siwah.com

Tag: stratak

  • Kandidat PA Bahas Isu Pilkada

    BANDA ACEH – Puluhan kandidat kepala daerah dari Partai Aceh (PA), Minggu (16/10) kemarin, berkumpul di Banda Aceh untuk membahas isu seputar pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Tak banyak informasi diperoleh dari pertemuan tertutup itu, kecuali kemungkinan besar para kandidat dari PA ini akan melayangkan gugatan terhadap keputusan KIP Aceh menjalankan tahapan pilkada.

    “Rapat tertutup dan dihadiri oleh para calon kepala daerah serta ketua DPW PA dari 17 kabupaten/kota. Agendanya membahas masalah perkembangan politik terkini. Akan ada langkah-langkah yang positif yang akan kami lakukan ke depan. Tapi kami mohon maaf untuk kali ini tidak bisa ekspos hasil pertemuan,” kata Juru Bicara PA Pusat, Fachrul Razi menjawab Serambi kemarin.

    Informasi diperoleh, rapat dipimpin oleh Kamaruddin Abubakar (Wakil Ketua DPA PA), Fachrul Razi (Juru Bicara PA), serta Nurzahri (Kabid Pendidikan dan Pengkaderan). Fachrul Razi mengakui bahwa salah satu hal yang dibahas adalah kemungkinan menggugat Surat Keputusan KIP Aceh tentang Penetapan Tahapan Pilkada 2011.

    Informasi lainnya, saat pertemuan itu berlangsung, Ketua DPW PA Muzakir Manaf sedang berada di Aceh Selatan bersama Dr Zaini Abdullah. Staf khusus Wali Nanggroe Muzakir Abdul Hamid dalam pesan singkatnya menyebutkan, rombongan Dr Zaini-Muallem (Muzakir Manaf) berkunjung ke Aceh Selatan untuk bersilaturahmi dan konsolidasi dengan kader partai.

    Mereka dijemput khusus ke Banda Aceh oleh Ketua KPA Aceh Selatan Alfa Rahman alias Agen, Sekjen PA Riswan, dan para anggota DPR Aceh Selatan dari PA serta ulama dari Majelis Ulama Nanggroe Aceh (MUNA) Aceh Selatan.

    Dalam pertemuan dengan masyarakat Aceh Selatan di Desa Ujung Padang Rasian, Kecamatan Pasie Raja, Minggu (16/10) kemarin, Dr Zaini Abdullah kembali menegaskan komitmen PA tidak akan mendaftarkan calon kepala daerah, sebelum konflik regulasi pilkada diselesaikan. PA, kata Zaini, masih menunggu janji Presiden RI Susilo Bambang Yudoyono (SBY) yang menyatakan pilkada di Aceh belum bisa dilaksanakan sebelum konflik regulasi ini diselesaikan. “Kami masih menunggu janji Presiden SBY,” ujar Zaini Abdullah.

    Dalam pertemuan yang ikut dihadiri Bupati Husin Yusuf, Wabup Daska Aziz, Ketua DPRK Safiron, dan para petinggi KPA Wilayah Lhok Tapaktuan itu, Zaini menegaskan, tahapan pilkada yang dilakukan KIP saat ini ilegal alias cacat hukum. “Tahapan pilkada itu dijalankan sepihak. Wakil rakyat dianggap tidak ada, gubernur berbuat sesuka hatinya,” ungkap Zaini.

    Menurut Zaini, pilkada adalah masalah kecil yang tak perlu diributkan, karena semuanya sudah diatur dan tinggal mengikuti mekanisme yang ada. “Ini bukan masalah pergantian kepemimpinan atau perebutan kekuasaan di Aceh, namun yang lebih utama adalah penyelamatan UUPA sebagai wujud perjuangan rakyat Aceh selama 35 tahun,” katanya sembari menyatakan pihaknya tetap tak akan mengakui revisi UU No.11 Tahun 2006 oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

    Sementara itu, dari Jakarta diperoleh informasi, mantan Ketua DPRK Lhokseumawe, TA Khalid dan seorang warga asal Pidie, Fadhlullah (30), sudah memasang ancang-ancang untuk menggugat SK KIP Aceh tentang tahapan pilkada di Aceh, ke Mahkamah Konstitusi (MK). Saat dihubungi Serambi malam tadi, TA Khalid, mengaku masih terus bekerja merampungkan materi gugatannya bersama pengacara Safaruddin SH.

    “Insya Allah kalau semuanya siap malam ini (tadi malam-red), Senin besok (hari ini) kita akan mendaftarkan gugatan ke MK,” kata TA Khalid yang mengaku sedang berada di Jakarta saat dihubungi malam tadi.

    TA Khalid menyatakan, SK KIP Aceh tentang tahapan Pilkada Aceh cacat hukum dan inkonstitusional. Salah satunya, KIP Aceh telah melanggar Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2010 tentang tahapan, program dan jadwal juga telah melanggar asas ketertiban penyelenggaraan pilkada. “Dalam Peraturan KPU penetapan jadwal tahapan pilkada dilakukan 210 hari sebelum hari pemungutan, tapi ini tidak dilakukan KIP Aceh,” ujarnya.

    Pilkada yang tidak jelas dasar hukum, kata TA Khalid, berpotensi melahirkan konflik baru di Aceh, serta merugikan kepentingan rakyat Aceh. Karena itu pula, dia yang berencana ikut dalam bursa calon gubernur Aceh akhirnya membatalkan niatnya mendaftar. “Saya menggugat atas nama kandidat gubernur yang dirugikan oleh KIP Aceh,” ujarnya.

    Safaruddin SH yang dihubungi terpisah, membenarkan sudah berkomunikasi dengan TA Khalid untuk mempersiapkan materi gugatan. Menurut dia, gugatan akan dilayangkan secara bersama oleh TA Khalid dan Fadhlullah (30) warga Pidie yang berencana maju sebagai calon wakil bupati di daerah tersebut.(nal/az)

    Source : Serambi Indonesia

  • SIARAN TELEVISI: “Jamaah Oh Jamaah…”

    Ustaz M Nur Maulana (37) berdakwah dengan gaya atraktif. Sambil bicara soal surga, dia melemparkan mikrofon dari tangan kanan ke tangan kiri layaknya penyanyi rock dalam konser. Begitulah kemasan acara dakwah dalam industri televisi hiburan.

    ”Jamaah oh jamaah,” teriak Ustaz Nur menyapa jemaahnya dan pemirsa televisi di rumah. Jemaah pun menjawab sapaan itu dengan teriakan, ”Iyeee…!”

    ”Alhamdu…,” lanjut Nur sambil memainkan tangannya layaknya dirigen orkestra. Jemaah pun meneruskan kalimat Nur yang terpotong itu dengan teriakan, ”Lillah….” Demikian gaya khas Nur setiap membuka acara dakwah Islam Itu Indah dan Saatnya Kita Sahur yang tayang setiap hari di Trans TV.

    Bahasa yang digunakan sederhana, bahkan kadang bahasa gaul anak muda. Di ujung acara ia mengajak jemaah dan pemirsa merenung dan berdoa dengan khidmat hingga mencucurkan air mata.

    Juru dakwah yang tampil atraktif di televisi bukan hanya Nur. Di SCTV ada Ustaz Solmed yang mengasuh acara dakwah Kata Ustad Solmed. Setiap membuka acaranya, ia berteriak kepada pemirsa, ”Are you ready…?”

    Jemaah menjawab dengan teriakan, ”Ready, Ustaz….” Solmed melanjutkan, ”Kata siapa…?”

    ”Kata Ustaz Solmed,” jawab jemaah. Sejurus kemudian, selawat dengan iringan rebana mengalun. Acara dakwah pun berlanjut hingga selesai.

    Di MNC TV (dulu TPI) ada Umi Qurata’ayunin yang mengasuh acara dakwah Taman Hati. Umi kerap melantunkan lagu-lagu pop dan dangdut di sela-sela ceramah.

    Tontonan

    Acara dakwah di televisi belakangan ini memang kian cair. Ada yang mengemas dakwah dengan humor. Ada yang meramunya dengan dangdut seperti Taman Hati. Ada pula yang meraciknya dalam format reality show, seperti Pemilihan Dai Cilik di Antv.

    ”Kami memilih mengawinkan antara dakwah dan komedi,” ujar Direktur Utama Trans Corps Wishnutama, Rabu (24/8). Pertimbangannya, dakwah dalam kemasan komedi sedang digemari pemirsa televisi.

    Wishnutama pun mencari beberapa calon pengisi acara dakwahnya. ”Akhirnya saya temukan sosok Ustaz M Nur di Youtube yang suka berteriak ’jamaah oh jamaah’ ketika berdakwah. Teriakan itu memang milik dia (Nur), bukan kami yang buat,” ujarnya.

    Singkat cerita, Trans TV merekrut Nur dan menampilkannya. Selama Ramadhan 2011, ia juga muncul di acara Saatnya Kita Sahur bersama beberapa pelawak, seperti Olga Syahputra, Denny, Narji, dan Wendy.

    Acara Islam Itu Indah mampu meraih banyak pemirsa. Wishnutama mengatakan, acara yang mulai tayang Desember 2010 itu kini termasuk lima besar acara Trans TV yang paling digemari pemirsa. Audience share-nya mencapai 15-17 persen. Artinya, acara itu menyedot 15-17 persen pemirsa dibandingkan dengan acara lain pada jam tayang sama.

    Bagi Nur, keberhasilan acara itu membawa banyak berkah. ”Dulu aku harus naik gunung, jalan kaki untuk mendatangi jemaah. Sekarang, cukup muncul di televisi, jutaan orang bisa mendengarkan aku berdakwah,” kata Nur di sela-sela shooting Saatnya Kita Sahur, Rabu dini hari.

    Jadwal Nur berdakwah pun sangat padat.

    Hanya saja, pria asal Makassar itu tidak lagi bisa sebebas dulu. Seperti selebriti, ke mana pun ia pergi, penggemar menguntit di belakangnya. ”Aku enggak bisa lagi ke mal sebab pasti dikerubutin orang yang mau motret aku,” katanya.

    Menghibur

    Pengamat komunikasi dan budaya Idi Subandy berujar, munculnya berbagai acara dakwah yang cair, sarat canda tawa sekaligus air mata, di televisi tidaklah mengejutkan. Inilah yang disebut religiotainment, di mana kesadaran orang tentang hal-hal yang bersifat spiritual dipertemukan dengan kesadaran orang untuk mengonsumsi tontonan.

    ”Buat saya, ini sekadar fenomena dagang saja. Karena tujuannya dagang, semua aspek dakwah harus disesuaikan dengan format acara hiburan. Ustaznya harus segar, muda, modis, dan humoris,” ujar Idi.

    Yasraf Amir Piliang, pemikir kebudayaan dan sosial dari Institut Teknologi Bandung, menambahkan, televisi hiburan di mana-mana cenderung menampilkan hal-hal yang ringan, banal, serba permukaan, tetapi juga menarik dan menimbulkan pesona. ”Acara dakwah pun diperlakukan seperti itu. Karena itu, dalam acara dakwah tidak penting lagi apa yang dibicarakan ustaz, yang penting bagaimana mereka tampil, berdandan, dan menghibur,” kata Yasraf.

    Wishnutama mengatakan, acara dakwah di televisi tidak mungkin dalam, rinci, dan berisi. ”Acara dakwah di televisi, kan, hanya pemicu kesadaran orang tentang agama. Kalau mau belajar agama lebih rinci, ya di tempat lain,” ujar Wishnutama.

    Tidak mendidik

    Tayangan hiburan di televisi ini tidak luput dari pantauan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Menurut MUI, sebagian program tayangan di televisi selama Ramadhan 2011, terutama komedi, dinilai kurang mendidik. Sejumlah acara yang umumnya ditampilkan saat berbuka dan sahur masih dipenuhi penghinaan, pelecehan, atau kata-kata kasar.

    KPI juga mencatat adanya iklan niaga dalam siaran azan maghrib, yaitu di TV One, Trans TV, SCTV, dan Global TV. Ada juga keluhan terhadap adanya ustaz yang mencoba ikut melawak dan menyanyi.

    Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi MUI S Sinansari Ecip dan Wakil Ketua KPI Nina Mutmainnah Armando secara terpisah mengatakan, masih banyak acara yang lebih mementingkan unsur hiburan yang instan daripada semangat mendidik yang baik.

    Program televisi yang mendapat sorotan tajam meliputi Sahurnya Opera van Java di Trans 7, Sahur Semua Sahur (RCTI), Saatnya Kita Sahur (Trans TV), Pesbuker (Pesta Buka Bareng Selebritis) (Antv), dan Nada Cinta (Indosiar). Selain itu, Tuker Hadiah Ramadhan (THR) (Antv) dan Sahur Bareng Rey.. Rey.. Reynaldi (Sabarrr) (SCTV). (IAM)

    Source : Kompas.com

  • Kebangkitan Parnas di Tanoh Endatu

    Suhu perpolitikan di Aceh kian memanas. Perebutan menjadi orang nomor satu tak terbendung lagi. Kandidat perorangan maupun dari partai bertarung menjadi pemenang. Segala usaha dan strategi ditempuh oleh elit politik asalkan menang. Berangkat dari kondisi tersebut, memunculkan tanda tanya siapa yang diuntung dan siapa yang dirugikan? Untuk itulah sangat menarik menilik lebih dalam lagi perseteruan dalam ajang memperebutkan kekuasaan.

    Jawabannya, arus politik menjelang Pemilukada lebih diuntungkan dari kalangan partai nasional (parnas). Momentum memberikan ruang bagi parnas bangkit kembali dari keterpurukan. Sejarah mencatatnya pada pemilukada tahun 2006,  kandidat yang diusung parnas kalah telak dari kandidat independent (perorangan). Ada beberapa indikator penyebab kekalahan pada pemilukada tahun 2006, pertama; konsolidasi yang kurang kuat internal maupun eksternal, kedua; keapatisan masyarakat dengan kandidat dari parnas, ketiga;  kurang membangun komunikasi dengan konstituen, dan keempat; tidak memperhitungkan arus politik yang sedang diinginkan rakyat Aceh.

    Tetapi, kondisi kekinian berkata lain. Masyarakat Aceh atau konstituen telah mulai menurun rasa keberpihakan kepada kandidat perorangan. Hal ini disebabkan hampir keseluruhan kandidat perorangan yang memerintah tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap perubahan kehidupan masyarakat Aceh secara holistik. Bahkan di suguhi akan tontonan perseteruan pemimpin yang terpilih dari jalur perorangan. Di sisi lain kinerja partai lokal yang tidak benar-benar serius memperjuang aspirasi konstitutennya menyebabkan redupnya dukungan masyarakat Aceh terhadap partai politik lokal.

    Kondisi itu tertangkap dengan jeli oleh kalangan parnas.  Tidak mengherankan parnas bermain menjadi aktor utama dalam mendorong kepentingan pusat agar bisa berjalan dan terwujud. Momentum tersebut, sekaligus melakukan konsolidasi internal dan eksternal bagi parnas. Oleh karena itu parnas sangat oportunis memanfaatkan peluang atau momentum yang berpihak kepada partainya dan Pemerintah pusat.

    Indikator parnas menjadi pemain utamannya, ketika parnas membuat skenario situasi perseteruan yang awalnya terjadi antara partai politik lokal dengan calon gubernur dari perorangan. Lebih jauh lagi parnas menciptakan pusaran perseteruan yang kian membesar, ibarat pusaran angin tornado. Di tunjukan dengan mendukung penundaan pemilukada, tentunya sudah melakukan kalkulasi politik secara matang.

    Alasan pendukungan parnas penundaan sebagai upaya membangun kekuatan politik dalam rangka meraih dukungan grass root. Strategi lainnya, ketika gubernur dijabat oleh perwakilan pemerintah pusat, maka peluang bermain mata antara pejabat sementara dengan parnas untuk memenangkan calon yang dijagokan parnas.

    Dengan syarat parnas terkonsolidasi satu dukungan. Pemerintah pusat memiliki kepentingan kuat terhadap Aceh dalam bentuk apa pun, maka dibutuhkan pihak yang bisa memfasilitasi. Parnas-lah yang hanya bisa memfasilitasi kepentingan pusat ke Aceh. Tidak hanya itu saja tujuan dari parnas dan parlok. Keduanya ingin menurunkan kekuatan serta pengaruh politik kandidat independen, bilamana tidak menjabat lagi sebagai orang nomor satu.

    Tidak menutup adanya strategi lain yang dilakukan parnas. Beranjak dari mempertimbangkan hal tersebut. Maka parnas akan mengambil posisi memasang dua kaki. Ilustrasinya, parnas berpeluang memainkan skenario politik secara diam-diam mendukung hadirnya kandidat independent agar berseteru dengan Partai lokal Aceh.

    Disisi lain parnas memposisikan sebagai pihak yang tidak setuju independen sekaligus berpihak kepada Partai Aceh. Dari keadaan yang saling berseteru inilah dimanfaatkan parnas untuk melakukan konsolidasi internal dan eksternal. Di kolaborasikan dengan strategi meraih keuntungan dari perseteruan tersebut. Walhasil parnas mengambil celah ini sebagai peluang yang bisa mengembalikan kejayaan parnas. Bahasa lainnya, parnas sudah punya nyali menunjukan taringnya kembali setelah tidur panjangnya.

    Saat ini kelemahan utama parnas di perpolitikan Aceh yaitu tidak bisa mengimbangi kekuatan politik Partai lokal yang sedang mendominasi. Mengimbangi bukan dilihat dari jumlah kursi saja, tetapi bargaining (bargain) politik yang bisa mempengaruhi kebijakan yang dibuat. Faktanya partai-partai nasional tidak terkonsolidasi dengan kuat. Bahkan peta dukungan terpecahkan, sehingga tidak bisa menandangi kekuatan Partai lokal Aceh mendukung kandidat yang di usungnya pada Pemilukada mendatang (2011-2015).  Satu sama lain mendukung mengajukan kandidat yang dijagokan. Seluruh parnas harus mengajukan calon tunggal menandingi kekuatan partai lokal yang masif.

    Bahkan baru-baru ini parnas, setuju terhadap usulan Mendagri untuk cooling down. Menariknya, ada sinyal setuju pemilukada tidak ditunda tertangkap di pertemuan tersebut. Dengan kata lain ada perubahan arus politik yang berbalik arah mendukung tetap waktu pelaksanaan pemilukada. Peluang lainnya parnas bisa membuat seting politik melemahkan jalur politik perorangan dan partai lokal dengan menilai gejala-gejala anatomi politik yang dilakukan. Inti parnas menjadi sutradara dalam film perpolitikan Aceh menjelang pemilukada yang kian dekat dengan judul “Kebangkitan Parnas”. []

    Source : Theglobejournal.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Parpol Berkompetisilah

    Jakarta, Kompas – Partai politik harus dikondisikan untuk berkompetisi secara sehat dan ketat. Dengan demikian, partai politik akan terpancing untuk terus memperbaiki diri dengan cara lebih memerhatikan kepentingan masyarakat.

    Untuk menciptakan kondisi ini, menurut Sebastian Salang dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, salah satu caranya adalah menaikkan ambang batas parlemen dari 2,5 persen pada Pemilu 2009. ”Tentang besar kenaikan ambang batas itu, mari itu didiskusikan. Yang jelas, harus ada keberanian politik untuk menaikkannya,” kata Salang, Minggu (19/6).

    Salang menilai, selama ini belum ada kompetisi yang ketat di antara partai politik (parpol). Akibatnya, sebagian orang dengan mudah dan seadanya membuat serta menjalankan parpol. Banyaknya parpol juga memancing masyarakat tidak berpikir panjang saat menyalurkan aspirasi politiknya.

    ”Ambang batas yang tinggi tak serta-merta memunculkan efek negatif seperti membunuh pluralisme dan mengembangkan kartel politik. Jika parpol sedikit tetapi kompetisinya sehat dan ketat, setiap parpol akan berpikir panjang jika akan menyeleweng atau mengabaikan kepentingan rakyat,” ucap Salang.

    Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan dan Wakil Ketua MPR, Lukman Hakim Saifuddin, serta pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Hendro Prasetyo, Sabtu (18/6), menyampaikan, ambang batas (parliamentary threshold) sepatutnya mengacu pada angka moderat. Hal itu untuk memenuhi tujuan penyederhanaan partai sekaligus merangkul kenyataan keberagaman aspirasi politik di Indonesia.

    Menurut Lukman Hakim, dengan batas 2,5 persen, penyederhanaan partai mulai terwujud karena hanya sembilan partai yang bisa menguasai DPR. Hendro berpendapat, batasan persentase bisa dirundingkan. ”Perlu dicari angka moderatnya, mungkin antara 3 persen atau 4 persen,” katanya. (NWO/IAM)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Editorial: Kasus-Kasus yang Menyandera

    SEJUMLAH partai politik dipersepsikan tersandera oleh perkara hukum. Partai Demokrat tersandera oleh perkara Century. Lalu, Partai Keadilan Sejahtera yang merupakan mitra koalisi Partai Demokrat tersandera oleh kasus Misbakhun.

    Partai oposisi PDI Perjuangan pun tersandera oleh perkara hukum dengan dijadikannya sejumlah politikus mereka sebagai tersangka kasus cek perjalanan pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Goeltom.

    Terakhir, Partai Golkar, mitra koalisi terkuat Partai Demokrat, pun dinilai tersandera oleh kasus Gayus yang keluar sel dan keluyuran ke Bali.

    Kita pun bertanya-tanya, apakah peristiwa-peristiwa hukum yang menyandera parpol-parpol itu terjadi secara ‘alami’ atau sebuah rekayasa sebagai ‘balas dendam’ politik atau sekurang-kurangnya untuk meningkatkan tawar-menawar politik?

    Dalam perkara Century jelas yang terpojok adalah Partai Demokrat. Perkara Century awalnya merupakan perkara politik karena diproses melalui jalur politik, yakni hak angket di parlemen.

    Perkara itu sudah masuk ke ranah hukum. DPR sudah merekomendasikan KPK, kepolisian, dan kejaksaan untuk menanganinya secara hukum. Anehnya, penanganan kasus hukum Century makin tidak jelas.

    Dalam perkara Century, Partai Demokrat bahkan terpojok oleh mitra koalisi mereka sendiri, antara lain PKS dan Partai Golkar.
    Oleh karena itu, ketika Misbakhun menjadi pesakitan atas tuduhan melakukan kejahatan perbankan, publik otomatis mengaitkannya sebagai upaya membungkam dan menyandera PKS dalam perkara Century.

    Sebabnya Misbakhun adalah anggota DPR dari PKS dan salah satu inisiator angket Century. Apalagi, kasus Misbakhun disebut-sebut lebih merupakan kasus perdata yang kemudian menjadi kasus pidana.

    Aroma intervensi politik dalam perkara Misbakhun makin kentara ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam rapat kabinet 16 November 2010 menyoroti vonis ringan terhadap Misbakhun. Misbakhun divonis satu tahun penjara, jauh di bawah tuntutan jaksa delapan tahun penjara.

    Dalam kasus cek pelawat, 14 kader PDI Perjuangan ditetapkan sebagai tersangka. Kasus itu sedikit-banyak menyandera PDI Perjuangan sebagai partai oposisi untuk tidak terlampau kritis terhadap pemerintah.

    Kini giliran Partai Golkar yang tersandera oleh perkara Gayus. Keterangan Gayus yang menyebutkan dirinya memperoleh duit dari sejumlah perusahaan pengemplang pajak milik Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie bisa menyandera Golkar. Keberadaan Gayus ke Bali kontan dihubungkan dengan Bakrie dan sejumlah petinggi Golkar yang pada saat yang sama juga berada di Bali.

    Perkara-perkara hukum yang menyandera parpol itu jelas menunjukkan betapa di negeri ini hukum dan politik sudah bercampur baur tak keruan. Tidak jelas lagi batas antara hukum dan politik. Hal itu semakin menghancurkan penegakan hukum yang memang sudah rusak.

    Di negara demokratis, hukum semestinya menjadi panglima. Perkara-perkara hukum harus diselesaikan secara hukum, tanpa dikaitkan, dipelintir, bahkan dimanipulasi secara politis demi kepentingan kekuasaan.

    Source: mediaindonesia.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Eep Saefulloh: Pilkada Tangsel, Surplus Sumber Daya Defisit Strategi

    detikcom – Jakarta, Dua pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Tangerang Selatan, yakni Arsid-Andre Taulany dan Airin-Benyamin bersaing ketat. Bagaimana bisa calon yang didukung oleh gabungan partai-partai besar hanya beda tipis hasilnya dengan partai yang diusung oleh partai-partai gurem?

    Menurut pengamat politik yang juga warga Tangerang Selatan, Eep Saefulloh Fatah, banyak faktor yang menyebabkan pasangan Arsid-Andre Taulany bersaing ketat dengan Airin-Benyamin yang masih punya hubungan saudara dengan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah.

    “Airin tidak bisa dilepaskan dari lingkungan politik di sekitarnya. Dia ipar Gubernur Atut, juga saudara ipar dari beberapa pejabat publik yang menang pilkada di Banten,” kata Eep dalam perbincangan dengan detikcom, Minggu (14/11/2010) pagi. Masyarakat di Tangsel, menurut Eep memahami Airin sebagai satu dinasti. Menurutnya wajar jika ada yang menilai dinasti tersebut belum bisa mensejahterakan rakyat dan belum menunjukkan kepemimpinan yang layak.

    Airin, menurut Eep juga tidak bisa membuktikan dia lebih unggul dibandingkan kandidat yang lain. Para kandidat semuanya memiliki kemampuan yang rata-rata. Tidak ada keunggulan komparatif yang menonjol, kecuali ada yang diusung oleh banyak partai dan punya banyak uang.

    “Tangsel memiliki kantong pemilih yang kritis baik dari akademisi, aktivis, ataupun mahasiswa. Banyak pemilih muda yang punya akses terhadap informasi. Mereka tidak gampang diprovokasi,” imbuh suami Sandrina Malakiano ini.
     
    Selanjutnya, menurut Eep, tidak ada strategi yang mengejutkan yang digunakan oleh Airin. Strategi pemenangan yang dia lakukan masih strategi konvensional. Mislanya menaruh sebanyak-banyaknya atribut kampanye seperti baliho dan poster. “Ini strategi yang konvesional,” ujarnya.

    Harusnya strategi yang lebih modern seperti kampanye door to door dilakukan oleh Airin yang notabene didukung oleh partai-partai besar dan di atas kertas harusnya memenangkan lebih dari 80 persen suara. “ini adalah surplus sumberdaya, tapi devisit strategi politik,” Eep mengibaratkan.

    Dia menambahkan, kecenderungan pemilih di Tangsel saat ini mencari calon alternatif. Sehingga mereka cenderung memilih calon lain selain calon yang didukung oleh dinasti Ratu Atut Khosiyah.

    “Faktor Andre Taulany juga menjadi magnet. Meskipun Andre Taulany selama ini tidak berperan banyak, apalagi dia sangat tidak aktif, tidak ngoyo dan nothing to loose,” imbuhnya.

    Sebagai warga Tangsel, Eep mengaku tidak ikut nyontreng. Karena menurutnya dari semua kandidat tidak ada pasangan calon yang layak untuk dipilih.

    “Kebetulan saya tinggal di Tangsel. Sekalipun punya hak suara, kemarin saya tidak gunakan, karena saya merasa tidak ada kandidat yang layak untuk didukung,” ujarnya.

    Seperti diketahui, Airin-Benyamin didukung oleh Partai Golkar, Partai Demokrat, PDI Perjuangan, PKS, PAN, PDS, PKB, PPDI dan PKPI. Sementara Arsid-Andre Taulany cuma didukung oleh PPP, PBB, Hanura, dan Gerindra.

    Source: detik.com 14 November 2010

  • PEMILU AS: Setelah Perjuangan Berat, Demokrat Pasrah

    washington, minggu – Setelah melewati serangkaian kampanye melelahkan sepanjang akhir pekan, Presiden AS Barack Obama kembali ke Gedung Putih, Washington DC, AS, Minggu (31/10). Ia merayakan malam Halloween bersama Ibu Negara Michelle Obama dan dua putrinya sambil menunggu hasil pemilu legislatif Selasa ini.

    Kepasrahan meliputi para politisi Partai Demokrat setelah hampir seluruh jajak pendapat menunjukkan, Partai Republik akan memenangi pemilu ini dan mengambil alih mayoritas di DPR AS dan menambah kursi di Senat.
    (more…)

  • Hasil Pilkada, Ukuran Pemilu 2014

    Jakarta, Kompas – Hasil Pilkada 2010-2014 dapat menjadi ukuran kemenangan partai politik pada Pemilu 2014. Karena itu, kekalahan calon-calon kepala daerah Partai Demokrat dalam Pilkada 2010 seharusnya menjadi peringatan bagi Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum untuk mencari tokoh dengan keterpilihan tinggi seperti Susilo Bambang Yudhoyono.
    (more…)

  • Empat Cara Aburizal Kuningkan Indonesia

    VIVAnews – Setelah dikukuhkan menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar, Aburizal Bakrie bertekad akan menjadikan Golkar sebagai partai terbesar di Indonesia. Karena itu, ia akan melakukan empat hal untuk mewujudkan tekadnya itu.

    “Pertama saya akan melakukan konsolidasi. Konsolidasi ini harus bersifat vertikal dan horizontal. Kader serta pengurus di pusat dan di daerah harus menyatu. Seluruh kader partai harus disiplin. Semuanya harus mengikuti garis partai dengan menghormati kesepakatan internal partai,” paparnya dalam pidato politiknya di depan peserta Munas Golkar, Riau, Kamis 8 Oktober 2009.
    (more…)