Mencegah Katastropik yang Menghancurkan

Sejarawan Perancis, Alexis de Tocqueville penulis buku De la démocratie en Amérique (Demokrasi di Amerika) pada tahun 1835, menggambarkan bagaimana orang-orang Amerika menganggap kekayaan sebagai sesuatu yang dipuja dan dikejar, bukan hal yang harus dicemooh dan di redistribusi. ”Kesetaraan yang permanen atas kepemilikan,” tulis Tocqueville.

Gagasan atas pemikiran ini terus melekat, setidaknya sampai berakhirnya Perang Dingin dan rontoknya kekuatan ideologi komunis bersamaan dengan rontoknya Tembok Berlin saat memasuki dekade 1990-an.

Lalu ada gagasan Vladimir Lenin, almarhum mantan pemimpin Uni Soviet, mengenai komandnye vysoty (lazim diterjemahkan sebagai commanding heights) tahun 1924 tentang penguasaan dan dominasi aktivitas ekonomi, terutama produksi. Ini juga kelak menjadi dasar ekonomi liberal junjungan para pemimpin Barat, terutama almarhum mantan Presiden AS Ronald Reagan, mantan PM Inggris Margaret Thatcher, dan mantan PM Yasuhiro Nakasone yang menciptakan fondasi ekonomi pasar dan demokrasi liberal di bidang politik.

Globalisasi abad ke-21 mengubah keseluruhan pemahaman liberalisme. Ini tidak lagi berbenturan dengan ideologi sosialistis seperti pada era Perang Dingin. Liberalisme menjadi rumit dan menjadi bumerang bersamaan dengan munculnya krisis zona euro dan AS.

Ada yang berubah. Kebangkitan China tidak bisa dibendung secara ekonomi. Model pertumbuhan ekonomi pun berubah, tidak lagi dominasi ekonomi liberal yang dijagokan selama beberapa dekade ini.

Perdebatan soal ini juga berlangsung dalam Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss. Perdebatan meruncing antara kapitalisme liberal sesuai gagasan tiga sekawan, Reagan, Thatcher, dan Nakasone, versus kapitalisme negara dengan basisnya di China dan Rusia pemilik kekuatan BUMN yang meluas.

China berubah, dunia pun berubah. Di sisi China, belum pernah ada upaya ekonomi sehingga bisa sampai lebih dari 400 juta jiwa berhasil terangkat dari kemiskinan absolut. Inilah buah keberhasilan modernisasi pembangunan dan reformasi ekonomi yang dijalankan selama tiga dekade di China.

Krisis ekonomi global sekarang ini berbeda dengan Depresi Besar tahun 1929-1933 di AS, karena sifat dan skalanya yang juga berbeda. Memang kelesuan ekonomi dan keuangan dulu dan sekarang bersifat sistemis, tetapi secara prinsip berbeda satu sama lain.

Krisis ekonomi menjelang Perang Dunia II ketika itu mewakili keruwetan berbagai institusi keuangan, ekonomi, sosial, dan politik di Amerika dan negara-negara yang terkait dengan kawasan itu. Sedangkan kawasan lain, mencakup negara China, India, dan Uni Soviet, lama tidak terkena dampak Depresi Besar tersebut. Artinya, krisis itu bersifat regional. Dan upaya satu negara saja, khususnya AS, cukup untuk mengatasi persoalan tersebut.

Diuntungkan

Sekarang persoalannya berbeda. Integrasi Uni Eropa (UE) belum mencapai titik optimum, termasuk sistem keuangannya. Utang yang menumpuk di negara-negara UE, termasuk AS, sangat masif. Di sisi lain, ada kecemburuan negara-negara Barat yang melihat Asia memiliki rumusan efektif untuk mempertahankan dan melindungi pertumbuhan ekonominya, khususnya China.

Berbagai tuduhan pun dilontarkan, mulai dari persoalan depresiasi mata uang yuan, krisis nuklir Iran, terorisme, hak asasi manusia, hingga berbagai persoalan lain, termasuk ketimpangan perdagangan. Ketidakseimbangan struktural China-AS telah mendorong terjadinya berbagai ketegangan. Para politisi dan akademisi AS melihat hubungan persoalan ini dengan Beijing sebagai zero-sum games, dia atau saya yang hidup.

Total defisit perdagangan AS dengan China diperkirakan mencapai 300 miliar dollar AS atau sekitar 40 persen dari total perdagangan kedua negara. Kenyataannya, statistik perdagangan kedua negara ini sering kali menyesatkan. Ambil iPad sebagai contoh. Produk merek Apple ini adalah buatan perusahaan AS, tetapi dirakit di China oleh Foxconn, perusahaan asal Taiwan.

Apple mendapat keuntungan 30 persen dari harga iPad yang dijual, sedangkan China hanya memperoleh 2 persen keuntungan untuk biaya buruh dan manufaktur. Kecilnya kontribusi iPad bagi China, menurut berbagai penelitian, menunjukkan sebenarnya AS sangat diuntungkan oleh produk yang dibuat dan dijual di China. Ekonomi AS tetap diuntungkan oleh perusahaan multinasional AS yang beroperasi di China dan menjual produknya secara global.

Katastropik

Sekarang ada kecenderungan ekonomi pasar bergeliat dan bergerak ke arah yang tidak menentu dan dibarengi oleh kegagalan pemerintah untuk meregulasinya. Perdebatan kapitalisme pasar dan kapitalisme negara menunjukkan ekonomi pasar global sekarang ini bergerak jauh lebih cepat dibandingkan dengan kapasitas pemerintah untuk memahaminya.

Sistem demokrasi liberal dalam politik global ditusuk dan diporakporandakan oleh krisis keuangan pada saat globalisasi bergerak menuju integrasi ekonomi. Yang paling parah, krisis zona euro telah melenyapkan pemerintahan seperti kekosongan politik yang terjadi di Belgia selama hampir dua tahun terakhir ini.

Sistem internasional yang berlaku sekarang ini adalah relik masa lalu yang usang dan tidak mampu untuk menjawab tantangan krisis ekonomi keuangan global yang dihadapi Barat. Konflik globalisasi tidak lagi antara demokrasi liberal melawan komunisme, tetapi konflik kekayaan di dalam negara-negara makmur yang ditandai oleh rontoknya Lehman Brothers.

Ketika AS mencari terobosan-terobosan baru melalui perang di Afganistan dan Irak, kebijakan sumbu (pivot) dengan menempatkan pasukan Marinir AS di Darwin (Australia), maupun pembentukan Kemitraan Trans-Pasifik (TPP) yang dilihat sebagai arogansi negara makmur, konflik globalisasi menjadi tidak terbendung.

Hubungan antara China dan negara-negara makmur akan menjadi sangat menentukan arah globalisasi ketika keterbukaan ekonomi dan perdagangan bebas di tengah praktik kapitalisme negara yang tidak memiliki preseden sebelumnya.

Kehancuran bersama, yang dipastikan (mutual assured destruction) dalam Perang Dingin dengan persenjataan nuklir yang mampu menghancurkan dunia berkali-kali, menjadi prinsip penting bagi perkembangan ekonomi global dewasa ini untuk mencegah terjadinya situasi katastropik.

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

Demokrasi dan Kesejahteraan

Mengaitkan demokrasi dengan kesejahteraan tidak pernah putus dari beragam perdebatan. Persoalannya, apakah demokrasi memang menjadi faktor pemicu kesejahteraan masyarakat, ataukah sebaliknya justru kesejahteraanlah yang memampukan demokrasi berjalan dengan baik?

Di luar pertanyaan itu sebenarnya terdapat pula beragam pertanyaan hipotetis lain yang tidak kurang menjadi perhatian. Misalnya, apakah benar demokrasi menjadi satu-satunya prasyarat bakal terciptanya kesejahteraan, ataupun sebaliknya kesejahteraan menjadi syarat penentu? Apabila memang kedua entitas tersebut berkaitan, apakah selinier itu hubungan yang terbentuk?

Masih banyak lagi yang dapat diperdebatkan dari keduanya. Akan tetapi, pertanyaan-pertanyaan ”mana yang lebih dahulu” di antara variabel demokrasi dan kesejahteraan belakangan ini menjadi semakin krusial dipersoalkan, terutama bagi negara-negara yang pada satu sisi kini berubah struktur politiknya, sementara di sisi lain negara tersebut tengah pula bergulat dalam pemakmuran masyarakatnya.

Bagi Indonesia, pertanyaan semacam ini menjadi semakin relevan, terutama tatkala kedua persoalan itu dihadapkan pada realitas yang berkembang di masyarakat saat ini. Mencermati berbagai hasil pengumpulan opini publik yang dilakukan Kompas sepanjang tahun ini, misalnya, terlihat benar adanya kecenderungan ketidakpuasan publik yang tinggi terhadap berbagai kondisi politik, sosial, ataupun ekonomi yang mereka rasakan. Sebagian besar di antara mereka berpandangan bahwa reformasi politik yang 12 tahun terakhir mampu melembagakan demokrasi di negeri ini sayangnya dianggap belum juga mampu menjawab harapan mereka. Kinerja sejumlah institusi politik demokratik, baik partai politik, DPR, maupun pemerintahan, yang hadir selama kurun waktu tersebut, dinilai tidak memuaskan. Semakin mengecewakan tatkala kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan dari perubahan struktur politik tidak juga banyak dirasakan sebagaimana yang mereka harapkan.

Bibit frustrasi

Tidak heran dalam situasi semacam ini, bibit-bibit frustrasi sosial merekah. Terdapat kalangan yang memandang, ketika kesejahteraan yang diekspektasikan tidak juga kunjung dirasakan, jalan demokrasi yang sebelumnya telah dipilih diragukan manfaatnya. Bahkan, di antaranya tampak cukup fatal, adanya kerinduan mereka pada masa ”kegemilangan” Orde Baru. Terdapat pula sebagian kalangan lainnya yang mulai merasakan bahwa kesejahteraanlah yang sepatutnya terlebih dahulu dicapai. Dalam kondisi sejahtera, mewujudkan demokrasi tidak lagi menjadi masalah.

Sebenarnya, potret hubungan antara demokrasi dan kesejahteraan mulai dapat terbaca di negeri ini. Hasil pengujian kuantitatif terhadap kedua variabel tersebut menunjukkan adanya korelasi positif yang cukup signifikan.

Artinya, keduanya dapat dipersandingkan dan saling terpaut satu sama lain. Dalam hal ini, semakin tinggi indeks demokrasi suatu wilayah, semakin tinggi pula indeks kesejahteraan ataupun kemakmurannya. Begitu pun sebaliknya, semakin tinggi indeks kesejahteraan suatu wilayah, kecenderungan indeks demokrasinya juga semakin tinggi.

Selain itu, pola hubungan yang terbentuk menunjukkan pula kausalitas di antara keduanya. Yang tampak menonjol, kesejahteraan menjadi faktor determinan yang memungkinkan kualitas demokrasi yang terbentuk. Hanya, model kausalitas demikian tidak serta-merta menjadi suatu pijakan yang akurat lantaran terindikasi pula faktor-faktor lain yang seharusnya hadir dalam pembentukan kualitas demokrasi.

Dalam kajian ini, indeks demokrasi yang dimaksud mengacu pada hasil rumusan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bersama Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP). Setelah tidak kurang dari tiga tahun bereksperimen dalam peramuan indikator ini, tahun 2011 lembaga tersebut memublikasikan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Indeks ini dihasilkan dari berbagai indikator pengukuran aspek kebebasan sipil, pemenuhan hak-hak politik, dan kelembagaan politik pada 33 provinsi Indonesia. Hasilnya, skor nasional IDI mencapai 67,3.

Dengan skor sebesar itu, tergolong tinggikah kualitas demokrasi di negeri ini? Masih serba relatif. Jika mengacu pada skor tertinggi indeks sebesar 100, yang kurang lebih menjadi acuan situasi demokrasi yang sempurna, perolehan nilai indeks nasional yang sebesar itu tergolong tidak buruk.

Namun, skor sebesar itu tidak juga tersimpulkan tinggi. Sebenarnya, cukup banyak gugatan yang dapat dialamatkan kepada sistem pengukuran indeks demokrasi semacam ini. Akan tetapi, tidak dapat diingkari, sejauh ini indeks politik demikian yang paling layak digunakan dalam memenuhi kebutuhan analisis.

Tiga dimensi

Berbeda dengan IDI, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik (BPS) menyarikan kinerja pembangunan suatu kawasan yang didasarkan pada tiga dimensi dasar. Ketiganya merupakan kapasitas dasar penduduk, yaitu berupa besar umur panjang dan kesehatan, pengetahuan, dan kehidupan masyarakat yang layak.

Dalam perhitungannya, masing-masing dimensi tersebut diturunkan dalam berbagai indikator, seperti angka harapan hidup, angka melek huruf, lama rata-rata sekolah, dan kemampuan daya beli. Berbagai indikator tersebut, sekalipun tidak sepenuhnya identik dengan segenap aspek kesejahteraan manusia, cukup memadai dijadikan rujukan.

Berdasarkan pengukuran tahun 2009, skor IPM Indonesia sebesar 71,76. Dengan mengaitkan kedua indeks IDI dan IPM inilah, relasi antara demokrasi dan kesejahteraan terbentuk.

Di sisi lain, berdasarkan pola hubungan yang terbentuk, dapat pula dipetakan antara demokrasi dan kesejahteraan pada setiap provinsi di negeri ini. Masih banyak celah gugatan memang. Namun, pengelompokan semacam ini sedikit banyak dapat menguak konfigurasi masing-masing provinsi dalam kehidupan demokrasi ataupun kesejahteraan masyarakatnya.

Setidaknya terdapat tiga kelompok yang terbentuk. Pertama, kelompok dengan kedua indeks memiliki nilai yang sama-sama kuat di atas nilai indeks nasional. Dapat dikatakan, inilah kelompok yang terdiri atas provinsi-provinsi dengan indeks demokrasi yang relatif lebih tinggi dari indeks nasional. Demikian juga, kelompok ini memiliki nilai kesejahteraan yang lebih baik dari perolehan nasional.

Tampaknya, bagaikan lahan yang subur, bibit demokrasi bertumbuh di wilayah ini. Atau sebaliknya, demokratisasi yang berjalan tampaknya mampu meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakatnya. Provinsi DKI Jakarta, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan beberapa provinsi lain ada dalam kelompok ini.

Kedua, kelompok yang bertolak belakang dengan kelompok pertama. Pada kelompok ini, skor kedua indeks tergolong di bawah nilai skor nasional. Artinya, baik demokrasi maupun kesejahteraan masyarakatnya masih relatif kecil lantaran di bawah angka nasional.

Bagaikan lahan yang tandus yang sulit tertanami, wilayah-wilayah demikian memiliki beban yang berat memperbaiki ketertinggalannya. Sejauh ini, pergulatan mereka dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat masih menjadi persoalan. Sementara di sisi lain, kebutuhan akan kebebasan sipil, hak-hak politik warga, ataupun berfungsinya lembaga-lembaga demokrasi masih dipermasalahkan. Provinsi Nusa Tenggara Barat, Papua, Papua Barat, Kalimantan Selatan, dan beberapa provinsi lain masuk dalam kelompok ini.

Ketiga, kelompok dengan masing-masing indeks yang berbeda kualitas perolehannya. Ada sekelompok provinsi yang memiliki indeks demokrasi melebihi indeks demokrasi nasional. Akan tetapi, skor IPM provinsi-provinsi tersebut masih berada di bawah skor nasional. Nusa Tenggara Timur, Banten, Kalimantan Barat, Lampung, di antaranya, menjadi contoh kelompok ini. Sebaliknya terdapat pula sekelompok provinsi yang memiliki IDI rendah, tetapi IPM masih di atas skor nasional. Beberapa provinsi di Sumatera, seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, dan Bangka Belitung, menjadi bagian dari kelompok.

Pada kelompok inilah tampaknya pertaruhan demokrasi dan kesejahteraan terus berlangsung. Apakah geliat demokrasi yang terjadi memampukan peningkatan kesejahteraan warganya atau kondisi kesejahteraan mereka menjadi pendorong kehidupan yang lebih demokratis. Keduanya masih serba dilematis.

Namun, lepas dari angka-angka itu, menjadi tugas negaralah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Bestian Nainggolan(Litbang Kompas)

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

“Get That” Pun Jadi “Brok That”

Murid SMP di Pedalaman Nisam

Hanya setahun beroperasi, Pabrik Garmen Aceh di Desa Buket Teukueh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, tutup. Pabrik konfeksi yang mempekerjakan 100-an karyawan dan sempat memproduksi kaus bermerek ”Get That” (bagus sekali-Aceh) itu hanya tinggal bangunan yang sudah beralih fungsi. ”Get That” pun kini menjadi ”Brok That” (buruk sekali-Aceh) di benak warga Aceh.

Kisah tutupnya pabrik konfeksi di kabupaten asal Gubernur Aceh Irwandi Yusuf ini menandai gagalnya pengembangan sektor riil di Aceh pascabencana tsunami dan perjanjian damai di Aceh.

Siang itu, Maulana, petugas satuan pengamanan, duduk-duduk di warung kopi yang terletak di depan kantornya, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen. Dia masih ingat, kantor itu sebelumnya merupakan pabrik konfeksi, yang didirikan atas donor GTZ, lembaga donor asal Jerman. Pertengahan tahun 2007 pabrik ini diresmikan dan pertengahan tahun berikutnya pabrik itu pun tutup.

”Saya enggak tahu kapan ditutupnya. Tapi, kantor ini sudah beberapa bulan lalu ditempati. Yang pasti, memang kantor ini dulunya pabrik konfeksi. Ya, ya… saya ingat,” katanya.

Karut-marut pengelolaan serta kebijakan pemerintah yang tidak jelas membuat usaha ini mulai redup satu tahun setelah didirikan. Akhir 2010, bangunan itu sudah digunakan beberapa bulan untuk kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Bireuen.

Tidak hanya Get That dan pabriknya, hampir semua program pengembangan usaha menengah dan bawah, yang mendapat gelontoran dana melalui program bantuan pascatsunami dan rekonsiliasi pascadamai, ternyata gagal bertahan.

Kini, geliat ekonomi yang mencolok hanya terlihat dari maraknya kedai kopi dan warung makan, terutama di Kota Banda Aceh. Ciri khasnya, hampir semua kedai kopi dan warung makan baru itu menyediakan layanan internet nirkabel secara gratis. Ciri lain yang juga khas, hampir semua pengunjung yang datang dengan membawa laptop sendiri kebanyakan memakai layanan internet ini untuk bermain game poker secara online!

Konsumtif
Perputaran dana rehabilitasi dan rekonstruksi yang berada pada kisaran Rp 60-an triliun sempat mengangkat ekonomi Aceh. Belanja perekonomian, terutama pada pembangunan infrastruktur, membuat pertumbuhan ekonomi menggeliat. Ditambah lagi dengan keberadaan para pekerja kemanusiaan dengan gaji yang tinggi dibandingkan dengan provinsi tetangga, membuat tingkat daya beli meninggi.

Walaupun saat ini Aceh masih menikmati sisa-sisa legit dana bantuan melalui multidonor dan juga mendapat sejumlah dana istimewa melalui mekanisme otonomi khusus, pertumbuhan ekonomi Aceh menunjukkan tanda-tanda melesu.
Irwandi Yusuf mengatakan, pertumbuhan ekonomi Aceh masih pada kisaran angka 4 hingga 5 persen per tahun. Pertumbuhan terjadi pada sektor pertanian dan perkebunan. Namun, diakuinya, apabila angka tersebut digabung dengan sektor minyak dan gas, angka pertumbuhan akan minus.

Namun, kajian ekonomi regional Bank Indonesia dan Bank Dunia yang dilakukan beberapa tahun terakhir menunjukkan perekonomian Aceh pascatsunami lebih banyak ditopang oleh belanja rumah tangga, kredit konsumtif, dan belanja pemerintah.

Kredit kendaraan bermotor dan kredit barang-barang rumah tangga lebih mendominasi dibandingkan dengan kredit usaha produktif. Perbankan memberikan porsi yang besar untuk kredit konsumsi dibandingkan dengan kredit usaha produktif meski pemerintah mendorong perbankan untuk berbuat sebaliknya.

Menurut catatan Bank Indonesia Banda Aceh, porsi kredit konsumtif sebanyak 60 persen dibandingkan dengan kredit produktif. Mahdi Muhammad, Pemimpin Bank Indonesia Banda Aceh, mengatakan, apabila porsi kredit konsumtif terus berkembang, perekonomian Aceh dalam bahaya. Kredit usaha produktif harus ditumbuhkembangkan.

Mahdi mengatakan, apabila pengusaha Aceh dapat jeli melihat potensi yang ada, setidaknya Rp 11,6 triliun uang yang ada di kantong masyarakat Aceh dapat diputar di dalam provinsi dan tidak perlu ke luar. Sayangnya, belum ada yang melihat peluang ini. ”Ada 18 item barang yang sebenarnya bisa diproduksi di sini karena sangat dibutuhkan. Tapi, belum ada yang melihat potensinya,” katanya.

Laporan Pembangunan Manusia Aceh tahun 2010 yang disusun Program Pembangunan Badan Perserikatan Bangsa- Bangsa (UNDP) menunjukkan adanya perbaikan angka indeks pembangunan manusia (IPM atau HDI) antara tahun 1999 dan 2007. Namun, angka itu menurun pada tahun 2008 menjelang berakhirnya program rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh. Laporan itu menyebutkan, hambatan utama pencapaian pertumbuhan ekonomi yang kuat adalah tidak adanya investasi, baik dari dalam maupun luar negeri. Sebagian karena konflik dan persepsi yang masih berkembang tentang ketidakamanan dan pemerasan.

Disebutkan dalam laporan itu, hampir tidak ada investasi di Aceh selama empat tahun terakhir. Hanya lima lisensi yang telah dikeluarkan untuk investasi yang hanya menunjukkan nol persen dari total angka investasi nasional yang mencapai Rp 48,615 triliun. Laporan itu menyebutkan, kabupaten baru tidak semaju kabupaten asal. Indikator juga menunjukkan bahwa wilayah pantai barat dan selatan Aceh sangat tertinggal dibandingkan dengan wilayah pantai utara dan timur atau pedalaman Aceh.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) setiap tahun lebih dari Rp 7 triliun. Triliunan rupiah dana alokasi umum, dana alokasi khusus, serta dana bagi hasil minyak dan gas mengalir ke daerah-daerah dalam bentuk dana pembangunan. Namun, tidak ada satu kebijakan dari pemerintah daerah pun yang membantu mengangkat perekonomian di daerah. Sebaliknya, defisit anggaran terjadi di beberapa kabupaten, seperti Pidie, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Aceh Barat.

Syaifullah, mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat, mengatakan, wilayahnya dahulu pernah dikenal sebagai salah satu daerah penghasil getah karet alam terbaik di Indonesia. Namun, diakuinya, sampai saat ini tidak ada kebijakan perekonomian yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk mengembalikan kondisi tersebut seperti semula. Rencana peremajaan pohon karet tua pun terbengkalai.

Persepsi Aceh
Pemerintah Aceh sebenarnya bukan tanpa usaha untuk mendatangkan investor. Baru-baru ini mereka menggelar Aceh International Business Summit 2010, bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri Aceh dan beberapa pengusaha Aceh yang telah dikenal dunia bisnis regional dan internasional. Namun, sampai saat ini, tidak ada hasil konkret yang dicapai dari pertemuan itu. Hasil pembicaraan dan rekomendasi pertemuan tersebut bahkan belum ada.
Suraiya IT, panitia, mengatakan, ada dua masalah utama yang sering ditanyakan pengusaha, yaitu masalah regulasi dan kenyamanan berinvestasi. Mahdi mengamini, bahkan pengusaha asal Aceh pun masih enggan berinvestasi di Aceh disebabkan tingginya biaya non- ekonomi (baca: pungutan liar).

Said Faisal, mantan Deputi Bidang Ekonomi Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi NAD-Nias, mengatakan, apabila ingin mendorong Aceh ke pertumbuhan yang lebih tinggi, diperlukan investasi dari sektor swasta. Itu tergantung dari sejauh mana pemerintah Aceh bisa memberikan jaminan kenyamanan berinvestasi.

Wakil Gubernur Aceh M Nazar mengakui masih maraknya praktik pungutan liar. Dia meminta semua pihak yang melakukan pungli ataupun sebutan lainnya, seperti pajak nanggroe, menghentikan kegiatannya.
Tanpa ada jaminan keamanan berinvestasi ini, para investor sepertinya masih akan enggan datang ke Aceh.

Mahdi Muhammad dan Ahmad Arif

Source: Kompas.com

Ekonomi Aceh 2009 Suram ?

Bagaimana pendapat anda terhadap perkembangan ekonomi di tahun 2009? Menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk? Sama-sama kita berharap ekonomi tahun ini jauh lebih baik dari tahun 2008 lalu. Apalagi di tahun baru kemarin banyak diantara kita yang membuat resolusi, seperti mendapat penghasilan tiga kali lipat dari sebelumnya  sehingga bisa membeli laptop model terbaru. Namun perhatikan juga beberapa kegiatan ekonomi diakhir 2008, beberapa gerai terkenal, mahal dan prestisius, yang pelanggannya banyak expatriat (pekerja asing) terpaksa gulung tikar. Beberapa diantaranya adalah Caswell, Pizza House, dan Papa Ron Pizza. Kabarnya pemasukan yang mereka peroleh belakangan ini tidak menutupi biaya operasional. Indikasi lain yang menunjukkan semakin sulitnya perekonomian mungkin adalah semakin banyak bekas pekerja NGO internasional ataupun UN (United Nation, lembaga PBB) yang mencari pekerjaan setelah kontrak lama berakhir. Mereka harus berusaha lebih keras demi mendapatkan pekerjaan baru setelah sebelumnya bekerja dengan sangat nyaman.   Continue reading