siwah.com

Tag: voter

  • Tingkat Partisipasi Pemilih Diprakirakan Terus Menurun

    JAKARTA–MICOM: Lembaga Survei Indonesia (LSI) memperkirakan tingkat partisipasi pemilih yang menggunakan hak suaranya pada pemilu legislatif akan terus menurun dan bisa sampai kurang dari 50 persen.

    “Penurunan tingkat partisipasi masyarakat pada pemilu legislatif disebabkan tingkat kepercayaan terhadap partai politik terus menurun,” kata Direktur LSI, Syaiful Mujani, ketika mempublikasikan hasil survei LSI mengenai Pemilih Mengambang dan Prospek Perubahan Kekuatan Partai Politik di Jakarta, Minggu (29/6).

    Mujani menjelaskan, tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 1999 sebesar 93,3 persen, pada Pemilu 2004 turun menjadi 84,9 persen, kemudian pada Pemilu 2009 turun lagi menjadi 70,99 persen. Menurut dia, dalam 10 tahun, tingkat partisipasi pemilih sudah turun sekitar 20 persen dari 93,3 persen menjadi 70,99 persen.

    Jika penurunan tingkat partisipasi pemilih tersebut secara linier, kata dia, diperkirakan tingkat partisipasi pemilih pada 2014 akan turun lagi menjadi sekitar 60 persen dan pada pemilu 2019 menjadi kurang dari 50 persen. “Jika sampai pada titik ini menunjukkan tanda-tanda partai politik sama sekali tidak mendapat kepercayaan dari masyarakat,” katanya.

    Menurut dia, terus menurunnya tingkat partisipasi pemilih pada pemilu, menunjukkan bahwa hubungan emosional antara partai politik dengan pemilihnya sangat lemah, karena sebagian besar pemilih adalah pemilih mengambang.

    Dari seluruh pemilih di Indonesia, kata dia, hanya sekitar 20 persen yang loyal dan menyatakan dekat dengan partai politik secara keseluruhan, serta sebanyak 78,8 persen menyatakan tidak dekat dengan partai politik atau massa mengambang.

    Dari jumlah 20 persen pemilih yang merasa dekat dengan partai politik, sebarannya meliputi, PDI Perjuangan sebanyak 5,1 persen, Partai Golkar 3,7 persen, Partai Demokrat 3,5 persen, PKS 1,7 persen, PPP 1,3 persen, dan PKB 1,1 persen.

    Menurut dia, partai politik yang ada ideologi dan program kerjanya juga tidak jelas. Partai politik, kata dia, tidak melakukan pendidikan politik secara kontinyu, tapi lebih banyak  melakukan mobilisasi dukungan hanya beberapa bulan menjelang pemilu dengan pendekatan uang. (Ant/OL-2)

    Source : Media Indonesia

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • PERILAKU POLITIK: Rakyat Hanya Menjadi Obyek

    Jakarta, Kompas – Rakyat hanya menjadi obyek jualan elite politik untuk membangun citra dan simpati masyarakat. Padahal, dalam praktik nyata, sebagian politikus justru berlaku merugikan rakyat, seperti mengorupsi uang negara yang semestinya untuk rakyat.

    Demikian pendapat peneliti Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Universitas Paramadina, Herdi Sahrasad, dan Direktur Eksekutif Expose (Communication Strategy and Media Creation) M Deden Ridwan, secara terpisah di Jakarta, Rabu (25/5). Keduanya menekankan, idealnya para politikus yang menduduki jabatan di legislatif dan eksekutif semestinya melayani rakyat. Mereka dipilih rakyat, digaji dengan uang rakyat, dan harus bekerja untuk rakyat.

    Dalam praktiknya, para politikus hanya menjadikan rakyat sebagai batu lompatan untuk memperoleh jabatan di pemerintahan pusat atau daerah, di DPR atau DPRD. Begitu berhasil menduduki kursi kekuasaan, mereka lupa untuk memenuhi amanat memperjuangkan aspirasi rakyat. Mereka masih bicara atas nama rakyat, tetapi sebagian justru mencederai rakyat dengan mengorupsi anggaran.

    Herdi Sahrasad menilai, rakyat saat ini hanya menjadi kamuflase kebusukan politik. Wacana rakyat hanyalah jualan yang seksi dalam kampanye atau panggung politik sehari-hari demi mengelap pencitraan, menarik simpati, atau menunjukkan kepedulian palsu. Sebenarnya politisi hanya memperjuangkan kepentingan pribadi dan kelompoknya.

    ”Mereka itu memakai nama rakyat untuk mengeruk keuntungan moril dan material. Secara moril, mereka ingin tampak terhormat dan citranya bagus. Secara material, diam-diam sebagian dari politisi menyalahgunakan kekuasaan untuk mengeruk untung sendiri,” katanya.

    Menurut Deden Ridwan, pembusukan politik tersebut kian parah karena budaya hedonisme, konsumtif, memperkaya diri juga merajalela dalam kehidupan sehari-hari politisi itu. Rakyat, terutama kalangan bawah, akhirnya menjadi obyek penderita saja.

    Jika kondisi ini dibiarkan terus berlangsung, lembaga-lembaga pemerintahan akan semakin membusuk. Masyarakat akan semakin tidak memercayai lembaga dan para aktor politik.

    Untuk mengantisipasinya, Deden mengusulkan penataan ulang sistem dan budaya politik sehingga bisa lebih menutup celah penyelewengan kekuasaan. Saat bersamaan, harus dibangun masyarakat sipil yang beradab sebagai basis untuk meningkatkan kualitas demokrasi. (IAM)

    Source : Kompas.com

  • Masih Eksis di Daerah

    Partai politik berbasis agama marak sejak era reformasi bergulir. Namun, hasil tiga pemilu terakhir menunjukkan perolehan suara sebagian besar parpol berbasis atau bernuansa agama cenderung turun. Meski penurunan juga dialami sejumlah parpol berbasis nonagama, seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau Partai Golkar, secara keseluruhan pamor partai berbasis agama memang kalah cemerlang.

    Sejumlah kalangan menyatakan ikatan emosi yang bersifat instan-pragmatis ketimbang ikatan filosofis-ideologis membuat keberhasilan parpol agama senantiasa terantuk.

    Meski demikian, jika secara nasional suara parpol berbasis agama turun, perolehan suara di tingkat kabupaten/kota tetap menunjukkan kekuatan berarti dari parpol agama.

    Salah satu yang cukup mencolok adalah hasil pemilu di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Dari total kursi DPRD Kota Tasikmalaya sebanyak 45 kursi, parpol berbasis Islam menguasai 27 kursi, sementara partai nonagama hanya memperoleh 18 kursi.

    Beberapa daerah lain yang tercatat signifikan dikuasai partai agama adalah Kabupaten Rembang dan Demak di Provinsi Jawa Tengah serta Provinsi Nusa Tenggara Barat. (Endang Suprapti/Litbang Kompas)

    Source: Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Partai Golkar Gagal karena Kurang Responsif

    Jakarta, Kompas – Kegagalan Partai Golkar memenangi Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilu Presiden 2009 dinilai akibat ketidakmampuan memprediksi pola perubahan dan merespons secara tepat fenomena yang ada. Rasa enggan berjuang untuk kepentingan partai secara militan akibat rendahnya rasa memiliki di kalangan kader.

    Hal itu disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie saat pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Bidang Organisasi dan Daerah Partai Golkar di Jakarta, Senin (4/4). Rakornas akan diakhiri Selasa ini.

    Menurut Aburizal, pimpinan partai di pusat dan daerah diharapkan mampu membaca cara berpikir masyarakat yang berubah secara dinamis. Dari kejelian itu bisa disiapkan langkah antisipatif yang tepat dan unik di setiap daerah.

    Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung menambahkan, tantangan saat ini memang lebih berat karena orang bebas menentukan pilihan politiknya. Partai politik yang tersedia jauh lebih banyak dan tidak ada perbedaan signifikan dari segi ideologi.

    Untuk mencapai target perolehan suara sebanyak 30 persen pada Pemilu 2014, Aburizal meminta para pemimpin partai menguatkan lembaga dan merevitalisasi organisasi. Target meraih 10 juta kader juga harus dilanjutkan. Saat ini, menurut Aburizal, seusai pembukaan rakornas, kemungkinan baru sepertiga dari target yang tercapai.

    Menurut Ketua DPP Partai Golkar Bidang Organisasi dan Daerah Mahyudin, mendapatkan 10 juta kader dilakukan dengan mengaktifkan kembali kader lama, mengimbau kader yang lompat pagar untuk kembali, dan mencari kader baru. Diharapkan dari setiap desa terdapat setidaknya 100 kader. ”Apabila setiap kader dari 10 juta orang itu mengajak keluarga, teman, dan tetangga, target 30 juta suara pada 2014 bisa terwujud,” tutur Mahyudin.

    Pada Pemilu 2009, Partai Golkar mendapatkan 14,5 persen suara. (INA)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Rakyat Pragmatis dalam Pemilihan

    Jakarta, Kompas – Rendahnya kesejahteraan rakyat ditengarai sebagai pemicu timbulnya budaya pragmatis di masyarakat. Namun, tidak sepantasnya masyarakat yang disalahkan atas maraknya praktik politik uang dalam pemilihan umum kepala daerah, yang pada akhirnya menjerat sejumlah kepala daerah menjadi tersangka atau terdakwa kasus korupsi.

    Pendapat itu dikatakan anggota Komisi II DPR, A Malik Haramain (Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa) dan Arif Wibowo (Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), di Jakarta, Selasa (25/1). ”Kenapa rakyat menjadi pragmatis? Itu karena kesejahteraan. Rendahnya kesejahteraan rakyat menimbulkan budaya politik yang rendah,” kata Malik.

    Menurut Malik, tiga masalah yang membuat politik uang marak dalam pilkada adalah regulasi, peserta atau calon kepala daerah, dan budaya politik masyarakat. Regulasi pilkada belum mengatur secara detail dan tegas soal pelanggaran serta sanksi bagi peserta yang melanggar, termasuk politik uang.

    Regulasi juga belum mengatur kewenangan lembaga pengawas pilkada untuk memberi sanksi. Selain sanksi tegas, seharusnya undang-undang juga mengatur pemberian kewenangan yang besar kepada lembaga pengawas pilkada untuk memberikan sanksi sampai pada tingkat pencabutan kepesertaan calon kepala daerah.

    Kondisi itu diperparah pola pikir calon yang menghalalkan segala cara untuk memenangi pilkada. ”Mereka tidak memiliki fatsun untuk menang dengan melakukan cara strategis yang halal. Budaya politik saat ini memang transaksional sehingga mereka berpikir, uang adalah jalan untuk menang,” ujar Malik.

    Masalah lain, pemilih, yang kini cenderung pragmatis, memilih seseorang bukan karena kemampuannya, melainkan karena uangnya. Rakyat tak bisa memilih secara rasional lantaran kesejahteraan mereka masih rendah.

    Meski demikian, menurut Arif, masyarakat tidak seharusnya disalahkan sebagai penyebab maraknya politik uang. ”Mau dikasih uang atau tidak, rakyat tetap memilih, tetap mau berpartisipasi dalam pilkada,” katanya.

    Menurut Arif, praktik politik uang bisa dihentikan apabila ada keinginan politik yang kuat dari calon kepala daerah untuk tidak memberikan materi kepada masyarakat. Calon kepala daerah cukup menawarkan program.

    Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya, Kacung Marijan mengakui, pemilih dalam pilkada semakin permisif dengan politik uang. Ini karena mereka kecewa terhadap elite politik, selain didukung kehidupan ekonomi yang tak menentu.

    Kondisi itu, menurut Kacung, diawali pada Pemilu 1999 yang memunculkan kekecewaan rakyat kepada elite politik sehingga mereka menerima politik uang. Rakyat kecewa karena elite politik tak memberikan perubahan pascareformasi.

    ”Gejala politik uang muncul tahun 2004 dan makin kuat pada pilkada langsung dan Pemilu 2009. Pilkada memungkinkan transaksi langsung antara calon kepala daerah dan pemilih. Ada penawaran dari calon dan permintaan dari masyarakat,” katanya.

    Kacung mengatakan, salah satu solusi yang bisa dilakukan dalam jangka pendek adalah mempertegas peraturan pilkada. Pendidikan politik harus diberikan kepada calon kepala daerah, partai politik, dan rakyat bahwa politik uang merusak sistem demokrasi serta merugikan rakyat.

    (ODY/APA/AIK/NTA/SIE/WIE)

    Source: Kompas.com