Puluhan bakal caleg PPP Aceh teken kontrak politik

ANDA ACEH – Sebanyak 80 bakal calon legislatif (caleg) dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPW Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) menandatangani kontrak politik sebagai salah satu syarat untuk menjadi caleg dari partai tersebut.

“Kontrak politik caleg yang akan maju dalam Pemilu legislatif 2009 itu telah kami lakukan pada Minggu (10/8) yang disaksikan para pengurus DPW PPP Provinsi NAD,” Ketua DPW PPP NAD, M Faisal Amin, di Banda Aceh, Senin.

Tujuh butir kontrak politik yang ditandatangani bakal caleg PPP NAD itu antara lain berbunyi setiap caleg wajib menjunjung tinggi moralitas dan integritas sesuai dengan nilai-nilai ajaran dan Syariat Islam.

Para bakal caleg harus setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar (UUD) 1945.

Caleg yang terpilih dalam Pemilu 2009, harus mampu menjalankan tugas dan fungsi legislatif secara penuh waktu serta profesional serta berkoordinasi dengan fraksi PPP dan Pelaksana Harian DPW PPP NAD.

Dalam kontrak politik tersebut, jika terpilih maka para caleg diminta tetap membangun komunikasi politik serta pembinaan terhadap konstituen di daerah pemilihan (DP) masing-masing.

Faisal Amin minta para bakal caleg agar tetap berkomitmen teguh pada partai dan berupaya keras untuk memperoleh kursi pada Pemilu legislatif 2009.

“Namun, partai tidak menginginkan para caleg menghalalkan berbagai cara untuk meraih suara terbanyak, tapi lakukan semua itu dengan kerja keras dan mengedepankan cara santun, sehingga masyarakat akan tertarik untuk memilih anda,” katanya.

Dia menyebutkan PPP telah menargetkan dapat memperoleh suara sebesar 15 persen untuk kursi di DPR dan 25 persen di provinsi (DPR Aceh) serta DPR kabupaten/kota di daerah ini.

Ketua Lajnah Pemenangan Pemilu Legislatif (LP2L) PPP, Edward M Nur, menjelaskan sebanyak 80 bakal caleg yang menandatangani kontrak politik itu sebanyak 90 persen diantaranya adalah laki-laki dan 10 persen perempuan.

“Kita tetap komit dengan peraturan yang mengharusnya partai memberi porsi 30 persen kepada kaum perempuan. Tapi, setelah pendaftaran kami buka, maka sedikit sekali kaum perempuan yang mendaftar,” katanya.

Ia menjelaskan, rekrutmen yang dilakukan PPP untuk para caleg sangat terbuka bagi masyarakat luas dari berbagai profesi yang ada di provinsi ujung paling barat Indonesia ini.

“Jadi tidak hanya mengajukan caleg dari intern partai, tapi membuka kesempatan luas kepada publik di luar partai dalam proses rekrutmen caleg yang akan maju ke Pemilu 2009,” tambahnya.

Source : Harian Waspada

Leave a Reply