Terapkan Kampanye Cerdas, Mawardi – Illiza Targetkan 75 Persen Suara Perempuan

BANDA ACEH – Pasangan kandidat wali kota-wakil wali kota Banda Aceh, Mawardy Nurdin dan Illiza Saaduddin Djamal, optimis mampu merebut kembali hati masyarakat Banda Aceh pada 9 April mendatang. Indikasi ini dilihat dari sikap antusias dan semangat masyarakat yang menginginkan pasangan  kandidat ini agar kembali memimpin Banda Aceh.

Hal itu dikatakan Arif Fadillah, Ketua Tim Pemenangan Mawardi – Illiza kepada The Atjeh Post, Jumat 2 Maret 2012. Menurut Arif masyarakat sekarang sudah cerdas.

“Dalam menentukan pilihan mereka lebih melihat pada bukti-bukti maupun visi misi kandidat itu sendiri. Karena itu untuk mendapatkan hati mereka tidak perlu lagi dilakukan dengan cara-cara yang tidak etis,” ujarnya.

Lebih lanjut Arif mengatakan bila masih ada yang berusaha mendapatkan suara rakyat dengan cara politik uang atau membagi-bagikan sembako itu tak lain adalah upaya pembodohan masyarakat itu sendiri. “Dalam kampanye modern cara-cara seperti itu sudah lama ditinggalkan. Masyarakat jangan mau dibodoh-bodohi lagi dengan cara diberi sembako atau uang,” katanya.

Mengenai hal itu, kata Arif, timnya akan menerapkan pola kampanye cerdas dan santun, yaitu dengan tidak melakukan intimidasi dan politik uang. “Karena politik itu sendiri merupakan bagian dari pendidikan masyarakat,” ujarnya.

Bila pada periode sebelumnya pasangan Mawardi – Illiza menaruh fokus pada perbaikan infrastruktur, kata Arif, maka untuk kali ini mereka menaruh perhatian serius pada sistem pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan.

Misalnya, kata Arif, dengan memberikan kemudahan dalam modal usaha untuk home industri. Berkaitan dengan hal ini sejak periode lalu Mawardi Nurdin sudah menghapuskan retribusi pelayanan perizinan bagi masyarakat Banda Aceh. “Terobosan ini sangat menguntungkan masyarakat, karena mereka tidak perlu mengeluarkan biaya apa-apa untuk pengurusan izin usaha mereka seperti SIUP dan SITU,” ujarnya.

Begitu pula dengan optimalisasi peran perempuan. Untuk memperkuat peran perempuan dalam pembangunan kota, sebelumnya pasangan ini telah merintis terbentuknya Balee Inong. Fungsi Balee Inong ini penting dalam membentuk Musrena atau Musyawarah Rencana Kerja Perempuan, sebagai penjaringan aspirasi perempuan di kecamatan.
Gagasan-gagasan yang dirumuskan dalam Musrena ini akan dibawa ke Musrembang (Musyawarah rencana pembangunan). “Sehingga hak-hak suara perempuan dalam pembangunan tidak terabaikan.”

Mengenai suara perempuan, pasangan ini optimis menargetkan 75 persen suara akan mereka raih. Angka yang sama juga ditetapkan untuk total daftar pemilih tetap dari 160 ribu pemilih di Kota Banda Aceh.

Untuk mengegolkan Mawardi – Illiza hingga kini, kata Arif, setidaknya mereka memiliki seribu orang anggota tim sukses yang siap terjun. Dari jumlah tersebut 200 orang terpusat di Anjongan Mawardi – Illiza yang ada di Jalan P. Nyak Makam, Lambhuk. Sedangkan 900 lainnya tersebar di sembilan kecamatan di Banda Aceh dengan masing-masing kecamatan menyiapkan 100 orang. “Jumlah ini belum termasuk dengan jumlah relawan dan simpatisan yang terdiri dari profesional, paguyuban, dan mahasiswa,” kata Arif.[]

Source : Atjehpost.com

Jalan Tengah Best Western dan Baiturrahman

Dalam dua pekan ini, publik Aceh dan khususnya warga kota Banda Aceh tengah hangat-hangatnya membicarakan rencana walikota yang akan memberikan izin pendirian  Best Western Hotel yang akan berdiri secara berhampiran dengan Mesjid Raya Baiturrahman (MRB). Rencana ini telah mendapat banyak sorotan dari berbagai kalangan di Aceh, mulai dari ulama, cendekiawan, mahasiswa, akademisi, politisi dan bahkan juga para pemuka masyarakat. Terutama kecemasan berbagai pihak akan timbulnya efek negatif yang secara langsung akan mengganggu ketenteraman dan kenyamanan masyarakat kota Banda Aceh dalam melaksanakan kegiatan ibadah di MRB.

Walau sebelumnya Ketua DPRK Banda Aceh telah bersuara bahwa hotel ini akan dijalankan secara Islami, tetapi hal ini belum memberikan jaminan secara jelas kepada masyarakat. Akibat ketidakjelasan dan dipenuhi kesimpang-siuran manajemen kebijakan pembangunan dan pengelolaan hotel inilah yang sesungguhnya menjadi punca masalah tersebut.

Tulisan ini mencoba sedikit memberikan masukan jalan tengah sebagai bagian alternatif diskusi tentang rencana pembangunan hotel tersebut di Banda Aceh. Terlepas dari ada tidaknya berbagai kepentingan politis dan lingkungan serta lainnya, menurut penulis kalau memang ingin jujur dan ikhlas mendirikan hotel di samping MRB mestinya komunikasi dan mencari solusi secara aktif dilakukan oleh pemerintah dan perusahaan tersebut, sekaligus ini modal investasi sosial mereka kini dan untuk masa yang akan datang. Sehingga kecemasan-kecemasan yang dipertanyakan warga kota dapat dijelaskan dan diuraikan dengan sejumlah komitmen-komitmen yang patut dipenuhi oleh pemerintah dan manajemen perusahaan pemilik hotel tersebut.

Beberapa jalan tengah yang menjadi kajian penting menurut penulis adalah, kalau kita berpandangan contohlah hotel-hotel yang ada di Saudi Arabia (Mekkah dan Madinah) yang semuanya berhampiran dengan mesjid-mesjid mulia (Masjidil Haram dan Mesjis Nabawi) atau hotel-hotel yang berdekatan dengan mesjid di Negeri Kelantan, Malaysia (salah satu negeri bersyariat Islam di Malaysia). Mereka sah-sah saja berjalan dengan baik antara keduanya, yang disertai sejumlah aturan yang ketat.

Lebih lanjut tentu hal ini membutuhkan diskusi yang lebih mendalam dan dapat menjadi cikal bakal pembuatan Qanun tentang pendirian dan perizinan pembangunan hotel di Aceh atau khususnya Banda Aceh dengan berwawasan syariat tentunya. Jadi, bukan sekedar menolak atau menerima begitu saja pemberian izin atas pendirian hotel tersebut. Masalah ini lebih kepada komitmen dan aturan hukum yang jelas. Ini yang pertama.

Kedua, dapat pula mencontoh model Hotel Sofyan yang saat ini ada di Jakarta. Hotel Sofyan ini memiliki pengawas Syariah-nya, jadi ada semacam Dewan Syariah dalam manajemen pengelolaan hotelnya. Sehingga segala seuatu berkaitan kebijakan, operasional, manajemen, pengelolaan, keuangan, semuanya berbasiskan pandangan syariah, semua transaksi berlaku secara syariah. Ini juga dapat mencegah perilaku atau tindakan yang mengarah kepada maksiat yang mungkin akan terjadi atau sengaja ditolerir oleh manajemen hotel.

Dewan Syariah hotel termasuk dalam bagian manajerial hotel, sehingga setiap kebijakan mestilah memenuhi aturan syariat itu sendiri. Dewan Syariah ini dapat dipilih dari MPU, IKADI, HUDA atau ulama lainnya, lebih baik lagi yang mengerti tentang perekonomian syariah.

Ketiga, kalau perusahaan hotel itu berniat untuk menambah warna syiar MRB, sebaiknya pilihan nama juga lebih menunjukkan sikap keberpihakannya pada nilai-nilai religi atau keacehan, termasuk arsitektur, pelayanan, dan asesoris hotel dipenuhi dengan nuansa keislaman, sehingga dengan sendirinya, suasana hotel seperti nuansa mesjid. Di antaranya ornamental, hiasan dan lainnya bernuansa Islam dan atau keacehan. Jadi dari segi nama menyebutkan nama Islam, bukan best western yang berbau kebaratan, dan isi hotel semuanya penuh dengan warna-warna islam. Pilihlah nama seperti Hotel Baiturrahhim, Hotel Riyadhusshalihin, Hotel Seuramoe atau Hotel Geutanyoe yang lebih bernuansa Islami dan keacehan. Memberi nama yang kebaratan ini secara tidak langsung ingin menunjukkan kepentingan lain yang juga mengarah secara sengaja untuk mengganggu terhadap nilai-nilai yang menjauhi kearifan lokal di Aceh.

Keempat, program-program manajemen pihak hotel ke depannya diharapkan mendukung wisata religi di Banda Aceh. Misalnya menawarkan paket ibadah, pasantren kilat, training keislaman, zikir akbar, wisata mesjid dan lainnya. Termasuk yang juga penting adalah sarana dan prasarana untuk mendukung program religi ini cukup tersedia dengan baik dari manajemen hotel itu sendiri. Dan lebih baik lagi program-program religi ini disinkronisasikan dengan program-program yang sudah direncanakan oleh pengurus MRB. Sehingga keduanya saling mengisi dan saling memberi manfaat. Komitmen ini yang mesti dibangun dari awal tentunya.

Kelima, makanan dan minuman. Ini adalah persoalan strategis bagi sebuah hotel. Pihak perusahaan dan manajemen mesti menjamin bahwa hotel ini memiliki makanan dan minuman yang bersertifikasi halal untuk disajikan kepada para pelanggan/tamu hotel. Dan lebih baik lagi juga memenuhi standarisasi makanan halalan thayyiban, seperti adanya jaminan sistem Analisis Haram dan Pengendalian Titik Kritis (Haram Analysis Critical Control Point atau HrACCP) dan sistem Analisis Bahaya dan Pengendalian Titik Kritis (Hazard Analysis Critical Control Point atau HACCP). HrACCP adalah sebuah sistem untuk mencegah terproduksinya barang haram sedangkan HACCP adalah sistem untuk mencegah terproduksinya barang berbahaya bagi kesehatan dengan cara melakukan tindakan pencegahan sedini mungkin melalui serangkaian proses. Jadi sertifikasi halal, sistem HrACCP dan HACCP adalah sebuah standarisasi yang sudah banyak digunakan di berbagai manajemen hotel dan industri produksi makanan/minuman di seluruh dunia.

Keenam, membayar zakat. Pihak pemerintah kota dan manajemen/perusahaan hotel membuat komitmen bersama agar hotel tersebut membayarkan zakatnya melalui lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah melalui badan atau lembaga amil zakat yang ada di Aceh. Jadi penambahan zakat yang berfungsi untuk membantu kalangan fakir dan miskin lainnya akan bertambah, seiring dengan bertambah majunya perkembangan hotel ini sendiri. Sehingga pilihan masyarakat menengah ke atas untuk membuat kegiatan dan perhelatan dapat memilih hotel berbintang yang membayar zakat. Selain mendapatkan kepuasan layanan dari manajemen hotel, pelanggan atau tamu juga berpahala karena telah berkontribusi untuk menambah penambahan pemasukan zakat di Banda Aceh khususnya.

Saya kira ini mungkin beberapa masukan alternatif yang saya sebut sebagai jalan tengah antara hotel dan mesjid, sekali lagi bukan hanya sekedar menolak atau mendukung sebuah kebijakan. Tapi sebuah kajian kritis yang diharapkan akan lebih memberi manfaat bagi semua pihak. Wallahu’alam bissahawab.[]

*Oleh Rahmat Fadhil ,Penulis; Pemerhati Sosial Kemasyarakatan dan Manajemen Kebijakan

Source : Harian Aceh

Pengeluaran Warga Banda Aceh Rp 1,13 Juta/Orang

BANDA ACEH – hasil survey Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh tahun 2010, pengeluaran uang warga Kota Banda Aceh paling besar dibanding daerah-daerah lainnya. Rata-rata mencapai Rp 1.138.205/bulan. Sedangkan di Kabupaten Aceh Besar hanya Rp 631.000/bulan dan provinsi Rp 526.000/bulan.

“Ini salah satu indikator untuk mengukur dan melihat kesejahteraan dalam perspektif ekonomi,” kata Asisten Deputi Bidang Pengarusutamaan Kebijakan dan Penganggaran Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Hadi Santoso, Senin (19/12).

Hadi Santoso hadir sebagai pembicara pada acara konsultasi Publik Indeks Kesejahteraan Rakyat (IKraR), sebagai cara pandang baru mengukur kesejahteraan rakyat Indonesia. Hadir juga Senior Policy Advisory for Poverty/Coodinator SAPA Program, Fakhrulsyah Mega, Waki Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal SE, dan BPS Kota Banda Aceh.

Hadi menambahkan, banyak indikator yang bisa dilakukan sebagai tolak ukur untuk mengukur kesejahteraan rakyat di suatu daerah. Dimensi keadilan ekonomi (kesempatan kerja/hak atas pekerjaan), dimensi keadilan sosial (kualitas hidup warga), dan dimensi demokrasi (keadilan hukum dan kedaulatan warga). Tiga dimensi inilah sebagai acuan untuk melihat suatu daerah itu hijau (terbaik) atau merah (terburuk).

“Banda Aceh sudah ada di jalur hijau. Salah satu tadi yang disebutkan pengeluaran per kapita per jiwa per bulan paling tinggi dibandingkan daerah lain di Aceh. Itu mencerminkan kesejahteraan rakyatnya. Karena uang yang dibelanjakan dari kerja masyarakat. Artinya dari sisi pemerintahan, Pemko melindungi rakyatnya untuk mengakses sumber-sumber pekerjaan, sehingga ekonominya hidup,” katanya lagi.

Sementara itu, Illiza mengatakan, meski Kota Banda Aceh berada di jalur hijau, terbaik kesejahteraan masyarakatnya. Namun kata dia, Pemko Banda Aceh tetap memiliki PR untuk mempetakan wilayah-wilayah yang belum merata dimensi keadilan sosial, keadilan ekonomi, dan demokrasi.(c47)

Source : Serambi Indonesia

Lowongan kerja Mutual+

Perusahaan kami bergerak dibidang Sumber Daya Manusia membutuhkan kandidat untuk kebutuhan internal di perusahaan kami untuk menempati jabatan:

  •  RELATION OFFICER (RO)
  •  RECRUITMENT OFFICER (REC)

KUALIFIKASI :

  •  Pria dan Wanita, usia max. 27 tahun
  •  Diploma III Segala Jurusan (RO), S1 Psikologi (REC)
  •  Dapat mengoperasikan komputer
  •  Penampilan menarik, berat dan tinggi badan proposional
  •  Komunikatif
  •  Energik dan ulet
  •  Untuk penempatan di Kota BANDA ACEH dan MEDAN

Kirimkan lamaran lengkap beserta pas photo terbaru 4 x 6 (2 Lembar) dan foto seluruh badan ukuran postcard dengan mencantumkan kode jabatan disudut kanan atas amplop lamaran dan bisa dikirimkan atau diantarkan langsung ke alamat:

PT. MUTUALPLUS GLOBAL RESOURCES
Komp.Graha Niaga B-2
Jl.Yos Sudarso No.20, Medan 20114
atau di email ke alamat : medan@mutualplus.co.id (max.500 kb)

KIP Banda Aceh Sosialisasi Pemilukada

Banda Aceh – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Banda Aceh menggelar sosialisasi tahapan Pemilukada kepada kalangan mahasiswa, Ormas, OKP di Hotel Diana, Kuta Alam, Banda Aceh, Selasa (18/10).

Ketua KIP Banda Aceh, Aidil Azhari, berharap melalui sosialisasi tersebut para mahasiswa, Ormas dan OKP menyukseskan Pemilukada dan berlangsung damai. Sosialisasi tersebut dihadiri oleh puluhan peserta dari perwakilan lembaga di Banda Aceh.

“Untuk kota Banda Aceh mudah-mudahan berjalan lancar, saya harapkan Ormas, OKP mengawal pemilu di Banda Aceh,” ujarnya sembari berharap para mahasiswa memberikan pemahaman kepada masyarakat agar ikut serta dalam Pemilukada.

Ketua Pokja Sosialisasi dan Kampanye KIP Kota Banda Aceh, Munawar Syah saat menjawab pertanyaan dari seorang peserta terkait kampanye di dunia mangatakan, hingga kini belum ada peraturan yang mengatur kampanye di jejaring sosial.

“Belum ada ketentuan yang spesifik yang mengatur tentang ini. Kami baru menerima surat dari komisi penyiaran, namun tak ada aturan kampanye di media sosial,” sebut Munawar Syah. [Zier]

PKS Usung Aminullah Usman Cawalkot Banda Aceh

Banda Aceh – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akhirnya mengusung Aminullah Usman untuk calon walikota Banda Aceh. Dukungan untuk Aminullah Usman dibuat setelah turun keputusan dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS, melalui proses komunikasi yang sangat intensif yang dilakukan dengan beberapa pihak dan antar partai, dan juga mengingat jadwal pendaftaran tinggal satu hari lagi.

Komunikasi intensif itu akhirnya bertemu pada satu kesepakatan bahwa perlu kebersamaan dan kekompakan luar biasa antara kelompok masyarakat untuk membangun kota Banda Aceh. Kota Banda Aceh butuh sebuah gerakan dan arus besar untuk memastikan menjadi kota yang islami, modern, dan maju tanpa meninggalkan akar budaya masyarakat.

“Karena itulah, PKS Banda Aceh melihat bahwa arus besar ini perlu didukung dan diperkuat, sehingga PKS merasa tidak harus membuat ‘kutub’ baru dalam kompetisi pemilihan Walikota,”kata Dewan Pengurus Daerah (DPD) Banda Aceh, Subhan S. Ag secara tertulis kepada The Globe Journal, Kamis malam (6/10).

Menurut Subhan, keputusan PKS untuk bergabung dengan Kutub Aminullah adalah karena kesamaan visi dan misi, keterbukaan komunikasi yang dibangun, intensifnya pertemuan yang bisa digelar, dimana hal itu kemudian membuat banyak titik temu dan cara rasa yang sama antara PKS dengan kandidat yang diusung.

Adapun alasan kongkrit yang mendasari keputusan mengusung Aminullah Usman, muncul statement kandidat bahwa ada keinginan besar untuk menjadi bagian dari keluarga besar PKS. Hal ini kemudian menjadi point positif bagi PKS dalam menilai dan membangun komunikasi untuk menjadi lebih intensif dengan Aminullah.

“Kesamaan secara phsikologis yang terbentuk tersebut, kemudian didukung oleh kenyamanan PKS dengan konsep dan visi misi yang diusung oleh Bapak Aminullah Usman,” lanjut Subhan.

Empat hal yang membuat PKS tertarik dengan Aminullah, yang pertama penguatan pada implementasi Syariat Islam secara kaffah, peningkatan dan pemerataan pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat

Sementara hasil survey yang dilakukan secara resmi melalui lembaga survey kredibel dan independen LP3ES, menunjukkan nama Aminullah Usman merupakan salah satu kandidat yang memiliki tingkat elektabilitas yang tinggi. Fakta survey ini kemudian didukung oleh survey terakhir yang dibuat oleh PKS dimana hasil survey tersebut menunjukkan bahwa trend suara elektabilitas Aminullah Usman terus menanjak, disaat elektabilitas kandidat yang lain menujukkan suara yang stagnan.

Terkait dengan tahapan Pilkada yang sudah disosialisasikan oleh KIP Aceh, hingga saat ini tidak ada perubahan dan keputusan lain dari Pemerintah Pusat, maka PKS Kota Banda Aceh akan mengikuti prosedur dan tahapan tersebut dengan rencana mendaftarkan kandidat secara bersama-sama dengan Parpol koalisi lainnya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Source : The Globe Journal

Muzakir Manaf Bekukan PA Kota

BANDA ACEH – Ketua Umum Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh (PA) Muzakir Manaf, mengeluarkan keputusan cukup mengejutkan dengan membekukan kepengurusan DPW PA Kota Banda Aceh. Tidak hanya itu, Muzakir juga meminta DPRK Banda Aceh untuk membatalkan surat DPW PA Kota Banda Aceh tentang penunjukan wakil ketua DPRK Banda Aceh dari PA, menggantikan Basyaruddin alias Abu Sara yang sedang dalam proses PAW.

Keputusan itu dituangkan Muzakir Manaf dalam surat bernomor: 042/DPA-PA/IX/2011 dengan perihal “Pembatalan Surat dan Pembekuan DPW-PA Kota Banda Aceh.” Surat dua halaman itu turut ditandatangani oleh Sekjen DPA PA Muhammad Yahya.

Dalam surat tertanggal, 21 September 2011 yang fotokopinya diperoleh Serambi Kamis (22/9) kemarin, DPA PA menyatakan, pembekuan DPW-PA Kota Banda Aceh dilakukan karena beberapa alasan. Di antaranya terjadi kekosongan kursi ketua DPW PA Kota Banda Aceh, juga karena DPW-PA Kota melanggar AD-ART partai dengan mengusulkan H T Tarmizi sebagai Wakil Ketua DPRK Banda Aceh, menggantikan Abu Sara. Menurut Muzakir, keputusan PA Kota itu tanpa musyawarah dengan pengurus DPA-PA.

Juru Bicara PA Pusat, Fachrul Razi yang dihubungi Serambi membenarkan adanya surat permintaan pembatalan penunjukan wakil ketua DPRK Banda Aceh yang akan menggantikan posisi Basyaruddin alias Abu Sara, dan pembekuan kepengurusan DPW PA Kota Banda Aceh.

“Surat usulan PAW Abu Sara dari Wakil Ketua DPRK Banda Aceh yang diusulkan ganti kepada Tarmizi, secara mekanisme melanggar AD-ART PA karena kewenangan mengusulkan Wakil Ketua DPRK PAW itu ada pada DPP-PA. Apalagi usulan DPW-PA Banda Aceh itu tak dimusyawarahkan dengan DPP-PA,” kata Jubir DPP-PA, Fachrul Razi menjawab Serambi malam tadi.

Menurut Fachrul Razi, sesuai yang tercantum dalam surat itu, DPP-PA tetap mengusulkan Edi Aryansyah menggantikan Abu Sara sebagai angota DPRK. Karena Edi Aryansyah, meraup suara kedua terbanyak, setelah Abu Sara untuk daerah pemilihan Kutaraja dan Meuraxa.

“Sedangkan untuk posisi Wakil Ketua, nanti dimusyawarahkan kembali oleh DPA-PA siapa yang berhak di antara anggota DPRK Banda Aceh dari Fraksi PA. Adapun usulan penetapan PAW Abu Sara yang telah diparipurnakan dewan prosesnya terus dilanjutkan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Fachrul mengatakan karena persoalan itu juga, DPW-PA Kota Banda Aceh dibekukan. Sedangkan Ketua DPW-PA Banda Aceh, Hidayatullah sudah duluan mengundurkan diri.

“Selama belum dibentuknya kepengurusan baru DPW-PA Banda Aceh, untuk sementara kepengurusan dan segala sesuatu menyangkut administrasi akan dikendalikan langsung DPP-PA. Begitu juga kepengurusan Dewan Pimpinan Sago (DPS) PA Banda Aceh untuk sementara tunduk kepada DPP-PA. Surat itu berlaku sejak ditandatangani,” jelas  Fachrul, mengutip isi surat tersebut. (sal)

Source : Serambi Indonesia

Posted with WordPress for BlackBerry.

Museum Tsunami Aceh Kosong Melompong

BANDA ACEH, KOMPAS.com — Museum Tsunami Aceh di Kota Banda Aceh, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sejak diresmikan pada 23 Februari oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sampai sekarang belum difungsikan karena ruangan-ruangan museum masih kosong melompong.

Pengamatan Kompas, bangunan megah dengan tampak luar seperti kapal besar di kawasan pusat kota itu hanya digunakan oleh warga untuk tempat istirahat. Kolam di bagian bawah tak ada ikan-ikan sehingga berpotensi menjadi sarang nyamuk DBD.
Continue reading