Pemeriksaan Keuangan Daerah Merupakan Kebutuhan Eksekutif
M.Nizar Abdurrani ?The Globe Journal Banda Aceh – Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada dasarnya merupakan kebutuhan pihak eksekutif. Hal ini agar laporan keuangan tersebut dapat dinilai kewajarannya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntasi pemerintahan dan sebagai bahan evaluasi dan pertanggung jawaban anggaran.
Aceh Terbanyak Mendapat Prediket WTP di Indonesia
M.Nizar Abdurrani ?The Globe Journal Banda Aceh – Propinsi Aceh merupakan daerah yang mendapat prediket opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK). Dari 24 entitas yang ada, 5 kabupaten/kota telah mendapat prediket WTP. Meraih opini WTP bukan berarti daerah tersebut bebas dari penyimpangan.
KPU: Bukti Mega-Prabowo dan JK-Wiranto Tidak Resmi
JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebut bahwa bukti-bukti yang disodorkan kubu dua pasangan calon, yaitu Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto dan Jusuf Kalla-Wiranto, ke Mahkamah Konstitusi (MK) tidak resmi. Pasalnya, bukti kecurangan pilpres yang diajukan tersebut merupakan data dari pasangan tim kampanye nasional dan tidak sesuai dengan UU dan Peraturan KPU.
Dahsyatnya Kekuatan Pembaca di Era Internet
Jakarta – Saat ini telah terjadi pergeseran perilaku masyarakat dalam tren pengkonsumsi konten. Awalnya mereka berperan hanya sebagai konsumen yang pasif menerima informasi, kemudian bergeser menjadi konsumen dan produsen. Kini masyarakat memiliki kekuatan untuk berperan sebagai produsen, konsumen, maupun kolaborasi keduanya.
Kampanye Negatif Harus Dilegalkan
JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Eksekutif Fastcomm Ipang Wahid menilai, kampanye negatif (negatif campaign) dalam komunikasi politik harus dilegalkan karena masyarakat berhak untuk mengetahui rekam jejak para calon kandidat yang akan dipilihnya dalam setiap proses pemilu.
Gugatan Pilpres, Jangan Campur Adukkan Politik dengan Hukum
JAKARTA, KOMPAS.com — Rektor Universitas Paramadina, Anies Baswedan, meminta kepada para kandidat capres-cawapres agar tidak mencampuradukkan proses politik dengan proses hukum. Pasalnya, antara proses politik dan proses hukum merupakan dua hal yang sangat berbeda.
Azyumardi: Forum Rektor Tak Proporsional
JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Ciputat, Jakarta, Azyumardi Azra menilai pernyataan Forum Rektor Indonesia yang meyakini tidak ada alasan mendelegitimasi Pilpres 2009 meski masih dijumpai berbagai cacat, kekurangan, kesalahan, kekurangtelitian, dan kealpaan dalam penyelenggaraannya, tidak proporsional, mendahului ke putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan terlalu bersemangat. Hal itu diungkapkan Azyumardi... Read More
Demokrat Mulai Lakukan Seleksi Kandidat Ketua DPR
Jakarta, (tvOne)-Ketua Partai Demokrat, Muhammad Jafar Hafsah, mengatakan Partai Demokrat melakukan seleksi internal guna menentukan kandidat Ketua DPR periode 2009-2014. “Seleksi jelas ada di internal PD, semacam uji kelayakan dan kepatutan dan setelah itu lalu diajukan dan dikomunikasikan kepada Dewan Pembina Partai Demokrat, Pak SBY. Jadi tergantung SBY nantinya,” katanya usai diskusi diskusi “Kabinet Baru... Read More
Andi Mallarangeng: Tak Mungkin Pilpres Ulang
Jakarta, (tvOne)-Juru Bicara Kepresidenan, Andi Mallarangeng, mengatakan, permintaan kubu capres Megawati Soekarnoputri dan Jusuf Kalla kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membatalkan hasil Pilpres 8 Juli dan menggelar pilpres ulang adalah sesuatu yang tidak mungkin.
Survai LSI: 65,4 Persen Responden Menyatakan Pilpres Berlangsung Jurdil
Jakarta (tvOne)-Opini publik ternyata tidak sama dengan pendapat para pasangan capres-cawapres (JK-Wiranto, dan Megawati-Prabowo). Setidaknya itulah yang tergambar dari hasil survai yang diumumkan Lembaga Survai Indonesia (LSI), Rabu (29/7). Menurut survai LSI, sebanyak 65,4% responden menyatakan Pilpres 2009 berlangsung sangat bebas dan jurdil.