RUU PENYELENGGARA PEMILU: Pembahasan Buntu Lagi
Jakarta, Kompas – Untuk kesekian kali pembahasan dua masalah krusial dalam Rancangan Undang-Undang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum mengalami kebuntuan. Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah belum bersepakat sehingga memutuskan untuk menyelesaikannya dalam forum lobi. Dua masalah krusial yang belum juga mencapai kesepakatan itu adalah mengenai syarat calon anggota... Read More
Syarat Politik Pemimpin
Dewasa ini, mencari pemimpin politik bukan perkara mudah. Apalagi kita hidup di tengah demokrasi prosedural yang memungkinkan lolosnya seorang kandidat berdasarkan popularitas belaka. Pemimpin saat ini tidak lagi ditemukan, tetapi diciptakan. Kita tidak lagi peduli dengan syarat-syarat kepemimpinan yang harus dipenuhi. Kita hanya peduli dengan satu syarat yang tak dapat dielakkan bernama logistik. Di sini... Read More
Tujuan Parpol Itu Pemilu
Jakarta, Kompas – Partai-partai politik di Indonesia saat ini mengalami evolusi, terutama terkait dengan ideologi dan orientasi politik. Jika dahulu umumnya berbasis massa dengan ideologi jelas, kini partai berkembang menjadi partai elektoral yang semata bertujuan memenangi pemilu. Hal itu disampaikan pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Ari Dwipayana, dalam diskusi... Read More
Hari Idul Fitri Bisa Berbeda
JAKARTA, KOMPAS.com — Hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1432 Hijriah tahun 2011 ini bisa berbeda hari antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Muhammadiyah, yang berpatokan pada hisab (perhitungan), telah memutuskan, hari raya akan jatuh pada Selasa (30/8/2011). Sementara Nahdlatul Ulama masih menunggu rukyat (penglihatan) terhadap bulan, dan bisa jadi hari rayanya jatuh pada Rabu (31/8/2011).... Read More
Moratorium CPNS Dicurigai untuk Kepentingan 2014
JAKARTA — Pemerintah dinilai tidak memiliki konsep yang jelas untuk menyelesaian persoalan kepegawaian. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Yuna Farhan memberi contoh pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 16 Agustus 2011 yang menyebutkan akan menaikkan gaji PNS sebesar 10 persen pada 2012. Menurut Yuna, pernyataan tersebut bertentangn dengan... Read More
Empat Lembaga Akan Pantau Pilkada Aceh
Banda Aceh, (Analisa). Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) di Provinsi Aceh akan mendapat perhatian luas dari tim pemantau baik lokal, nasional, maupun internasional. Hingga Selasa (23/8), sudah ada empat lembaga yang mendaftar di Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh untuk memantau pesta demokrasi yang akan memilih satu pasangan gubernur/wakil gubernur dan 17 bupati/walikota di daerah itu.... Read More
Pemprov dan DPRA Diingatkan Tak Sibuk Urus Politik
Banda Aceh, (Analisa). Pemerintah Provinsi Aceh bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) diingatkan agar tidak terus menyibukkan diri hanya untuk mengurus persoalan politik menjelang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada), dan terkesan mengabaikan permasalahan ekonomi maupun yang menyangkut hajat hidup masyarakat banyak. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya qanun ataupun peraturan daerah (Perda) sebagai aturan turunan... Read More
Syarat Pendirian terlalu Berat, Parpol Baru Menjerit
JAKARTA–MICOM: Pendaftaran dan verifikasi partai politik telah resmi ditutup. Total parpol baru di Kementerian Hukum dan HAM sebanyak 14 parpol. Sedikitnya jumlah parpol baru itu ditengarai karena persyaratan pendirian yang terlalu berat. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Eksekutif CETRO Hadar N Gumay. Ia menilai wajar jumlah parpol baru yang mendaftar hanya 14. “Menurut saya biasa... Read More
Tim Pencitraan Demokrat Didominasi Aktivis Muda
JAKARTA–MICOM: Wakil Sekjen Demokrat Ramadhan Pohan mengatakan, tim komunikasi untuk mengembalikan citra Demokrat akan didominasi aktivis dan anak muda. Tim yang dibentuk pascalebaran nanti oleh Ketua Dewan Pembina Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut bekerja untuk mengembalikan citra Demokrat setelah dibombardir kesaksian Muhammad Nazaruddin. “Rencananya terdiri dari anak-anak muda. Tapi nama-nama belum ditentukan,” ujarnya di... Read More
Otonomi Gagal akibat Pilkada Buruk
Jakarta, kompas – Sepuluh tahun terakhir pelaksanaan otonomi daerah dinilai gagal akibat sistem pemilihan kepala daerah tidak mampu menempatkan calon terbaik. Padahal, dalam gagasan awalnya, otonomi daerah seharusnya mampu memajukan daerah sehingga kesejahteraan rakyat secara nasional terwujud. Demikian intisari orasi ilmiah Ryaas Rasyid dalam Sarwono Prawirohardjo Memorial Lecture XI di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta,... Read More