Politik Kaum di Aceh
KETIKA melihat situasi politik Aceh saat ini, saya teringat dengan satu istilah di kalangan orang tua Aceh yaitu politek kawom. Istilah ini memang jarang diangkat, namun sangat sensitif dibicarakan dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan begitu isu perkauman dimunculkan, maka politik sebelah menyebelah akan terjadi. Paling tidak, dalam situasi politik Aceh terakhir ini, kita bisa memahami... Read More
Dulu DPR Aceh yang Menolak UUPA
Jakarta – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat yang juga anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Aceh, Ahmad Farhan Hamid, mengaku sulit memahami sikap Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, terkait dengan polemik menyangkut keikutsertaan calon perseorangan dalam pilkada di Aceh. Dulu, menurut Farhan, DPR Aceh menolak Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang dianggap sebagai buatan Jakarta. Sekarang, kondisinya malah... Read More
ORI: 60% Rakyat Aceh Dukung Pilkada Tepat Waktu
Banda Aceh-Hasil survey yang dilakukan oleh Occidental Research Institute (ORI) menunjukkan 61,2 persen masyarakat Aceh mendukung sikap Partai Aceh (PA) tidak mencalonkan diri dalam Pemilukada. Sementara disisi lain mereka menginginkan Pemilukada Aceh tatap dilaksanakan tepat waktu. Survey yang dilakukan tersebut dengan sampel delapan kabupaten/kota, kota Banda Aceh, Pidie, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tenggara, Aceh... Read More
Suara PA Mengalir ke Abi Lampisang
Banda Aceh — Pendapat umum Partai Aceh (PA) takut maju karena kalkulasi dukungan melemah adalah pendapat keliru. Secara objektif PA memiliki pemilih loyal terhadap arah perjuangan tertuang melalui visi dan misinya. Di sisi lain kekuatan pendukung lebih banyak masyarakat grass root (akar rumput). “Kita mengetahui pemilih yang paling besar adalah masyarakat kelas bawah. Nah di... Read More
Dua Tahun SBY, Diperlukan Gagasan Besar
Diperlukan sebuah terobosan besar bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menaikkan kembali citra pemerintahannya di mata masyarakat. Terobosan tersebut bukan hanya lewat perombakan kabinet (reshuffle), melainkan juga lewat perubahan pola kepemimpinan dan kejelasan arah pemerintahan. Tanpa terobosan lewat gagasan besar, nyaris mustahil bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menahan merosotnya citra kepemimpinan dan pemerintahannya di... Read More
Popularitas SBY Turun
Jakarta, Kompas – Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono semakin tergerus. Mayoritas masyarakat merasa tidak puas dengan hasil kerja Presiden Yudhoyono setelah dua tahun menjalankan pemerintahan. Turunnya angka ketidakpuasan masyarakat terhadap Yudhoyono itu terlihat dari hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang dipaparkan peneliti LSI, Ardian Sopa, di... Read More
Bahaya, Parpol Sangat Dominan
Jakarta, Kompas – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai ragu-ragu merombak kabinetnya karena tersandera perjanjian dengan partai politik. Parpol dinilai terlalu mendominasi pemerintahan, khususnya eksekutif, sehingga Presiden tak leluasa menjalankan kewenangannya. Di sisi lain, parpol juga mendominasi lembaga eksekutif, yudikatif, dan lembaga penyelenggara negara lainnya. Pada 20 September lalu, DPR dan pemerintah mengesahkan Rancangan Undang-Undang mengenai... Read More
Demokrasi Indonesia
Sejarah politik dan demokrasi Indonesia tak bisa ditolak berkait dengan sejarah partai politik. Sejarah lembaga modern ini mengambil peran cukup penting dalam pergerakan kemerdekaan, tetapi pada saat bersamaan juga menimbulkan masalah, pada pemerintahan kolonial di masa awal hingga masa pemerintahan lokal selepas kemerdekaan. Apa pun yang hendak dikatakan tentang signifikan atau vitalnya peran parpol dalam... Read More
Rp18 Miliar untuk Logistik Pemilukada
Banda Aceh | Harian Aceh – KIP Aceh mengalokasikan Rp18 miliar lebih untuk memenuhi kebutuhan logistik Pemilukada gubernur dan wakil gubernur Aceh. Sementara itu, 68 kandidat kepala daerah menjalani pemeriksaan kesehatan di RSUZA Banda Aceh, Sabtu (16/10) pagi ini. Komisioner KIP Aceh urusan logistik Robby Syahputra menjelaskan, dana Rp18 miliar lebih itu digunakan untuk membiayai... Read More
Oligarki Akan Subur
Jakarta, Kompas – Sistem proporsional tertutup yang diwacanakan beberapa partai politik dan pemikir politik dianggap kurang tepat diterapkan karena dikhawatirkan akan menyuburkan oligarki politik. Mayoritas parpol di parlemen pun mengusulkan sistem proporsional terbuka dipertahankan. Penilaian itu salah satunya disampaikan anggota Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tentang Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10... Read More