Rakyat Harus Berkontribusi
Partai Gerakan Indonesia Raya membuat gebrakan dengan kampanye merangkul petani dan nelayan pada Pemilihan Umum 2009. Partai Gerindra mengembalikan dan menyadarkan kembali akar keindonesiaan yang berawal dari masyarakat pedesaan sebagai petani dan nelayan. Ketua Umum Partai Gerinda Suhardi mengatakan, Pemilihan Umum Presiden Tahun 2014 merupakan waktu singkat, terutama untuk persiapan pemilu dan pendidikan politik. ”Kami... Read More
Rakyat Pragmatis dalam Pemilihan
Jakarta, Kompas – Rendahnya kesejahteraan rakyat ditengarai sebagai pemicu timbulnya budaya pragmatis di masyarakat. Namun, tidak sepantasnya masyarakat yang disalahkan atas maraknya praktik politik uang dalam pemilihan umum kepala daerah, yang pada akhirnya menjerat sejumlah kepala daerah menjadi tersangka atau terdakwa kasus korupsi. Pendapat itu dikatakan anggota Komisi II DPR, A Malik Haramain (Fraksi Partai Kebangkitan... Read More
Pilkada Serentak Menjadi Solusi
MALANG, KOMPAS – Pemilu kepala daerah secara serentak pada tingkat provinsi atau kabupaten/kota bisa membatasi ruang gerak petaruh atau investor yang biasa merajalela saat pilkada. Pembatasan juga diperlukan bagi bupati/wali kota/gubernur dalam soal biaya. ”Modal untuk membiayai semua kota dan kabupaten (dalam pilkada serentak) akan terlalu besar. Petaruh atau petualang politik, seperti tim sukses, yang berjalan... Read More
PROYEKSI POLITIK: Meraih Kepercayaan Rakyat
Saat berdiri tahun 2006, Partai Hati Nurani Rakyat identik dengan sosok ketua umumnya, Wiranto. Namun, disadari, hal itu tidak akan lestari. Hanura kini ingin menciptakan figur-figur muda yang diwacana- kan publik. Langkah selanjutnya adalah konsolidasi partai agar bisa membangun jaringan akar rumput. Berikut cerita Ketua Umum Partai Hanura Wiranto tentang target Hanura untuk eksis dan... Read More
Suhu Politik Jelang 2014 Memanas Sejak 2011
VIVAnews – Suhu politik jelang Pemilu 2014 diprediksi mulai memanas pada 2011 ini. Tarik ulur kepentingan akan kian runcing, terutama diantara partai koalisi pendukung pemerintahan SBY. “Sulit mengharapkan koalisi solid,” kata CEO Polmark Indonesia, Eep Saefulloh Fatah dalam jumpa pers di Hotel Atlet Century, Kamis 20 Januari 2011. Menurut Eep, enam tahun lebih memimpin, Yudhoyono... Read More
Kaum Muda Terjebak Politik Transaksional
JAKARTA–MICOM: Proses rekrutmen calon pemimpin dari kaum muda melalui partai politik maupun organisasi kepemudaan belum memengaruhi kebijakan nasional. Politik transaksional maupun dinastokrasi (politik dinasti) masih mewarnai proses regenerasi kepemimpinan dari daerah hingga pusat. Hal itu merupakan benang merah dari Diskusi Politik Youthspeak: Political Outlook 2011, di Jakarta, Rabu, (19/1). Hadir pembicara dari sejumlah tokoh pemuda berbagai ormas... Read More
Tak Ada Parpol Yang Dominan Menang di Pemilukada 2010
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Manajer PolMark Indonesia Research Center (PRC), Eko Bambang Subiantoro menegaskan, sesuai studi hasil pemilukada 2010, tidak ada satu partai. Politik yang dominan memenangkan pemilukada tanpa melakukan koalisi. “Kemenangan Demokrat yang hampir merata di pemilu legislatif 2009, ternyata tidak menjamin kemenangan kandidatnya dalam pemilukada 2010,” terang Eko Bambang di Hotel Atlet Century, Jakarta,... Read More
Dinamika Politik Kian Tak Tenang
Jakarta, Kompas – Dinamika politik nasional belakangan ini cenderung semakin tidak tenang karena langsung mengarah kepada kontestasi. Keadaan ini, antara lain, dipicu oleh sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang cenderung tidak tegas atau menunda-nunda menyelesaikan sejumlah persoalan penting. ”Idealnya, dinamika politik itu memakai rumus 212. Dua tahun bulan madu, satu tahun konsolidasi, dan dua tahun kontestasi.... Read More
Politik Uang Tak Jamin Calon Menang
Jakarta, Kompas – Politik uang dalam pemilihan umum kepala daerah tidak menjamin seorang calon bisa menang. Namun, politik uang sering dijadikan pilihan bagi calon kepala daerah yang tidak mempunyai popularitas. Survei Polmark Indonesia tentang persepsi masyarakat terhadap politik uang dalam pilkada 2010 menunjukkan, 40 persen responden menolak pemberian uang kandidat; 36 persen menerima uang, tetapi tidak... Read More
MK Setuju Pengunduran Diri Incumbent Diatur dalam UU Pemilu Kada
JAKARTA–MICOM: Hakim Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar mendukung rencana Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi untuk kembali memasukkan syarat incumbentmundur dalam revisi UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. “Itu baik menurut saya, untuk menyehatkan demokrasi, serta menimalisasi penyimpangan penggunaan anggaran dan menghindari proyek yang tidak tepat sasaran,” ujar Akil dalam pesan singkatnya, Senin (17/1). Mendagri Gamawan Fauzi berencana kembali... Read More