siwah.com

Tag: voter

  • Partai Politik Kini Andalkan Kepercayaan Masyarakat

    Jakarta, Kompas – Perbedaan basis ideologi partai-partai yang ada saat ini semakin tipis. Program-program yang disiapkan juga hampir semua sama. Akhirnya, hanya kepercayaan masyarakat yang membedakan satu partai dengan partai lain.

    Dalam orasi politik pada Deklarasi dan Rapat Koordinasi Nasional Partai Nasdem, Selasa (26/7), di Jakarta, Jusuf Kalla mengatakan, partai berbasis agama kini semakin terbuka dan bukan lagi 100 persen berdasarkan agama. Latar belakang agama pengurusnya pun semakin beragam.

    Partai nasional juga lebih religius. Sebagai contoh, kata JK panggilan akrab Jusuf Kalla, Partai Golkar pernah dipimpin Akbar Tandjung dari Himpunan Mahasiswa Islam. Perkataan JK ini disambut gelak hadirin dari Partai Nasdem. ”Anda boleh ketawa, tetapi kenyataannya begitu,” ujar JK.

    Dalam kesempatan tersebut, Ketua Majelis Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung juga mengatakan, perbedaan warna ideologi partai saat ini memang tidak tampak. Kemampuan dan konsistensi partai mengakomodasi aspirasi masyarakat dinilai lebih penting.

    ”Saya tetap berpendapat parpol semestinya mempunyai suatu gagasan yang membuatnya berbeda dengan parpol lain dan membuat daya ikat masyarakat dengan parpol semakin kuat,” tutur Akbar.

    Namun, ketika perbedaan ideologi tidak ada, parpol lebih baik memperlihatkan konsistensi dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Parpol juga semestinya menunjukkan platform atau tema utama perjuangannya.

    JK melihat konsistensi perjuangan partai menghasilkan kepercayaan masyarakat kepada partai. Oleh karena itu, partai harus sungguh-sungguh mengupayakannya.

    Selain Jusuf Kalla dan Akbar Tandjung, deklarasi Partai Nasdem dihadiri tokoh-tokoh partai politik lain, seperti Taufiq Kiemas, Achmad Mubarok, Bima Arya, dan Permadi.

    Dalam deklarasi tersebut, Partai Nasdem menegaskan mengusung slogan yang sama dengan ormas Nasional Demokrat, yaitu restorasi. Patrice Rio Capela sebagai Ketua Umum Partai Nasdem.

    Sejumlah anggota Partai Nasdem adalah anggota sejumlah partai politik. Secara terpisah, Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengatakan, sejumlah kader Partai Golkar yang bergabung menjadi anggota Partai Nasdem agar keluar.(ina/nta)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Pemilih Muda Tentukan Pemenang Pemilu

    Jakarta, kompas – Pemilih muda, dengan usia 17-31 tahun, akan menentukan pemenang Pemilu 2014. Jumlah pemilih muda pada Pemilu 2014 diperkirakan 40 persen hingga 42 persen dari total pemilih.

    ”Partai politik mana pun yang bisa meraih dukungan anak muda, mereka bisa dipastikan memenangi pemilu,” ungkap Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Bidang Pemuda dan Olahraga Maruarar Sirait saat menyampaikan hasil survei DPP PDI-P terhadap pilihan politik pemuda, Senin (25/7), di Jakarta.

    Meski PDI-P yang melansir survei, menurut Maruarar, pelaksanaan survei dilakukan lembaga lain di luar partai dan dibuat seobyektif mungkin. Populasi survei adalah warga negara Indonesia berusia 17-31 tahun, sebanyak 1.042 responden. Survei dilakukan pada 17-28 Januari lalu.

    Menurut Maruarar, berdasarkan hasil survei, jika pemilu dilaksanakan saat ini, Partai Demokrat tetap akan mendapatkan pemilih muda terbanyak (21,3 persen). Adapun PDI-P mendapatkan 16,1 persen, Partai Golkar 12,3 persen, Partai Keadilan Sejahtera 4,1 persen, Partai Gerindra 2,9 persen, dan Partai Kebangkitan Bangsa 2,8 persen.

    Namun, ungkap Maruarar, hasil survei menunjukkan perubahan signifikan karena saat ditanya parpol dipilih dalam Pemilu 2009, responden yang memilih Partai Demokrat sebanyak 39,5 persen, sedangkan PDI-P hanya 12,7 persen dan Partai Golkar 8,7 persen. ”Partai Demokrat masih di atas, tetapi penurunannya cukup jauh,” katanya.

    Dari hasil survei, menurut Maruarar, mengenai media massa yang paling disukai, mayoritas responden (86,3 persen) memilih televisi dan hanya 6 persen yang memilih surat kabar. ”Celakanya, stasiun televisi kita juga dikuasai oleh politisi atau mereka yang secara tak langsung bermain politik,” katanya.

    Sekretaris Jenderal PDI-P Tjahjo Kumolo mengatakan, daya kritis pemilih pemuda menjadi penunjang bagi perubahan politik pada masa depan. Partai politik mau tak mau juga harus mengikuti karakter pemuda yang egaliter, antifeodal, dan mandiri.

    Aspirasi mahasiswa

    Di Bandung, Jawa Barat, Rapat Kerja Nasional Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia dimulai Senin kemarin. Rakernas ini akan merumuskan rekomendasi dan arah gerak berdasarkan aspirasi mahasiswa.

    ”Isu yang diusung berdasarkan pertimbangan matang dan obyektif,” kata Koordinator BEM Pusat M Sayyidi.

    Rakernas yang diselenggarakan di Balai Pertemuan Umum Universitas Pendidikan Indonesia tersebut diikuti 49 perguruan tinggi. Rakernas akan berlangsung hingga besok.

    Pembantu Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama UPI Dadang Sunendar mengatakan, Rakernas BEM hanya menjadi ajang diskusi ilmiah para mahasiswa. Tidak akan ada gerakan politik yang akan muncul dari acara tersebut. (bil/eld)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Hari ini, 80 Organisasi Deklarasi Dukung Nazar

    muhammad nazar

    Banda Aceh | Harian Aceh – Puluhan organisasi kepemudaan, kemasyarakatan, tokoh ulama, dan akademisi, Minggu (10/7) pagi ini, akan mendeklarasikan diri untuk mendukung Muhammad Nazar sebagai  Calon Gubernur Aceh periode mendatang. Sementara itu, Partai Golkar Aceh akan mengumumkan bakal calon gubernur yang diusungnya pada Rabu (31/7) lusa.

    “Sekitar 80 organisasi massa, akademisi, tokoh agama, dan berbagai elemen sipil sudah berkoordinasi dengan kami. Mereka akan mendeklarasikan diri mendukung Wakil Gubernur Muhammad Nazar untuk dicalonkan menjadi gubernur dalam Pemilukada 2011,” kata Banta Syahrizal, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Muhammad Nazar Center (MMC), Sabtu (9/7).

    Menurutnya, aksi itu sebagai bentuk nyata dukungan masyarakat terhadap Muhammad Nazar untuk maju sebagai Cagub Aceh. “Massa rencananya akan berkumpul di MMC Banda Aceh serta akan konvoi keliling kota,” katanya.

    Organisasi-organisasi tersebut, kata Banta, sudah sepakat mendukung Muhammad Nazar maju melalui partai politik, baik laokal maupun nasional. “Ini semata-mata untuk penyatuan cara pandang dan jaringan dalam membangun Aceh ke depan,” katanya.

    Partai Golkar

    Sementara itu, Partai Golkar akan mengumumkan calon gubernur yang dimajukan dalam Pemilukada 2011 pada Rabu (13/7) atau dua hari setelah pengurus Golkar Aceh bertemu Ketua Golkar Aburizal Bakrie.

    “Senin lusa, unsur pimpinan Golkar Aceh akan bertemu dengan Ketua Umum Aburizal Bakrie untuk menyampaikan perkembangan politik Aceh terakhir. Jika semua lancar, rencananya Rabu nanti akan diumumkan pasangan calon yang didukung Golkar,” ujar Hendra Budian, Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar, sebagaimana dilansir The Atjeh Post, Sabtu (9/7).

    Menurut Hendra, sejauh ini Golkar belum menentukan siapa yang akan dimajukan sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Apalagi, kata dia, Golkar tidak memenuhi kuota di parlemen untuk memajukan calon sendiri. “Artinya harus menggandeng partai lain dan tentu saja ada konsensus politik yang harus disepakati bersama. Untuk mitra koalisi itu kewenangannya ada di tangan Dewan Pimpinan Pusat Golkar,” ujar Hendra.

    Terkait pertemuan Wagub Nazar dengan Aburizal Bakrie dua hari lalu, Hendra mengatakan Golkar memang berkomitmen untuk membangun komunikasi dengan tokoh-tokoh politik pemenang survei di Aceh. “Dalam survei kedua yang dilakukan Golkar, Nazar memang menempati urutan kedua, posisi teratas Gubernur Irwandi. Namun, karena Irwandi maju lewat calon perseorangan, otomatis Golkar berkomunikasi dengan Nazar,” kata Hendra.

    Meski menurut Hendra, Golkar belum menentukan calon, namun sebenarnya sinyal Golkar akan menggandeng Nazar cukup terang-benderang. Seperti diketahui, Nazar sendiri sudah menyatakan kepincut berpasangan dengan Bupati Aceh Tengah Nasrudin yang juga Ketua Golkar Aceh Tengah. Di sisi lain, nama Nasrudin tidak masuk dalam daftar calon bupati yang diumumkan Golkar beberapa waktu lalu.

    “Itu sebuah sinyal politik. Soal mitra koalisi, kalaupun misalnya Golkar tidak mencapai kata sepakat dengan koalisi partai nasional seperti Demokrat, PAN dan PKS, jangan lupa bahwa Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sudah menyatakan mendukung Nazar. Artinya, Golkar dan PPP saja sudah cukup kuota untuk memajukan pasangan Nazar dan Nasrudin,” ujar seorang sumber.(mrd/apc)

    Source : Harian Aceh

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Kader dan Pengamanan Militan

    Salah satu hal yang membuat sebuah partai menjadi besar dan bertahan adalah karena memiliki kader- kader partai militan. Hal ini pula yang diharapkan terjadi pada Partai Persatuan Pembangunan di masa mendatang: mendapat banyak kader yang benar-benar berjuang demi kepentingan partai.

    Oleh karena itu, untuk mengembalikan kejayaan dan meraih perolehan suara 15 persen pada Pemilihan Umum 2014, Ketua Umum DPP PPP periode 2011-2015 Suryadharma Ali menebar tekad untuk menggaet 12 juta kader dalam tiga tahun ke depan.

    Bisakah itu tercapai jika saat Muktamar VII PPP di Bandung saja merebak isu politik uang? Benarkah kader partai berjuang untuk partai, bukan demi uang?

    Terkait hal itu, Suryadharma Ali berkilah, ”Tidak benar ada politik uang. Saya sering menyampaikan kepada kader-kader bahwa PPP bisa bertahan pada zaman Orde Baru karena militan dan ideologi. Di era keterbukaan sekarang ini, kenapa suara PPP turun terus? Bisa jadi dari ideologis ke pragmatis, dari militan ke mata duitan. Tapi, kalau dasarnya uang, partai tidak akan menjadi besar.”

    Ia kemudian mencontohkan bermacam risiko yang dihadapi kader PPP ketika Orde Baru: jika kader itu pengusaha, izinnya dibredel dan bangkrut; jika ia ulama, kampung dan pesantrennya tak akan dibangun, jalan menuju kampungnya tak akan diaspal; jika ia artis, seperti Rhoma Irama, ia tak bisa masuk TVRI.

    Banyak sekali risiko menjadi kader PPP ketika Orde Baru, tapi PPP tetap bertahan karena kader-kader militan ini kader-kader yang berpegang teguh pada ideologi, bukan karena uang.

    Salah satu kompetitor Suryadharma Ali dalam Muktamar VII, Ahmad Yani, sempat mengendus isu politik uang. Namun, dia tak yakin betul hal itu terjadi dalam muktamar.

    ”Kalau mengejar kekuasaan dengan menghalalkan segala cara, maka tunggu kehancuran,” kata Ahmad Yani kepada wartawan yang mengonfirmasi soal isu politik uang.

    Pengamanan ”militan”

    Hal lain yang menarik perhatian selama Muktamar VII PPP berlangsung adalah ketatnya pengamanan yang dinilai banyak orang terlalu berlebihan dan membuat banyak orang kesal. Entah apa yang ditakuti panitia pelaksana sehingga memasang wajah-wajah tak ramah dan berpenampilan garang di pintu utama dan depan ruang sidang.

    Ketatnya pengamanan mulai dirasakan ketika para peserta muktamar kembali dari pembukaan muktamar di Sasana Budaya Ganesha Bandung, Minggu (3/7) sore. Saat sidang paripurna pertama hendak dilangsungkan di Hotel Grand Royal Panghegar Bandung petang harinya, banyak orang di lobi hotel ditolak naik ke lantai dua tempat sidang paripurna berlangsung. Alasan penolakan karena tidak membawa kartu pengenal Muktamar VII PPP. Selain itu, semua peserta juga harus masuk lewat alat metal detector dan diperiksa bawaannya. Seorang pengurus/sesepuh partai ditolak masuk karena lupa membawa kartu pengenal yang tertinggal di hotel lain tempat ia menginap.

    Sidang-sidang pun berlangsung tertutup tanpa boleh dihadiri wartawan. Padahal, oleh Media Center Muktamar, wartawan telah diberi kartu pengenal, bahkan rompi khusus wartawan, tetapi tiada guna karena tetap saja wartawan ditolak masuk dengan alasan karena pimpinan sidang menyatakan bahwa sidang itu sidang internal.

    Cara para petugas keamanan saat mengusir wartawan yang masuk ke ruang sidang pun menarik perhatian. Belakangan diketahui bahwa panitia pelaksana Muktamar VII PPP menggunakan jasa pengamanan swasta, yang petugasnya notabene para lelaki berbadan gempal dan berambut cepak. Jadi bukannya mengerahkan satgas PPP.

    Banyak wartawan mengatakan tindakan dan gaya para petugas keamanan swasta itu terlalu berlebihan.

    Saat mengamankan Suryadharma Ali terpilih kembali, mereka beraksi berlebihan pula. Puluhan petugas keamanan swasta tersebut membuat pagar betis bergandeng tangan dan mengurung Suryadharma Ali sambil berlari-lari mengikuti ke mana Suryadharma Ali pergi seusai penghitungan suara pada Rabu (6/7) dini hari.

    Seorang anggota Majelis Pertimbangan Partai PPP, Zainuddin Isman, sampai kesal soal hal ini. Pasalnya, ketika sidang paripurna III pemandangan umum atas pertanggungjawaban DPP PPP ricuh, para petugas keamanan itu masuk ke ruang sidang dengan gaya sok mau mengamankan peserta yang ribut dan saling interupsi.

    ”Tidak sepatutnya mereka masuk ruangan, mestinya satgas partai yang masuk. Juga di lobi bawah itu, harusnya jangan mereka yang berjaga karena mereka tidak kenal sesepuh partai,” kata Zainuddin Isman.

    Suryadharma Ali pun ”tidak berdaya” soal pengamanan swasta itu. Ketika wartawan mengeluhkan tentang perilaku para petugas keamanan itu dan mengenai sidang yang tertutup, ia kemudian mengajak wartawan masuk mengikuti persidangan, tetapi ada seorang pengurus yang berdiri di belakangnya mengatakan, ”Wartawan tidak boleh masuk, Pak….” Suryadharma Ali pun hanya bisa memandang ke arah wartawan.

    Gagallah keinginan wartawan untuk meliput sidang. Yang disediakan panitia kemudian adalah sebuah TV di media center untuk memantau jalannya sidang. Namun, herannya, sepanjang pemandangan umum, TV itu tidak keluar suaranya.(BIL/ELD/LOK)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Partai Golkar Garap Kader di Pedesaan

    Bandung Barat, Kompas – Partai Golkar menggarap desa. Mereka menargetkan sampai tahun 2012 sudah mendapatkan setidaknya 100 kader penggerak teritorial desa di setiap desa di seluruh Indonesia.

    Pada Sabtu (2/7) pagi, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mencanangkan pendidikan dan latihan kader penggerak teritorial desa (karakterdes) di Desa Cibogo, Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat. Selain sekitar 1.000 kader, hadir dalam acara tersebut antara lain Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham dan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung.

    Dalam acara tersebut, Aburizal juga berdialog lewat telekonferensi dengan unsur pimpinan Partai Golkar dan peserta karakterdes di beberapa daerah, yaitu Cilacap (Jawa Tengah), Probolinggo (Jawa Timur), Medan (Sumatera Utara), dan Gowa (Sulawesi Selatan).

    Menurut Aburizal, kegiatan itu untuk menyiapkan kader Partai Golkar sekaligus kader bangsa di desa-desa yang siap mengabdi untuk kemajuan bangsa. Kurikulum serta silabus pendidikan dan pelatihan bukan sekadar soal Partai Golkar, melainkan terutama materi kebangsaan.

    Aburizal menekankan, paradigma membangun Indonesia dimulai dari desa, berangkat dari persoalan riil yang dihadapi langsung oleh masyarakat desa. ”Partai Golkar tidak ingin pembangunan di desa-desa tidak bergerak, bahkan mundur. Partai Golkar tidak akan membiarkan desa-desa tertinggal,” kata Aburizal.

    Pembangunan desa semestinya didukung kebijakan pusat yang tepat, proporsional, dan aspiratif sehingga implementasi pembangunan serta otonomi daerah benar-benar menyentuh masyarakat di pedesaan. Politik anggaran tidak boleh lagi hanya bersifat sektoral dan terkonsentrasi di pusat.

    Kepada wartawan, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menyebutkan, pembangunan desa merupakan kemestian demi membangun bangsa. Akan tetapi, Idrus juga tidak menampik bahwa program kaderisasi itu merupakan bagian dari upaya Partai Golkar untuk menyiapkan kader-kadernya demi pemenangan setiap kompetisi politik, termasuk Pemilihan Umum 2014 sebagai puncaknya. ”Dengan membangun desa, ini, kan, kampanye permanen,” kata Idrus.

    Berdasarkan catatan Kompas, upaya ”kembali ke desa” secara intensif juga digulirkan parpol lain. Sebagai contoh, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menggelar program cabang pelopor untuk mendekatkan partai dengan kadernya di daerah lewat program nyata.

    Menurut anggota DPR dari Fraksi PDI-P, Eva Kusuma Sundari, upaya turun ke desa tergantung pada rencana kerja para anggota DPR yang sudah menerima surat keputusan untuk mengawal musyawarah cabang-cabang pelopor yang intinya mengefektifkan struktur anak cabang dan ranting atau anak ranting.

    Masa reses anggota DPR mendatang akan dipergunakan untuk percepatan implementasinya. Sejak Rapat Koordinasi Nasional pada Maret lalu, sebanyak 17 provinsi sudah menggelar musyarawah rencana kerja cabang.

    Wakil ketua bertambah

    Sebagai bagian revitalisasi kepengurusan Partai Golkar, jabatan wakil ketua umum pun ditambah dari dua orang menjadi empat orang. Pekan lalu, dua wakil ketua umum baru Partai Golkar, yaitu Sharif Cicip Sutardjo dan Fadel Muhammad, diangkat. Dua wakil ketua umum lain adalah Agung Laksono dan Theo Sambuaga.

    Menurut Idrus Marham, revitalisasi tersebut dilakukan untuk memastikan mesin politik partai bekerja secara optimal untuk memenangi setiap kompetisi politik di Indonesia. Koordinasi pemenangan pemilu juga ditambah dari lima wilayah menjadi tujuh wilayah. (DIK)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • PPP Tidak Ingin Mengulangi Kesalahan 2009

    VIVAnews – Jelang Pemilu 2014 sejumlah partai politik sudah berlomba-lomba merebut massa akar rumput. Para petinggi partai sudah rajin ke daerah bertemu massa. Banyak pula partai yang mematok jumlah perolehan yang besar.

    Partai Persatuan Pembangunan  mengaku  belum memasang  target perolehan suara kepada kadernya.  Sebab masih fokus pada pembangunan rasa percaya diri dan kekompakan para kader.

    “Kami adalah partai besar yang masih eksis dan tahan banting. Sekaligus memiliki keterbatasan dan kekurangan,” kata Ketua Umum PPP Suryadharma Ali di sela pembukaan Musyawarah Kerja Wilayah Jawa Timur, di Surabaya, 19 Juni 2011.

    Suryadharma berharap kader PPP mempunyai kesamaan hati sebelum melakukan perbaikan konsep. Menurutnya, biarpun memiliki konsep setinggi langit, kalau diantara kader tidak sehati dan tercerai-berai, tidak akan berguna bagi kelanjutan partai.

    Selanjutnya, Suryadharma pun mengungkap alasan PPP masih belum menetapkan target perolehan suara di pemilu mendatang.

    “Kami tidak ingin mengulangi kesalahan, dengan menetapkan target secara sepihak (top-down) sebesar 15 persen. DPP masih menunggu kajian soal potensi dan kelemahan wilayah masing-masing. Setelah ada hasilnya, mereka yang di wilayah yang akan menetapkan target sendiri. Kemudian ditetapkan secara nasional,” tegasnya.

    Source : vivanews.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Khatibul Umam Wiranu dan Kabinet Kaki Lima

    Dalam pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode 2004-2009, muncul buku-buku tentang istana kepresidenan dan Partai Demokrat yang ditulis oleh Dino Patti Djalal, Andi Mallarangeng, serta Anas Urbaningrum.

    Pada awal periode kedua pemerintahan Yudhoyono, Sekretaris Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Khatibul Umam Wiranu menambahkan satu buku tentang berbagai kemungkinan yang bisa muncul pada masa pemerintahan Yudhoyono mendatang tersebut.

    Dalam pengantar buku berjudul Sejarah Konsensus Politik Indonesia, Sebuah Kajian Filosofis, Umam yang juga anggota Komisi II DPR mengatakan, belum genap satu bulan Presiden Yudhoyono dilantik (20 Oktober 2009), muncul berbagai masalah menghebohkan dan mengganggu kehidupan bernegara yang sehat.

    Menurut Umam yang pernah menjadi Ketua Pengurus Besar Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (1994-2000) dan Ketua Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Ansor (2000-2010), geger politik di antara elite negeri ini justru terjadi pada awal pemerintahan yang tingkat legitimasinya sangat kuat.

    Pasangan Yudhoyono-Boediono memenangi Pemilu 2009 dengan perolehan 62 persen suara pemilih, Legitimasi pemerintah yang kuat itu, kata Umam, tak membawa kehidupan politik lebih baik dan stabil. ”Suasana yang muncul bahkan bisa mengarah pada kegelapan,” ujarnya.

    Warisan SBY

    Dalam diskusi tentang buku ini yang dihadiri sineas senior Garin Nugroho di Senayan, Jakarta, Minggu (12/6), Umam mengatakan, bukunya ini memperlihatkan, dalam sejarah politik Indonesia, ada dua konsensus fundamental dan penting, yakni Sumpah Pemuda (tahun 1928) serta lahirnya Pancasila sebagai dasar negara ini (tahun 1945).

    ”Tahun 1945, para pendiri bangsa ini sepakat Indonesia berjalan sebagai negara demokrasi. Akan tetapi, mereka belum membuat format jelas tentang demokrasi yang bernapaskan Pancasila,” ujar Umam.

    Menurut Umam, saat ini adalah kesempatan bagi Yudhoyono memimpin bangsa ini mencapai konsensus ketiga. ”Jika bisa memimpin bangsa ini mencapai konsensus ketiga, dia akan memberi legacy (warisan) ke pada bangsa ini,” ujar lulusan S-2 Bidang Filsafat Universitas Indonesia itu.

    Dengan buku ini, Umam juga ingin menyampaikan kepada publik tentang kabinet yang sesuai dengan keinginan para pendiri negeri ini, yaitu bisa mempersatukan kebinekaan bangsa. ”Maka, saya usulkan kabinet kaki lima,” ujarnya.

    Peta politik negeri ini, menurut Umam, diwakili oleh lima kelompok besar, yakni kaum Muslim pedesaan (Nahdlatul Ulama), Muslim perkotaan (Muhammadiyah dan sebagainya), Tentara Nasional Indonesia, kaum Nasionalis (termasuk kelompok non-Muslim), dan kaum Forum Demokrasi. ”Dengan memasukkan wakil lima kelompok inilah kabinet yang saya usulkan adalah kabinet kaki lima,” ujar Umam.

    Lalu kabinet sekarang ini punya berapa kaki? Menjawab pertanyaan ini, pria kelahiran Purwokerto, Jawa Tengah, 44 tahun lalu, itu mengatakan dengan nada bercanda, ”Kabinet tanpa kaki.” (J Osdar)

    Source : Kompas.com

  • Yudhoyono Amat Kuat

    Jakarta, Kompas – Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Effendy Choirie, menuturkan, otoritas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Partai Demokrat amat besar. Selama masih ada Yudhoyono, suara Partai Demokrat tidak akan anjlok secara dramatis.

    ”Jika Yudhoyono menghendaki, semuanya bisa terjadi di internal Partai Demokrat, termasuk kongres luar biasa. Otoritas Yudhoyono di Partai Demokrat amat kuat, bahkan dapat disebut di atas AD/ART partai,” ucap Effendy, Senin (13/6) di Jakarta.

    Dibandingkan Gus Dur

    Kuatnya otoritas Yudhoyono dapat dilihat dari posisinya di Partai Demokrat, yaitu sebagai ketua dewan pembina, ketua dewan kehormatan, dan ketua majelis tinggi. ”Posisi Yudhoyono di Partai Demokrat lebih kuat jika dibandingkan dengan posisi Abdurrahman Wahid di Partai Kebangkitan Bangsa,” kata Effendy.

    Yudhoyono, Effendy melanjutkan, juga penjaga utama suara Partai Demokrat. Meski tidak disenangi sebagian kelas menengah perkotaan, Yudhoyono sebagai ikon utama Partai Demokrat masih diterima rakyat pada umumnya. Apalagi, dengan posisinya sebagai Presiden, Yudhoyono memiliki instrumen untuk menarik lebih banyak pemilih.

    Ketua Partai Amanat Nasional Bima Arya Sugiarto juga menyangsikan kesimpulan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) bahwa ada migrasi besar-besaran pemilih Partai Demokrat ke Partai Golkar. Pasalnya, dalam logika elektoral, pemilih yang kecewa karena partai pilihannya korup cenderung menjadi massa mengambang yang belum menentukan pilihan.

    ”Jika ada migrasi ke partai lain, mereka cenderung pindah ke partai yang betul-betul dipersepsikan bersih, biasanya partai baru,” kata Bima.

    Pernyataan ini disampaikan setelah pendiri LSI, Denny JA, menuturkan bahwa Partai Golkar mendapatkan sekitar 40 persen dari suara Partai Demokrat yang hilang. Penurunan tingkat keterpilihan Partai Demokrat ini disebabkan kasus korupsi di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kompas, 13/6).

    Belum bisa mengukur

    Anggota staf pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya, Katjung Maridjan, mengatakan, merosotnya dukungan kepada Partai Demokrat adalah dampak tsunami politik yang melanda partai itu berkaitan dengan tokoh-tokohnya yang diduga terlibat korupsi. Namun, hal itu belum bisa untuk mengukur posisi pemilih pada Pemilu 2014.

    Kepada Kompas di Surabaya, Senin (13/6), Katjung mengatakan bahwa survei LSI menunjukkan pergeseran suara lebih terjadi pada partai besar. ”Jadi, ini bukan masalah partai reformis atau status quo,” tuturnya.

    ”Memang ada survei yang menyebutkan bahwa sekarang rakyat dilanda demam romantisme masa lalu, menganggap Orde Baru lebih baik daripada zaman reformasi. Karena Golkar bagian penting dari Orde Baru, maka dukungan terhadapnya juga meningkat. Akan tetapi, saya kira survei itu masih harus diuji kesahihannya,” katanya.

    Menurut Katjung, kecenderungan pemilih pada tahun 2014 masih sangat mungkin berubah. Banyak faktor yang bisa memengaruhi, misalnya Partai Demokrat bisa melakukan pembenahan dan pemerintah bisa membuat kebijakan yang mendapat respons positif dari rakyat. ”Apalagi kalau partai besar lain nanti juga dilanda tsunami politik,” katanya. (ANO/NWO)

    Source : Kompas.com

  • Elektabilitas Naik, PDIP Apresiasi Survei LSI

    VIVAnews – Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengungkapkan rasa syukur atas hasil survei LSI terbaru yang menunjukkan dukungan kepada PDIP meningkat. Menurutnya, hal itu adalah buah dari kerja keras kader-kader partai itu dari pusat hingga daerah.

    “Alhamdulillah, kalau memang survei itu seperti kenyataannya. Artinya, kerja-kerja yang kami lakukan membuahkan hasil. Jadi kami bisa menjaga pemilih yang ada, sekaligus menambah pemilih yang baru,” ujar Puan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa 31 Mei 2011.

    Puan menegaskan bahwa selama ini partainya memang gencar melakukan konsolidasi internal, guna memperjuangkan program-program yang dapat diterima oleh masyarakat. Dengan demikian, kata Puan, hasil survei LSI menjadi semacam petunjuk bagi PDIP bahwa program-program mereka paling tidak sudah cukup sesuai dengan harapan masyarakat.

    Putri Megawati Soekarnoputri itu berharap, apa yang dilakukan PDIP saat ini, dapat terus menumbuhkan kepercayaan rakyat terhadap partai berlogo banteng tersebut. Puan menegaskan, PDIP akan terus memperjuangkan program dan kebijakan yang berpihak pada rakyat.

    “Itu adalah posisi politik PDIP yang sesungguhnya. Jadi, hasil survei terbaru LSI juga merupakan apresiasi dari masyarakat atas posisi politik PDIP,” tutur Puan. Ia menambahkan, PDIP juga tidak akan berhenti mengkritisi kebijakan yang tidak pro-rakyat.

    “Tapi bukan berarti posisi politik kami membuat kami harus berhadap-hadapan dengan teman-teman lain yang masuk dalam koalisi. Kami tidak akan menghambat hal-hal yang menjadi kebijakan untuk rakyat. Rakyat pasti tahu itu,” kata Puan.

    Source : Vivanews.com

  • Parpol Kian Kehilangan Pemilih Loyal

    Jakarta, Kompas – Kecenderungan jumlah massa mengambang semakin tinggi. Tidak hanya dilihat dari penurunan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu 1999-2009, tapi umumnya partai politik tidak dapat mempertahankan pemilihnya bila pemilu digelar saat ini.

    Hal ini diungkapkan peneliti utama Lembaga Survei Indonesia, Saiful Mujani, Minggu (29/5), di Jakarta. Tingkat partisipasi pada Pemilu 1999-2009 menurun. Bila tren penurunan linear, dalam lima tahun saja tingkat partisipasi akan menjadi 60 persen. Penurunan 20 persen dalam satu dasawarsa, menurut Saiful, menunjukkan lemahnya hubungan antara parpol dan pemilih.

    Hal ini diperkuat hasil penelitian LSI sepanjang 10-25 Mei 2011 kepada 1.220 responden dengan ambang kesalahan (margin of error) 2,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Hanya Partai Golkar, PDI-P, dan Partai Persatuan Pembangunan yang relatif dapat mempertahankan pemilihnya. Lebih dari 70 persen pemilih ketiga partai ini, yakni 74,5 persen (PPP), 75,4 persen (PDI-P), dan 77,5 persen (Partai Golkar), tidak mengubah pilihan suaranya.

    Pemilih yang masih akan tetap memberikan suara kepada Partai Demokrat hanya 54,5 persen. Loyalitas pemilih pada parpol menengah, seperti Gerindra, PAN, PKS, dan PKB, juga hanya 51-63 persen.

    Merujuk survei, Partai Demokrat masih bisa memenangi pemilu, tetapi perolehan suara merosot menjadi hanya 18,9 persen. Kendati masih mendapat suara tertinggi dalam survei, pemilih Demokrat sangat labil. Sebaliknya, pemilih Partai Golkar dinilai paling stabil ketimbang pemilih PDI-P dan Demokrat. Namun, kata Saiful, Partai Golkar tidak mampu menarik pemilih baru, sedangkan PDI-P mampu menjaga pemilih lama dan menarik pemilih tambahan.

    Guru Besar Psikologi Politik Universitas Indonesia Prof Hamdi Muluk melihat keterpilihan parpol dan kader parpol di Indonesia bukan disebabkan adanya kedekatan dengan masyarakat ataupun informasi menjelang pemilihan. Sangat sedikit pemilih mengidentifikasi diri dengan parpol. Dalam penelitian LSI, hanya 5 persen pemilih inti di setiap parpol. Karenanya, faktor popularitas dinilai menjadi sangat menentukan.

    Peneliti politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Lili Romli, menambahkan, parpol di Indonesia sangat tak sehat. Kaderisasi tak berjalan, perekrutan instan, dan parpol tak mampu merepresentasikan rakyat. Oligarki politik menguat, parpol dikendalikan dinasti elite. (INA)

    Source : Kompas.com