke-Nara wilayah Jakarta Pusat, yakni Jan Awalisi dan Ketua RW 07 Kelurahan Pegangsaan, Jakarta Pusat, Mahmuri.

    Jan menceritakan, ia mendapat laporan dari warga yang didatangi seseorang yang membagikan uang Rp 50.000-Rp 75.000. Uang itu diselipkan dalam baju kotak-kotak. Jan lalu berhasil mengidentifikasi orang itu yang diketahui berinisial A dan berdomisili di RT 12 RW 7. Orang itu diduga sebagai anggota tim sukses pasangan calon nomor 3.

    Pelapor juga menyertakan bukti foto yang diduga sebagai pemberi uang, tetapi bukan foto saat bertransaksi.

    Perangi politik uang

    Boy Bernardi Sadikin, Ketua Tim Sukses Jokowi-Basuki (Ahok), yang juga putra mantan Gubernur DKI Ali Sadikin, menanggapi tudingan itu dengan tenang.

    Boy menyatakan akan mengecek kebenaran informasi itu dan sepenuhnya menyerahkan persoalan ini kepada pihak berwajib karena memberikan atau menerima uang adalah hal yang dilarang dalam pilkada.

    Boy juga menegaskan, pihak Jokowi-Basuki tidak pernah menganjurkan tim sukses ataupun relawan untuk melakukan politik uang. Pihaknya justru sangat gencar memerangi politik uang dengan membentuk Satgas Anti-Money Politic dan Satgas Anti-Curang.

    ”Masyarakat banyak yang belum tahu kalau Jokowi-Ahok itu pernah mendapat penghargaan sebagai tokoh antikorupsi,” kata Boy Sadikin.

    Jokowi mendapat penghargaan Bung Hatta Anticorruption Award 2010. Basuki (Ahok) mendapatkan penghargaan sebagai tokoh antikorupsi dari penyelenggara negara oleh Gerakan Tiga Pilar Kemitraan yang terdiri atas Kadin, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Masyarakat Transparansi Indonesia 2007.

    Boy mengimbau pendukung Jokowi-Basuki bersikap bijaksana dan tenang serta tak terpancing dengan pemberitaan yang provokatif. ”Sejarah membuktikan bahwa pada saatnya orang yang benar yang akan memperoleh kemenangan,” ujarnya.

    Panwas akan mengecek

    Dihubungi terpisah, Ketua Panwas Pilkada Jakarta Ramdansyah menyatakan, telah menerima laporan dari tim Foke-Nara tentang dugaan politik uang yang dilakukan tim Jokowi-Basuki.

    ”Kami akan mendalami laporan ini dengan memanggil terlapor dan pelapor serta menggelar rekonstruksi,” kata Ramdansyah.

    Panwas Pilkada Jakarta juga akan mengecek dugaan apakah benar A adalah anggota tim sukses Jokowi-Basuki. ”Yang menjadi kesulitan kami, tidak ada saksi penerima uang tersebut,” kata Ramdansyah.

    Uji materi ke MK

    Kemarin, tim Foke-Nara menilai, upaya uji materi Pasal 11 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai langkah yang sarat muatan politis dan tendensius karena mendorong Pilkada DKI satu putaran.

    ”Hal itu sangat bernuansa politis karena pengujian dilaksanakan pascahitung cepat pilkada. Ada kepentingan pihak tertentu yang ingin memprovokasi masyarakat dan menyudutkan pasangan tertentu,” kata Dasril.

    Sementara itu, Boy Sadikin menegaskan, yang mengajukan uji materi ke MK bukan tim sukses Jokowi-Ahok.

    Gugatan uji materi didaftarkan ke MK oleh tiga warga DKI, yakni Satrio Fauzia Damarjati, Abdul Havid Permana, dan Mohammad Huda, Jumat (13/7) siang. (ENG)

    Source : Kompas.com

  • Lembaga Survei Membantu Partai Politik

    Jakarta, Kompas – Lembaga survei membantu partai politik merumuskan dengan baik tantangan yang dihadapi calon mereka menjelang pilkada. Karena itu, lembaga survei sangat diperlukan parpol guna mendulang suara terbanyak.

    Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Sutan Bathoegana, Jumat (13/7), menjelaskan, lembaga survei biasanya bekerja dengan mencari tahu terlebih dahulu tingkat popularitas calon yang hendak didukung sebuah partai.

    ”Setelah mengetahui tingkat popularitasnya, lembaga survei akan memberi saran tentang bagaimana cara mendongkrak popularitas si calon itu,” tuturnya.

    Dalam Pilkada DKI Jakarta, menurut Sutan, lembaga survei sudah menjalankan tugas mereka dengan baik. Survei mereka bahwa pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli bakal unggul di putaran pertama tidak keliru.

    ”Masalahnya, ketika hari pencoblosan, sebagian pendukung Fauzi-Nachrowi malah pergi berlibur. Masing-masing dari mereka berpikiran, tidak perlu mencoblos karena Fauzi-Nachrowi pasti unggul jauh,” kata Sutan.

    Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Imam Nachrowi dan Ketua Dewan Pengurus Pusat Partai Persatuan Pembangunan Zaenut Tauhid Saadi, secara terpisah di Jakarta, juga menegaskan parpol membutuhkan lembaga survei untuk mengetahui perilaku pemilih.

    Ketua Departemen Politik Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera Agoes Poernomo menuturkan, partainya biasa menggunakan survei internal untuk melihat berbagai kemungkinan dalam pilkada atau pemilu.

    Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Patrice Rio Capella, Jumat di Jakarta, menjelaskan, Pilkada DKI membalikkan hasil survei yang margin error-nya 2 persen atau lebih.

    ”Mereka tidak memperhitungkan swing voter yang kompak memberikan suara kepada Jokowi. Oleh karena itu, hasil survei soal presiden pun bisa jadi berbeda dengan hasil akhir dalam pemilu,” kata Rio.

    Dia meningatkan, hasil Pilkada DKI Jakarta menjadi bahan introspeksi lembaga survei yang ada. Pasalnya, tidak ada satu pun lembaga survei yang menjagokan Jokowi.

    (ATO/Ong/IAM/NWO)

    Source : Kompas.com

  • Jokowi dan Strategi Leapfrogging

    Kemenangan pasangan Jokowi-Ahok dalam putaran pertama Pemilukada DKI Jakarta telah melucuti kredibilitas lembaga survei. Betapa melesetnya analisis dan prediksi lembaga survey terkait dengan hasil Pemilukada DKI.

    Tampaknya industri polling dan lembaga survei telah tertampar oleh fenomena tipping point yang kini digenggam oleh Joko Widodo–Basuki Tjahaja Purnama (Jokowi-Ahok). Jika kita simak buku best seller karangan Malcolm Gladwell yang berjudul The Tipping Point, fenomena itu akan tergambar secara gamblang. Pada prinsipnya fenemona tipping point adalah saat ajaib ketika sebuah ide, perilaku, pesan, atau produk bisa menyebar seperti virus ganas yang mampu menduplikasi dirinya secara deret ukur.

    Untuk mengenali tipping point secara mendalam, sebaiknya kita memahami istilah The law of the few (hukum tentang yang sedikit/ kecil), The stickiness (faktor kelekatan), dan The Power of context (kekuatan konteks). Tiga unsure itu akan menular, membesar, dan radikal.

    Jokowi memiliki kar ya atau produk yang disasar dengan tepat yang menyebabkan terciptanya tren atau popularitas yang luar biasa. Salah satunya adalah baju kotak- kotak sebagai ikon kampanye. Sepak terjang Jokowi selama ini juga telah menguraikan beberapa fenomena tipping point dalam berbagai bentuk.

    Fenomena itu telah mengubah cara berpikir semua pihak di negeri ini tentang bagaimana idealnya menyebarkan sebuah ide dan melakukan marketing politik secara efektif dan berbiaya murah. Mengingat selama ini betapa besarnya ongkos politik bagi peserta pemilukada.

    Fenomena Getok Tular Pasangan Jokowi-Ahok selama kampanye larut di tengah kehidupan rakyat secara apa adanya dengan pemikiran yang sangat generik, sehingga semuanya bisa dicerna oleh rakyat kecil sekalipun. Strategi kampanye Jokowi yang rendah hati dan mengedepankan nilai gotong royong telah melahirkan fenomena word of mouth atau getok tular.

    Strategi kampanye Jokowi mengandung sesuatu yang bernama faktor kelekatan dan kekuatan konteks. Faktor kelekatan adalah sejumlah cara tertentu untuk membuat sebuah kesan mudah menular dan terus diingat. Faktor kelekatan menyiratkan perubahan atau aksi langsung dan berulang-ulang untuk memicu epidemik positif. Strategi kampanye dengan fenomena word of mouth atau getok tular itu sesuai dengan teori Gladwell yang mengkaji tren-tren dalam dunia untuk menemukan petunjuk-petunjuk tentang cara membuat sebuah ide menjadi sangat menular.

    Hasil Pemilukada DKI Jakarta putaran pertama juga mengindikasikan bahwa rakyat kini membutuhkan kepemimpinan yang transformatif, yakni kepemimpinan yang tidak sekadar kepemimpinan politik, tapi juga kepemimpinan yang memiliki kapasitas dan daya kreativitas. Tampaknya kepemimpinan yang transformatif telah diidam-idamkan oleh warga Ibu Kota. Apalagi masa depan suatu bangsa ditentukan oleh sumber daya kreatifnya.

    Ekonomi kreatif akan menjadi pilar kelangsungan hidup bangsa. Tentunya, mulai sekarang para pemimpin bangsa mesti berpikir keras dan cerdik. Selain itu, mereka harus memiliki konsep pembangunan yang hebat untuk mengarahkan dan memfasilitasi rakyat untuk mengembangkan ekonomi kreatif yang menjadi andalan masa depan. Ekonomi kreatif yang berbasis lokalitas akan menjadi mata pencaharian sebagian warga negara. Dengan demikian ekonomi kreatif harus bisa bersaing secara global.

    Konsepsi dan langkah inovasi dari Jokowi yang ditumpahkan dalam entitas Solo Technopark telah berlangsung secara sukses. Ini akan menjadi modal kepercayaan rakyat bahwa dirinya merupakan pemimpin yang transformatif. Dukungan Jokowi terhadap mobil Esemka hasil karya anak negeri semakin memperbesar kapasitas kepemimpinan transformatif itu.

    Pemikiran dan agenda aksi Jokowi terkait dengan kreativitas dan daya inovasi warga kota sejalan dengan pemikiran Lester Carl Thurow, seorang guru besar dari Massachusets Institute of Technology (MIT) Amerika Serikat. Dia mengatakan, di masa mendatang peran sumber daya alam sebagai modal dasar untuk keunggulan suatu bangsa akan berkurang bahkan akan habis. Peran itu akan berada di tangan sumber daya manusia yang cerdas dan kreatif.

    Strategi Lompatan Katak Kepemimpinan transformatif Jokowi juga mampu mendefinisikan kembali orientasi dan strategi pembangunan daerah agar sesuai dengan semangat zaman. Bahkan boleh dikatakan strategi pembangunan Jokowi lebih membumi dan lebih rasional dibandingkan dengan strategi pembanguan pemerintah pusat yang tertuang dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

    Strategi pembangunan Jokowi berhasil mentransformasikan pasar tradisional di Solo menjadi entitas ekonomi yang modern dan berdaya saing. Tak mengherankan jika Jokowi kemudian berhasil menempatkan dirinya sebagai salah satu walikota terbaik di dunia. Sementara itu, strategi MP3EI yang terkesan eksklusif dan texbook thinking itu hingga kini belum menjadi strategi yang ampuh untuk meningkatkan nilai tambah bangsa.

    MP3EI masih menjadi barang asing bagi rakyat dan kurang menarik bagi kalangan investor. Kita bisa analogikan strategi pembangunan Jokowi yang progresif dan transformatif di atas dengan istilah leapfrogging atau lompatan katak. Menurut Murphy, istilah leapfrogging pada mulanya digunakan untuk menunjukkan betapa cepatnya dua negara yang kalah perang, yakni Jerman dan Jepang dalam mengejar kemajuan teknologi dan industri.

    Dalam konteks lompatan katak di atas, jika Jokowi nantinya terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta, ada baiknya ia harus membebaskan dirinya dari beban dan jeratan partai politik. Ini penting, agar dia bisa memperbaiki strategi sebelumnya, untuk selanjutnya mampu melakukan lompatan besar demi kemajuan DKI Jakarta.

    Harjoko Sangganagara, dosen STIA Bagasasi Bandung

    Source : investor.co.id

  • Media Sosial Bisa Petakan Pilkada DKI Jakarta

    VIVAnews – Pilkada DKI Jakarta 2012 putaran pertama berdasarkan hasil quick count berbagai lembaga survei menempatkan pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama sebagai pemenang.

    Bersama calon incumbent Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli yang menepati posisi dua, mereka akan bertarung di putaran kedua Pilkada DKI 20 September 2012.

    Lembaga pemantau media sosial, PoliticaWave, menyatakan jika aktivitas di jejaring sosial dapat memetakan dan memprediksi siapa yang nantinya bakal menjadi gubernur terpilih. Setidaknya, poin itu terbukti di putaran pertama.

    “Survei popularitas cagub dan cawagub di media sosial ini dapat merefleksikan suara masyarakat. Jadi suara rakyat bisa tercermin di media sosial,” kata Direktur PoliticaWave, Yose Rizal, di Jakarta, Sabtu 14 Juli 2012.

    Yose mengemukakan dalam survei PolitivaWave di enam jejaring sosial, yaitu Twitter, Facebook, blog, forum online, berita online, dan YouTube, Jokowi-Ahok menjadi kandidat yang paling sering disebut oleh pengguna media sosial menjelang Pilkada DKI Jakarta putaran pertama. Sementara Foke-Nara menempati urutan kedua.

    Selanjutnya Faisal Basri-Biem Benjamin, Alex Noerdin-Nono Sampono, Hidayat Nur Wahid-Didik J. Rachbini, dan Hendardji Soepandji-Ahmad Riza Patri menempati urutan berikutnya secara berurutan.

    PoliticaWave telah memantau dukungan para kandidat melalui enam media sosial itu sejak 1 Mei 2012. Pengukuran tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga kualitatif. “Kami analisis makna conversation, mendukung atau kontra terhadap kandidat. Lalu apakah bernada sentimen positif, negatif, atau netral,” papar Yose.

    Yose menyebut bahwa para pengguna enam media sosial itu tidak melulu kelas menengah ke atas. Dalam perkembangannya, kalangan menengah ke bawah juga sudah mulai merambah dunia ini.

    Berdasarkan data yang dikumpulkan PoliticaWave, pengguna internet sudah melebar dengan adanya smartphone dengan harga terjangkau. “Pulsa unlimited juga turut meningkatkan pengguna internet. Dengan demikian kelas menengah punya pengaruh yang besar dalam interaksi itu,” jelas Yose.

    Praktisi sosial media, Arif Zulkifli, menyimpulkan temuan PoliticaWave itu mematahkan dua asumsi yang berlaku di sosial media selama ini. Pertama, twitter adalah dunia yang chaos dan tak terkontrol. Kedua, twitter adalah milik kelas menengah pengguna smartphone. Ketiga, twitter adalah media yang tidak dapat dibaca polanya.

    “Berdasarkan validitas data-data PoliticaWave, percakapan di sosial media tak jauh beda dengan pendapat umum yang berlaku di masyarakat,” kata Arif.

    Source : Vivanews.com

  • Intimidasi Pemilukada, Tanggung Jawab Semua Kandidat

    JAKARTA – Persaingan Pemilihan Umum Kepala Daerah DKI Jakarta semakin sengit. Beberapa simpatisan dari beberapa calon kandidat terintimidasi. Menurut Pengamat politik Universitas Indonesia, Andrinof Chaniago hal tersebut sudah melanggar dan harus dikecam.

    “Kalau masalah intimidasi dan teror, untuk alasan itu tidak dibolehkan apalagi itu terindikasi untuk tujuan pemenang atau pembungkaman lawan politik dalam Pemilukada, cara itu kalau urusan kepentingan apapun harus dikecam,” ucapnya saat berbincang dengan Okezone, Selasa (3/7/2012).

    Kata Andrinof, hal tersebut terjadi dikarenakan ada kandidat yang sangat bernafsu untuk menjadi orang nomor satu di DKI Jakarta. “Memang agak kerasnya gini, ada orang yang sangat bernafsu untuk menang sehingga lupa mengikuti cara-cara yang santun, kalau di tengah Pemilukada terjadi teror, intimidasi dan penculikan nanti orang akan mencurigai yang melakukannya adalah calon yang ingin menang dan bernafsu,” tambahnya.

    Andrinof menambahkan, semua kandidat calon Gubernur DKI Jakarta harus bertanggung jawab dengan adanya kasus tersebut. “Jadi semuanya harus bertanggung jawab untuk membuktikan itu memang tidak ada hubungannya dengan Pemilukada, jadi engak boleh diam baik yang diduga teror dan intimidasi maupun yang merasa dirugikan dan korban,” ujarnya.

    Andrinof pun berharap agar pihak kepolisian agar mengusut kasus tersebut dan para korban agar melapor kejadian tersebut agar ditindak lanjuti oleh pihak kepolisian.

    Seperti diberitakan sebelumnya, salah seorang pendukung pasangan Calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta dari jalur independen, Hendardji Soepandji-Ahmad Riza Patria, mendapatkan intimidasi.

    Korbannya yakni petugas pemungutan dana amal Masjid Jami Shofwatul Ummah, di Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat. Dia dipecat setelah ketahuan Ketua RT-nya gara-gara mendukung pasangan Cagub dan Cawagub bernomor urut dua.

    Kejadian ini berawal ketika seorang anak buahnya mengikuti acara Santiaji di Lapangan Tenis, Jalan Arteri Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Acara tersebut diketahui oleh Ketua RT setempat yang langsung mencopotnya dari kepanitiaan pembangunan masjid.

    Source : Okezone.com

  • Elections in Aceh and Timor Leste: After the struggle

    Years after two very different peace settlements in Aceh and Timor Leste, the theme of the unfi nished struggle continues to shape election politics. In either place there is no question of a return to confl ict with Jakarta as the power struggles are now internal. But the challenge for both is to transform “struggle” from an end in itself toward the kind of political competition that will deliver results for voters.

    Last week, voters chose a governor   and other local offi cials in Aceh, the Indonesian province where Free Aceh Movement (GAM) rebels ended a 30-year fi ght for independence in exchange for greater autonomy under the 2005 Helsinki agreement. On Monday, residents of Timor Leste elected their third president since Indonesia’s 1999 withdrawal ended 24 years of armed resistance there.

    The Aceh governor’s election was chiefl y a contest between two former GAM members. The incumbent Irwandi Yusuf, the former GAM propaganda chief, had hoped to win on the basis of popular welfare programs he had introduced during his fi ve-year tenure, such as free medical care and scholarships for study outside Aceh.

    He ran again as an independent, hoping to attract the support of the ruling Partai Aceh (PA), founded by rival GAM stalwarts in 2007, or failing that, avoid alienating their supporters. The strategy failed: He lost to the PA ticket (Zaini Abdullah and Muzakir Manaf ) by 56 percent to 29 percent.

    As we travelled through the province in the days before the polls, we were told three things were at stake: peace, security and prosperity. But when asked what was the key factor behind how people were voting, the answer from all of those who foretold Partai Aceh’s win was far simpler: “the struggle”. A strong resistance brooks little dissent; those who might have voted otherwise feared being labeled “traitors”.

    Partai Aceh helped promote this thinking in part through direct intimidation of voters. But this alone cannot explain its wide margin of victory. It also capitalized on the politics of struggle in three important ways. It built a campaign around the need for fuller implementation of the Helsinki agreement.

    While there was almost no discussion of what this means, it sent a powerful message that the fi ght was not yet over. PA also built on the strong support for Muzakir Manaf, former GAM military commander, who while running for deputy governor was by far the larger draw.

    Loyalty to Muzakir among former GAM fi ghters, particularly among the lower ranks, was key. Finally, it drew on the symbols of the struggle, most notably through its fl ag, heavily reminiscent of that used by GAM and which was omnipresent in many parts of Aceh throughout the campaign.

    In Timor Leste, the rallying cry of the “unfi nished struggle” is also important, even if the real power struggles are internal. On Monday, former guerrilla commander and armed forces chief Taur Matan Ruak (Jose Maria de Vasconcelos) defeated his opponent Lu Olo (Francisco Gutierrez), Fretilin party president and former political commissar in the resistance.

    Since independence, Fretilin has sought the role of standard bearer, marshalling the Fretilin fl ag and drawing on the history of the resistance in its rhetoric. Prime Minister Xanana Gusmão has challenged that legacy by setting up his own party (CNRT) and bringing some key veterans to his side.

    Throughout the presidential campaign, the question of who contributed most to Timorese independence has been paramount. Gusmão became the most prominent supporter of his former deputy, Matan Ruak, explaining they must work together to further the struggle for the people’s welfare rather than simply independence.

    The strength of the Timorese resistance movement lay in its dispersed nature, with leaders in the Diaspora and a vast network of clandestine cells across Timor, Bali and Java supporting the armed front in the mountains.

    But after independence, a country of just over one million people no longer offers quite so many leadership posts. This has promoted new fractures among the political elite, as well as brought back the specter of earlier splits.

    The bitter wounds left after Gusmão split the Falintil army from Fretilin control in 1987 were among the leading grievances in the violent confrontations of Timor Leste’s 2006 crisis. This fracturing of the resistance had a negative impact on short-term stability, but is a key contributor to the country’s long-term democratic health.

    Aceh’s post-settlement history has been shorter and while there have been deep splits within GAM, particularly between those who lived in exile and those who remained fi ghting at home, they have not yet been refl ected in the growth of other strong local parties, allowed in Aceh since the Helsinki settlement.

    Partai Aceh says it wants to invite in younger experts and academics to help advise those in its ranks who have little experience governing. But as it now controls both the provincial legislative and the executive (the current parliamentary speaker is the elected governor’s brother), the only real check on its performance will need to be achieved through the rise of credible alternatives.

    More decisive fracturing within the ranks of former GAM may be the path to longer-term stability. Parliaments in Aceh and Timor Leste have proven weak: the former in producing the kind of provincial regulations that will give teeth to the 2006 Law on Governing Aceh while remaining consistent with national laws; the latter in providing anything but a rubber-stamp to government legislation.

    Both will also need to guard against the capture of the legacy of the resistance by any one party. Timor Leste has been far more successful at avoiding this, but efforts to formalize the role of veterans as guardians of the State through a consultative council and gain more control over government contracts (as in Aceh) could jeopardize this success.

    Viewed together, Aceh and Timor Leste show the challenges of making a smooth transition from resistance struggle to multiparty competition. While the “unfi nished struggle” proves a captivating campaign theme, it must not be allowed to hold captive broader democratic competition. The struggle to reduce poverty, maintain security and improve welfare requires very different tactics.

    The writer is a Southeast Asia analyst for the International Crisis Group.

    Source : The Jakarta Post

  • How Will Partai Aceh Govern?

    The extraordinary victory of Partai Aceh (Aceh Party) raises questions about how Aceh will develop in the next five years. Will it grow into an authoritarian one-party enclave in the middle of democratic Indonesia or become a model for the transformation of a guerrilla movement into a responsible political force?

    It is worth looking at why Partai Aceh won by such huge margins: close to 55 per cent overall and more than 70 per cent in the populous districts along the east coast. Intimidation, while significant, cannot explain these numbers.

    Acehnese told us repeatedly last week that the election was about peace and security – avoiding any return to conflict and ensuring a sense of personal safety. Partai Aceh leaders successfully portrayed themselves as both the leaders of the guerrilla struggle and the architects of the 2005 peace. They also suggested vaguely, however, that if they weren’t elected, there could be trouble.

    Some gave other reasons for choosing the party. Several young intellectuals argued that GAM’s transition from guerrilla group to party was incomplete, and it needed more time to finish the process. If the former rebels lost this time, they might opt out of the political process in a way that would have long-term negative implications for Aceh.

    The most important factor in the vote, however, was almost certainly the party’s ability to mobilise the populace through the Komite Peralihan Aceh or KPA, the post-conflict name for the old guerrilla structure — and here is where some of the problems lie. The KPA is led down to the village level by former commanders, and in many areas it is indistinguishable from the party.

    The KPA has no legal status, but its senior members are often powerful local warlords, grown rich through securing construction contracts and other concessions. As former combatants, they are used to obeying orders from above and securing obedience from below. When a political party is superimposed on this structure, the result has been an often autocratic organisation with little tolerance for dissent.

    In Langsa, we were sitting with a group of NGO leaders discussing the election, when suddenly one lowered his voice and whispered, “Careful, it’s not sterile here.” In the Soeharto days, that used to be the reaction when a suspected military or intelligence agent appeared. This time, it was a local Partai Aceh man who had entered, and our friends were afraid of being overheard; the party is widely believed to have its own network of informers. Several local offices of the election oversight body, Panwas, said it was difficult to follow up reports of Partai Aceh violations because witnesses were afraid to come forward.

    If the party is to lead Aceh in a positive direction it needs to disassociate itself from and/or dissolve the KPA, gradually rid itself of military attributes (the party’s paramilitary task force or satgas wears red berets and camouflage uniforms) and recruit new blood on college campuses. A younger, better educated faction of the party says it is trying to open the party up and make it less exclusive, but it won’t happen overnight.

    This raises the question of what Partai Aceh’s political agenda will be going forward, now that it controls both the executive and legislative branches of the provincial government. While the campaign was devoid of specifics, the party has a detailed platform for preserving the peace, improving government, reducing poverty, and strengthening Achenese culture and values. If the party uses it as a guideline for policies, it could win over some sceptics, although the track record of the party’s legislators is poor.

    One party worker said the top legislative priority was the draft regulation on the Wali Nanggroe, an institution agreed on in Helsinki as a ceremonial position for the late Hasan di Tiro. Malek Mahmud, GAM’s former “prime minister” and Partai Aceh’s founder, has since assumed the title and role that some in the party’s old guard see as a kind of constitutional monarch. How the final version of this regulation emerges will send important signals about the party’s willingness to let go of some of its feudal tendencies.

    Aceh’s development will also depend on Jakarta and the willingness of national institutions to confront the party if it challenges the constitution or acts outside the law. Local police have shown a distinct reluctance to move against the KPA. When several members were implicated in the killings of Javanese workers in December and January, it took the elite Detachment 88 from Jakarta to make the arrests, and many Acehnese doubt that there is much interest in probing the case further.

    Likewise when the party last year refused to accept a Constitutional Court ruling, Home Affairs seemed to take its side, on the grounds that the largest party in Aceh had to be “accommodated” – and it was. The lesson may be that defiance of national institutions carries no costs, particularly as 2014 draws closer.

    Many Acehnese we met assume that if its elected officials don’t deliver, they will be thrown out in five years. But with an absence of checks and balances, combined with an ability to direct significant resources to members, the party may be difficult to dislodge.

    Whatever happens, Aceh’s experiment in post-conflict governance will be closely watched.

    Sidney Jones is senior adviser to the Asia Program of International Crisis Group.

    Source : crisisgroup.org

  • Ini Prioritas di Awal Pemerintahan Zaini

    BANDA ACEH | ACEHKITA.COM — Komisi Independen Pemilihan Aceh telah menetapkan Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf sebagai kepala pemerintahan Aceh untuk lima tahun ke depan. Lalu, apa saja prioritas kerja pemerintahan Zaini Abdullah pada tahun pertama memimpin?

    Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur Aceh setelah mengumpulkan dukungan sebesar 55,78 persen suara rakyat. Pasangan yang diusung Partai Aceh ini mengalahkan calon gubernur petahana (incumbent), Irwandi Yusuf, yang juga kader Gerakan Aceh Merdeka.

    Dalam sebuah wawancara selama satu jam lebih dengan wartawan di kawasan Geuceue Kayee Jatoe, Banda Aceh, Zaini menyebutkan, di awal masa kepemimpinannya akan memfokuskan diri pada pengembangan dan peningkatan perekonomian masyarakat.

    “Kami akan memprioritaskan para pengembangan perekonomian rakyat, termasuk dalam hal ini pengembangan di bidang pertanian, perkebunan, dan perikanan,” kata Zaini kepada wartawan sesaat setelah KIP Aceh mengumumkan dirinya terpilih sebagai gubernur Aceh periode 2012-2015, Selasa (17/4).

    Menurutnya, sumber daya alam Aceh yang begitu melimpah ternyata tidak menjamin kesejahteraan rakyat. Angka kemiskinan dan pengangguran masih terbilang tinggi.

    “Kami akan berupaya untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Tujuan kami adalah kepada masyaraka bawah agar mereka meningkat ekonomi mereka,” ujar bekas Menteri Luar Negeri Gerakan Aceh Merdeka itu.

    Zaini mengaku heran tingginya angka kemiskinan di daerah bekas konflik dan tsunami ini. “Yang kita herankan kenapa begitu banyak uang, tapi justru kemiskinan terjadi di Aceh. Kita harus mengadakan perubahan,” kata dia.

    Zaini menilai, para petani, pekebun, dan nelayan juga harus diberdayakan untuk mengolah lahan pertanian, kelautan, dan perkebunan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Agar hasil yang dicapai bisa melebihi dari yang selama ini diperoleh. Dengan begitu, kata Zaini, akan memperbaiki taraf hidup dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

    Selain menitikberatkan pada pengembangan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, Zaini juga memprioritaskan pada mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih serta bebas dari kolusi dan korupsi.

    “Kita harus mampu mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Aparatur pemerintahan juga dituntut untuk bekerja lebih disiplin,” lanjut pria kelahiran Teureubue, Pidie, 72 tahun silam itu.

    Meski begitu, ia menegaskan, pelbagai kebijakan yang akan ditelurkan semasa kepemimpinannya tetap untuk menjaga kelangsungan perdamaian hakiki bagi masyarakat Aceh. []

    Source : Acehkita.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.