Demokrasi Bisa Disesuaikan Budaya Lokal

Jakarta, Kompas – Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengatakan, proses demokrasi yang dijalani Indonesia dan Malaysia sama-sama belum matang. Kedua negara ini masih menerapkan demokrasi yang langsung diadopsi dari Barat.

”Padahal, pelaksanaan demokrasi ini bisa disesuaikan dengan budaya lokal masyarakatnya,” kata Mahathir, Kamis (8/11), saat memberikan kuliah umum di Universitas Mercu Buana (UMB), Jakarta. Continue reading

Perlu Kehadiran Calon Perseorangan

Jakarta, Kompas – Pengajar ilmu politik Universitas Gadjah Mada, Ari Dwipayana, tidak setuju jika gubernur dipilih oleh DPRD karena praktis tidak ada lagi peluang bagi calon perseorangan maju. Kalaupun ada calon perseorangan yang lolos berkompetisi, dalam logika sederhana, amat kecil kemungkinan anggota DPRD yang juga wakil partai akan memilih kandidat perseorangan.

”Kesimpulannya, calon perseorangan tidak punya ruang atau peluang politik dalam sistem pemilihan oleh DPRD,” ujar Ari, Sabtu (4/8).
Continue reading

“Fashion Democracy”

Demokrasi adalah pembeda sekaligus penegas. Disebut pembeda karena demokrasi didasari the constitution of the people, bukan the people of the constitution seperti dalam kemonarkian.

Sebagai penegas, demokrasi menyatakan, ”kekuasaan paling tinggi dipegang rakyat.” Namun, di dalam kultur demokrasi yang masih ambigu seperti di Indonesia, penegasan supremasi rakyat ini menjadi problematis.

Pernyataan Menko Polhukam Djoko Suyanto, saat diminta responsnya menyikapi penolakan masyarakat atas rencana kenaikan BBM, menggambarkan problematika itu. Mungkin dipaksa oleh klaim ”Indonesia adalah negara demokratis”, Menko Polhukam mempersilakan masyarakat menggelar aksi demonstrasi jika tidak puas dengan kebijakan kenaikan harga BBM.

”Dalam suatu rumah tangga, jika orangtua kesulitan mengatur uang, anak-anak harus ikut prihatin,” ujar Djoko Suyanto.

Pernyataan cacat

Ada dua cacat dalam pernyataan Menko Polhukam tersebut. Pertama, penyertaan partisipasi rakyat hanya di ruas jalanan kota, tempat yang seperti sengaja disediakan untuk rakyat berbaku hantam. Rakyat tidak diajar berpartisipasi secara riil: bagaimana berkomunikasi dan berkolaborasi dengan pemerintah, bagaimana memantau dan memengaruhi kebijakan pemerintah agar lebih mengedepankan kepentingan publik. Padahal, partisipasi rakyat, menurut Jim Shultz dalam The Democracy Ownners’ Manual, tidak sebatas siapa yang akan kita pilih, tetapi keterlibatan rakyat akan menguji bagaimana mereka yang dipilih itu menjalankan kekuasaan.

Kedua, ilustrasi hubungan pemerintah-rakyat seperti orangtua dan anak adalah subtle way, satu taktik penundukan halus untuk melahirkan kepatuhan rakyat. Relasi paternalistis ini lebih halus dari masa Orba, kepatuhan rakyat dikonstruksi melalui relasi dominasi. Rakyat adalah subordinat, terhubung secara asimetris dengan otoritas monolitik-sklerotik (pemimpin kuat didukung mesin partai yang hegemonik dan kaum bersenjata).

Dalam negara demokratis, relasi pemerintah dan rakyat jelas tidak seperti orangtua dan anak. Citizens are the owners of society. The government is made by the people, demikian rakyat Zimbabwe membunyikan demokrasi. Karena itu, operasionalisasi demokrasi beralur bukan di kepatuhan rakyat, melainkan di kepatuhan setiap keputusan pemerintah pada kepentingan rakyat!

Bius demokrasi

Selama ini, kita dibius oleh klaim bahwa ”Indonesia adalah negara demokratis”. Padahal, demokrasi yang berlangsung saat ini sekadar fashion democracy. Dalam fashion democracy, tiga elemen utama demokrasi, yaitu the constitution of political power, the structure and operation of power, dan the control of political power, sengaja dibuat menyimpang jauh dari tujuan idealnya.

The constitution of political power, misalnya, dihasilkan melalui pesta elektoral supermahal. Sebagai ilustrasi, untuk menjadi wali kota di satu kota kecil di Sumatera, dana yang harus disiapkan Rp 10 miliar-Rp 15 miliar. Harga bupati lebih mahal lagi, Rp 20 miliar-Rp 40 miliar di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Komoditifikasi kekuasaan politik ini berimplikasi kecurangan dan manipulasi elektoral serta sengketa legitimasi yang membuat pemerintahan berjalan tidak efektif dan kehidupan sosial lebam oleh konflik. Ini belum termasuk kualitas hasil elektoral supermahal itu. Sampai Maret 2011, sudah 157 kepala daerah (17 gubernur dan 158 bupati dan wali kota) terjerat kasus korupsi.

Elemen berikutnya, the structure and operation of power sebatas perubahan struktur politik sentralistis ke desentralistis. Perubahan ini tidak disertai proses transfer wewenang, fungsi, dan tanggung jawab dari pusat ke daerah sebagaimana dikatakan Huntington dalam Political Order in Changing Societies (1968), tidak juga diimbuhi kerja keras menata kultur birokrasi dan penguatan kultur demokrasi di daerah agar loyalitas pemerintah lebih ke bawah, kekuasaan serta kontrol bersifat induktif dan bottom up. Yang terjadi malah penguatan sifon oligopoli.

Sementara the control of political power hanya kulit luar. Daya kontrol lembaga legislasi kita sudah digerus budaya transaksional, seperti segala kejadian yang sudah kita lihat di Badan Anggaran DPR yang dikuasai kepentingan kelompok. Situasi akan makin parah jika penetrasi konflik kepentingan elite dan subyektivitas politik sektoral mulai menggerogoti fungsi kontrol media massa.

Pada akhirnya, mudah untuk disimpulkan, fashion democracy adalah demokrasi minus keinginan mengabdi dan melayani. Demokrasi yang meminggirkan rakyat, mengadu domba rakyat, dan menempatkan rakyat dalam kepundan gunung api. Fashion democracy bukan ikhtiar untuk merawat hidup bersama, tetapi suatu cara untuk berkuasa dan menjadikan rakyat sebatas anak-anak yang cukup disodori dongeng dan gula-gula.

AGUS HERNAWAN Direktur ARINDO; Pernah Belajar Advocacy dan Social Justice di SIT-Vermont, AS

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

Kepemimpinan di Daerah Tak Efektif

Jakarta, Kompas – Fenomena ”pecah kongsi”, yaitu kepala daerah dan wakilnya tidak lagi bersama dan bersaing, serta ”kutu loncat”—calon kepala daerah berpindah partai politik supaya bisa dicalonkan—dalam pemilihan umum kepala daerah memprihatinkan. Hal itu memperlihatkan politisi memberlakukan demokrasi hanya sebagai sarana memburu kekuasaan.

Kondisi itu juga berbahaya karena kepemimpinan di daerah tersebut menjadi tak efektif. Agenda untuk menyejahterakan rakyat juga tidak berjalan optimal karena kepala daerah dan wakilnya berebut pengaruh untuk kepentingan jangka pendek.

Demikian kesimpulan dari percakapan Kompas dengan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Bachtiar Effendy; pengamat politik dan kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Depok, Andrinof A Chaniago; serta Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Bima Arya Sugiarto secara terpisah di Jakarta, Senin (26/3).

Fenomena ”pecah kongsi”, misalnya, terjadi pada Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo yang mencalonkan diri kembali untuk periode yang kedua. Sebaliknya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto mengundurkan diri. Di Aceh, Gubernur Irwandi Yusuf juga mencalonkan diri kembali untuk pilkada April 2012. Dia akan bersaing dengan, antara lain, Wakil Gubernur Muhammad Nazar yang mencalonkan diri sebagai gubernur. Kini, keduanya berhadapan karena harus berkampanye.

Direktur Eksekutif Kelompok Kerja 30 Samarinda Carolus Tuah di Jakarta, Senin, menegaskan, ”pecah kongsi” dan ”kutu loncat” dalam pilkada menunjukkan kaderisasi di parpol dan perjuangan oleh politikus adalah omong kosong. ”Justru yang terjadi melulu transaksional,” katanya.

Kondisi mengerikan

Menurut Bachtiar, ”pecah kongsi” dan ”kutu loncat” terjadi karena praktik demokrasi di Indonesia masih diletakkan dalam sistem politik yang kurang tepat. Demokrasi semestinya adalah sarana untuk memperjuangkan ideologi serta nilai dalam bentuk agenda dan program memajukan bangsa dan masyarakat. Makna ini dipersempit oleh partai dan politikus dengan menjadikan demokrasi sebagai alat untuk memperebutkan kekuasaan.

”Ini mengerikan. Kepala pemerintahan daerah hanya peduli pada kepentingan politiknya dan tidak lagi responsif pada aspirasi rakyat. Agenda untuk kesejahteraan rakyat terabaikan,” katanya.

Andrinof menilai, fenomena ”pecah kongsi” dan ”kutu loncat” juga menggambarkan sikap berpolitik yang tidak bertanggung jawab. Mereka kehilangan komitmen pada cita-cita kepartaian dan visi kerakyatan.

Bima Arya mengakui, etika politik di kalangan politisi saat ini masih lemah. Politisi pun cenderung bersikap pragmatis. ”Sikap pragmatis dan loncat-loncat partai itu bisa merusak tatanan demokrasi,” ujarnya. (iam/ong/dik/ina)

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

Rakyat Dan Pesta Demokrasi

Demokrasi merupakan pembicaraan tentang kekuasaan, atau lebih tepatnya pengelolaan kekuasaan secara beradab. Ia adalah sistem managemen  kekuasaan yang dilandasi oleh nilai-nilai dan etika serta peradaban yang menghargai martabat manusia. Demikian apa yang dikatakan oleh J. Kristiadi. (2008)

Maka, demokrasi itu haruslah dipandang sebagai seni membangun komunikasi, cara marangkul, dan seni membangun kebersamaan untuk menuju satu pemerintahan yang adil dan meratah. Kalau demokrasi dipandang sebagai dominasi orang yang berkuasa maka, demokrasi seperti ini cenderung berujung pada kudeta. Lihat saja apa yang terjadi di Libya atau di negara kita indonesia pada masa pemerintahan orde baru.

Runtuhnya rezim otoriter orde baru telah membawa harapan baru bagi tumbuhnya demokrasi di indonesia. Bergulirnya reformasi yang mengiringi keruntuhan rezim tersebut menandakan tahap awal bagi transisi demokrasi indonesia.

Singkatnya, untuk terus membangun demokrasi di indoesia maka, lahirnya Undang- Undang No. 23 Tahun 2003 yang mengatur tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden telah membuka ruang kontestasi dalam memperebutkan kekuasaan dan legitimasi kekuasaan politik. Indonesia telah dua kali melaksanakan pemilihan umum presiden dan wakil presiden yaitu 2004 dan 2009 dengan asas “JURDIL” yang merupakan singkatan dari jujur dan adil. Asas ini lahir di era reformasi menggantikan asar “LUBER” yang merupakan singkatan dari Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia.

Demokrasi yang dibangun adalah demokrasi pancasila yang tidak berbeda dengan  demokrasi pada umumnya, karena demokrasi pancasila memandang kedaulatan rakyat sebagai inti dari sistem demokrasi. Karenanya rakyat mepunyai hak yang sama untuk menentukan dirinya sendiri. Begitu pula partisipasi politik yang sama bagi semua rakyat. 

Ranah Aceh

Di aceh, dengan lahirnya Undang-Undang  No.11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, untuk pertama kalinya para kandidat dari partai politik dan perseorangan yang sekarang disebut dengan independen bertarung dalam pemilihan kepala daerah secara langsung yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2006 lalu.

Dalam perjalanannya, waktu lima tahun tidak terasa, pilkada telah didepan mata, pertanda bahwa lima tahun yang lalu telah habis masa jabatannya dengan segala dinamika yang ada, rakyat kembali berperan sangat penting untuk menentukan nasib Aceh lima tahun kedepan.

Untuk membentuk satu tatanan demokrasi, kepolisian harus menjamin tidak adanya intimidasi dan pemaksaan kehendak dari pihak manapun kepada rakyat yang ingin menentukan pilihannya dalam pesta demokrasi ini. Ini penting untuk diingat, sehingga bangunan demokrasi tidak memudar dan bahkan tidak berarti bagi rakyat.

Kalau ini terjadi maka, pesta demokrasi yaitu pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung selanjutnya akan ditentukan oleh rakyat Aceh yang telah terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditentukan KIP aceh.

Dalam pesta demokrasi ini kekuasaan berada ditangan rakyat. Karena demokrasi merupakan satu sistem yang memberi peluang kepada rakyat untuk melibatkan diri dalam pembentukan keputusan atau pembentukan dasar. Demokrasi ialah sistem politik dimana ia boleh dikatakan seluruh rakyat membuat dan diberikan hak untuk memutuskan keputusan dasar dalam perkara-perkara penting seperti pesta demokrasi pemilihan kepala daerah provinsi/kabupaten/kota.

Untuk melahirkan pemerintahan yang demokrasi didasarkan pada pendekatan yang menyatakan bahwa semua manusia bebas dan mempunya hak yang sama. Oleh karena itu suara rakyat hendaklah didengar sekalipun dia dari golongan minoriti (minoritas) dalam sebuah daerah. Sehingga diharapkan dari proses ini akan lahir satu pemerintahan demokrasi.

Kekuatan rakyat terutama yang terdaftar di DPT sangat dipertaruhkan. Mengambil sikap untuk tidak memilih (golput). Kekecewaan tidak akan dapat terobati dengan kita memandang bahwa golongan putih (golput) adalah satu jalan terbaik. Karena, hari ini kekuatan ada ditangan rakyat untuk memilih pemimpin Aceh kedepan.

Membiarkan pilkada begitu saja berlalu tanpa memilih, sama dengan membiarkan Aceh terutama raknyatnya masuk ke lubang yang sama tanpa ada usaha untuk memperbaiki. Memilih diantara lima kandidat gubernur yang telah lolos verifikasi dan telah ditetapkan nomor urutnya adalah sebagai usaha untuk memperbaiki Aceh yang lebih baik dalam membangun masa depan rakyat Aceh.

Oleh karenanya sesuai dengan arti demokrasi itu sendiri yaitu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. maka, sudah seyogyanya masyarakat aceh menentukan pemimpinnya dengan prinsip-prinsip demokrasi. 

Dalam hal ini perlu kiranya kita cerna ungkapan bahwa “satu menit salah memilih lima tahun akan menanggung akibatnya”. Maka, memahami esensi dari demokrasi itu terutama rakyat yang telah terdaftar di DPT sangat penting. Rasa apatis dan pesimis yang menyelimuti rakyat karena pengalaman kelam masa lalu yang berujung pada acuh tak acuh haruslah dibuang jauh-jauh.

Akhirnya untuk memberikan spirit kepada kita perlu kiranya kita ingat kembali apa yang dikatan Tuhan dalam al-Qur`an 13:11 kepada manusia  “Tidak akan berubah nasib seseorang, sekelompok orang, sebuah desa, kecamatan, provinsi dan negara kalau kita tidak mau merubahnya”. pilkada adalah salah satu Instrumen untuk merobah dan berbenah dalam menyongsong hari esok yang lebih baik. Akhirnya, pilihlah pemimpin yang sesuai dengan hati nurani. Karena hati nurani tidak pernah berbohong atas pilihan itu. Semoga!

*Oleh Nirwanuddin, Penulis Ketua Umum PEMA FKIP USM Priode 2007-2008 dan Sekretaris Umum BADKO HMI Aceh Periode 2010-2012.

Source : The Globe Journal

Posted with WordPress for BlackBerry.

Masyarakat akan Cari Parpol Alternatif

JAKARTA–MICOM: Pakar komunikasi politik Effendi Ghazali berpendapat, turunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik besar dan bermasalah akan menyebabkan masyarakat mencari alternatif partai baru yang lebih menjanjikan.

“Ada sebuah rolling party pada partai besar dan adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik, sehingga masyarakat akan mencari alternatif partai baru dan tidak memilih (golput),” kata Effendi, Rabu (14/3).

Bahkan, lanjut dia, sekitar 66,7 persen masyarakat diprediksi akan keluar dari partai besar yang tengah dirudung masalah, seperti Partai Demokrat.

“Ada sebagian mereka yang keluar ini akan kembali ke partai sebelumnya, seperti PDIP, Golkar dan lainnya,” katanya seraya mengatakan ada sinisme dari masyarakat terhadap partai besar yang selama ini membuat iklan soal pemberantasan korupsi, tetapi dalam kenyataannya banyak kadernya yang terlibat kasus korupsi.

Selain kembali ke partainya masing-masing, lanjut dia, ada sebagian mereka juga akan mencari partai baru yang lebih menjanjikan dan populer seperti Partai NasDem yang mengusung Gerakan Perubahan.

“Partai berjargon restorasi Indonesia itu selalu concern terhadap isu-isu aktual, sehingga membuat masyarakat tertarik. Terlebih Partai NasDem nasionalis dan populer,” katanya.

Dalam survei ini, hanya Partai Golkar dan Partai NasDem yang mengalami kenaikan dari survei LSI sebelumnya. Golkar naik dari 15,5 persen dan Nasdem dari 1,6 persen. (Ant/OL-04)

Source : Media Indonesia

Posted with WordPress for BlackBerry.

Antipartai, Antidemokrasi?

Sentimen negatif dan ketidakpercayaan terhadap partai politik sudah menjadi fenomena umum yang tidak hanya menjadi tema pemberitaan media. Hari ini kekecewaan masyarakat terhadap kinerja partai sudah sangat tinggi.

Menurut survei Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Januari 2012, hanya seperlima masyarakat Indonesia yang beranggapan bahwa kinerja parpol baik. Penilaian terhadap DPR yang anggotanya adalah politisi dari berbagai partai juga sama buruknya.

Sentimen negatif terhadap partai juga terindikasi dari dukungan elektoral parpol, di mana tidak ada satu pun partai yang berhasil mempertahankan besaran dukungan yang sama dengan Pemilu 2009. Lebih jelas lagi, ada hampir setengah dari pemilih yang hari ini bingung menentukan partai mana yang harus mereka pilih, terlepas dari banyaknya pilihan partai yang tersedia. Ini menunjukkan, meski demokrasi membuka ruang bagi munculnya berbagai pilihan politik, pilihan yang tersedia dipersepsikan minim kualitas.

Jika kita melihat hasil dari tiga pemilu pascareformasi, dukungan terhadap partai-partai besar semakin turun dan sebaran dukungan terhadap berbagai partai semakin merata. Misalnya, pada Pemilu 1999 dukungan terhadap sembilan partai terbesar mencapai 91,64 persen, tetapi pada Pemilu 2009 tinggal 81,70 persen. Lebih jelas lagi, total dukungan terhadap partai yang memperoleh suara di atas 5 persen mencapai 86,69 persen pada Pemilu 1999, tetapi turun menjadi 68,53 persen pada Pemilu 2009.

Ini berarti bahwa semakin hari masyarakat yang kecewa terhadap partai semakin terbuka untuk mencoba memilih partai alternatif sekalipun partai-partai tersebut tak berpeluang menang dalam pemilu. Sejalan dengan itu, tingkat partisipasi dalam pemilu legislatif yang semakin menurun juga menunjukkan semakin melemahnya kepercayaan terhadap partai yang adalah kontestan dari pemilu tersebut.

Sentimen negatif dan ketidakpercayaan terhadap partai politik tentu bukan sesuatu yang muncul sekejap, melainkan merupakan suatu proses akumulasi kekecewaan setelah kita melalui tiga kali pemilu demokratis. Asal muasalnya adalah pada periode awal masa reformasi, di mana partai gagal menjawab euforia demokrasi, harapan, dan tingkat kepercayaan rakyat yang begitu tinggi terhadap partai.

Kegagalan ini berimbas pada munculnya ketidakpercayaan terhadap partai dan membuat masyarakat semakin banyak yang pragmatis. Rakyat yang pragmatis, seperti juga para politisi, tidak lagi berpikir panjang. Mereka tak lagi percaya janji-janji partai.

Situasi ini akhirnya memperkuat pola perilaku partai yang pragmatis karena hanya dengan berlaku semakin pragmatis mereka bisa memenuhi permintaan rakyat yang semakin pragmatis pula. Siklus ini terus berlanjut dan sejalan dengan waktu sentimen negatif terhadap partai yang dipupuk dengan pragmatisme politik semakin menjalar dan mengakar.

Demokrasi pun diragukan

Paralel dengan sentimen negatif terhadap partai adalah munculnya keraguan terhadap demokrasi. Berbagai hasil studi menunjukkan, dukungan terhadap demokrasi di awal masa reformasi sangat tinggi. Setelah lebih dari 12 tahun reformasi, sepertinya ada penurunan dukungan terhadap demokrasi.

Survei CSIS menunjukkan bahwa hari ini hanya setengah dari masyarakat Indonesia yang setuju demokrasi adalah sistem politik terbaik. Hanya 28,2 persen yang berpendapat bahwa demokrasi itu harus dipertahankan, apa pun alasannya. Ini menunjukkan bahwa dukungan terhadap demokrasi tidaklah sekuat seperti pada awal masa reformasi.

Apakah kemudian ini berarti sentimen negatif terhadap partai menyebabkan menurunnya dukungan terhadap demokrasi? Untuk menjawab ini perlu dibedakan antara sikap antipartai yang reaktif dan yang ”kultural” (Torcal, Gunther, dan Montero 2002). Sikap reaktif sifatnya sangat cair dan mudah berubah. Penyebabnya terutama pengaruh dari banyaknya perilaku partai yang tidak konsisten dan ketidakmampuan partai dalam menjalankan fungsinya.

Sementara itu, sikap antipartai yang kultural lebih disebabkan proses sosialisasi dan pengalaman historis yang panjang terkait perilaku partai yang buruk. Antipartai kategori ini sifatnya sudah mengakar dan menjadi budaya politik. Berdasarkan studi Torcal, Gunther, dan Montero (2002) tentang negara demokrasi di Eropa Selatan, antipartai reaktif tidaklah berpengaruh pada legitimasi demokrasi, sementara antipartai yang kultural punya imbas yang negatif.

Jika ditelusuri lebih lanjut, temuan survei CSIS menunjukkan bahwa dukungan terhadap demokrasi sama tingginya (atau rendahnya) di kalangan orang yang punya sentimen negatif ataupun positif terhadap partai. Ini mengindikasikan, efek antipartai terhadap dukungan untuk demokrasi tidaklah jelas. Yang justru menjadi sumber utama menurunnya dukungan terhadap demokrasi adalah kondisi kehidupan individual. Dukungan untuk demokrasi jauh lebih tinggi di antara orang-orang yang punya persepsi positif terhadap kondisi kehidupannya dibandingkan dengan yang persepsinya negatif.

Ini artinya, sentimen negatif terhadap partai yang ada sekarang masih belum jadi bagian dari budaya politik. Namun, jika terus berlanjut dan tidak ada perubahan pada perilaku partai, sentimen negatif terhadap partai yang hari ini masih pada taraf reaktif bisa menjadi sesuatu yang mengakar dan menjadi bagian dari budaya politik yang ada. Jika ini terjadi, akan muncul satu sumber baru pelemahan dan delegitimasi demokrasi kita.

Terlepas dari adanya berbagai persoalan, kita bersyukur karena nasib dan masa depan demokrasi di Indonesia masih ada di tangan kita. Selain perlu ada terobosan dari pemerintah yang mendorong agar taraf kehidupan rakyat terus meningkat, keseriusan elite politik untuk memperbaiki kinerja partai juga jadi prasyarat. Hal lain, ada kesadaran dari masyarakat: demokrasi bukan sekadar suatu alat, melainkan merupakan tujuan dan punya nilai intrinsik tersendiri, yaitu kebebasan individu dan kolektif untuk menentukan nasib dan masa depannya sendiri. Jika itu semua bisa dipenuhi, nasib dan masa depan demokrasi kita pun akan jadi cerah dan bebas dari ancaman berbagai bentuk otoritarianisme dan totalitarianisme.

Sunny Tanuwidjaja Peneliti CSIS

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

Demokrasi dalam Tantangan

Robert Dahl, teoretikus demokrasi tersohor abad lalu, pernah menulis bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan kapitalisme merupakan hambatan utama terhadap keberhasilan demokrasi bermutu.

Demokrasi didefinisikannya sebagai pemerataan sumber daya politik, tempat semua orang punya kemampuan sama untuk memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Dalam politik mutakhir AS, kebenaran kesimpulan Dahl kentara sekali.

Tandanya makin jelas: politik uang, versi AS, akan memainkan peran yang mengerikan, melebihi pemilu sebelumnya. Alasannya: keputusan Mahkamah Agung 2009 yang membebaskan donatur kaya, perorangan maupun perusahaan, menyumbang uang tanpa batas kepada calon favoritnya. Keputusan itu meniadakan sejumlah UU yang sejak 1972 cenderung mengatasi dampak buruk uang dalam pemilu di AS.

Wahana yang dipakai donatur itu bernama Super PAC, Panitia Aksi Politik Super, yang secara legal terpisah dari organisasi kampanye seorang calon. Namun, semua orang tahu: di belakang layar, setiap Super PAC diatur panitia kampanye calon bersangkutan. Menurut laporan The New York Times, sampai akhir Februari 2012, 20 pengusaha kaya telah menyumbang 33 juta dollar AS kepada calon-calon favorit mereka. Padahal, musim pemilu baru mulai!

Kenapa hal ini bisa terjadi dan bagaimana mengobatinya? Biang keladinya adalah pola kompetisi yang sedang berkembang dalam percaturan presidensial. Sebagaimana diketahui, petahana Presiden Barack Obama pasti dicalonkan oleh Partai Demokrat. Lawannya, Partai Republik, sedang mencari calon yang mampu mengungguli Obama.

Konvensi Partai Republik untuk memilih calon presidennya akan diselenggarakan pada minggu terakhir Agustus. Sejumlah pelamar sudah mulai mengumpulkan utusan melalui berbagai cara, terutama primary elections, pemilihan internal cabang partai negara bagian.

Semua warga negara yang terdaftar di badan elektoral tingkat negara bagian (mirip Komisi Pemilihan Umum di Indonesia) sebagai anggota atau pemilih salah satu partai diberi kesempatan memilih calon favorit mereka menjelang konvensi. Pemilihan-pemilihan tersebut sudah diadakan di sejumlah negara bagian dan akan diteruskan sampai akhir Juni tatkala semua (2.286) utusan konvensi dipilih.

Gejala pengaruh uang yang kebablasan tampak dalam persaingan antarcalon Partai Republik. Sebelumnya, para pengamat sepakat: Mitt Romney, mantan Gubernur Massachusetts dan pebisnis unggul, paling mungkin dicalonkan oleh partai tersebut. Pada 2008, Romney dikalahkan dalam konvensi partai oleh John McCain (yang kemudian melawan Obama dalam pemilihan presidensial). Partai Republik terkenal punya tradisi giliran. Lagi pula, kans Romney mengalahkan Obama dianggap para profesional partai jauh lebih besar ketimbang calon lain. Ia dicap satu-satunya ikan kakap di lautan presidensial yang sarat ikan teri.

Menggalang kekuatan

Ternyata, para ikan teri itu tak bersedia menerima nasib mereka begitu saja. Selain Romney, tujuh orang juga mencalonkan diri. Satu mewakili sayap kiri Partai Republik, tetapi kekurangan dukungan dan lekas drop out. Yang lain mewakili sayap kanan atau konservatif yang mengusung kebijakan antipajak, prokeluarga tradisional, dan garis keras dalam kebijakan luar negeri.

Di dalam Partai Republik, penganut sayap ini memang cukup banyak dan aktif memperjuangkan prinsip-prinsip mereka secara intens sedari dulu. Mereka juga terdorong oleh kaum Tea Party, gerakan pro-pemerintah kecil ”Partai Teh” yang melejit sejak 2009. Tahun ini, kaum konservatif dan gerakan Partai Teh cenderung menolak pencalonan Romney, yang mereka anggap terlalu moderat dan plinplan.

Dalam suasana ini, enam calon itu berhasil meraih dukungan awal untuk diikutkan dalam serentetan perdebatan yang disiarkan langsung TV nasional. Audiensnya besar dan terpukau, khususnya di negara bagian tempat primary elections diadakan.

Kompetisi seru itulah yang mendorong setiap calon mencari dana sebanyak mungkin, termasuk melalui Super PAC, untuk memasang iklan TV dan membentuk organisasi kampanye. Presiden Obama pun terbawa- bawa. Menyadari memanfaatkan keputusan MA itu, dia pun membentuk Super PAC sendiri meskipun dikecam keras, baik di dalam maupun di luar partainya.

Saya sendiri waswas melihat peran Super PAC di AS. Lagi pula, saya sadar betul bahwa kepincangan dalam pembiayaan ongkos kampanye merupakan hambatan besar terhadap tercapainya cita-cita kita bersama, baik di AS maupun di Indonesia, demi demokrasi yang bermutu.

Namun, saya tahu juga bahwa keputusan MA itu baru diambil tiga tahun lalu. Kalau konstelasi politik pasca-Pemilu 2012 memungkinkan, keputusan itu pasti dijungkirbalikkan dengan UU baru. Di belakang layar, para aktivis prodemokrasi mulai menggalang kekuatan untuk tujuan itu. Kalau kemauannya cukup besar, pasti akan ada caranya.

R William Liddle Profesor Ilmu Politik (Emeritus) Ohio State University, Columbus, AS

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

SBY, Anas, dan Problem Demokrat

Meski Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono telah bicara terkait dugaan suap dan korupsi yang melibatkan beberapa kader partai, status mutakhir partai segitiga biru itu tampaknya belum berubah. Simfoni ”hening” sejenak yang muncul ternyata tak mampu meredam gejolak internal. Mengapa?

Pada mulanya para pengurus dan kader Partai Demokrat di pusat dan daerah agak tenang setelah akhirnya SBY bicara. Namun, pernyataan SBY bahwa tidak ada penonaktifan Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Dewan Pemimpin Pusat Partai Demokrat masih terus terngiang-ngiang di telinga para pengurus dan kader. Pasalnya, jika harus menunggu proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi, yang bakal menggantung bukan hanya nasib sang ”Ketua Besar”, melainkan juga popularitas dan elektabilitas Demokrat pada Pemilu 2014.

Apalagi, KPK tidak hanya menyidik kasus pembangunan wisma atlet yang telah mengantarkan Muhammad Nazaruddin, mantan Bendahara Partai Cemokrat, menjadi terdakwa dan mantan Wakil Sekretaris Jenderal Angelina Sondakh menjadi tersangka, tetapi juga perkara dugaan korupsi pembangunan sarana olahraga terpusat di Hambalang, Bogor.

Itu artinya, jika Anas bisa lolos dari kasus wisma atlet, mantan Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam itu belum tentu lolos dalam perkara Hambalang. Karena itu, meski dari luar tampak tenang, para pengurus dan kader Demokrat sebenarnya semakin gelisah sesudah konferensi pers SBY.

Tatkala soal status Anas masih diperdebatkan, kegelisahan baru muncul di jeroan Demokrat terkait status Angelina Sondakh dalam partai. Setelah dinyatakan sebagai tersangka, DPP Demokrat melalui fraksinya di DPR merotasi keanggotaan Angie dari Komisi X (bidang pendidikan, pariwisata, dan olahraga) ke Komisi VIII (agama, sosial, perempuan) kemudian ke Komisi III (hukum) DPR.

Pemindahan itu ternyata menimbulkan kemarahan SBY sehingga Puteri Indonesia 2001 itu pun dikembalikan lagi ke Komisi X. Diakui atau tidak, tarik-menarik kursi Angie ini adalah refleksi adanya ”ketegangan” dalam relasi antara SBY selaku Ketua Dewan Pembina dan Anas sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Di atas partai

Beberapa hasil survei publik yang mengindikasikan merosotnya popularitas Demokrat di bawah Partai Golkar dan PDI Perjuangan ditengarai merupakan sumber kegelisahan internal Demokrat. Penyebab kemerosotan itu bisa jadi adalah dugaan keterlibatan sejumlah kader Demokrat dalam perkara suap dan korupsi yang didakwakan kepada Nazaruddin.

Belakangan sejumlah kader partai di daerah membuka adanya indikasi politik uang di balik pemilihan ketua umum dalam Kongres Bandung. Realitas yang mencemaskan ini semestinya bisa menjadi dasar bagi SBY untuk meminta Anas mundur atau nonaktif sementara dari kepemimpinan Demokrat.

Namun, harapan tak bersuara dari jajaran Demokrat itu tampaknya tak menggoyahkan SBY untuk tetap mempertahankan Anas. Ada beberapa kemungkinan mengapa sang pendiri menolak desakan bisu pelengseran Anas.

Pertama, secara faktual Anas terpilih secara absah melalui Kongres Bandung (2010) dan terus merawat basis dukungannya di sejumlah daerah. Kedua, SBY mencoba konsisten dengan posisinya selama ini untuk tak mencampuradukkan perkara hukum dan persoalan politik sehingga apa boleh buat, nasib Anas harus menunggu proses hukum di KPK. Ketiga, Demokrat tampaknya belum memiliki mekanisme internal yang memungkinkan SBY, baik sebagai Ketua Dewan Pembina, Ketua Majelis Tinggi, maupun Ketua Dewan Kehormatan, menonaktifkan Anas.

Di sisi lain, tak seorang pun yang berani terang-terangan menggugat keputusan SBY. Pasalnya, SBY bukan sekadar pendiri sekaligus Ketua Dewan Pembina, Ketua Dewan Kehormatan, dan juga Ketua Majelis Tinggi Partai, melainkan juga figur sen- tral yang berada ”di atas” partainya. Seperti diakui para deklarator dan pengurus, SBY adalah satu-satunya sosok pemersatu dan bahkan personifikasi partai yang diharapkan dapat menyelamatkan Demokrat dari kebangkrutan.

Persaingan legitimasi

Upaya pemindahan kursi Angelina jelas bukanlah ”rotasi biasa” seperti pembelaan Ketua Fraksi Demokrat Jafar Hafsah. Bagaimanapun fraksi politik di DPR, per definisi, adalah kepanjangan tangan (DPP) partai. Karena itu, rotasi Angie yang akhirnya gagal tidak hanya dapat ditafsirkan sebagai upaya Anas menyelamatkan sang ”Putri”, tetapi juga merupakan ”perlawanan” terhadap lembaga Dewan Kehormatan yang sebelumnya telah merekomendasikan pemecatan Angie sebagai Wakil Sekjen.

Kemarahan SBY timbul karena DPP lebih sibuk mengurusi rotasi Angie ketimbang menindaklanjuti rekomendasi Dewan Kehormatan untuk memberhentikan Angie dari jabatan wakil sekjen.

Persaingan legitimasi antara Ketua Dewan Pembina dan Ketua Umum Partai Demokrat ini jelas tidak menguntungkan Demokrat dalam upaya membangun kembali kepercayaan publik yang selama ini dijaga oleh SBY melalui sejumlah klaim prestasi pemerintah dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi relatif tinggi, menjaga stabilitas moneter, meningkatkan cadangan devisa, dan mengurangi proporsi utang terhadap total produk domestik bruto negara kita yang terus meningkat. Jika Demokrat terus terpenjara oleh ketidakjelasan status hukum Anas, sementara pada saat yang sama publik telanjur memvonisnya ”bersalah”, tak mustahil popularitas partai akan terus anjlok hingga menjelang saat-saat persiapan Pemilu 2014.

Karena itu, satu-satunya pilihan bagi Anas untuk menyelamatkan Demokrat adalah mengembalikan mandat kongres dengan cara mundur sementara dari jabatan Ketua Umum Partai Demokrat. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Demokrat memang belum mengatur soal ini. Namun, jika Demokrat menyelenggarakan kongres luar biasa seperti dimungkinkan oleh Pasal 100 AD/ART, antara lain, atas permintaan Majelis Tinggi Partai, bisa jadi lebih berisiko dibandingkan dengan jika Anas mundur sementara secara ksatria dari posisi ketua umum.

Friksi internal partai yang saat ini relatif tak tampak di permukaan justru bisa ”meledak” dan jadi bumerang bagi upaya konsolidasi partai jika kongres luar biasa jadi pilihan Demokrat.

Sebagai figur sentral partai yang juga menjabat Ketua Majelis Tinggi Partai, institusi tertinggi partai di bawah kongres, SBY sebenarnya bisa mendesak Anas mundur sementara dari posisinya sebelum Demokrat benar-benar bangkrut secara politik akibat skandal korupsi wisma atlet. Hanya saja, pertanyaannya, apakah masih ada ruang komunikasi antara SBY dan Anas, jangan-jangan kalangan internal Demokrat pun tak bisa menjawabnya.

Karena itu, pelajaran amat berharga yang bisa dipetik dari problem internal Partai Demokrat adalah betapa sulit mengelola dan menggunakan kekuasaan secara benar dan bertanggung jawab. Para politisi kita bisa berkoar tentang pemerintahan yang bersih ataupun pemberantasan korupsi. Para elite parpol juga bisa berdusta, membohongi diri sendiri, publik, ataupun pengadilan. Mereka acapkali alpa, di luar pengadilan Tuhan, rakyat yang terdustai sesungguhnya memiliki mekanisme ”peradilan” sendiri yang bisa lebih menyakitkan dibandingkan dengan lembaga peradilan formal.

SYAMSUDDIN HARIS Profesor Riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

Source : Kompas.com

Demokrasi Lewat Parpol Terancam

Jakarta, Kompas – Persepsi publik kepada partai politik yang cenderung negatif merupakan ancaman bagi demokrasi. Konstitusi memberikan peran luas kepada partai politik, tetapi tidak diimbangi tanggung jawab membangun demokrasi.

Pandangan itu disampaikan Direktur Reform Institute Yudi Latif di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/2). Menurut dia, persepsi negatif publik timbul karena partai politik (parpol) tidak mampu memenuhi janji-janji pada saat kampanye.

Tingkat kepercayaan publik kepada Partai Demokrat, misalnya, berdasarkan survei sejumlah lembaga terus menurun setelah beberapa kadernya terjerat kasus korupsi. Padahal, selama ini partai peraih suara terbanyak pada Pemilu 2009 itu gencar mengampanyekan diri sebagai partai bersih dan antikorupsi.

Merosotnya kepercayaan publik kepada parpol salah satunya terlihat dari indikasi peningkatan massa mengambang. ”Makin banyak masyarakat yang tidak memiliki pilihan, mulai apatis, dan tidak percaya kepada parpol. Ini ancaman terhadap demokrasi,” katanya.

Sikap apatisme yang berlebihan itu dikhawatirkan akan menimbulkan keengganan masyarakat untuk menjadi kader atau pengurus parpol. Kondisi itu mengkhawatirkan karena bisa jadi mereka yang menjadi pengurus atau kader parpol merupakan kader-kader sisa. Padahal, kebijakan yang diambil parpol di parlemen dapat memengaruhi hajat hidup orang banyak.

Selain itu, Yudi juga mengkhawatirkan tirani akan kembali terbangun karena masyarakat menganggap demokrasi hanya menimbulkan masalah. Saat ini, titik lemah demokrasi adalah parpol. Konstitusi memberikan peran yang terlampau banyak kepada parpol, sementara tanggung jawab parpol untuk membenahi demokrasi relatif kurang.

Pelembagaan parpol

Hal yang saat ini diperlukan parpol untuk mengembalikan kepercayaan publik adalah dengan institusionalisasi atau pelembagaan parpol. Infrastruktur parpol semestinya diperbaiki, minimal dengan membersihkan kader-kader yang bermasalah hukum.

Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso juga berpendapat bahwa penurunan tingkat kepercayaan publik kepada parpol membahayakan proses demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, sudah seharusnya hasil survei itu dijadikan bahan bagi parpol untuk melakukan introspeksi diri.

Parpol harus diselamatkan karena merupakan pilar utama demokrasi. Sudah saatnya semua parpol berbenah dan menjalankan seluruh fungsi dengan baik.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Helmy Faishal Zaini, di Pekalongan, Jawa Tengah, mengatakan, parpol harus mengubah paradigma dari sekadar membangun citra menjadi lebih berorientasi kerja nyata untuk masyarakat. Dengan begitu, kepercayaan publik kepada partai akan meningkat dan partai bisa memperkuat diri sebagai pilar demokrasi. Partai juga perlu merespons dengan baik atas beberapa hasil survei.

Menurut Helmy yang juga Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, sudah saatnya bangsa Indonesia menggeser paradigma politik pencitraan ke paradigma aksi. Jika dahulu partai menebar janji saat kampanye, kini harus membuktikan janji tersebut dengan bekerja nyata untuk masyarakat. Untuk itu, partai harus dekat dengan masyarakat, menyerap berbagai masalah, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.

”Partai tidak boleh kehilangan kontak dengan masyarakat sehingga bisa menyerap apa saja kebutuhan masyarakat,” katanya.

Dalam bentuk nyata, politisi yang menjadi anggota legislatif bisa mengawal perundangan yang memihak rakyat dan mengawasinya agar berjalan baik.

Partai juga diharapkan mau memperbaiki kaderisasi dengan melahirkan pemimpin yang baik di semua tingkat. ”Pemimpin itu harus berjiwa negarawan yang mengutamakan kepentingan bangsa daripada partai dan pribadi,” katanya. (nta/iam)

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.