Sistem Pemilu 2009 Menyulitkan Penyelenggara Pemilu
JAKARTA–MICOM: Sistem pemilu 2009 lalu yang menggunakan mekanisme suara terbanyak dinilai terlalu rumit dan menyulitkan penyelenggara pemilu. Hal itu terutama dalam proses penghitungan suara. Demikianlah keluhan yang mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara Pansus Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU) Pemilu dengan sejumlah KPUD di Gedung DPR, Kamis (20/10). “Dalam RUU tersebut, penandaan pilihan bisa... Read More
Farhan Bantah Dulu DPR Aceh yang Menolak UUPA
Banda Aceh – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat yang juga anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Aceh, Ahmad Farhan Hamid membantah pemberitaan sebuah media online nasional yang menuliskan dirinya mengatakan “Dulu DPR Aceh yang Menolak UUPA”. Ia mengaku bukan dirinya yang mengatakan demikian dalam diskusi yang diselenggarakan oleh TIM tgl 16 Oktober 2011 di Jakarta. Akan... Read More
Anggota Dewan PA Ikut Turun ke Jalan
SIGLI – Aksi damai ribuan massa di depan kantor Bupati Pidie siang ini ternyata tak hanya diikuti masyarakat biasa. Puluhan anggota dewan dari Partai Aceh juga ikut turun ke jalan bersama massa KMPA (Komite Mahasiswa Pemuda Aceh). Para anggota dewan ini bergabung massa dengan berjalan kaki dari kantor DPRK Pidie ke kantor bupati Pidie. “Mereka... Read More
ORI Berani Uji Publik Atas Protes Eks GAM
Banda Aceh – Sikap mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang memprotes hasil riset Occidental Research Institute (ORI) ditanggapi oleh Direktur ORI, Maimun bin Lukman. Ia menjelaskan bahwa hasil riset adalah realitas yang tidak dapat direkayasa dan Maimun Lukman berani uji publik jika perlu membuktikannya. “ Jadi ini adalah realitas, bukan rekayasa. Kami tidak ingin... Read More
Eks GAM Protes Hasil Riset ORI
Banda Aceh- Hasil survei yang dilakukan oleh Occidental Research Institute (ORI) mencatat lebih banyak masyarakat mendukung pelaksanaan pilkada tepat waktu, menuai protes dari mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) wilayah Pase. Pasalnya tidak mungkin sebanyak itu masyarakat Aceh mendukung Pemilukada tepat waktu. “Kami sangat menyanyangkan, dalam kondisi politik Aceh seperti, ini ORI dengan berani menjual... Read More
Menko Polhukam: KPU yang Putuskan Jadwal Pilkada, Bukan Presiden
JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Djoko Suyanto, dengan tegas mengatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum lebih berhak menentukan jadwal pilkada ketimbang presiden. Pernyataan ini soal sikap Partai Aceh yang belakangan meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono turun tangan menyelesaikan pilkada Aceh. “Enggak, enggak, keliru itu jika PA (Partai Aceh) minta presiden yang memutuskan... Read More
KIP: Jangan Jadikan Daftar Pemilih Alasan Gugatan
BANDA ACEH – Komisi Independen Pemilihan Aceh mengimbau para bakal calon kepala daerah mengecek konstituen yang telah tertera di Daftar Pemilih Sementara atau DPS sebelum 25 Oktober. “Jangan nantinya bagi yang kalah menggugat dengan alasan daftar pemilih. Karena persoalan daftar pemilih selalu dijadikan modal awal untuk menggugat,” kata Akmal Abzal, Komisioner KIP Aceh kepada para... Read More
Pola Perekrutan Jadi Masalah
Jakarta, Kompas – Pemilihan sistem pemilu bukanlah penyebab maraknya kecurangan yang terjadi dalam pemilu-pemilu selama ini. Kecurangan, seperti praktik politik uang, terjadi lantaran pola perekrutan calon anggota legislatif yang dilakukan partai politik bermasalah. Pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, AA Gn Ari Dwipayana, mengatakan, semua sistem politik sama-sama memiliki... Read More
Wakil Menteri Bisa Picu Konflik
Jakarta, Kompas – Pengangkatan 13 wakil menteri bisa menimbulkan masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan ke depan. Keberadaan wakil menteri itu dikhawatirkan dapat memicu benturan dan konflik baru di internal kementerian. Kekhawatiran itu disampaikan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Pramono Anung Wibowo dan Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Abdul Hakim di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/10).... Read More
Efektivitas Penataan Diragukan
Malang, Kompas – Penataan kembali kabinet yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diragukan akan meningkatkan efektivitas pemerintahan. Penataan yang antara lain dilakukan dengan menambah jumlah wakil menteri justru akan menimbulkan kegaduhan politik birokrasi. ”Kami melihat, perombakan ini lebih memakai pertimbangan politik, terutama stabilitas koalisi, dibandingkan dengan pertimbangan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan,” kata Sekretaris Jenderal Partai... Read More