Fokus Menuju Nomor 7 Dunia

Jakarta, Kompas – Pemerintah harus fokus menggarap empat sektor prioritas agar Indonesia menjadi negara dengan perekonomian terbesar ke-7 di dunia pada tahun 2030. Penggeraknya tidak lain adalah energi positif bangsa dan karakter kepemimpinan yang tepat.

”Untuk menjadi negara dengan perekonomian terbesar ke-7 di dunia tahun 2030, yang diperlukan Indonesia adalah energi positif dan lebih fokus,” kata pemimpin PT McKinsey Indonesia Raoul FML Oberman pada acara yang digelar Komite Ekonomi Nasional (KEN), di Jakarta, Selasa (13/11). Continue reading

Arun, Riwayatmu Kini…

Masa kejayaan kilang Arun yang berlokasi di Lhokseumawe, Aceh, telah redup. Realisasi produksi gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) terus merosot seiring penurunan pasokan gas dari lapangan Arun. Dari enam kilang yang ada, hanya satu kilang yang beroperasi dan menghasilkan LNG untuk diekspor.

Untuk tahun 2012, menurut Presiden Direktur PT Arun NGL Fauzi Husin, volume produksi LNG diperkirakan hanya 22 kapal kargo. Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan saat puncak produksi tahun 1994 yang mencapai 224 kapal per tahun dengan volume LNG 2.200 juta standar metrik kaki kubik per hari (million metric standard cubic feet per day/ MMSCFD).

Kelangkaan sumber gas alam dan melambungnya harga gas di pasar dunia mengakibatkan volume produksi LNG kilang Arun terus anjlok. Akibatnya, beberapa industri pengguna gas di daerah itu terpaksa mengurangi kapasitas produksi. Bahkan, ada perusahaan yang berhenti berproduksi sehingga ribuan karyawan kehilangan pekerjaan dan fasilitas pabrik yang ada terbengkalai.

Saat ini, kontrak pembelian gas dengan pihak pembeli dari Jepang telah berakhir, sedangkan kontrak penjualan LNG ke Korea Selatan akan segera berakhir tahun 2014. Dengan berakhirnya kontrak itu, kegiatan operasional kilang LNG Arun akan secara otomatis berakhir.

Padahal kehadiran kilang LNG Arun telah menciptakan sentra-sentra ekonomi Aceh berbasis pada industri dan beragam bentuk jasa perdagangan. Keberadaan kilang LNG Arun mendorong tumbuhnya industri-industri baru lain, seperti pabrik pupuk PT Pupuk Iskandar Muda, PT ASEAN Aceh Fertilizer, dan PT Kertas Kraft Aceh.

Jika kilang LNG Arun ditutup, kalangan ulama dan akademisi Aceh mengkhawatirkan hal itu akan menimbulkan dampak sosial ekonomi secara luas. Penghentian kegiatan produksi kilang LNG Arun akan berdampak langsung pada kegiatan ekonomi di Aceh yang sudah bergantung pada sektor industri utama. Fasilitas kilang LNG yang masih siap pakai dan bernilai triliunan rupiah pun akan terbengkalai dan jadi besi tua.

PT Arun NGL, di Lhokseumawe, Aceh, memiliki catatan sejarah panjang sebagai pemasok besar LNG internasional dan ditugasi pemerintah untuk mengekspor LNG ke Jepang dan Korea Selatan sesuai kontrak. Kehadiran kilang Arun yang beroperasi sejak 37 tahun silam itu menciptakan sentra-sentra ekonomi Aceh berbasis industri pengguna gas dan aneka bentuk jasa perdagangan.

Perusahaan yang dibentuk dan mulai berproduksi tahun 1978 itu didirikan secara patungan dengan komposisi saham milik PT Pertamina (55 persen), Mobil Oil Inc selaku perusahaan merger ExxonMobil (30 persen), dan asosiasi para pembeli gas di Jepang (JILCO) memiliki porsi saham 15 persen.

Fasilitas kilang Arun saat ini masih dalam kondisi baik. Mesin-mesin masih terpelihara, misalnya, delapan unit pembangkit turbin gas dengan kapasitas 20 megawatt per unit pembangkit. Fasilitas penting lain, seperti tangki penyimpan LNG, elpiji, dan kondensat, masih bisa digunakan untuk mengembangkan model logistik berupa tempat penampung cadangan bahan bakar yang siap didistribusikan ke sejumlah tempat.

Jika proyek kilang itu dihentikan begitu kontrak ekspor gas berakhir, aset PT Arun NGL senilai Rp 6,3 triliun akan jadi besi tua. Untuk itu, pemerintah dan manajemen PT Pertamina berencana memanfaatkan kilang LNG Arun untuk memenuhi kebutuhan gas di Aceh dan Sumatera Utara. Delapan unit turbin gas Arun dengan total kapasitas 160 megawatt akan dipakai untuk memperkuat sistem kelistrikan di Aceh.

Jadi, kilang LNG Arun akan beralih fungsi menjadi terminal penampung gas kapasitas 320 juta kaki kubik per hari. Pasokan gas untuk terminal Arun itu bisa berasal dari blok migas lain seperti LNG Tangguh, Papua Barat. Nilai investasi revitalisasi ini sekitar 374 juta dollar AS. Angka ini dinilai jauh lebih murah dibandingkan jika membangun terminal penerima gas baru yang mencapai sekitar 600 juta dollar AS.

Apabila bisnis ini dijalankan dengan baik, industri-industri nasional di Aceh yang mati suri dapat kembali beroperasi. Bagi rakyat Aceh, Arun telah jadi simbol kemajuan ekonomi. (EVY RACHMAWATI)

Source : Kompas.com

Pengeluaran Warga Banda Aceh Rp 1,13 Juta/Orang

BANDA ACEH – hasil survey Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh tahun 2010, pengeluaran uang warga Kota Banda Aceh paling besar dibanding daerah-daerah lainnya. Rata-rata mencapai Rp 1.138.205/bulan. Sedangkan di Kabupaten Aceh Besar hanya Rp 631.000/bulan dan provinsi Rp 526.000/bulan.

“Ini salah satu indikator untuk mengukur dan melihat kesejahteraan dalam perspektif ekonomi,” kata Asisten Deputi Bidang Pengarusutamaan Kebijakan dan Penganggaran Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Hadi Santoso, Senin (19/12).

Hadi Santoso hadir sebagai pembicara pada acara konsultasi Publik Indeks Kesejahteraan Rakyat (IKraR), sebagai cara pandang baru mengukur kesejahteraan rakyat Indonesia. Hadir juga Senior Policy Advisory for Poverty/Coodinator SAPA Program, Fakhrulsyah Mega, Waki Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal SE, dan BPS Kota Banda Aceh.

Hadi menambahkan, banyak indikator yang bisa dilakukan sebagai tolak ukur untuk mengukur kesejahteraan rakyat di suatu daerah. Dimensi keadilan ekonomi (kesempatan kerja/hak atas pekerjaan), dimensi keadilan sosial (kualitas hidup warga), dan dimensi demokrasi (keadilan hukum dan kedaulatan warga). Tiga dimensi inilah sebagai acuan untuk melihat suatu daerah itu hijau (terbaik) atau merah (terburuk).

“Banda Aceh sudah ada di jalur hijau. Salah satu tadi yang disebutkan pengeluaran per kapita per jiwa per bulan paling tinggi dibandingkan daerah lain di Aceh. Itu mencerminkan kesejahteraan rakyatnya. Karena uang yang dibelanjakan dari kerja masyarakat. Artinya dari sisi pemerintahan, Pemko melindungi rakyatnya untuk mengakses sumber-sumber pekerjaan, sehingga ekonominya hidup,” katanya lagi.

Sementara itu, Illiza mengatakan, meski Kota Banda Aceh berada di jalur hijau, terbaik kesejahteraan masyarakatnya. Namun kata dia, Pemko Banda Aceh tetap memiliki PR untuk mempetakan wilayah-wilayah yang belum merata dimensi keadilan sosial, keadilan ekonomi, dan demokrasi.(c47)

Source : Serambi Indonesia

Pembangunan Butuh Kerja Sama Parpol

Nanning, Kompas – Asia kini menjadi pemimpin dan penentu perkembangan perekonomian dunia. Namun, untuk terus menumbuhkan perekonomian dan pembangunan di Asia, yang pada gilirannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, negara-negara di Asia, terutama melalui partai politiknya, harus saling bekerja sama dan mendukung.

Pesan itu disampaikan Wakil Presiden China Xi Jinping, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Bang Ki-Moon, dan Pendiri International Conference of Asia Political Parties (ICAPP) Jose De Venecia Jr, dalam pembukaan resmi Konferensi Khusus ICAPP di Nanning, sebagaimana dilaporkan wartawan Kompas Tri Agung Kristanto, Minggu (4/9) malam. Konferensi itu bertemakan ”Pembangunan dan Akses Masyarakat: Penyebaran Buah Pembangunan pada Rakyat”, dan diikuti lebih dari 150 peserta, perwakilan partai politik dari 25 negara, termasuk Indonesia.

Pembukaan dilakukan oleh Ketua Departemen Luar Negeri Pengurus Pusat Partai Komunis China (PKC) Wang Jiarui yang membacakan sambutan Wapres China. Bang Ki-moon menyampaikan pidato melalui video.

Xi Jinping menjelaskan, tahun ini PKC merayakan ulang tahun yang ke-90. Selama sembilan dekade membangun China, tentu saja banyak persoalan yang dihadapi. Belum seluruh persoalan itu selesai. Namun, buah-buah pembangunan itu mulai dirasakan sebagian besar rakyat China. Apalagi, kini China menjadi negara dengan kekuatan ekonomi kedua terbesar di dunia.

Menurut Jinping, peranan parpol untuk memeratakan hasil pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sangat penting.

Bang Ki-Moon dalam pesannya, menyebutkan, Asia dan Pasifik kini menjadi pemimpin perekonomian dunia. Namun, keberhasilan itu juga harus diimbangi dengan pemerataan kesejahteraan rakyat. Untuk itu, negara-negara di Asia dan Pasifik harus meningkatkan kerja samanya, terutama jika ingin tetap menjadi pemimpin perekonomian dunia. Apalagi, penduduk terbesar di dunia adalah Asia dan Pasifik.

Jose de Venecia menambahkan, parpol di Asia, baik yang berkuasa atau oposisi, tetap perlu bekerja sama untuk terus memberikan hasil pembangunan kepada rakyat. Pada gilirannya, pemerataan hasil pembangunan ini, yang kini juga menjadi perhatian ICAPP, akan mampu menyejahterakan rakyat. ICAPP juga peduli untuk menekan konflik antaretnis atau antarbangsa, yang juga bisa menghambat penyebaran hasil pembangunan.

Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta, Wakil Presiden Laos Bounnhang Vorachith, dan Wakil Perdana Menteri Kamboja Sok An menyampaikan sambutan pula dalam pembukaan Konferensi ICAPP itu.

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

Kejayaan Partai Teh

Seharusnya kebijakan ekonomi di negara maju diputuskan setelah pertimbangan matang dan bukan sebagai hasil paksaan sejumlah kecil aktivis ekstrem. Namun, kenyataan pahit itulah yang harus diterima masyarakat Amerika. 

Setelah disandera beberapa bulan, Presiden Obama dan para pemimpin Kongres baru diizinkan menaikkan batas utang negara pada 2 Agustus lalu. Seandainya keputusan itu ditunda sehari lagi, pemerintah akan dinyatakan default (gagal bayar) atau tak mampu membayar kembali semua obligasinya, menurut Menkeu Timothy Geithner.

Sebelumnya, kenaikan batas utang itu dilakukan hampir 80 kali sejak Perang Dunia II di bawah presiden-presiden, baik dari Partai Republik yang kanan seperti Ronald Reagan maupun Partai Demokrat yang kiri seperti Bill Clinton.

Baru kali inilah dipersoalkan oleh Kongres, khususnya fraksi Partai Republik yang sejak pemilu legislatif 2010 menjadi mayoritas di Dewan Perwakilan (House of Representatives), satu dari dua badan legislatif nasional AS. Badan kedua, Senat, masih dikuasai Partai Demokrat. Presiden Obama berasal dari Partai Demokrat.

Munculnya kelompok baru

Faktor apa yang membawa Pemerintah AS ke ambang pintu kehancuran kredibilitasnya sebagai pengutang internasional? Inti jawaban saya, munculnya kelompok baru dalam politik Amerika: anggota Dewan Perwakilan dari Partai Republik yang dipilih untuk kali pertama pada pemilu 2010.

Mereka berjumlah hanya 85 orang, sekitar sepertiga dari anggota fraksi Republik (240 orang) dari total anggota Kongres yang mencakup 435 orang. Ciri-ciri khas mereka: sebuah visi politik sederhana dengan daya tarik kuat, sikap percaya diri tinggi, serta strategi politik canggih.

Kelompok ini juga menyebutkan diri faksi Tea Party, Partai Teh. Label itu dimaksudkan untuk mengingatkan kita kepada pejuang Revolusi Amerika yang menumpahkan teh di pelabuhan Boston sebagai protes terhadap kebijakan pajak pemerintahan Inggris. Juga untuk mengambil jarak dari Partai Republik meski semua anggota kelompok ini di Kongres mewakili partai itu. Ketika berdemonstrasi, mereka suka mengenakan rambut putih palsu dan kostum patriotik zaman penjajahan. Nyentrik, tetapi semua orang tahu siapa mereka.

Tuntutan khas Tea Party adalah perlawanan pada segala bentuk kenaikan pajak, no new taxes. Kenaikan batas utang negara harus disertakan dengan pemotongan anggaran pengeluaran setimpal. Sama sekali tidak boleh disertakan dengan pajak baru dalam bentuk apa pun, termasuk penutupan lowongan dalam struktur perpajakan yang sedang berlaku. Mereka mengalahkan bukan hanya Presiden Obama dan mayoritas Senat yang Demokrat, tetapi juga kepemimpinan partai mereka sendiri, Partai Republik, di Dewan Perwakilan.

Kemenangan Tea Party disebabkan terutama oleh keberanian politik. Mereka berhasil meyakinkan semua orang, baik teman maupun lawan, bahwa mereka tidak takut pada ancaman gagal bayar. Tegas mereka, lebih baik gagal bayar—suatu hal yang belum pernah terjadi dalam sejarah Amerika—ketimbang kenaikan pajak.

Mereka menolak beberapa tawaran murah hati, berlapang dada, dari Presiden Obama bersama pemimpin Partai Republik. Di dalam tawaran-tawaran itu masih ada unsur pajak meski kecil dibandingkan dengan pemotongan pengeluaran. Macam-macam alasan diajukan untuk melunakkan posisi mereka, seakan-akan bahaya gagal bayar tak sedahsyat diyakini orang lain, termasuk para ekonom, pebisnis, dan bankir.

Namun, pada dasarnya mereka mengandalkan ketakutan umum itu untuk memaksakan kemauan mereka. Mereka percaya betul bahwa Obama akan tunduk ketimbang membiarkan kas negara tak mampu melunasi utang Amerika. Mereka benar.

Semakin apresiatif

Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari cerita ini? Sebagai pengamat politik Indonesia, saya semakin apresiatif terhadap kebijakan ekonomi sejumlah presiden, termasuk Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono. Ancaman politik yang mereka hadapi berasal dari kiri dalam bentuk tuntutan populis dan antiglobal, bukan dari kanan seperti di Amerika. Akan tetapi, selama ini mereka mampu mempertahankan garis besar kebijakan ekonomi yang pro-pasar dan terbuka kepada dunia.

Pada waktu yang sama, kalau saya adalah orang Indonesia, saya akan bersikap lebih skeptis terhadap peran global Amerika. Syukur alhamdulillah, sebuah malapetaka dihindari kali ini.

Namun, hal itu tidak menjamin bahwa Pemerintah AS akan terus bertindak secara bertanggung jawab selaku pemain global. Ternyata kebijakan ekonominya terlalu mudah dijungkirbalikkan oleh kelompok aktor kecil dengan visi sempit, tetapi dengan dedikasi dan keterampilan politik tinggi.

R William Liddle Profesor Emeritus, Ohio State University, Columbus, OH, AS

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.