“History repeats itself, first as tragedy, then as farce” (Karl Marx)
ADA banyak penyesatan politis di Aceh. Orang-orang ‘pintar’ terlibat. Mereka bilang ke masyarakat awam bahwa UUPA dan MoU Helsinki adalah manifesto partai politik. Mahasiswa ilmu politik Semester I pun tahu kalau MoU Helsinki adalah konsensus konflik, sedangkan UUPA produk hukum. (more…)
Banda Aceh – Polemik bendera bulan bintang yang masih menunggu pertemuan antara Gubernur Zaini Abdullah dengan Presiden SBY menjadi perhatian aktifis 1998. Menurut Arie Maulana, mantan aktifis SMUR (Solidaritas Mahasiswa untuk Rakyat) polemik bendera ini disebabkan karena kesalahan komunikasi politik Partai Aceh (PA).
“Pola komunikasi politisi PA, memberi kesan bahwa mereka telah menggunakan isu bendera ini hanya untuk meningkatkan elektabilitas personalnya pada 2014. Sehingga ini menjadi sumber kecurigaan utama berbagai elemen masyarakat di Aceh. Penafian aspirasi masyarakat Gayo dan Barat Selatan tidak bisa begitu saja dilakukan politisi PA. Ini sangat kita sayangkan. Akibatnya PA berjalan sendirian, ” kata Arie kepada The Globe Journal, Minggu (7/4/2013) malam.
(more…)
Banda Aceh, (Analisa). Masih terjadinya konflik regulasi dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Aceh hingga kini belum ada penyelesaian yang jelas.
Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh sendiri menegaskan tahapan pemilihan kepala daerah akan tetap dilanjutkan. Namun, sebelum tahapan dijalankan, KIP akan terlebih dahulu berkonsultasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) di Jakarta.
Sementara Tim Pansus DPRA tentang proses jalannya tahapan Pilkada Aceh, Senin (19/9) kembali memanggil para komisioner KIP Aceh. Pada pertemuan itu, Pansus DPRA kembali menuntut agar KIP Aceh menghentikan tahapan Pilkada yang sudah disiapkan. Namun upaya itu gagal sebab KIP Aceh akan terus menjalankan tahapan itu.
Dengan demikian, hingga empat kali pemeriksaan yang dilakukan Pansus DPR Aceh terhadap KIP Aceh, tetap saja tidak ada titik temu. Anggota Pansus Ermiadi Abdurrahman yang berasal dari Partai Aceh mengancam akan membawa kasus ini ke proses hukum. Menurutnya, KIP Aceh telah melanggar hukum karena melaksanakan tahapan tanpa koordinasi dengan DPRA.
“Pokoknya kami akan menyiapkan laporan tentang hasil pemeriksaan selama empat kali terhadap KIP Aceh ini. Dalam laporan itu nanti akan ada kesimpulan dan rekomendasi yang perlu dilakukan DPRA,” kata Ermiadi. Jika memang dalam rekomendasi itu menyatakan kasus ini harus dibawa ke persoalan hukum, maka DPRA akan melakukannya.
Sesuai perjanjian cooling down yang disepakati para stakeholder Pilkada Aceh yang dimediasi oleh Kemendagri di Jakarta pada 3 Agustus lalu, DPRA sebenarnya diberi kesempatan untuk membahas ulang Qanun Pilkada Aceh mulai 5-19 September. Tapi sampai batas waktu yang disepakati, ternyata DPRA menolak membahasnya. Dewan bertahan dengan qanun yang telah disahkan pada 28 Juni lalu, yang tidak disetujui oleh Gubernur Aceh Irwandi Yusuf.
Terlepas dengan polemik pembahasan qanun tersebut, KIP Aceh bertekad tetap menjalankan tahapan yang sudah mereka siapkan. “Selama dua hari pekan lalu, kami sudah melakukan rapat dengan seluruh KIP kabupaten/kota membahas masalah ini. Sekarang tinggal menunggu dialog dengan KPU dan Kemendagri,” kata Wakil Ketua KIP Aceh, Ilham Syahputra.
Minggu Ketiga Desember
Dalam rencana yang sudah disiapkan itu, hari pemungutan suara diperkirakan pada minggu ketiga Desember. Para anggota Pansus DPRA sempat mengusulkan penundaan Pilkada itu dengan berargumen kepada UU No.12 Tahun 2012 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-Undangan. Dalam pasal 10 ayat (2) UU itu disebutkan, tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh DPR atau Presiden.
“UU ini kan bisa kita jadikan rujukan untuk menunda Pilkada Aceh sampai adanya tindak lanjut dari Presiden dan DPR,” kata Adnan.
Namun, anggota KIP Aceh Zainal Abidin menilai kalau UU No 12 Tahun 2011 itu sebenarnya tidak relevan dengan putusan MK tentang calon independen. UU itu menjelaskan tentang tata cara pembentukan UU baru yang dianggap perlu untuk menggantikan UU lama. “Jadi sama sekali bukan untuk menunda putusan MK,” kata Zainal.
Sedangkan putusan MK tentang calon perseorangan, menurut Zainal, sudah setara dengan UU dan sifatnya final. Dengan alasan hukum itu, KIP Aceh menilai UU No 12 Tahun 2011 tidak cocok untuk dikaitkan dengan pelaksanaan Pilkada Aceh.
Meski tidak ada kesepakatan yang bulat, namun pertemuan Pansus DPRA dan KIP Aceh yang berlangsung di gedung dewan kemarin berlangsung tenang. Bahkan sempat muncul usulan agar DPRA dan KIP Aceh kembali melakukan dialog dengan Kemendagri membahas tentang pelaksanaa Pilkada. KIP Aceh mendukung usulan itu. “Kalau kami, tanpa diminta DPRA pun, tetap akan berdiaog dengan Kemendagri,” kata Ilham Syahputra.
Setelah itu, tambahnya, barulah KIP Aceh mengumumkan kepada publik tentang tahapan-tahapan Pemilukada selanjutnya, termasuk soal pengumuman daftar pemilih sementara (DPS), perbaikan dukungan untuk calon independen, serta pencalonan bagi kandidat dari partai politik.(mhd)
Source : Harian Analisa
Posted with WordPress for BlackBerry.
JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) didorong untuk menyurati DPRA dan Gubernur Aceh agar segera merumuskan dan memutuskan qanun yang sudah ada menjadi landasan hukum Pilkada Aceh jika sampai 19 September 2011 belum ada qanun baru.
Demikian antar lain hasil Focus Group Discussion (FGD) Desk Aceh ke-2 Kantor Kemenkopolhukam yang membahas Pilkada Aceh 2011, Rabu (14/9) di Jakarta. FGD tersebut dihadiri Sesmenko Polhukam sebagai keynote speaker, para Deputi Kemenko Polhukam, KPU, Bawaslu, BIN, Bais TNI, Baintelkam Polri, Waas Intel Polri, Kepala Biro Hukum Pemerintah Aceh, serta Ketua dan Sekretaris FKK Desk Aceh serta Jaakko Ocsanen dari CMI selaku pengamat (observer).
FGD tersebut seyogianya juga dihadiri penandatangan MoU Helsinki dan tokoh puncak Partai Aceh, Malik Mahmud, Dr Zaini Abdullah, Zakaria Saman, Muzakir Manaf, Yahya Muas, dan Kamaruddin Abubakar. Namun sampai pertemuan berakhir, para tokoh tersebut tak hadir.
FGD juga mendorong Pilkada Aceh agar dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan KIP Aceh dengan penyesuaian setelah jeda waktu (cooling down) dan tetap melaksanakan Keputusan MK. Jika sampai batas 19 September 2011 tidak ada keputusan Qanun Pilkada yang baru, maka dapat diselenggarakan dengan mengacu pada Qanun Nomor 7 Tahun 2006.
Bawaslu didorong segera melantik semua anggota Panwaslu baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan pilkada. KPU dan pemerintah daerah agar mensosialisasikan ketentuan-ketentuan pelaksanaan pilkada sesuai dengan undang-undang yang berlaku saat ini di Indonesia.
Aparat keamanan di Aceh juga dituntut menciptakan situasi dan kondisi Aceh yang aman dan damai melalui peningkatan stabilitas keamanan dengan mengungkapkan kasus-kasus kriminal bersenjata yang terjadi di Aceh dengan tindakan tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
FGD itu juga menyimpulkan bahwa Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 35/PUU-VIII/2010 tentang Calon Perseorangan pada Pemilukada Aceh Tahun 2011 merupakan Keputusan yudicial review terhadap Pasal 256 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh adalah bersifat final dan mengikat. “Semua pihak harus dapat menghormati dan melaksanakan keputusan tersebut walaupun ada yang merasa dirugikan dan diuntungkan,” demikian salah satu penegasan di FGD Desk Aceh.(fik)
Source : Serambi Indonesia
Posted with WordPress for BlackBerry.
Banda Aceh, Kompas – Komisi Independen Pemilihan Aceh memastikan akan menggunakan Qanun Nomor 7 Tahun 2006 sebagai landasan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah 2011 di Aceh. Hal itu dilaksanakan menyusul sikap DPR Aceh yang menolak membahas ulang qanun pilkada yang baru.
”Kita akan jalan terus meski ada tidaknya qanun pilkada yang baru,” kata Wakil Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Ilham Saputra, Kamis (15/9).
Dengan tak adanya qanun baru, kata Ilham, qanun lama secara otomatis masih berlaku. Dengan demikian, qanun lama layak digunakan sebagai dasar hukum pelaksanaan Pilkada Aceh 2011.
Mengenai pelaksanaan Pilkada Aceh 2011, belum ada keputusan resmi. Namun, berdasarkan kebutuhan waktu pelaksanaan proses pilkada, diperkirakan akan digelar pertengahan Desember 2011, khususnya untuk pemungutan suara. Dengan demikian, diperkirakan pelaksanaan Pilkada Aceh molor satu bulan dari jadwal KIP sebelumnya, yaitu 14 November.
Terkait jalur perseorangan, KIP Aceh tetap akan memasukkannya. Sebab, putusan Mahkamah Konstitusi yang membolehkan calon perseorangan sifatnya mengikat. Keputusan itu telah mencabut Pasal 256 Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) secara otomatis.
Secara terpisah, Juru Bicara Partai Aceh Fachrul Razi mengatakan, jalur perseorangan atau independen untuk Pilkada Aceh 2011 tidak dapat dilaksanakan. Pasalnya, tak ada aturan hukum kuat yang menjadi landasannya. ”Qanun pilkada belum disahkan. Kedua, KIP tidak dapat mengeksekusi putusan MK karena bukan wewenang KIP. Terkecuali, di Pilkada 2017-2022 ke depan. Itu pun kalau ada perubahan UUPA atau lahirnya UUPA yang baru atas dasar adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Namun, perubahan UUPA sebagai UU kekhususan di Aceh tetap mengacu pada Pasal 269 (3) UUPA, yang menyatakan bahwa atas perubahan UUPA harus mendapatkan persetujuan dan konsultasi dari DPR Aceh,” kata Razi.
Putusan MK, katanya, tidak serta-merta dapat dijalankan di Aceh sebelum ada UU pengganti dari UUPA yang telah diuji materi oleh MK. Namun, ini membutuhkan konsultasi juga dengan pihak eksekutif dan legislatif di Aceh. ”Putusan MK memiliki keputusan hukum, tetapi tidak dapat dijalankan atau dalam istilah pemerintahan disebut unforcible. Ada hukum tetapi tak dapat dijalankan,” katanya. (HAN)
Source : Kompas.com
Posted with WordPress for BlackBerry.
BANDA ACEH – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh menyatakan sudah mengantongi draf tahapan baru pemilihan kepala daerah (pilkada) yang akan digunakan untuk menjadwal ulang tahapan pascaberakhirnya masa cooling down pada 5 September lalu.
Wakil Ketua KIP Aceh, Ilham Saputra mengatakan, poin-poin apa saja terkait tahapan yang akan dijadwal ulang dan kapan waktu pelaksanaannya masih terus dimatangkan. Bahkan dalam waktu dekat draf tahapan yang baru ini lebih lanjut akan di-breakdown ulang dengan melibatkan seluruh KIP kabupaten/kota.
“Sejauh ini kita baru menyiapkan draf, tapi belum ditentukan secara detail, karena masih menunggu disahkannya qanun lebih dulu. Seluruh kabupaten/kota akan kita panggil, karena penjadwalan ulang ini juga berimplikasi dengan kerja KIP kabupaten/kota,” kata Ilham yang ditemui wartawan di ruang kerjanya, Senin (5/9).
Menurutnya, KIP masih terus mengikuti perkembangan situasi terakhir menyusul akan dibahasnya qanun pilkada yang baru dalam dua pekan mendatang. Namun, untuk tahapan yang terkait dengan pelaksanaan pilkada akan terus dimatangkan.
“Apa-apa saja yang akan kita lakukan untuk penjadwalan ulang tahapan, akan ditentukan setelah qanun pilkada yang baru disahkan. Untuk sekarang yang baru ada cuma draf dan ini akan masih kita utak-atik dan dibahas dengan kabupaten/kota,” ujarnya.
Butuh dukungan
Anggota Komisioner KIP, Tgk Akmal Abzal yang ditemui terpisah kemarin mengakui KIP masih mengkhawatirkan kondisi Pilkada Aceh pascaterjadinya penghentian sementara tahapan (cooling down) pilkada. Dalam situasi seperti ini, katanya, KIP memerlukan dukungan politik pemerintah pusat.
“Kami berharap pemerintah pusat dan Kementerian Dalam Negeri memberi dukungan baik secara hukum maupun secara politis untuk keberlanjutan pilkada di Aceh setelah berakhirnya masa cooling down,” katanya.
Menurut Akmal, kedatangan tim dari pusat ke Aceh yang diwakili Dirjen Otda Kemendagri, Prof Dr H Djohermansyah Djohan bersama tim Menkopolhukan pada Kamis lusa diharapakan akan memberi dampak positif bagi penyelesaian konflik regulasi pilkada di Aceh, di samping sebagai bentuk dukungan politik pemerintah terhadap kemajuan demokrasi di Aceh.
“Kalaupun ada persoalan-persoalan yang berpotensi memunculkan pemahaman yang berbeda terhadap regulasi, pemerintah setidaknya dapat menjembatani menuju pada satu titik temu yang bisa diterima oleh semua pihak,” ucapnya.
Disebutkan, persoalan konflik regulasi yang masih terus mengemuka hingga kini juga membuat KIP berada pada posisi dilematis. Bahkan, kata Akmal, KIP perlu meminta ketegasan dari pemerintah pusat tentang masa depan Pilkada Aceh jika persoalan yang muncul saat ini tidak mencapai titik temu, terutama dalam kaitannya pembahasan qanun di DPRA.
“Bagi KIP soal lanjut atau tunda pilkada, harus ada ketetapan hukum yang jelas. Pemerintah pusat harus memberi kepastian hukum, apakah dilanjutkan atau ditunda. Ini harus tegas,” ujarnya.
Sistem coblos
Akmal juga menyebutkan, pascaberakhirnya masa cooling down tahapan pilkada, KIP di kabupaten/kota sudah dapat menyiapkan perencanaan untuk tahap sosialisasi. Sedangkan kegiatan sosialisasi secara masif di lapangan baru dapat dilakukan setelah adanya tahapan baru yang disusun berdasarkan penjadwalan ulang setelah adanya qanun pilkada yang baru.
Menurut Akmal, dampak dari proses adanya cooling down pilkada juga membuat jadwal pengumuman daftar pemilih sementara (DPS) tertunda yang seharusnya berakhir pada 6 September sesuai dengan tahapan yang disusun KIP.
“Untuk pengumuman DPS selanjutnya akan kembali dilakukan setelah adanya tahapan penjadwalan ulang,” kata Akmal yang juga Ketua Divisi Sosialisasi KIP.
Dia tambahkan, untuk pilkada 2011, proses pemungutan suara masih menggunakan sistem pencoblosan. Keputusan ini merujuk pada Pasal 60 Qanun Nomor 3/2005 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubenur. (sar)
Source : Serambi Indonesia
Posted with WordPress for BlackBerry.
BANDA ACEH – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh menyambut baik datangnya surat pemberitahuan dari DPRA tentang berakhirnya masa jabatan gubernur dan wakil gubernur periode 2006-2012. Bagi KIP, surat itu memperkuat posisi mereka secara hukum.
“Secara hukum, aktivitas kami sebagai penyelenggara pilkada menjadi lebih kuat dan mudah dengan adanya surat itu,” kata Wakil Ketua KIP Aceh Ilham Saputra kepada The Atjeh Post, Senin (22/8/2011) malam.
Anggota Komisioner KIP Zainal Abidin juga menyambut baik datangnya surat dari DPRA. Meski begitu, kata Zainal, jika merujuk pada pasal 66 Undang-undang Pemerintahan Aceh, seharusnya surat itu disampaikan segera setelah KIP menetapkan tahapan pemilihan yang meliputi tahapan persiapan, pelaksanaan dan pelantikan.
Ditanya mengenai protes Pansus Dewan yang mempertanyakan mengapa KIP tidak menunggu surat pemberitahuan dari DPRA mengenai berakhirnya masa jabatan gubernur/wakil gubernur, Zainal mengatakan,”menurut logika UUPA, lebih duluan penyusunan tahapan baru diikuti dengan pemberitahuan berakhirnya masa jabatan kepala daerah dari DPRA.”
Seperti diketahui, KIP telah meluncurkan tahapan Pilkada pada 17 Juni 2011.Kata Zainal, hal itu berpedoman pada peraturan Menteri Dalam Negeri yang menyebutkan tahapan pilkada berlangsung selama delapan bulan. “Karena masa berakhirnya jabatan kepala daerah pada Februari 2012, maka tahapan diluncurkan delapan bulan sebelumnya, yaitu Juni 2011,” ujarnya.
Saat ini, tahapan pilkada telah memasuki tahapan pelaksanaan.
Berikut tahapan pilkada menurut pasal 66 Undang-undang NOmor 11 Tahun 2006 tentang Pemeritahan Aceh (UUPA)
Bagian Kedua
Tahapan Pemilihan
Pasal 66
(1) Tahapan dan jadwal pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota ditetapkan oleh KIP.
(2) Proses pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota dilakukan melalui tahap persiapan, pencalonan, pelaksanaan pemilihan, serta pengesahan hasil pemilihan dan pelantikan.
(3) Tahap persiapan pemilihan meliputi:
a. pembentukan dan pengesahan KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota;
b. pemberitahuan DPRA kepada KIP Aceh mengenai berakhirnya masa jabatan Gubernur/Wakil Gubernur;
c. pemberitahuan DPRK kepada KIP kabupaten/kota mengenai berakhirnya masa jabatan bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota;
d. perencanaan penyelenggaraan, meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/ wakil bupati, dan walikota/wakil walikota;
e. pembentukan Panitia Pengawas, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemilihan
Gampong, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara; dan
f. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan.
(4) Tahap pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. pendaftaran dan penetapan daftar pemilih;
b. pendaftaran dan penetapan calon Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota;
c. kampanye;
d. pemungutan suara;
e. penghitungan suara; dan
f. penetapan pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota terpilih, pengesahan dan pelantikan.
(5) Pendaftaran dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:
a. pemeriksaan administrasi pasangan bakal calon oleh KIP;
b. penetapan pasangan calon oleh KIP; dan
c. pemaparan visi dan misi pasangan calon dalam rapat paripurna istimewa DPRA/DPRK.
(6) Tata cara pelaksanaan tahapan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat
(3), ayat (4), dan ayat (5) diatur oleh KIP dengan berpedoman pada qanun.
Source : Atjeh Post
JAKARTA | ACEHKITA.COM — Jajaran Komisi Independen Pemilihan (KIP) se-Aceh dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat hari ini bertemu dengan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan di Gedung Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Jumat (19/8). Pada pertemuan itu, sejumlah anggota KIP Aceh menanyakan nasib regulasi pilkada jika kalangan DPRA tetap tidak mau mengakomodasi calon perseorangan.
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan berharap DPRA kembali membahas Rancangan Qanun Pemilihan Kepala Daerah dengan mengikutsertakan pasal calon perseorangan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi.
Djohermansyah optimis DPRA akan selesai membahas rancangan qanun selama dua pekan. Sesuai kesepakatan 3 Agustus lalu di Jakarta, DPRA dan Gubernur Aceh akan membahas ulang qanun pemilihan dalam jangka waktu dua minggu.
“Saya tidak mau pesimis. Yang penting kita berpikir positif dan berharap itu segera dibahas,” kata Djohermansyah Djohan di hadapan anggota KIP se-Aceh, Jumat.
Djohemansyah mendapat serangkaian pertanyaan dari anggota KIP, terutama jika DPRA tetap menolak mengakomodasi calon perseorangan dalam qanun. Djohermansyah menolak menjawab dengan berandai-andai.
“Kita hindarkan dulu kata berandai-andai. Kita berpikir positif saja dan berharap qanun itu segera dibahas oleh DPR Aceh, “ katanya seperti dilansir situs resmi KIP Aceh.
Tapi para anggota KIP tetap saja tidak puas. Beberapa kali pertanyaan yang sama muncul dalam dialog tersebut. “Bagaimana kalau sampai 19 September nanti tidak ada qanun yang disepakati antara DPR Aceh dan Pemerintah Aceh?” tanya salah seorang anggota KIP Aceh.
Lagi-lagi Djohermansyah Djohan menolak menjawab. “Saya tidak mau pesimis,” tegasnya.
Waktu dua minggu, menurut Djohermansyah, cukup untuk membahas qanun tersebut. Soalnya hanya dua poin saja yang perlu dibicarakan, yakni soal calon perseorangan dan mekanisme penyelesaiaan sengketa yang harusnya diselesaikan oleh MK.
“Bahkan kalau DPR Aceh tanggap, sebenarnya dalam satu hari masalah ini bisa diselesaikan,” katanya. Tapi karena sudah kesepakatan bersama, akhirnya diberi dua pekan bagi DPR Aceh untuk membahas ulang qanun tersebut.
“Kita tunggu saja DPR Aceh bekerja,” katanya. Djohermansyah mengaku kalau ia optimis masalah qanun itu akan selesai, apalagi Pemerintah Aceh telah menyerahkan draf usulan baru kepada DPR Aceh untuk segera dibahas.
Source : Acehkita.com
Posted with WordPress for BlackBerry.
BANDA ACEH – 86 pasangan bakal calon kepala daerah dari jalur independen akan melakukan pertemuan di Banda Aceh, Senin (18/7) Besok. Mereka akan mengeluarkan sikap bersama menyikapi permintaan penundaan Pilkada oleh 16 partai politik di Aceh.
Rahmad Jailani, salah seorang panitia pertemuan itu mengatakan, selain dua kandidat Gubernur Aceh yaitu Irwandi Yusuf dan Abi lampisang, juga akan hadir bakal calon bupati atau walikota dari sejumlah daerah. Mereka akan menyatukan ide dan pemikiran antar sesama kandidat calon kepala daerah dari jalur independen dan akan membentuk Forum Persaudaraan Kandidat Independen.
“Dari pertemuan itu diharapkan akan lahir sikap bersama para kandidat calon independen menyangkut pelaksanaan Pilkada Aceh,” kata Rahmad, kepada The Atjeh Post, Minggu, (17/7).
Menurut Rahmat, pertemuan itu juga untuk menyikapi permintaan penundaan Pilkada oleh 16 partai politik di Aceh. Sebab permintaan itu dianggap mengabaikan para kandidat dari jalur perseorangan ini.
Rahmat mengatakan, jika dirata dari jumlah dukungan untuk 86 pasangan kandidat dari jalur independen, maka rakyat yang mendukung calon independen adalah empat ratus ribu orang. jumlah itu belum termasuk dukungan untuk kandidat gubernur. Jadi kata Rahmat, kandidat independen juga repersentasi rakyat.
“Jalur independen juga merupakan mekanisme politik dan demokrasi yang diakui undang-undang, jadi tidak bisa diabaikan begitu saja,” ujarnya.
Dia juga menyebutkan, hingga hari ini seluruh kandidat telah menyatakan akan hadir, termasuk Bupati Aceh Barat Daya icumbent, Akmal Ibrahim, Tengku Saluna Polem, kandidat Bupati Aceh Barat, Ilyas Pase kandidat Bupati Aceh Utara, dan Gubernur icumbent, Irwandi Yusuf. Forum ini diketuai Gazali Abas Adan, yang sudah mendaftar sebagai bakal calon Bupati Pidie.[]
Source : AtjehPost
Posted with WordPress for BlackBerry.
Banda Aceh, Kompas – Partai Aceh menolak jadwal Pemilihan Umum Kepala Daerah Aceh 2011 yang dibuat Komisi Independen Pemilu Aceh.
”Tahapan pilkada Aceh yang dibuat KIP (Komisi Independen Pemilu) Aceh ini ilegal. Semestinya berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh, penyusunan tahapan pilkada dikonsultasikan dan DPR Aceh dilibatkan. Namun, itu tidak dilakukan KIP Aceh,” kata Juru Bicara Pusat Partai Aceh Fachrul Razi, Rabu (6/7).
Qanun pilkada
Partai Aceh hanya akan mengakui tahapan pilkada Aceh apabila penyusunannya didasarkan pada UU Pemerintahan Aceh dan qanun pilkada yang baru. Partai Aceh sudah mendeklarasikan pasangan Zaini Abdullah dan Muzakkir Manaf sebagai bakal pasangan calon yang mereka usung dalam Pilkada 2011. Pendaftaran calon pasangan gubernur dan wakil gubernur Aceh dari unsur partai politik akan dibuka pada 30 Juli-6 Agustus 2011.
”Yang pasti, kami akan mendaftar kalau tahapan pilkada menggunakan dasar hukum UU Pemerintahan Aceh dan qanun pilkada yang baru disahkan DPR Aceh. Tetapi, kami tak mengatakan tak akan mendaftar jika tahapan sekarang ini terus berlangsung. Sebab, perkembangan masih terus terjadi,” katanya.
Tidak perlu libatkan DPR
Staf ahli Gubernur Aceh, M Jaffar, mengatakan, berdasarkan UU Pemerintahan Aceh, tidak ada kewajiban bagi KIP Aceh untuk melibatkan DPR Aceh dalam penyusunan tahapan pilkada. Ketentuan mengenai pemberitahuan memang ada, tetapi tanpa pemberitahuan pun tetap sah karena sifatnya hanya administratif.
”Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga mengatur bahwa KIP Aceh harus menyediakan kepala daerah sebelum masa jabatannya berakhir,” ujarnya. (HAN)
Source : Kompas.com
Posted with WordPress for BlackBerry.